Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua dan National Capital District Papua Nugini (PNG) bersepakat menjalin sekaligus membuka kerjasama di bidang ekonomi.
Gubernur Papua Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (18/8/2016) mengatakan penjajakan kerjasama bidang ekonomi sudah dibicarakan dengan Gubernur National Capital District PNG, Powes Parkop.
“Hal ini sesuai kebijakan Presiden Jokowi yang memerintahkan Pemda agar bagaimana membuka akses (barang) dari Papua kemudian dioper ke PNG,” katanya.
Enembe menilai, jika akses sudah terbuka, maka manfaat yang didapat adalah PNG bisa datang mengambil barang di Papua, begitu juga sebaliknya.
“Ini hal positif yang tidak boleh di sia siakan,” ucapnya.
Selain kerja sama di bidang ekonomi, ujar Enembe, kedepan pemerintah provinsi Papua berkeinginan untuk melakukan pertukaran di bidang sosial dan budaya.
“Sehingga harapannya masyarakat di Papua bisa berkunjung ke PNG begitu sebaliknya. Sebab kami tak ingin hanya bicara politik saja, tetapi lebih kepada kemajuan pembangunan di kedua wilayah,” kata Enembe.
Menanggapi itu, Enembe berharap penjajakan kerjasama ini tak berhenti begitu saja, tetapi terus ditindaklanjuti dengan pertemuan serupa yang membahas tentang kerja sama di bidang ekonomi dan sosial budaya yang telah dibicarakan dalam pertemuan itu.
“September nanti kami akan kembali mengundang Gubernur NCD Powes Parkop untuk membicarakan poin-poin dalam draft kerja sama yang akan disusun kedua belah pihak,” katanya.
Sementara itu, Gubernur National Capital District Port Moresby, Papua Nugini Powes Parkop memberikan apresiasi yang tinggi terhadap rencana pembukaan kerja sama perbatasan (open border) antar wilayahnya dengan Indonesia melalui Provinsi Papua di bidang ekonomi, sosial dan budaya.
“Sangat penting bagi saya untuk datang ke Papua dan melihat secara langsung bagaimana dan apa yang terjadi di sini. Namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana membuka wilayah masing-masing untuk mempermudah kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya,”
kata Parkop.
Dia menjelaskan, pada September 2016, pihaknya akan mengundang Provinsi Papua untuk menghadiri peringatan hari kemerdekaannya, sekaligus membahas dukungan pembangunan di wilayah masing-masing.
“Kami juga akan mendukung pembukaan akses ke berbagai tempat di wilayah masing-masing yang nantinya akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak,” ucapnya. (*)