Blog

  • Perintah Operasi Umum West Papua Army 20 July 2017 dan Aksi 1 Oktober 2017

    No. 14/A/PANGTIKOR/TRWP/P.O/VII/2017
    Perihal: SURAT PERINTAH OPERASI UMUM
    Sifat: PENTING DAN BERLAKU KAPAN SAJA

    Kepada Yang Terhormat,

    1. Panglima KORDAP TRWP
    2. Komandan OPERASI TRWP
    3. Komandan Lapangan TRWP
    4. Komandan Pelatih TRWP

    Di West Papua

    Berdasarkan keputusan Rapat Staf Umum Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP_ NomorP 07/A/PANGTIKOR/TRWP/SK/IV/216, tanggal 20 April 2016, maka dengan ini Panglima Tertinggi Komando Revolusi penanggung jawab revolusi memberikan “SURAT PERINTAH OPERASI UMUM” kepada Panglima Komando Daerah Pertahanan (KORDAP) dan para Komandan Lapangan serta anggota yang akan menjalankan tugas revolusi di seluruh pelosok tanah air West Papua

    BAHWA

    1. SURAT PERINTAH ini berdasarkan situasi politik pada dewasa ini tidak berjalan sesuai aspirasi Rakyat West Papua;
    2. Sesuai dengan tugas-tanggungjawab dan wewenang para Panglima, Komandan dan seluruh anggota Tentara Revolusi West Papua untuk menentang dan melawan kolonialisme di West Papua.

    Maka dalam menjalankan tugas ini agar dapat mempehatikan hal-hal sebagai berikut:

    1. PAda waktu yang tepat para komandan segera memberikan arahan kepada pasukan yang akan menjalankan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran operasinya
    2. Ager memperhatikan seluruh harga-benda dan akan-isteri dari rakyat West Papua serta kekayaan lannnya;
    3. Agar tidak merusak Rumah Sakit, Rumah warga dan bangunan sekolah, gedung ibadah dan tempat-tempat keperluan umum masyarakat sehingga masyrakat umumnya tidak merasa terganggu;
    4. Agar keselamatan dan keamanan pasukan serta kebutuhan lainnya harus diperhatikan secara saksama.
    5. Dalam menjalankan kegiatan operasi apabila kehabisan amunisi/ busuh-panah dan alat perang lainya, maka segera menarik mundur anggotanya.
    6. Segala jenis barang rampasan dari pihak musuh ataupun sandera segera dilaporkan langsung kepada Panglima Tertinggi di Marpas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP.
    7. Surat Perintah Operasi Umum ini berlaku kapan saja selama revolusi Papua Merdeka berjalan sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing tempat basis pertahanan.
    8. Surat Perintah Operasi Umum ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung-jawab secara penuh, secara rapih dan professional.

     

    Demikian Surat Perintah Operasi Umum ini dikeluarkan atas nama segenap komunitas makhluk dan anah serta bangsa Papua, atas nama para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan di sepanjang pulau New Guinwa ataupun yang masih hidup dan yang akan lahir, atas berkat dan anugerah Sang Khalik Langit dan Bumi, atas nama KEBENARAN mutlak.

    DIkeluarkan di:        MPP TRWP
    Pada Tanggal:         20 July 2017

    Panglima Tertinggi,

     

     

    Mathias Wenda, Chief. Gen. TRWP
    BRN: A.DF.00107676

  • Visi, Misi dan Program Kerja ULMWP Sangat Penting untuk Memenangkan Opini Dunia

    Setiap 4-lima Tahun, kita selalu disuguhkan dengan pesta demokrasi bernama “Pemilihan Presiden” (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Parlemen (Pemilu). Pada hari ini, di negara Kolonial Indoensia sedang terjadi kampanye Pemilihan Presiden, dan pemilu serentak. Yang paling nampak ialah kampanye-kampanye dan isu-isu yang dilontarkan oleh Calon Presiden Kolonial NKRI Joko Widodo berlawanan dengan Prabowo Subianto.

    Kampanye Pilpres Pilkada dan Kampanye Papua Merdeka

    Selama lebih dari 50 tahun belakangan bangsa Papua melangsungkan “Kampanye Papua Merdeka”, yaitu dengan tujuan menggantikan pemerintahan yang ada saat ini, Republik Indonesia dengan pemerintahan Negara Republik West Papua, berdiri di luar pendudukan dan penjajahan NKRI.

    Paralel dengan itu, saat ini di negara kolonial Indonesia juga berlangsung kampanye Pilpress, di mana Prabowo Subianto menantang Presiden petahana Joko Widodo yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi presiden periode kedua.

    Yang perlu diperhatikan ialah agenda-agenda yang diusung oleh masing-masing pihak, yaitu pihak NKRI vs ULMWP/ bangsa Papua dan pihak Prabowo Subianto vs Joko Widodo.

    Intinya, harus ada topik yang diusung, harus ada agenda dan program yang harus dikampanyekan. Kalau tidak ada, maka kita lebih bagus terus-terang kepada bangsa Papua bahwa kita selama ini menipu diri sendiri.

    Tujuan Pilpres NKRI dan Parallelnya dengan Tujuan ULMWP dan Tujuan NKRI

    Tujuan Pilpres ialah agar supaya rakyat Indonesia memilih salah satu dari dua pasangan presiden kolonial Indonesia, yaitu Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Calon Presiden – Wakil Presidn nomor urut 01, dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai calon nomor 02.

    Parallel dengan itu, tujuan kampanye Papua Merdeka ialah menantang dan menggangikan pendudukan NKRI di atas wilayah Negara Republik West Papua.

    Untuk kedua hal ini, yang harus dilakukan keduanya ialah membangun opini, mengolah opini, dan memenangkan suara, yang akan ditentukan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia dan dalam proses referendum untuk kasus Wset Papua – NKRI.

    Hal yang tidak terjadi saat ini ialah kampanye-kampanye ULMWP tidak menampilkan alasan-alasan

    • Mengapa Papua harus merdeka di luar NKRI, SELAIN pelanggaran HAM, SELAIN Pepera yang salah, SELAIN marginalisaasi dan genosida.

    Bangsa Papua harus menerima fakta mutlak, bahwa persoalan kematian manusia, kemusnahan etnik OAP ras Melanesia, pelanggaran hukum dan prinsip demokrasi waktu PEPERA 1969 di West Irian, semuanya ini BUKANLAH menjadi masalah, dan TIDAK MENGUSIK bagi para penguasa dan pemegang peran penting di seluruh dunia. Hal-hal ini hanya menjadi keprihatinan kita OAP, karena itu menyangkut diri kita sendiri.

    Dunia ini sudah memiliki banyak sekali masalah. Di antara masalah-masalah itu ialah persoalan bangsa Papua dan Negara West Papua.

    Pertanyaannya

    • Apakah jualan isu yang dilontarkan sebagai alasan Papua Merdeka akan dibeli oleh para pemangku kepentingan dunia?

    Ini sama saja dengan isu-isu yang dijual dan dikampanyekan oleh Prabowo dan Jokowi. Akan terbukti isu mana dan program mana yang disukai oleh rakyat Indenesia lewat hasil Pilpres dan Pemilu tahun depan.

    Tugas parti-partai politik di Indonesia yang mengusung kedua calon presiden, tugas kedua calon presiden dan calon wakil presiden sendiri ialah tampil di pentas politik NKRI dan meyakinkan, membeli suara rakyat Indonesia sehingga mereka menjatuhkan pilihan kepada calon yang bersangkutan.

    Sama dengan itu pula ULMWP sebagai corong perjuangan bangsa Papua saat ini sudah harus menjual program, isu dan visi/ misi yang jelas. Bukan hanya jelas saja, tetapi isu-isu dimaksud harus dapat dijual sehingga para stakeholders yang berkepentingan mengambil keputusan di MSG, PIF dan PBB dapat dipengaruhi untuk menjatuhkan pilihan, entah memilih NKRI atau memilih Papua Merdeka.

    Selanjutnya apa?

    Sudah disebutkan di atas, katanya ktia mau mendirikan sebuah negara baru di era millenium ini, tetapi isu-isu yang kita angkat dna perjuangakan masih berputar-putar di Pepera 1969, masih berada di seputar pelanggaran HAM. Pernahkan hita berpikir dan bertanya,

    “Apakah dua isu ini cukup kuat untuk menggugah Amerika Serikat, Australia, Inggris, China untuk mengambil sikap?”

    Kita berjuang dengan paradigma berpikir dan frame pemikiran HAM, demokrasi dan hukum internasional, padahal yang kita perjuangkan ialah persoalan politik. Dan persoalan politik ialah masalah opini. Dan opini itu dibangun dan dikampanyekan secara terus-menerus, dan dengan jelas.

    Kalau ULMWP bermain seperit sekarang, tanpa program yang jelas, tanpa isu-isu yang jelas dijual kepada negara-negar adikuasa, kepada negara-negara Paifik dan kepada negara-negara kolonial, maka kita akan tetap bermain di areana HAM, demokrasi, hukum dan raa.

    • Pertanyaannya, siapa yang perduli dengan isu-isu ini

    Paling tidak sama dengan isu-isu dan kampanye Pilpres, Pilkada dan Pemilu di Indonesia dan di negara-negara lain setiap 4-5 tahun, demikianlah pula ULMWP harus berkampanye. Tidak bermental budak, tidak bermental mengeluh dan mengemis, tidak dengan “inferior compelxity” dan “victim agenda”, tetapi tampil dengan penuh keyakinan, memberikan jaminan-jaminan yang jelas dan pasti kepada semua pihak, keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, militer, dan perdamaian dunia yang akan diwujudkan dan menjadi program dari ULMWP.

    Katakan kepada dunia, “Apa yang hendak dilakukan West Papua sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”, bukan terus-menerus mengeluh tentang Indonesia dan berharap negara-negara lain memarahi Indonesia dan mendukung Wset Papua, sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi.

  • Apakah Papua Merdeka Ditentukan Oleh PBB, Eropa, Indonesia atau Melanesia ?

    Apakah Papua Merdeka Ditentukan Oleh PBB, Eropa, Indonesia atau Melanesia ?

    Ada cerita satu orang Papua, tokoh Papua Merdeka, yang tidak perlu disebutkan namanya, karena belia masih ada sebagai tokoh Papua Merdeka hari ini, pergi ke politisi pendukung Papua Merdeka di Australia dan bertanya kepada mereka

    Apakah Papua bisa/ atau akan merdeka atau tidak?

    Mendengar pertanyaan ini, para politisi tentu saja tidak menertawakan dia, tetapi mereka memberika penjelasan panjang-lebar tentang bagaimana Timor Leste bisa merdeka dan berdaulat di luar NKRI, walaupun perjuangan Kemercdekaan Timor Leste dimulai 10 tahun belakangan daripada perjuangan Papua Merdeka.

    Sama halnya dengan itu, NKRI juga selalu, bukan sering tetapi selalu pulang-balik London, Canberra, New York, tiga negara ini, dengan pertanyaan yang sama,

    Apakah West Papua masih diakui sebagai bagiand ari NKRI?

    Jawaban mereka lebih to-the-point, mereka katakan secara terbuka dan lewat media internasional

    Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Pada saat disinggung tentang pelanggaran HAM yang tertjadi di Tanah Papua, memang mereka menyatakan “prihatin”, tetapi pada saat yang sama, dalam kalimat yang sama pula, mereka tetap menyatakan “mendukung West Papua di dalam NKRI”.

    Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Pertama di atas jawabannya diberikan dengan penjelasan tentang perjuangan lain menentang NKRI dan telah sukses. Pertanyaan kedua dijawab langsung, “Yes!” atau “No!” tanpa penjelasan dan contoh cerita.

    • Apa yang dilakukan pemimpin kemerdekaan Negara West Papua saat ini apakah sama dengan Diplomasi NKRI ataukah sama dengan diplomasi tokoh Papua Merdeka dia tas tadi?
    • Apakah kita merasa bahwa solusi Papua Merdeka ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), London, New York dan Canberra?
    • Apakah solusi Papua Merdeka ada di Jakarta?
    • Apakah solusi Papua Merdeka ada di Tanah Papua, kawasan Melanesia, dan di rumpun MSG?

    Kita punya pilihan sekarang, dari pengalaman perjuangan yang lebih panjang daripada Timor Leste yang sudah ke garis final.

    • Apakah kita belajar dari keberhasilan teman-teman yang dulunya sama-sama berjuang?
    • Atau kita mem-photo-copy pendekatan penjajah sendiri, lalu-lalang di Eropa, Australia, Amerika Serikat dan PBB untuk meminta pendapat dan dukungan mereka?

    Parah memang kalau pemimpin kita malah masih lalu-lalang di Eropa, PBB, Australia, Amerika Serikat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas dan tidak patut ditanyakan.

    Mereka menunggu jawaban kita, mereka menunggu penjelasan kita, mereka menunggu rencana jangka panjang kita dalam konteks Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Oceania, Pasifik Selatan dan MSG.

    Mereka adalah pelaku pelanggaran HAM, mereka pelaku New York Agreement, mereka pelaku Pepera 1969, mereka pelaku penjajahan di Tanah Papua.

    Yang perlu mereka ketehui hari ini bukan cerita-cerita tentang perilaku mereka sendiri terhadap kita lewat NKRI.

    Yang mereka butuh hari ini ialah

    “Apa artinya Papua Merdeka bagi orang Melanesia di West Papua sendiri?”

    Dengan memahami gambaran dan arti Papua Merdeka itu-lah, mereka akan mendapatkan gambagaran yang jelas tentang keuntunga-keuntungan yang nyata, jelas dan dapat diukur dari kemerdekaan West Papua buat negara mereka masing-masing, buat Uni Eropa dan buat PBB.

    Pahit tapi harus diakui, PBB hadir bukan untuk memecahkan persoalan dunia, tetapi untuk menghitung berapa besar porsi dari masing-masing anggotanya pada saat mereka menjadi anggota PBB. Dan menurut hukum alam, yang terkuat di dalam PBB mendapatkan keuntungan terbanyak. Dan yang terlemah tidak mendapatkan apa-apa.

    Papua Merdeka memberikan sumabangan apa kepada anggota paling kuat itu?

    Jawabanya bukan ada di PBB, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di Amerika Serikat. Dia ada di ULMWP saat ini, waktu ini, hari ini, detik ini.Dan ULMWP secara hukum internasional dan politik internasional diakui dan resmi di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan saat ini. Statusnya dan politiknya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun di dunia saat ini.

    Maka itu ULMWP bertanggung-jawab menjelaskan “Wajah Papua Merdeka!”, bukan bertanya-tanya kepada orang-orang non-Melanesia dan melobi-lobi yang tidak-tidak kepada negara-negara non-Melanesia.

  • West Papua Problem Will Only be Solved in Melanesian Way, by Melanesian Leaders

    West Papua Liberation Army (WPRA) Secretary-General, towards the end term of his office before the secretariat-general office is being ended by its Commander in Chief, Gen. WPRA Mathias Wenda, made a public statement last night that “West Papua Problem Will Only be Solved in Melanesian Way, by Melanesian leaders“, in reply to written questions sent by PMNews (Free West Papua News at papuapost.com via Email and Mobile Text Message.

    PMNews: Hello, this is from PMNews again, we would like to ask some questions in relation to current development of West Papua independence campaign. It was reported recently that the Solomon Islands Prime Minister as the Chair of Melanesian Spearhead Group (MSG) has toured and met other Melanesian leaders, except the PNG Prime Minister. What do you make out of this development?

    WPRA: We thank to God, Almighty, creator of our Melanesian Islands, particularly the home of Melanesians, the Isle of New Guinea, and to our Melnaesian leaders, who are already standing up for their own people and our common identity as Melanesians.

    About the current progress of MSG Chair meeting other MSG leaders, we are really grateful that this is happening. About MSG Chair not yet met PNG Premier, please PMNews,do not worry about this. This is exactly we call “The Melaensian Way”. The most obvious feature of the “Melanesian Way” is: UNPREDICTABLE. Please not it, Melanesians are unpredictable, what we do always unpredictable. When Barack Obama, Donal Trump, T. May, Joko Widodo say something, then most of us will be able to predict what they mean and what they imply at the same time. But when Melanesian peoples say something, they can mean something totally different, it is just unpredictable.

    PMNews: United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) was promised to be accepted as Full Member of the MSG by early 2017, but this did not happen. Do you think this is also related to “The Melanesian Way”?

    WPRA: You are absolutely right. You got it now. That is exactly why I said, we are Melanesians, and we are unpredictable.What we do is the same as the modern world do things. Melanesians are Melanesians. West Papua Issue is now Melanesian Issue, and we are now already dealing with it. Do not do things in Melanesia according to the Western mindset. It will have a counter-productive outcome.

    PMNews: Does it mean Melanesian leaders can make promises but then it is OK if they do not deliver?

    WPRA: You were already good in previous question, but now you got it wrong in this question. PLEASE: Do not focus on semi-membership and full-membership. That is western mind. Please focus on “membership”. Full stop. ULMWP is ALREADY a member of the MSG, full stop.

    Be thankful, work on it, cultivate and nurture communication and collaboration with Melanesian leaders, our own leaders. Do not treat PNG Premier and Solomon Premier as different peoples. They are just one: Melanesian leaders.

    West Papua just born into Melanesian family, a new born baby. Do not ask for food yet, milk first. Work first, cultivate first, nurture first, then things will evolve automatically and naturally. We are not talking about other peoples. We are talking about our own Melanesia and Melanesians. Think in Melanesian Way, Act in Melanesian Way.

    PMNews: Elaborate more on the “Melaensian Way” that you are talking about.

    WPRA: Just one short story. If you want a girl from another clan, what do you normally do? You must behave, you must show yourself capable man, know how to build house, make garden, and be a man, a husband. If your thinking and behavior is like a small kids, no woman will be willing to marry you, no clan will approve you to get their daughter.

    You do not need to go around, you do not need to go to their men’s houses and put notice and distribute leaflets asking for support for your marriage with the girl. You do not need to ask other boys to join you in your demonstration. That will make the whole thing counter-productive, right?

    What you should do is “behave”, do things that Melanesian peoples do in order to get attention, and in order to get support!

    When we Melanesians live long time in the west, then we forget our own Melanesian Way. This is why we say we are Melanesians, but we do in western way. “Our Voice is like that of Jacob’s, but our skin feels like that of Esau’s”. What a game we are into now.

    Get out from there. Be Melanesians, do things in Melanesian Way.

    Everything is already on the right track. Nothing to worry about. Just TRUST….

    1. Trust in God and His miracles;
    2. Trust in Melanesia and Melanesian leaders’ wisdom
    3. Trust in Yourselves as Melanesians in West Papua.

    And then…

    1. As far as possible, avoid to trust opinion from Non-Melanesian(s), because they have their own interests and we do not want them to change our course into their course;
    2. As far as possible, DELETE doubt in yourself, and in your own Melanesian peoples, because that is the deadliest disease that we can have in order to destroy us Melanesians and our future; and
    3. Only then, you can have the capability to absorb and comprehend ideas and suggestions from outside Melanesia, and then you can properly make use of things coming from outside.

    PMNews: Your advice is not really easy, because we are in a globalised world, out West Papuan leaders now live in the West and we do not know what things they are getting from there and what things they want to use to Free West Papua.

    WPRA: The right Melanesian leaders from West Papua will choose to live in one of Melanesian states, just like what Any Ayamiseba and The Late Dr. OPM John Otto Ondawame did. If they choose to live in the western countries, we will surely know that they dot not FULLY represent West Papuans, but they PARTLY represent non-Melanesians as well.

    PMNwes: Any advice for Melanesian youths in West Papua and all over Indonesia?

    WPRA: Not now, nothing to say for them right now.

    Since 2004, WPRA has already been active in building bases for Free West Papua Campaign across Melanesian states. Since 2006, or ten years ago, we already have moved the Field  of West Papua Political Match from Western New Guinea to Eastern New Guinea. Therefore, the match now is happening in PNG, Solomon Islands, Fiji, Kanaky and Vanuatu, not in West Papua or Indonesia anymore.

    There is no comment for spectators. When there is a match, people normally give comments on the match, not on the spectators. Thank you.

     

  • Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh

    Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh

    ‼️ 𝗟𝗘𝗠𝗕𝗔𝗚𝗔 𝗪𝗔𝗟𝗜 𝗡𝗔𝗡𝗚𝗚𝗥𝗢𝗘 ‼️
    ❌ 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 ❌
    ‼️ 𝗟𝗘𝗠𝗕𝗔𝗚𝗔 𝗪𝗔𝗟𝗜 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 ‼️
    Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh, ASNLF menegaskan bahwa:
    • Tidak ada hubungan apapun antara Lembaga Wali Negara yang merujuk pada sejarah dan budaya bangsa Aceh, yang terakhir kali dipegang oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm), dengan lembaga “Wali Nanggroe” produk Helsinki yang sedang dipersengketakan oleh banyak pihak di Aceh.
    • Dalam buku “The Price of Freedom”, Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) telah menjelaskan, apa yang dimaksud dengan Wali Negara dan kenapa beliau menyebutkan dirinya sebagai wali. Istilah “Wali” diibaratkan seperti seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya, sementara dia belum dewasa. Sebagai pengganti orang tuanya diperlukan seorang Wali untuk menjaga dan melindungi dirinya. Demikianlah halnya dalam kasus negara Aceh, yang akan dijelaskan dalam alasan historis berikut ini.
    • Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Wali Negara adalah wujud dari deklarasi kembali kemerdekaan Aceh 4 Desember 1976, dimana Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) mengkaitkan dengan jejak sejarah panjang saat berlangsung perjuangan melawan serangan kerajaan Belanda pada tahun 1873.
    • Ketika itu, tahun 1874, pemangku Sultan Aceh Muhammad Daudsyah masih berumur 9 tahun. Dalam kondisi Sultan yang belum memungkinkan untuk mengambil alih pemerintahan, dan mana kala negara Aceh dalam keadaan darurat, maka telah terjadi pemindahan kekuasaan dari Sultan Aceh kepada Tengku Muhammad Saman di Tiro. Estafet kepemimpinan Aceh ini dijalankan secara turun temurun oleh keluarga di Tiro hingga syahidnya Tengku Chik Maat di Tiro pada tanggal 3 Desember 1911.
    • Pada tahun 1953, Tengku Muhammad Daud Beureuéh mendirikan gerakan Darul Islam, yang berlanjut pada pendirian Republik Islam Aceh di tahun 1961. Saat itu, beliau juga pernah ditetapkan sebagai Wali Negara Aceh.
    • Sejarah berulang, pada tahun 1976, Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) dengan sebutan Wali Negara, mendeklarasikan kembali kemerdekaan Aceh, sekaligus mendirikan front pembebasan bangsa Aceh Sumatra (National Liberation Front of Acheh Sumatra) atau lebih dikenal dengan Angkatan Atjèh Meurdéhka.
    • Sejalan dengan waktu, sebutan Wali Negara semakin mengakar dalam masyarakat dengan semakin kuatnya gerakan perlawanan menentang penjajahan di atas bumi Aceh, terutama di tahun-tahun akhir hayatnya Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Tak dapat disanggah, bahwa beliau telah menjadi simbol pemersatu bangsa Aceh dalam perjuangan menuntut hak penentuan nasib sendiri.
    • Berdasarkan fakta sejarah di atas, jelaslah bahwa Wali Negara adalah jabatan yang tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kedaulatan Negara Aceh. Hal tersebut sangat bertentangan dengan rumusan lembaga Wali Nanggroe untuk memilih seorang pemimpin adat, sebagaimana tertuang dalam qanun lembaga tersebut. Sehingga kedua istilah ini tidak dapat disetarakan ataupun disama-artikan.
    Sejak Tengku Hasan Muhammad di Tiro wafat, belum ada seorang pun, baik yang berasal dari keturunan keluarga di Tiro maupun bukan, yang mengklaim dirinya sebagai pengganti Wali Negara dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Aceh. Meskipun demikian, perjuangan tersebut tetap dan masih terus dilanjutkan oleh pejuang-pejuang Aceh Merdeka yang bersatu dalam satu front pembebasan yang diwariskan oleh Wali Negara Teungku Hasan, yaitu Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF).
    Sebagaimana diketahui, sejak 1997 Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro telah berada dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Mengaitkan “Wali Nanggroe” dalam NKRI dengan Wali-Wali Negara Aceh Merdeka, dari sisi kriteria apapun tidaklah berdasar. Tidak ada bukti keturunan ataupun dokumen pelimpahan kekuasaan Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) kepada pihak-pihak lain.
    Bahkan, patut dipertanyakan atas dasar hukum apa, oleh siapa, dimana dan kapan Malik Mahmud Al Haytar diangkat sebagai Wali Nanggroe, sebagaimana tertulis dalam qanun tersebut. Bahkan, ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Apalagi ia secara terang-terangan telah melanggar amanah perjuangan kemerdekaan Aceh.
    Menyetarakan Wali Nanggroe dalam NKRI dengan Wali Negara Aceh Merdeka adalah sungguh suatu tindakan manipulasi untuk memutar balikkan fakta sejarah perjuangan bangsa Aceh. Oleh karena itu, ASNLF sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Lembaga Wali Nanggroe tersebut, apalagi lembaga itu bila hanya untuk memuaskan kepentingan segelintir elit politik dengan menghambur-hamburkan uang rakyat.
    Pembentukan lembaga Wali Nanggroe dan perangkat kelengkapannya akan berakibat pada pemborosan anggaran belanja. Sangatlah menyedihkan, di saat rakyat Aceh terhimpit dengan persoalan ekonomi untuk hidup sehari-hari, pihak-pihak yang mengatasnamakan wakil rakyat membentuk satu lembaga “super-power”, yang akan menyerap anggaran belanja tanpa makna apapun dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, selain dari pada bermegah-megah di atas penderitaan rakyat.
    Terlebih lagi, situasi di Aceh membuktikan bahwa sengketa berkepanjangan dalam perumusan lembaga Wali Nanggroe telah pula mengorban hak-hak rakyat yang masih saja bergelut dalam konflik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Anggota-anggota DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas yang mereka pikul, malah mengabaikannya.
    Perlakuan tersebut telah mencerminkan sistem tirani yang mereka anut sehingga menghambat terbangunnya nilai-nilai demokrasi, dan akan dapat memicu konflik baru dengan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah sesama bangsa Aceh.
    Maka, ASNLF perlu menekankan sekali lagi betapa pentingnya jaminan kebebasan bagi rakyat Aceh dalam mengungkapkan pikiran secara terbuka baik dalam bentuk aksi protes, penyampaian petisi maupun aksi-aksi damai lainnya tanpa adanya ancaman ataupun rasa takut. Sebab hanya dengan jaminan atas hak-hak dasar berpolitik inilah rakyat Aceh berpeluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depan mereka.
    Mencermati fenomena penindasan atas hak-hak dasar ini, ASNLF mengajak rakyat Aceh untuk serentak bangun dan menuntut hak-hak dasar tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan. Penderitaan yang sedang menimpa bangsa kita sekarang tidak akan berakhir, tanpa adanya usaha-usaha yang keras dan berkelanjutan dari kita sendiri untuk merubah status quo yang ada.
    Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF)
    Postfach 10 15 26
    99805 Eisenach
    Germany
  • Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Chief General Mathias Wenda is a prominent figure in the movement to unite Melanesia and free West Papua from colonial influences. His vision for a “United States of Melanesia” is not only a political goal, but also a deeply cultural and spiritual one. Wenda’s passion for reclaiming Melanesian identity and advocating for the rights of the people of West Papua is rooted in a long history of colonial oppression in the region.

    Colonialism in Melanesia dates back to the 16th century, when European powers began to assert control over the region. The impact of colonialism on Melanesian cultures has been profound, leading to the suppression of traditional practices, languages, and beliefs. The people of Melanesia have long struggled to assert their own identities in the face of external domination.

    For Chief General Mathias Wenda, the fight for independence is not only about political sovereignty, but also about reclaiming a sense of cultural and spiritual autonomy. He has stated, “We are fighting for our independence, not just politically but culturally and spiritually as well. We want to reconnect with our roots and reclaim our identity as Melanesian people.”

    In pursuing his vision for a “United States of Melanesia,” Wenda seeks to unite the diverse peoples of the region under a common banner of shared history and heritage. The potential benefits of such a union are numerous, including increased political clout on the world stage, economic cooperation, and cultural exchange. However, the road to achieving this vision is not without its challenges.

    One of the main obstacles in uniting Melanesia is the legacy of colonial divisions and rivalries that have long plagued the region. The borders drawn by colonial powers have created artificial barriers between Melanesian peoples, leading to tensions and conflicts that continue to this day. Overcoming these divisions and building a sense of unity among the diverse peoples of Melanesia will require patience, diplomacy, and a shared commitment to a common goal.

    Furthermore, the fight for independence in West Papua is no easy task. The region has been plagued by decades of violence and oppression at the hands of the Indonesian government, which has sought to suppress the independence movement through military force. Chief General Mathias Wenda and his supporters face significant challenges in their struggle for self-determination, including political repression, human rights abuses, and the difficulty of gaining international recognition and support.

    Despite these obstacles, the vision of a “United States of Melanesia” holds great promise for the people of the region. By reclaiming their cultural identity and asserting their political sovereignty, the people of Melanesia can forge a new future based on unity, respect, and shared values. The potential impact of such a union is immense, offering hope for a brighter and more prosperous future for all Melanesian peoples.

    Chief General Mathias Wenda’s vision for uniting Melanesia and freeing West Papua from colonial influences is a powerful and inspiring one. By reclaiming their cultural identity and asserting their political sovereignty, the people of Melanesia can create a new future based on unity and mutual respect. While the challenges ahead are significant, the potential impact of a “United States of Melanesia” is profound. With determination, perseverance, and a shared commitment to their common goals, the people of Melanesia can overcome the obstacles in their path and build a brighter future for themselves and future generations.

  • Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo. He was a freedom fighter, a senior member of the West Papuan Military Council (Dewan Militer OPM-TPN). He was based in Port Moresby since the 1980’s where he settled and supported the Independence Movement of West Papua.

    In 2019 I have met him in Port Moresby during a one week ULMWP internal meeting. He accompanied the West Papuan Customary Council to symbolicly present a Sumber, a traditional Byak sword/machete, to a PNG politician. He said: ‘son that’s my Sumber, don’t worry I still have another one back home’ and he smiled proudly.
    Dear Bapak Ade Bonggoibo, thank you for your Fighting Spirit. Thank you for all your support all this years. Don’t worry we will struggle on.
    Kasumasa nabor, Araa….Marandan bebye kamam. Kores, Kores-Kaku! ✊🏾
    On behalf of the Arnold C. Ap family
    Oridek Ap
  • RENUNGAN NATAL OLEH KOORDINATOR AKADEMISI ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM”

    RENUNGAN NATAL OLEH KOORDINATOR AKADEMISI ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM”

    .
    Edisi Khusus Diterbitkan Oleh MABES OPM TPNPB VICTORIA, Renungan Natal tahun 2024 Dapat DiViralkan!.
    Manusia memiliki tulang dan daging dan air dan darah berasal dari debu tanah (tubuh), suara (Firman) dan nafas (Roh) berasal dari Allah. Jadi unsur bumi bergabung dengan unsur sorga adalah manusia yang dapat memerlukan makanan dan minuman dalam kehidupannya.
    Oleh Dr. Been Kogoya, SP. MMA
    Allah telah membentuk tubuh manusia berasal dari debu tanah. Allah telah membentuk manusia Adam pertama ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu — ketika itulah TUHAN Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya; demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup (Kejadian 2:6-7)
    Bandingkan dengan surat Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5:6 Inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran.
    Selanjutnya pada ayat berikut 1 Yohanes 5:7-8 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian [di dalam sorga: Bapa, Firman dan Roh Kudus; dan ketiganya adalah satu.
    Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi]: Roh dan air dan darah dan ketiganya adalah satu.
    Ada tiga yang memberi kesaksian di Sorga yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus adalah satu yaitu pribadi Bapa (Allah) memiliki suara (Firman) dan nafas (Roh) disebut Allah kita sumber kebenaran dan sumber kehidupan yang tidak memerlukan makanan dan minuman.
    Sedangkan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi yaitu Roh, air dan darah dan ketiganya adalah satu yaitu pribadi Anak Allah (Yesus Kristus) air dan darah mengandung tulang dan daging memerlukan makanan dan minuman.
    Saudara dan saya perlu ingat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati dan pergi kepada murid-murid-Nya minta makanan yang membuktikan manusia memerlukan makanan, karena itu dari semula iblis berusaha keras melalui makanan menjatuhkan manusia dalam dosa jadi dalam suasana natal dan tahun baru tiap-tiap orang tidak menjadi rakus pada makanan dan minuman tetapi lebih penting dengar firman Allah sangat penting untuk lahir kembali melalui air dan Roh.
    Perbedaan antara Bapa dan Anak Allah tergambar jelas dalam surat Rasul Yohanes pertama tersebut diatas menyatakan bahwa ada tiga unsur dalam satu pribadi Bapa, Firman dan Roh Kudus. Sedangkan dalam satu pribadi Anak Allah juga memiliki ada tiga unsur yaitu Roh, air dan darah.
    Fakta ini siapa pun kita tidak bisa dapat menyangkal bahwa Bapa tidak memiliki tulang dan daging dan tidak memerlukan makanan dan minuman tetapi Bapa memerlukan komunikasi umat manusia dalam bentuk pujian dan penyembahan kepada-Nya adalah kebutuhan pribadi Bapa. Sedangkan Anak Allah membutuhkan makanan dan minuman seperti kita dan Yesus Kristus adalah saudara sulung orang percaya.
    Oleh karena itu, kesaksian Yesus Kristus bahwa diri-Nya adalah Anak Allah dan Anak Manusia. Anak Allah terkait dengan nafas hidup (Roh) dan suara (Firman) berasal dari Allah dan Anak Manusia terkait dengan air dan darah berasal debu tanah menjadi tulang dan daging-Nya dan memerlukan makanan dan minuman.
    Yesus berkata Aku dan Bapa adalah satu ( Yohanes 10:30). Apakah maksudnya Yesus berkata demikian?
    Unsur-unsur sorga yaitu Yesus keluar dari mulut Allah sebagai Firman dan datang ke dalam dunia bentuk Roh Kudus ( Yoh. 8:42) dan unsur-unsur bumi yaitu air dan darah. Dua unsur yang berbeda berasal dari sorga dan bumi bergabung menjadi satu adalah manusia.
    Sedangkan unsur suara (Firman) dan unsur nafas (Roh) bergabung menjadi satu adalah Allah sebagai Bapa pencipta segala sesuatu benda padat, gas dan cair termasuk mahkluk hidup terutama kita manusia adalah gambar dan rupa Allah.
    Jadi Yesus berkata Aku dan Bapa adalah satu bermakna unsur-unsur kebenaran yang ada di dalam kehidupan Yesus berasal dari Allah. Sama seperti Bapa memiliki itulah yang dimiliki Anak, inilah dimaksudkan Yesus “Aku dan Bapa adalah satu” dan Allah telah mengutus Anak-Nya datang ke dalam dunia dengan unsur kebenaran itu, supaya setiap umat manusia harus memiliki juga unsur kebenaran dari sorga untuk memperoleh hidup kekal melalui Yesus Kristus.
    Kata gambar dan rupa Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki dua unsur yaitu unsur sorga dan unsur bumi. Tulang dan daging berasal debu tanah mengandung air dan darah adalah gambar Allah. Sedangkan suara dan nafas manusia berasal dari sorga mengandung firman dan Roh kebenaran adalah rupa Allah.
    Ketika manusia jatuh dalam dosa telah kehilangan kebenaran Allah di dalam kehidupan manusia pertama di dalam taman Eden adalah hilangnya rupa Allah sebagai unsur penting dari sorga dan tinggal unsur bumi yaitu air dan darah adalah gambar Allah ada di dalam perempuan disebut sel ovarium. Sedangkan unsur sorga firman dan Roh Allah telah tetapkan dalam kehidupan Adam pertama dalam bentuk sel sperma telah mati secara rohani tinggal yang ada manusia jasmaniah.
    Oleh karena itu, Allah telah datang panggil manusia pertama Adam dimanakah engkau lalu Adam menyahut aku ada sembunyi disini karena telanjang. Dan Allah telah datang mengadili mereka sesuai dengan perbuatan mereka dan Allah telah berjanji keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu kepada ular (Kej. 3:15). Dan Yesus berkata Aku keluar dan datang dari Allah Injil Yohanes 8:42 tersebut diatas.
    Gambar Allah adalah air dan darah mengandung tulang dan daging ada di dalam sel ovarium perempuan. Allah telah kembalikan rupa-Nya melalui sel ovarium perempuan mengantikan sel sperma. Sekali lagi unsur-unsur sorga bersatu kembali dengan unsur-unsur bumi menjadi gambar dan rupa Allah yaitu Manusia Yesus Kristus (1 Tomotius 2:5)

    KESIMPULAN

    Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:
    1. 1. Allah telah menetapkan unsur sorga yaitu suara (firman) dan nafas (Roh) mengandung kebenaran Allah telah ditetapkan dalam kehidupan Adam pertama dalam bentuk air dan darah mengandung sel sperma telah digagalkan oleh iblis di taman Eden dan tiap-tiap orang lahir dari hasil penyatuan sel sperma dan sel ovarium pasti mati dan terima hukuman dari Allah untuk kekal, tetapi anugerah Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia sebagai jaminan yang pasti untuk memperoleh hidup kekal.
    2. Allah telah mengadakan pergantian sel sperma dengan Roh Kudus menembus sel ovarium Maria yang masih perawan mengandung Anak laki-laki yang sulung ganti Adam pertama lahir di Betlehem di sebut kota Daud membawa perubahan kehidupan manusia lahir dari sel sperma dan sel ovarium harus lahir kembali melalui Roh Kudus sesuai dengan pesan Yesus kepada Nikodemus.
    3. Setiap orang lahir dari hasil penyatuan sel sperma dan sel ovarium harus lahir kembali melalui air dan Roh demikian Jawab Yesus: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan Roh, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah ( Yohanes 3:5)
    4. Gereja-gereja di dunia telah membuat liturgi suka-suka membatasi kebenaran Allah dapat diganti dengan kebenaran manusia menciptakan doktrin agama masing-masing tidak sesuai dengan ajaran kebenaran tersurat dalam Alkitab membuka jalan neraka diaspal licin oleh pengiat/creator doktrin agama maupun doktrin denominasi gereja yang perlu kita waspadai.
    Akhir kata penulis ucapkan selamat hari Natal 25 DESEMBER 2024 dan menyambut tahun baru 1 Januari 2025 membawa perubahan baru dalam kehidupan kita terutama kita wajib hukumnya lahir dari Roh Kudus”
    Victoria, 27 Desember 2024
    Penulis : Dr. Been Kogoya, SP. MMA
    Jabatan : Ketua Akademisi OPM
    Alamat : Markas Pusat OPM-TPN-PB di Victoria
    Saudara ingin mau diskusi tentang refleksi natal dan tahun baru ini Nomor Kontak penulis : 081247693973
  • Mengapa Pejuang Papua Merdeka yang Suka Memposting Kegiatan Mereka di Sosmed?

    Mengapa Pejuang Papua Merdeka yang Suka Memposting Kegiatan Mereka di Sosmed?

    Ada beberapa motivasi psikologis di balik kecenderungan individu yang terus-menerus melaporkan dan berbagi kegiatan mereka di platform media sosial seperti Facebook. Satu faktor kunci adalah keinginan untuk validasi dan persetujuan dari orang lain. Ketika individu memposting tentang kegiatan mereka dan menerima suka, komentar, dan saram, mereka merasa divalidasi dan didukung oleh lingkaran sosial mereka. Ini dapat meningkatkan harga diri dan nilai diri mereka, karena mereka menerima umpan balik positif dan validasi dari orang lain.

    Dari perspektif ini, kita dapat melihat ada aspek “aktivitas mereka” di satu sisi, dan di sisi lain “mengharapkan validasi dan penegasan” dari orang lain. Ini jelas menunjukkan adanya kurang rasa percaya diri atau ketidakpastian atau kebingungan yang lebih ekstrem di pihak mereka yang melakukan aktivitas, dan itulah sebabnya mereka selalu berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan validasi dan penegasan dari orang lain.

    Para pemimpin atau mereka yang menjalankan kegiatan dengan percaya diri dan yakin bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar dan baik untuk tujuan mereka, maka mereka tidak akan meminta orang lain di luar untuk mendapatkan penegasan dan validasi. Pemimpin yang kuat dengan rasa percaya diri terkadang tidak akan mempublikasikan apa yang mereka lakukan di media sosial. Mereka tidak akan meminta validasi, dukungan, dan penegasan dari orang lain. Bahkan ketika mereka menerima kritik, mereka akan membela dan berdiri teguh pada apa yang mereka yakini dan apa yang mereka lakukan, dan mereka akan terus maju.

    Perbandingan sosial adalah motivasi psikologis lain untuk terlibat dalam berbagi terus-menerus di media sosial. Individu cenderung membandingkan diri mereka kepada orang lain di media sosial, yang menyebabkan perasaan iri atau inferioritas jika mereka menganggap orang lain sebagai memiliki kehidupan yang lebih menarik atau sukses. Dengan berbagi kegiatan mereka sendiri, individu berusaha untuk menggambarkan diri mereka dalam cahaya positif dan membuat gambar yang menguntungkan dari diri mereka sendiri ke pengikut media sosial mereka.

    Aspek lain yang memotivasi mereka untuk mengunggah semua yang mereka lakukan di media sosial adalah Perbandingan Sosial. Ini adalah motivasi psikologis lain untuk terlibat dalam berbagi secara terus-menerus di media sosial. Individu cenderung membandingkan diri mereka dengan orang lain di media sosial, yang menyebabkan perasaan iri atau rendah diri jika mereka menganggap orang lain memiliki kehidupan yang lebih menarik atau sukses. Dengan membagikan aktivitas mereka sendiri, individu berusaha untuk menggambarkan diri mereka dalam cahaya yang positif dan menciptakan citra yang baik tentang diri mereka kepada pengikut media sosial mereka.

    Aspek ketiga adalah “rasa takut”. Rasa takut ketinggalan (FOMO) juga menjadi kekuatan pendorong di balik keinginan individu untuk terus-menerus berbagi informasi di media sosial. Individu mungkin merasa tertekan untuk terus-menerus mengunggah dan memperbarui aktivitas mereka agar tidak merasa tersisih atau terputus dari lingkaran sosial mereka. Hal ini dapat menimbulkan rasa cemas dan tekanan untuk terus-menerus online dan terlibat dengan media sosial.

    Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dan berbagi konstan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan mental individu dan kesejahteraan. Studi telah menghubungkan tingkat tinggi penggunaan media sosial untuk meningkatkan perasaan kesepian, depresi, kecemasan, dan harga diri rendah. Kebutuhan konstan untuk validasi dan perbandingan dengan orang lain dapat menyebabkan perasaan ketidakcukupan dan ketidakpuasan dengan kehidupan seseorang sendiri.

    Untuk menjaga keseimbangan yang sehat dalam penggunaan media sosial, individu dapat mengambil beberapa langkah. Pertama, mereka dapat membatasi waktu mereka yang dihabiskan di media sosial dan menetapkan batas untuk ketika dan bagaimana sering mereka terlibat dengan itu. Hal ini juga penting bagi individu untuk berhati-hati dari motivasi mereka untuk berbagi di media sosial dan untuk mencari validasi dan kepercayaan diri dari dalam, daripada mengandalkan sumber eksternal.

    Mencermin dalam kegiatan yang mempromosikan harga diri dan harga diri, seperti hobi, latihan, dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dicintai, juga dapat membantu individu menjaga rasa diri yang sehat dan mengurangi kepercayaan pada media sosial untuk validasi. Dengan mengambil langkah-langkah ini, individu dapat menyerang keseimbangan dalam penggunaan media sosial mereka dan melindungi kesehatan mental mereka dan kesejahteraan dalam jangka panjang.

  • Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Hari ini kami memperingati 53 tahun deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971 dengan meluncurkan terjemahan bahasa Inggris dari konstitusi ULMWP kami.

    Pada hari bersejarah ini, kami mengukuhkan status ULMWP sebagai pemerintahan yang menunggu, dengan kabinet , Eksekutif Regional, dan aparat pemerintahan yang siap mengambil alih negara kami. Pengumuman konstitusi ULMWP pada tahun 2020 merupakan langkah penting dalam mencapai referendum dan kemerdekaan dari Indonesia. Melalui konstitusi kita, kita akan mewujudkan impian kita untuk menciptakan Negara Hijau pertama di dunia , di mana ekosida akan dijadikan sebagai kejahatan dan setiap makhluk hidup akan dilindungi undang-undang. Konstitusi asli berbahasa Indonesia telah didistribusikan secara luas di seluruh Papua Barat. Dengan terjemahan bahasa Inggris ini, kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami siap mengatur urusan kami sendiri.

    Dengan konstitusi ini kita menghormati semangat Jacob Prai dan Seth Rumkoren , yang menandatangani deklarasi kemerdekaan di Markas Victoria pada tahun 1971 . Baik pengumuman kami maupun pengumuman mereka mewakili penolakan mutlak terhadap kolonialisme Indonesia dan reklamasi kedaulatan yang dicuri dari kami pada tahun 1961.

    Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan konstitusi, ULMWP mengakui semua deklarasi Papua Barat sebagai hal yang sah. Proklamasi revolusioner tahun 1971; pengibaran Bintang Kejora pertama kali tahun 1961; pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1963; Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thom Wanggai tahun 1988; Proklamasi Negara Papua Nugini Barat tahun 1997; Kongres Rakyat Papua Kedua tahun 2000; Deklarasi Otoritas Nasional Papua Barat tahun 2004; Deklarasi Pembentukan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) tahun 2005; Deklarasi Yeondowa tahun 2006; Kongres Rakyat Papua Ketiga tahun 2011; Deklarasi Parlemen Nasional Papua Barat tahun 2012; dan Deklarasi Saralana tahun 2014: masing-masing merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan kita.

    Kepada kelompok solidaritas dan pendukung kami di seluruh dunia, saya meminta Anda untuk menghormati konstitusi kami, yang diumumkan dalam upacara demokratis di Papua Barat dan ditegaskan kembali melalui Kongres ULMWP ke-1 pada tahun 2023.

    Kepada rakyat Papua Barat, saya katakan, percayalah: Anda siap menjalankan urusan Anda sendiri. Apakah Anda tinggal di pengasingan, di kota, di dataran tinggi, di kamp pengungsi, atau di hutan sebagai gerilyawan, konstitusi ini milik Anda. Sekalipun Anda bekerja di lembaga-lembaga Indonesia, struktur pemerintahan, kabinet, dan Visi Negara Hijau kami semuanya milik Anda. Seluruh rakyat West Papua harus tetap bersatu di bawah pemerintahan sementara ULMWP. Siapapun yang bertindak di luar konstitusi berarti menunda kebebasan kita.

    Terima kasih kepada seluruh rakyat Papua Barat yang telah menjaga api kebebasan tetap hidup di hati mereka. Wa wa wa wa wa.

    Benny Wenda
    Presiden
    ULMWP
    ____
    https://www.ulmwp.org/president-wenda-ulmwp-constitution… 

    See less
    Edit
  • Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Oleh: Constantinopel Ruhukail)* di Suara Papua
    Penulis adalah Produser Majalah Perjuangan Papua Merdeka “FAJAR MERDEKA dan PRO-PATRIA” dibawah Kementerian Penerangan Pemerintah Revolusi Sementara Republik Papua Barat (PRS-PB) – Markas Victoria – Nagasawa, Ormu Kecil, 1982.

    Kapten Rumkorem adalah anggota TNI Angkatan Darat. Rumkorem membelot – Bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Papua Barat di perbatasan RI – PNG.

    Proses itu terjadi pada tanggal 17 Juli 1970. Perjalanan pembelotannya untuk bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang Papua Merdeka tidak diketahui banyak orang, terutama teman-teman sependidikan militer yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat Indonesia.

    Ketika Rumkorem dalam perjalanan ke Wamena untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan pemeriksaan kas keuangan negara, dalam penerbangannya melintasi pegunungan Cartenz, Rumkorem tertegun melihat salju putih yang menyelimuti puncak pegunungan itu. Hatinya hancur teringat ayat-ayat lagu kebangsaan Papua Barat “Hai Tanahku Papua” yang berkisah tentang keindahan alam Papua di gunung, di sungai, di pantai, di pulau di seluruh tanah Papua yang bukan saja indah dan permai, tetapi juga kaya raya.

    Pikirannya melayang penuh penyesalan karena keputihan salju itu mungkin akan hilang dan tenggelam dalam kekuasaan kaum penjajah jika tidak diperjuangkan dan dipertahankan oleh orang Papua. Dalam suasana itulah Rumkorem mengambil keputusan untuk membelot meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang Papua Merdeka. (wawancara Wapupi0275 dengan Mr. Rudi Raka, Staff Intelijen Kepresidenan Pemerintahan Rumkorem-Prai 1973).

    Apa itu FKPPB-Angkatan 1969?

    Front Komando Pembebasan Papua Barat (FKPPB) ini dibentuk oleh pemuda-pemuda Papua yang mundur ke perbatasan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dilaksanakan. Front dibentuk pada tahun 1969 oleh sebab itu dikenal juga sebagai Front Angkatan-1969.

    Disebutkan bahwa Front ini merupakan suatu Badan Sementara yang mempersiapkan segala kemungkinan untuk mengambil-alih kekuasaan dari pemerintah kolonial Indonesia, jika nantinya proses pemilihan yang berasaskan “Satu Orang Satu Suara/One Man One Vote” dimenangkan oleh bangsa Papua. Dengan demikian bisa diraba bahwa Front Komando Pembebasan Papua Barat ini merupakan Badan Peralihan Pemerintahan yang dipersiapkan menjelang pelaksanaan pemungutan suara (Referendum) sesuai Perjanjian New York (New York Agreement 1962). Bahkan, dalam persiapan pengambil-alihan kekuasaan itu, satuan Angkatan Darat Papua Barat pun didirikan dibawah pimpinan, Ben Joku. Tentara Nasional Papua Barat di masa itu belum lahir atau terbentuk.

    Satuan Komando yang hanya ada pada waktu itu adalah PENTANA. PENTANA adalah sebuah kelompok pemuda Papua yang didirikan atas dasar cinta tanah air yang bergerak sebagai pasukan gerilya di bawah pimpinan Luis Bonay.

    Rumkorem di Perbatasan (PNG)

    Kapten Rumkorem tiba di perbatasan tanpa seragam militer, walaupun ia adalah seorang Calon Perwira Tinggi di Markas Besar Angkatan Darat Indonesia. Ia diantar oleh seorang kurir laut, lelaki Papua asal Teluk Saireri yang tidak pernah menuntut perjuangan Papua Merdeka atas segala upaya yang dilakukannya untuk menyelamatkan para pejuang Papua Merdeka dari tangan Indonesia.

    Di perbatasan, tepatnya di sebuah pantai berbatu yang kemudian pada tahun 1978 akan disebut pantai Bonay, Rumkorem bertemu dengan dua tokoh pejuang Papua Merdeka, Richard Uri Joweni (Wondama Katui) dan Luis Nussy. Pertemuan mereka terjadi secara singkat dan berkeputusan untuk segera melanjutkan perjalanan ke Scothtiau (Skotiau) untuk bergabung dengan sejumlah pemuda Papua yang sudah berada di Markas Victoria. Perlu dicatat di sini, bahwa Skotiau merupakan basis perjuangan Papua Merdeka yang diakui dan sering mendapat kunjungan dari petugas-petugas pemerintah Administrasi Australia yang berkedudukan di Vanimo.

    Rumkorem Tiba di Markas Victoria, Scothtiau:

    Di Markas Victoria, Rumkorem disambut oleh Jacob H. Prai, Sekretaris Jenderal Front Komando Pembebasan Papua Barat (FKPPB-Angkatan 1969). Dari sekian Anggota Front Komando, hanya Prai yang bertahan di daerah perbatasan setelah Pepera-1969 dilaksanakan. Sedangkan Pimpinan FKPPB, Menase Suwae, Kepala Staff Atanasius Bob Kubia, ditambah anggota pejuang Papua Merdeka lainnya seperti, Carlos Joku, Ben Joku, William Brabar, Marthinus Elky Kambu, Leo Yambi, meninggalkan perbatasan masuk ke wilayah administrative Australia untuk meminta perlindungan politik.

    Antara 17 Juli 1970 hingga 28 Juni 1971, Rumkorem dan Prai berhasil membangun Markas Victoria menjadi suatu pusat perencanaan dan pengaturan strategi perjuangan Papua Merdeka, baik di bidang politik maupun militer untuk membebaskan Papua Barat dari penjajahan. Dengan bekal pengetahuan dan keahlian militer yang diperolehnya, Kapten Rumkorem memulai tugasnya dengan mendidik/melatih para pemuda Papua untuk menjadi Opsir-opsir Tentara Papua. Diantaranya Simon Imbiri, Habel Atanay, Jereth Wayoi, John Upuya, Aquila Major, Sepi Wayoi, Philemon Yarisetouw, Yosephat Wayoi, Marthen Tabu, Jance Demetouw, dll.

    Philemon Yarisetouw, atas pertimbangan dan pandangan Rumkorem, ia diangkat menjadi Kepala Staf.

    Sementara itu, Nicolaas Jouwe, Ketua National Liberation Council (NLC) tiba kembali di Belanda setelah beberapa bulan lamanya berada di New York, Amerika Serikat, untuk menggugat hasil Pepera yang dilaksanakan secara curang dan tidak memenuhi hukum Internasional tentang hak-hak politik bangsa Papua.

    NLC diketuai oleh Nicolaas Jouwe, Sekretaris Jenderal: Z. Sawor, Anggota: Hein Inggamer, Saul Hindom.

    Nicolaas Jouwe menemukan dua surat dari Markas Victoria yang dikirim oleh Rumkorem dan Prai. Satu surat berisi laporan tentang program-program revolusi yang sedang dirancang.  Sementara surat yang lainnya berisi dua hal: (1) menanyakan kepada Jouwe sebagai Ketua NLC apakah ada kemungkinan penggugatan terhadap Hasil Pepera di PBB; (2). Menawarkan Nicolaas Jouwe untuk menjadi Kepala Negara Papua Barat.

    Ini adalah jawaban Nicolaas Jouwe (mengulangi kata-katanya sendiri 21 tahun kemudian, yaitu pada perayaan 30 tahun Hari Bendera Bintang Kejora, 1 Desember 1991 di Belanda): “Kedua Adik Rumkorem dan Prai. Tidak ada kemungkinan untuk kita menggugat; satu-satunyanya jalan adalah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat secara sepihak. Adik berdua masih muda. Pimpin perjuangan ini. Adik Rumkorem, kau kaka usulkan sebagai Presiden dan adik Prai kau sebagai Ketua Senat”, begitu jawaban Nicolaas Jouwe atas dua surat yang diterimanya dari Markas Victoria.

    Dari Scothiau ke Holomba – Rencana Pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua.

    Tidak diberitahukan sejak kapan Rumkorem dan Prai serta rombongan meninggalkan Markas Victoria di Scothiau menuju Holomba, Waris. Tapi dari hasil wawancara dengan Rudy Raka, disebutkan bahwa Rapat terakhir terjadi pada tanggal 25 Juni 1970 untuk menetapkan siapa yang harus mengumumkan Proklamasi itu. Apakah Bonay, Jouwe ataukah Rumkorem Prai. Proposal yang diajukan oleh Joweni dan Nussy diterima oleh Sidang Rapat. Rumkorem dan Prai ditetapkan sebagai pelaksana dan tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai tanggal Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

    Dengan demikian sudah ditargetkan bahwa pada tanggal 1 Juli 1971 pagi, daerah kecamatan Waris sudah harus dikuasai/diduduki oleh pasukan Papua Merdeka yang dipimpin oleh Opsir Simon Imbiri.

    Perhitungan meleset dan terjadilah kontak senjata antara Pasukan Papua Merdeka yang dipimpin oleh Opsir Simon Imbiri dengan satuan Tentara Indonesia di Pos Waris, dimana pasukan Papua Merdeka terpaksa mengundurkan diri karena kekuatan personil dan peralatan perang yang tidak berimbang. Tercatat dua pemuda Papua Merdeka yang celaka dalam kontak senjata itu masing-masing: John Upuya dan Josephat Wayoi.

    Keduanya berhasil dievakuasi ke Imonda di Wilayah Papua New Guinea, kemudian dijemput oleh seorang Patrol Officer (Bestuur) dari Pemerintahan Administrative Australia, Mr. Bob Lock.

    Rencana Pengumuman Proklamasi ditunda, dan pasukan Papua Merdeka kembali ke pangkalan, yaitu Markas Victoria, Scothiau.

    Proklamasi 1 Juli 1971 di Tahun 1973

    Dua tahun kemudian setelah peristiwa Holamba, Waris, yaitu pada tanggal 3 Februari 1973, Proklamasi 1 Juli 1971 diumumkan secara resmi di Markas Victoria, Scothiau.

    Bersamaan dengan itu, Dewan National Papua Barat juga diumumkan ditandai dengan Pengambilan Sumpah Presiden dan Kabinet serta Ketua Senat, dan Peresmian Pendidikan militer dan pembentukan Satuan Tentara Papua Barat yang disebut: Tentara Pembebasan Nasional – TPN/OPM.

    Pada tanggal 26 Maret 1973, Opsir-opsir dan Anggota Satuan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Angkatan pertama dilantik.

    Seth J. Rumkorem, adalah seorang proklamator, seorang pejuang dan tokoh OPM, tetapi bukan pendiri OPPM.

    OPPM (Organisasi Perjuangan Papua Merdeka) didirikan di Manokwari diawal tahun 1965 oleh Terianus Aronggear dan Aser Demotekay (OPM Files1965).

    Mansar Rumkorem membentuk Free Papua Movement (FPM/OPM) sebagai organisasi perjuangan Nasional pada tanggal 1 Juli 1971, dan diumumkan pada tanggal 15 Juli 1977 di Markas Victoria, Hollandia.

    Kutipan Mukadimah Anggaran Dasar dan Program Umum Revolusi Rakyat Papua Barat:

    “Organisasi Papua Merdeka (OPM) jang setjara resminja tidak pernah dibentuk, akan tetapi adalah nama jang umum digunakan bagi semua organisasi perdjoangan diseluruh tanah air, maka berdasarkan perkembangan-perkembangan sekitar perdjoangan kemerdekaan dan hasil-hasil yang ditjapai, sudalah waktunja organisasi ini dibentuk secara resmi dan disempurnakan sebagai organisasi perdjoangan Nasional dengan nama resmi FREE PAPUA MOVEMENT”. (*)

  • TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

    TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

    TEMPO.CO, Jakarta – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNPB, Sebby Sambom mengklaim kelompoknya terlibat baku tembak dengan militer Indonesia di Kabupaten Puncak, Papua sejak 27 hingga 29 Juni 2024. Anggota dari KKB tersebut, Tetan Murib dikabarkan tewas dalam baku tembak tersebut.

    Kronologi kejadian bermula saat pasukan TNI dari Timika masuk ke Ilaga pada Kamis, 27 Juni 2024. TPNPB mengklaim pasukan militer Indonesia itu membawa senjata, bom, dan logistik perang ketika memasuki Kabupaten Puncak, Papua.

    Sehari setelahnya, berdasarkan keterangan TPNPB, pasukan TNI yang dilengkapi dengan peralatan perang bergerak ke Distrik Agandugume untuk membangun pos militer serta gudang logistik. Sebby menyebut, mobilitas TNI ke Distrik Agandume itu sebagai misi pertahanan negara dalam membendung pergerakan kelompoknya di wilayah Puncak, Papua.

    Kabar masuknya pasukan militer Indonesia itu diketahui oleh salah satu pasukan TPNPB. “Penny Murib selaku panglima perang TPNPB Modal XVIII memerintahkan kepada pasukannya untuk mengejar militer Indonesia hingga baku tembak,” ujar Sebby dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Juli 2024.

    Baku tembak antara tentara Indonesia dan TPNPB itu berlangsung selama dua jam di Sinakin, Kabupaten Puncak, Papua. Sebby mengatakan, bahwa pasukan TNI tidak hanya menggunakan senjata dalam baku tembak itu.

    Berdasarkan laporan pasukan kelompok kriminal bersenjata itu, pasukan TNI juga memakai drone yang dilengkapi dengan bom mortir selama baku tembak tersebut.

    Pada Sabtu, 29 Juni 2024, baku tembak kembali terjadi. Dia mengatakan, dalam pertempuran hari ketiga ini membuat satu prajurit dari KKB tewas. Sebby mengungkapkan, korban sudah dievakuasi dari Sinakin ke tempat pemakaman pada Senin, 1 Juli 2024.

    Menurut Sebby, TNI kembali mengerahkan pasukannya dari Timika ke Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu, 3 Juli 2024. Dia mengklaim, pengerahan pasukan militer Indonesia itu menggunakan tiga unit helikopter yang difasilitasi oleh sejumlah logistik perang.

    Atas kejadian tersebut, TPNPB mendesak kepada Presiden Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi untuk segera membuka akses kemanusiaan, agar anak-anak dan lanjut usia yang telah mengungsi mendapatkan bantuan kemanusiaan, selama perang belum dinyatakan selesai.

    Kepala Satgas atau Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Ajun Komisaris Besar Bayu Suseno mengatakan, bahwa pihaknya tidak melakukan operasi pada 27-29 Juni 2024 di Kabupaten Puncak, Papua. “Tidak ada (operasi) Damai Cartenz,” kata Bayu ketika dihubungi, Kamis, 4 Juli 2024.

    Tempo juga telah berupaya mengirimkan pesan dan panggilan telepon ke Komandan Satgas Media Koops Habema, Letnan Kolonel Yogi Nugroho. Namun hingga berita ini ditulis, belum ada respons dari pihak militer Indonesia.

     

  • Nasional TNI Masih Negosiasi Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Papua

    TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayor Jenderal Nugraha Gumilar menyatakan TNI masih berusaha membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua. Warga negara Selandia Baru itu disandera KKB sejak 7 Februari 2023.

    “Kami masih negosiasi, sedang berusaha,” ujarnya ditemui di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu, 3 Juli 2024.

    Ia membantah jika TNI sudah menyerah untuk menyelamatkan Philip dari dekapan KKB di Papua. Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan guna membebaskan pilot Susi Air tersebut.

    Akan tetapi dia tidak menjelaskan apa saja pertimbangan TNI dalam upaya pembebasan Philip ini. “Waktu enggak bisa menentukan, kondisi di lapangan juga membuat banyak hal yang perlu kami pertimbangkan,” kata Nugraha.

    Sebelumnya, Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Izak Pangemanan mengatakan Duta Besar Selandia Baru menyerahkan pembebasan warga negaranya ke pemerintah Indonesia.

    “Duta besar mereka sudah bertemu dengan saya dan menyampaikan bahwa pemerintah New Zealand meyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia terhadap pembebasan satu warga negaranya yang sedang ditahan ini,” ujar Izak pada Senin, 25 Maret 2024.

    Izak menyebut pemerintah Selandia Baru mengakui kedaulatan Indonesia di Papua. Sehingga, kata dia, pemerintah Selandia Baru menyampaikan supaya KKB pimpinan Egianus Kogoya segera melepaskan Philip.

    “Karena warga sipil ini (Philip) tidak tahu apa-apa. Tidak ada hubungannya dengan Papua Merdeka, tidak ada hubungannya dengan konflik Papua. Dia hanya seorang tukang ojek pakai pesawat,” kata dia.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?