• About Us
    • Sejarah Organisasi Papua Merdeka
    • Human Rights
    • Tentang Kami
      • Links
      • Agen NKRI
    • About
      • Sejarah OPM
      • Sejarah Organisasi Papua Merdeka
  • Malayo-Indos
    • PMNews dalam Kampanye Papua Merdeka
    • Sejarah Perjuangan Papua Merdeka
    • Anggota DMP West Irian 1969
    • Daftar Nama Peserta Pepera 1969
    • Arsip Lama
    • Ungkapan Penting
  • Tentang Negara
    • Fungsi Negara
    • Unsur-unsur Terbentuknya Negara
    • Pemerintah Berdaulat dan Negara Federal
    • Republic of West Papua
  • Contact
    • Undangan
    • Paraf Petisi
    • Forum
    • Interactives
    • Petunjuk Browsing
    • News Sources
Monday, March 27, 2023
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
Papua Merdeka News
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
  • Papua Merdeka
    • All
    • Demo & Aksi
    • Papua Post
    • Politik & Diplomasi
    • Post Gerilya
    • Sejarah
    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya

    Trump Is Struggling To Stay Calm On Russia, One Morning Call At A Time

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    Trending Tags

    • Sillicon Valley
    • Climate Change
    • Election Results
    • Flat Earth
    • Golden Globes
    • MotoGP 2017
    • Mr. Robot
  • NKRI Bangkrut
    • Post Gerilya
    • Otsus Gagal
    • Neo-colonialism
  • Terorisme
    • Terrorism
    • Bio-Terror
    • Terror Jihad
    • Terror Negara
  • Roundups
    • West Papua
    • Papua New Guinea
    • Fiji
    • Kanaky
    • Solomon Islands
    • Vanuatu
    • Asiaoceania
  • Media Post
    • All
    • Audio
    • Editorial & Column
    • Editorial & Columns
    • Gambar
    • Interviews
    • Opini & Analisis
    • Pesan Khusus
    • Post Press
    • Publikasi
    • Video
    • Wawancara
    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Rev. Edison Waromi, S.H Resmi Pimpin Perdana Menteri (PM) dan Mr. Buchtar Tabuni memimpin Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP)

    Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    Bill Gates’ iconic donkey game arrives on iPhone, Apple Watch

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

  • Post Topics
    • All
    • Alam Bicara
    • Human Rights
    • Masyarakat Adat
    • Neo-colonialism
    • Perempuan Papua
    • Terorisme
    • Terrorism

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    This Secret Room In Mount Rushmore Is Having A Moment

    A Digital Media Startup Growing Up With Millennial Women

    India Is Bringing Free Wi-fi To More Than 1,000 Villages This Year

    Indonesia’s Largest Fleet Of Taxis Teams Up To Beat Ride-hailing Apps

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Climate Change
    • Flat Earth
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
  • Papua Merdeka
    • All
    • Demo & Aksi
    • Papua Post
    • Politik & Diplomasi
    • Post Gerilya
    • Sejarah
    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya

    Trump Is Struggling To Stay Calm On Russia, One Morning Call At A Time

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    Trending Tags

    • Sillicon Valley
    • Climate Change
    • Election Results
    • Flat Earth
    • Golden Globes
    • MotoGP 2017
    • Mr. Robot
  • NKRI Bangkrut
    • Post Gerilya
    • Otsus Gagal
    • Neo-colonialism
  • Terorisme
    • Terrorism
    • Bio-Terror
    • Terror Jihad
    • Terror Negara
  • Roundups
    • West Papua
    • Papua New Guinea
    • Fiji
    • Kanaky
    • Solomon Islands
    • Vanuatu
    • Asiaoceania
  • Media Post
    • All
    • Audio
    • Editorial & Column
    • Editorial & Columns
    • Gambar
    • Interviews
    • Opini & Analisis
    • Pesan Khusus
    • Post Press
    • Publikasi
    • Video
    • Wawancara
    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Rev. Edison Waromi, S.H Resmi Pimpin Perdana Menteri (PM) dan Mr. Buchtar Tabuni memimpin Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP)

    Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    Bill Gates’ iconic donkey game arrives on iPhone, Apple Watch

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

  • Post Topics
    • All
    • Alam Bicara
    • Human Rights
    • Masyarakat Adat
    • Neo-colonialism
    • Perempuan Papua
    • Terorisme
    • Terrorism

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    This Secret Room In Mount Rushmore Is Having A Moment

    A Digital Media Startup Growing Up With Millennial Women

    India Is Bringing Free Wi-fi To More Than 1,000 Villages This Year

    Indonesia’s Largest Fleet Of Taxis Teams Up To Beat Ride-hailing Apps

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Climate Change
    • Flat Earth
No Result
View All Result
Papua Merdeka News
No Result
View All Result
728*90
Home Post Topics Terorisme

Laporan Pernyataan Sikap ASNLF pada UPR Dewan HAM PBB

by admin
May 8, 2017
in Terorisme
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterEmail

(TERJEMAHAN) Pernyataan Sikap ASNLF Pada Universal Periodic Review (UPR) untuk Indonesia Sidang ke 27, Jenewa, 3 Mei 2017

ANGKATAN ACEH SUMATRA MERDEKA (ASNLF)
Kotak Pos: 10 15 26, 99805 Eisenach, Jerman
www.asnlf.org

Isu-isu yang belum terselesaikan merupakan bom waktu

Dirilis di Dewan Hak Asasi Manusia
Kelompok Kerja dari Universal Periodic Review (UPR) untuk Indonesia
Sidang ke 27, Jenewa, 3 Mei 2017

Untuk ketiga kalinya, Indonesia akan diselidiki tentang situasi Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Universal Periodic Review (UPR), Dewan Hak Asasi Manusia di Markas Besar PBB di Jenewa pada tanggal 3 Mei. Pada siklus review sebelumnya, 23 Mei 2012, ASNLF mengirim delegasi untuk mengikuti persidangan. Kali ini, ASNLF juga berpartisipasi dalam forum tersebut untuk memantau secara dekat bagaimana Indonesia akan mencari-cari “alasan” dan lari dari kewajibannya dalam menanggapi sekitar 150 dari 180 rekomendasi yang telah diterima dalam tinjauan sebelumnya.

Melihat kembali siklus terakhir peninjauan lima tahun yang lalu, ASNLF tidak mendengar satu kata pun tentang pelanggaran berat HAM oleh negara di Aceh selama konflik. Diskusi dan dialog interaktif sebagian besar fokus pada isu-isu agama dan moral, seperti intoleransi agama, tindak kekerasan terhadap agama minoritas, dimana pemerintah telah gagal menanganinya dengan baik. Hanya satu saja negara anggota yang menyebutkan tentang Aceh dan, sekali lagi, ini terkait dengan masalah agama. Meskipun ASNLF sangat menghargai niat baik negara-negara anggota tentang berbagai pelanggaran hak asasi manusia di sebuah kepulauan yang sangat luas, masyarakat internasional seharusnya tidak melupakan kuburan-kuburan massal yang tak bertanda, anak-anak yatim dan ribuan janda kami yang keberadaan suaminya masih belum diketahui sampai sekarang. Kami berharap peninjauan kasus HAM tahun ini akan berbeda dan hal-hal yang disebut di atas tidak akan terulang lagi.

Kesepakatan damai, pelanggaran HAM masa lalu dan Impunitas

Selama hampir tiga dasawarsa, Aceh telah dijadikan sebagi ladang pembunuhan oleh angkatan bersenjata Indonesia (ABRI). Dan selama itu, ribuan warga sipil Aceh terbunuh, termasuk pembunuhan di luar hukum, pembantaian, penyiksaan, penangkapan sewenang-wenang dan ‘penghilangan’. Pada tahun 2005 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memasuki negosiasi dan menandatangani sebuah kesepakatan damai dengan Indonesia. Peristiwa ini dianggap sebagai sebuah keberhasilan, telah mengakhiri salah satu konflik bersenjata terpanjang di Asia Tenggara. Sayangnya, kesepakatan tersebut telah mengesampingkan pola-pola brutalitas militer di waktu konflik dulu. Bahkan kebanyakan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) lokal dan nasional telah masuk ke dalam kategori ini, mereka ikut terbuai oleh euforia damai yang semu itu.

Meskipun telah diatur dalam pasal 2.2 dan 2.3 undang-undang Acheh (LOGA) bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia (HRC) dan Komisi untuk Kebenaran dan Rekonsiliasi (TRC) akan didirikan di Aceh, klausal-klausal tersebut belum ada yang terwujud sejauh ini. Pada bulan Juli tahun lalu Parlemen Aceh (DPR) telah mengangkat tujuh komisaris untuk KKR. Komisi ini bertugas untuk mengungkap keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu. Namun, sampai saat ini, Jakarta belum menunjukkan minat atau menyatakan dukungan untuk komisi tersebut.

Dalam tinjauan yang lalu, Mei 2012, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Dr. Marty M. Natalegawa mengatakan kepada forum bahwa negaranya telah membuat “kemajuan yang cukup penting di bidang hak asasi manusia”, dan peran negara dalam mempromosikan dan melindungi HAM “terus meningkat”. Dalam paparan nya selama 20 menit, kata-kata “promosi dan perlindungan hak asasi manusia” muncul lebih dari 13 kali. Namun laporan alternatif, berdasarkan rekomendasi Siklus UPR ke-2 tahun 2012, yang disampaikan oleh sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia (OMS) untuk siklus ketiga, terbukti bertolak belakang. Indonesia secara kategoris telah gagal melunasi komitmen nya yang telah disetujuinya dalam banyak bidang penting: impunitas atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu; ratifikasi konvensi-konvensi internasional penting seperti konvensi menentang penyiksaan dan penghilangan paksa (CPED), Statuta Roma (Pengadilan Kriminal Internasional) dan banyak lainnya.

Sehubungan dengan impunitas, telah menjadi pengetahuan umum bahwa ianya masih berakar kuat dalam sistem negara Indonesia ini. Ketika tidak ada satu pun pelaku pelanggaran berat oleh militer dibawa ke proses hukum, berarti bahwa pelanggaran tersebut telah dibiarkan untuk dilanggar dan akan terulang lagi dan lagi.

Operasi Militer dan Intelijen

Ketika Jakarta dan bahkan dunia telah menganggap kasus pelangggaran Aceh di masa lalu sudah tutup buku dan berakhir dengan bahagia, masih banyak rakyat Aceh menganggapnya sebagai gencatan senjata sementara dari sebuah konflik. Kesepakatan damai memang tidak harus disalahkan tetapi perilaku banyak pemangku kepentingan itu sendiri, terutama militer garis keras dan sebagian kaum nasionalis, yang patut dikhawatirkan.

Apa yang menjadi pertaruhan yang telah menyebabkan perkembangan Aceh ke depan dalam bahaya adalah peran dan perilaku operasi militer, terutama intelijen dan Anti Teror (Densus 88). Kesepakatan perdamaian jelas membatasi jumlah dan mobilitasnya, namun manuver mereka selama ini sangat merajalela dan sulit dipantau. Sejak perjanjian damai, militer tidak henti-hentinya mencoba untuk kembali ke Aceh karena beberapa alasan: pertama, melanjutkan kegiatan bisnis ilegal karena Aceh adalah salah satu wilayah yang paling subur untuk pendapatan ilegalnya; kedua, untuk mendapat kembali dwi fungsi nya yang selama ini telah dipangkas oleh perjanjian damai tersebut. Dalam usaha membuka kembali aksesnya ke Aceh, aparat negara ini tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan untuk mencipta konflik baru seperti dalam kasus Din Minimi. Dan ada juga yang bermain secara lembut, seperti dengan cara bergabung langsung atau mendukung partai-partai politik lokal atau dengan mengaktifkan kembali banyak kelompok milisi yang dibentuk oleh militer selama konflik berlangsung.

Sementara para Jendral tua seperti Wiranto dan Ryamizard Ryacudu, yang pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Aceh selama konflik, kini mereka diaktifkan lagi untuk berkuasa, manakala para Jendral yang lebih muda seperti Prabowo dan Soenarko telah kembali ke Aceh sebagai penasihat dan donatur partai politik lokal. Dalam 10 tahun terakhir, hampir semua panglima militer (Pangdam Iskandar Muda) di Aceh berasal dari BIN (Badan Intelijen Negara) dan terlibat langsung dengan konflik Aceh. Dalam situasi demikian, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu oleh militer semakin bertambah jauh. Dan ini harus menjadi perhatian khusus bagi masyarakat internasional dan pemangku-pemangku lainnya.

Kami berharap bahwa perwakilan-perwakilan pemerintah yang menghadiri forum minggu ini akan memiliki keberanian untuk berterus-terang dan mempertanyakan Indonesia tentang pelanggaran luar biasa hak asasi manusia di Aceh. Situasi hak asasi manusia di Indonesia, dan Aceh khususnya, tidak akan pernah berubah dengan cara mengabaikan para korban konflik dan tidak memberi keadilan kepada mereka.

Angkatan Aceh Sumatra Merdeka

Wakil Presidium ASNLF
Yusuf Daud

received_10154966793130091

received_10154966793265091

Tags: ASNLFDewan HAM PBBkasus HAMUIN Periodic Review
admin

admin

Next Post

Cerita Indonesia tentang Papua di PBB

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recommended

Suku Amungme Ancam Tutup Freeport

14 years ago

Papua Road Map,Ungkap 4 Isu Utama Peta Konflik

13 years ago

Popular News

    Connect with us

    Facebook Twitter Youtube RSS

    About Us

    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

    Tags

    Amunggut Tabi (78) Australia (38) Benny Wenda (68) demonstrasi (91) dialogue (58) dukungan internasional (88) dukungan MSG (43) dukungan regional (75) dukungan Solomon Islands (41) dukungan Vanuatu (47) features (232) gelagat Papua "M" (100) gelagat penjajah (219) gerilya kampung (55) gerilya kota (92) gerilya rimba (118) HAM (82) hukum kolonial (124) hut (72) kasus HAM (61) kasus penembakan (57) KNPB (77) Manasseh Sogavare (51) Mathias Wenda (59) MSG (70) MSG Membership (40) opini Papindo (58) Opini Papua (69) opini penjajah (50) OPM (53) Otsus gagal (116) Otsus Plus (56) pelanggaran HAM (46) penembakan (58) pesan trwp (49) politik Papua Merdeka (47) politik penjajah (73) referendum (54) teror polri (84) teror tni (82) tokoh Papua Merdeka (50) TPN OPM (58) TRWP (47) ULMWP (300) West Papua (114)

    Category

    Archives

    © 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • Post Gerilya
    • Roundups
    • Otsus Gagal
    • NKRI Bangkrut
    • Senasib
    • Media Post
    • Gambar
    • Video
    • Audio
    • Interviews
    • Terrorism
    • Post Topics
    • Perempuan Papua
    • Papua Merdeka
    • Alam Bicara
    • Food

    © 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Sign In with Facebook
    Sign In with Google
    OR

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    Are you sure want to unlock this post?
    Unlock left : 0
    Are you sure want to cancel subscription?
    Go to mobile version