Suva,21/7 (Jubi) – Pada Jumat, 18 Juli 2014 lalu, Partai Sosial Demokrasi Liberal (SODELPA) Fiji mendeklarasikan manifesto politik menjelang pemilihan umum 17 September 2014.
Partai pemilik pendukung terbanyak ini mengatakan, perjuangan rakyat West Papua (Papua Barat) akan menjadi agenda utama politik luar negeri dalam pemerintahan Fiji nanti.
“Ambil pendekatan baru menyangkut isu West Papua dan itu tawaran untuk kemerdekaan dari kekuasaan Indonesia,” tulis manifesto politik pada poin 8 bagian hubungan Internasional dan Perdagangan.
Manifesto SODELPA Fiji juga menyebutkan akan meningkatkan kerja sama, meninjau kembali sejumlah agenda kerjasama di tingkat regional kawasan Pacific dan Internasional. “Kerja sama penuh dengan Australia, New Zealand, US, Uni Eropa, Commonwealth dan Pacific Island Forum dan terus mendorong kerja sama Pacific Forum Island dan seluruh aspek kerja sama lainnya”.
Selain itu, juga meninjau dan merevitalisasi hukum dan beragam negosiasi perdagangan antara lain : Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA), Economic Patnership Agreement (EPA), and Pacific Closer Econimic Relations (PACER) dan negosiasi dengan pihak lain seperti United State, Japan dan China. Selanjutnya, juga meninjau keanggotaan Fiji pada Non Aligned Movement and dan Melanesia Spearhead Group (MSG) dan menguji relevansi Pacific Island Development Forum (PIDF)
Partai yang dipimpin Ro Teimumu Kepa ini tidak menyebut satu poin pun mengenai Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific (APEC) dan Indonesia. Ia hanya menekan akan kerja sama dengan negara Jepang dan China.
Peluncuran manifesto ini memang bagian dari janji SOLDEPA FIJI sebelumnya. Saat itu, Ro Teimumu Kepa pernah mengatakan, perjuangan rakyat West Papua untuk bebas dari pendudukan Indonesia, bukanlah perjuangan yang terlupakan dari sesama Melanesia di Pacific. Seluruh rakyat Melanesia di Fiji ada bersama perjuangan West Papua.
“Anda tidak sendirian. Benih dukungan sedang bertumbuh untuk persoalan Anda. Kami ada bersama dengan Anda,” kata RO Teimumu di Suva, Fiji, Minggu (22/6).
Kepa menyampaikan pesan itu setelah Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengunjungi Fiji dan berbicara pada Forum Pembangunan Kepulauan Pacific (PIDF) kedua di Nandi, Fiji, (19/6) Minggu lalu.
Menurut Kepa, Presiden SBY tidak mengangkat masalah West Papua di pertemuan PIDF kemarin, sementara sebelum meninggalkan Indonesia, media Indonesia menyebarkan kabar kalau SBY ke Pacific untuk menjelaskan isu dan banyak informasi yang salah mengenai West Papua di Fiji.
“Tapi dia dilaporkan tidak mengangkat isu West Papua secara terbuka di forum, meskipun dikutip di Indonesia bahwa ia bermaksud untuk menjelaskan masalah West Papua,”
kata Kepa.
Karena itu, Kepa menilai kehadiran Presiden Indonesia dalam pertemuan PIDF hanyalah diplomasi politik demi mempertahankan Papua tetap bagian dari Indonesia.
“Tujuannya adalah untuk menjaga sebanyak mungkin pemimpin Pasifik agar berada dalam kebijakan Indonesia atas West Papua dan untuk melawan meningkatnya tekanan internasional dan regional dalam mendukung West Papua,” kata Kepa.
Intelegen Fiji melancarkan pengamanan tingkat tinggi selama satu minggu, sebelum Presiden SBY melakukan kunjungan ke Fiji, untuk mengantisipasi adanya gerakan rakyat setempat mendukung West Papua di hadapan Presiden SBY.
Jurnalis yang vokal terhadap masalah Papua pun menjadi perhatian khusus dari agen rahasia Fiji. Bahkan polisi melarang kehadiran jurnalis senior Fiji, Netani Rika dalam pertemuan PIDF yang dihadiri Presiden Indonesia.
“Dia terlalu vokal,” telepon anggota agen rahasia ke Kantor Redaksi Fiji Times satu hari sebelum pertemuan PIDF. (Jubi/Mawel)
Penulis : Benny Mawel on July 21, 2014 at 16:52:24 WP, TABLOIDJUBI.com
