Jayapura, Jubi – Presiden United Democratic Party (UDP), Sir Tomy Chan, dikabarkan telah mencabut keanggotaan Perdana Menteri Manasseh Sogavare dari Partai itu.
Surat pemecatan yang ditulis oleh Chan tersebut, menurut sebuah surat kabar Island Sun telah disampaikan pada Sekretaris Pribadi Eksekutif Sogavare, Suzie Wale, di kantor PM sore kemarin, Rabu (9/11/2016).
Surat itu dikatakan berisi keberatan dari Rekan Koalisi terkait gaya kepemimpinan Sogavare dan kinerjanya sejak membentuk pemerintahan dua tahun lalu.
Salinan surat dikabarkan telah didistribukikan kepada 18 anggota terdaftar di UDP termasuk Presiden Partai Aliansi Rakyat (PAP), Sir Nathaniel Waena dan Presiden Kadere Party of Solomon Islands, Peter Boyers.
Alfred Sasako, jurnalis senior dan mantan legislator mengatakan UDP membuat keputusan tersebut disebabkan oleh keberatan resmi yang diajukan Sir Nathaniel dalam pertemuannya dengan Sogavare minggu lalu.
Sogavare dituduh telah mengatakan pada anggota eksekutif PAP termasuk Sir Nathaniel bahwa dirinya (Sogavare) tidak mengakui Political Parties Integrity Act 2014.
“PPIA itu tidak penting. Ada Kabinet dan Kaukus yang harus saya pimpin di negeri ini berdasarkan atas konstitusi,” demikian dugaan perkataan Sogavare dalam pertemuan itu menurut Sasako.
“Pernyataan itu membuat marah Sir Nathaniel hingga ia mengancam walk out, namun anggota PAP meyakinkannya agar tetap tinggal, akhirnya dia tetap tinggal,” demikian kata beberapa orang yang disinyalir ada dalam pertemuan tersebut.
Kaukus tetap mendukung
Sementara itu, Perdana Menteri Sogavare dikabarkan tetap mendapatkan dukungan dari kaukusnya meski keanggotaannya dicabut oleh partainya, UDP.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kamis sore (10/11/2016) Anggota Parlemen dari partai Sogavare sendiri termasuk anggota parlemen dari partai-partai lain dalam koalisinya tetap mendukung kepemimpinannya.
Kaukus tersebut menyebutkan bahwa tindakan Sir Tommy Chan mencabut keanggotaan Sogavare dari UDP sebagai keputusan sepihak tanpa berkonsultasi dengan jajaran eksekutifnya.
Jika keputusan itu didukung oleh eksekutif UDP maka hal tersebut akan mengancam posisi Perdana Menteri Sogavare sebagai pemimpin parlemen UDP.
Sir Tommy Chan dilaporkan membuat keputusan itu setelah menerima keberatan formal dari rekan koalisinya yang mengritik kepemimpinan Sogavare.
Padahal kaukus parlemen menghendaki permintaan maaf dari partai koalisi presiden karena meremehkan pemerintah. Mereka katakan tetap mendukung Sogavare hingga akhir empat tahun jabatannya.(*)
