JAYAPURA (PAPOS) – Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH dikecam sejumlah denominasi Gereja-gereja di tanah Papua yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, Selasa (4/11) kemarin saat menduduki kantor Gubernur dan DPRP. Demo dami yang dilakukan ini merupakan lanjutan aksi demo 4 Agustus lalu, ratusan massa mengkritisi kinerja dan kebijakan Kaka bas. Dari aksi demo itu juga terungkap kekesalan massa yang mengatakan Kaka Bas jarang ditempat dan menuding Otsus tidak jalan.
Kedatangan denominasi Gereja-gereja dari FKKI Provinsi Papua ini, menuntut aspirasi mereka yang disampaikan tiga bulan silam kepada pemerintah Provinsi Papua terutama Gubernur Barnabas Suebu, namun karena tidak mendapat jawaban, kelompok ini kembali melakukan aksi meminta jawaban atas aspirasi yang disampaikan.
Meski sudah bertahan beberapa jam di kantor gubernur Papua, keinginan massa yang terwadahi di FKKI tidak berhasil bertemu dengan gubernur dan tidak mendapatkan jawaban atas aspirasi yang dititipkan 3 bulan yang lalu.
Sekitar pukul 10.00 WIT, ratusan massa sudah menduduki kantor Gubernur Dok II, sambil menunggu massa lainnya, pendemo yang telah berada di tempat langsung menggelar ibadah, dengan melakukan nyanyian rohani.
Tuntutan FKKI Papua kemarin, mengecam Gubernur Papua, Barnabas Suebu, SH karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan dan Otonomi Khusus di Papua. Hal ini terbukti dengan banyaknya poster dan spanduk yang bertuliskan, -Kaka Bas ko Gubernur Papua, bukan DKI Jakarta, Kaka Bas ko Sip dan pintar, tapi masa Hatari lebih pintar dari ko-.
Massa juga mengecam Gubernur karena jarang berada di tempat khususnya di Papua, karena dari dua kali aksi demo yang dilakukan FKKI, Gubernur tidak dapat ditemui karena keluar daerah.
Hal ini yang membuat para pendemo kecewa, pasalnya aspirasi yang akan disampaikan harus diterima langsung oleh Gubernur tanpa bisa diwakili.
Dalam aksi demo damai kemarin, berbagai orasi dilontarkan masing-masing perwakilan.
Seperti yang dilontarkan Pdt. John Baransano, dalam orasi dirinya mengatakan, selama pemerintahan Gubernur Bas Suebu belum ada program-program telah mensejahterakan rakyat Papua.
Inginkan Gubernur
Tidak lama melakukan orasi, pendemo ditemui Sekda Papua, Drs. Tedjo Soeprapto, MM untuk memberikan arahan sekaligus menerima aspirasi yang ingin disampaikan. Namun, massa menolak kehadiran Sekda di hadapan mereka dan memintanya kembali ke ruangannya, karena massa menginginkan Gubernur.
Setelah tak ada kepastian bahwa Gubernur akan menemui mereka, setelah melakukan orasi kurang lebih 3 jam, massa membubarkan diri dari kantor Gubernur, dan melanjutkan aksi ke gedung DPR Papua sekitar pukul 13.30 WIT dengan berjalan kaki.
Setibanya di DPRP sekitar pukul 14.00 WIT, massa langsung menggelar orasinya. Tak lama kemudian, pendemo langsung diterima Ketua DPRP, Drs. John Ibo, MM beserta beberapa Ketua Komisi.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada John Ibo, pendemo meminta agar KPK dihadirkan di Papua untuk mengoreksi penggunaan dana Implementasi Otsus di tanah Papua yang terkesan memboroskan.
Selain itu, mereka juga menolak pemberlakuan UU Pornografi dan Porno Aksi di Papua, karena terkesan bertentangan dengan adat di Papua.
Bukan hanya itu, mereka menolak pemberlakuan UU maupun peraturan yang bernuansa Syariah dalam bentuk apapun, yang berpotensi dapat mengganti Pancasila dan menyebabkan disintegrasi bangsa. Kedua, mereka mendesak keseriusan pemerintah pusat, Gubernur Papua dan Ketua DPRP Papua, untuk segera menetapkan dan mengalokasikan 11 kursi bagi orang asli Papua di DPRP Papua untuk periode 2009-2014, juga mendesak agar dibentuk lembaga khusus ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota se-Papua untuk mengelola dana Otsus secara proposional.
“Segera membentuk Komisi AD-Hoc guna merancang Perdasi dan Perdasus yang urgent bagi hidup orang asli Papua,” kata Pendeta Tom Infandi.
Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Kepala Biro Keuangan, DR. Achmad Hatari, M.Si dan Direktur Utama Bank Papua yang dipimpin orang luar, agar diganti oleh putra daerah. Hal ini ditekankan berdasarkan bukti bahwa yang bersangkutan dinilai tidak berkomitmen melaksanakan Perdasus Nomor 1 Tahun 2006, tentang pembagian dana penerimaan daerah Papua.
Setelah selesai menyampaikan orasi dan pernyataan sikap, Ketua DPRP Papua, Drs. Jhon Ibo, MM mengatakan akan segera menindaklanjuti aspirasi tersebut, namun segala permasalahan butuh proses untuk menyelesaikannya. Maka setelah itu, massa pun membubarkan diri sekitar pukul 15.30 WIT.(islami)
Ditulis Oleh: Islami/Papua Pos
Rabu, 05 November 2008
