JAYAPURA – Gagalnya ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) untuk menjadi anggota penuh pada Forum Melanesia Sparehead Group (MSG), nampaknya turut menjadi perhatian serius Forkorus Yobosembut, yang mengklaim diri sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB).
Forkorus Yoboisembut malah mempertanyakan bahwa kapan ULMWP dibentuk, mengapa dibentuk, dan dimana selama ini menggelar rapat-rapat di luar negeri dan dalam negeri, serta ULMWP bekerja dengan siapa, dirinya tahu dengan benar.
Kehadiran ULMWP tersebut juga disebabkan oleh dirinya, dimana ada dua stafnya yang memilih memisahkan diri dari NFRPB dan berjuang sendiri. Ibarat seperti ada dua anak yang kawin lari dan melahirkan, salah satunya melahirkan/mendirikan ULMWP.
“Kelompok ULMWP ini dulunya berada dalam perjuangan bersama NFRPB, tapi memilih memisahkan diri, dan menyampaikan kepada saya bahwa saya jangan menyesal, karena mereka mau bentuk sesuatu yang lain,” ungkapnya kepada Bintang Papua, usai doa syukur di Pendopo Masyarakat Adat Tabi di Kampung Sabronsari, Selasa, (19/7).
Dijelaskan, pada 19 Desember 2014, dirinya mengutus Edison Waromi, Markus Haluk dan Yakob Rumbiak ke pertemuan MSG untuk membacakan kriteria NFRPB menjadi anggota MSG di Port Moresby ketika itu, tapi hasilnya untuk Papua Barat akan membentuk suatu organisasi payung yang inklusif dengan Indonesia. Nah kesempatan yang digunakan oleh mereka yang dulunya bergabung dengan NFRB tersebut untuk membentuk ULMWP.
Disamping itu, dirinya menyampaikan agar ULMWP ini jangan dibentuk dulu, dan pihaknya melihat kriterianya dulu untuk membentuk ULMWP karena organisasi perjuangan kemerdekaan Papua sudah banyak, sehingga sebaiknya diserahkan saja nama-nama organisasi-organisasi tersebut kepada MSG untuk melihat mana organisasi yang memenuhi kriteria dan layak menjadi organisasi payung dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua di luar negeri. Tetapi sarannya itu ditolak mentah-mentah oleh mereka yang membentuk ULMWP, yang dulunya dirinya menampung mereka di Sentani. Termasuk dirinya juga membentuk Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tapi di tengah jalan, KNPB memilih untuk memisahkan diri dengan NFRPB.
Lanjutnya, sebelumnya ada utusan empat orang dari ULMWP datang bertemu dengan dirinya meminta restu untuk ke pertemuan forum MSG di Honiara, dan dirinya menyampaikan kepada mereka bahwa silakan jalan dan menghadang NFRPB di MSG, karena membantu Indonesia.
“Edison Waromi, Markus Haluk dan Yakob Rumbiak sekembali mereka dari Port Moresby, saya sampaikan kepada mereka bahwa untuk sementara putus hubungan kerja dengan Saya. Khusus Markus Haluk, saya pecat karena saya angkat dia dengan SK. Saya putuskan kerja dengan mereka karena mereka inkonsistensi dengan yang sudah saya tetapkan, khususnya inkonsisten terhadap deklarasi,” tandasnya.
Atas dasar itu, maka NFRPB tidak ada di dalam ULMWP, dan ULMWP sendiri dalam perjuangan hanya mengatasnamakan rakyat Papua saja, karena mereka tidak konsisten terhadap deklarasi, Itu harusnya ULMWP malu, karena tidak konsisten terhadap deklarasi, masih saja bawa nama NFRPB dan rakyat Papua.
Sehingga kemarin di MSG menunda keanggotaan ULMWP, karena MSG sendiri tidak mencapai konsensus bersama para anggota MSG. Berikutnya MSG akan mengadakan pertemuan khusus pada September 2016 untuk menyusun kriteria dan pedoman siapa yang berhak menjadi forum Full Member Only State, siapa yang berhak menjadi Asiciaty Member State, dan siapa yang berhak menjadi Observe Status.
Jadi kemungkinan kecil kalau sampai fundamental kriterianya itu Full Member Only State, maka ULMWP tidak menjadi anggota MSG, sebab kriterianya sangat ketat. Kalau MSG meniru kriteria seperti yang organisasi VIP punya, maka kemungkinan kecil ULMWP bisa menjadi anggota MSG. Itu berita yang benar, karena dirinya memperoleh informasi resmi dari rekan-rekannya di Australia dan Belanda.
“Jadi istilah kasarnya, ULMWP ditolak secara halus oleh MSG, sehingga kita tidak usah menipu rakyat, kita kasih tau saja kepada rakyat secara lurus saja supaya rakyat tidak menunggu sesuatu yang tidak benar atau tidak pasti. Masa kita mau membohongi rakyat kita, dan jangan Papua tipu Papua sebab di MSG dalam pengambilan keputusan tidak mengenal system votting, tetapi sistem suara bulat, dengan demikian jika satu anggota MSG tidak setuju, maka semua tidak setuju. Salomom Island pernah usulkan ULMWP boleh bergabung tapi tidak boleh bicara politik, hanya bicara ekonomi dan budaya, tetapi itupun tidak disetujui,” jelasnya.
Sementara itu, masyarakat Papua selama ini sangat menghormati tatanan adat yang ada di Tanah Papua karena hal tersebut adalah dasar dari sikap saling menghargai. Namun demikian, saat ini terdapat kelompok yang masih seumuran jagung kemudian mendeklarasikan diri dengan nama ULMWP atau Kelompok Persatuan Pembebasan Papua Barat dan mengklaim sebagai representasi masyarakat asli Papua. Melalui kampanye propaganda agar masyarakat mendukung perjuangan luar negeri yang dilakukan di MSG, mereka mengabaikan tatanan adat yang berlaku selama ini di Papua dan masyarakat juga sepertinya menjadi terjebak oleh konspirasi dalam kelompok tersebut. Jadi tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG.
Demikian ditegaskan oleh Dubes Desra, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, dalam press releasenya ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Selasa, (19/7).
ULMWP pada dasarnya bukan merupakan perjuangan murni dari dalam Papua tetapi lebih banyak untuk mengakomodir kepentingan pihak luar negeri yang dibawa oleh orang Papua dimana notabenenya telah menetap secara permanen di luar negeri. ULMWP yang juga mencatut nama NRFPB sebagai kelompok pendukungnya, telah menyebarkan kebohongan kepada seluruh masyarakat Papua karena sampai saat ini, NRFPB dengan tegas menyatakan tidak berada dalam ULMWP. NFRPB sendiri pada dasarnya berprinsip bahwa pengajuan aplikasi ke MSG harus dalam bentuk negara sehingga NFRPB yang seharusnya menjadi pemimpin dalam aplikasi yang akan diajukan, bukan ULMWP.
MSG adalah organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan keamanan. Dari definisi tersebut, sudah sangat jelas bahwa langkah yang dilakukan oleh ULMWP selama ini adalah kekeliruan besar karena seharusnya permasalahan Papua, juga harus diselesaikan di Papua, bukan dengan membawanya ke luar negeri yang justru mengundang campur tangan negara lain dan tentunya menyimpan seribu kepentingan yang akan membuat rakyat Papua tidak lebih menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.(Nls/don)
