Jayapura, Jubi – Saat berbicara dalam pertemuan International Parliamentarian for West Papua di London, Selasa (3/5/2016), Jeremy Corbyn, pemimpin oposisi dan ketua partai Buruh Inggris meluncurkan sebuah laporan yang diterbitkan oleh Universitas Warwick. Laporan ini merekomendasikan pemulihan aktivitas LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan pengiriman delegasi anggota parlemen ke Papua.
Dokumen yang diluncurkan oleh Corbyn ini adalah hasil penilaian terhadap konflik di Tanah Papua. Dokumen ini berjudul “An Overview of The Issues and Recomendations for The UK and International Community”. Penilaian ini merupakan proyek dari departemen Politik dan Studi Internasional Universitas Warwick di Inggris.
Tim proyek ini terdiri dari Keith Hyams, Marinella Capriati, Emma Piercy, Lisa Tilley, Connor Woodman, and Ryan McKay. Proyek ini didanai oleh Universitas Warwick dan ESRC Impact Accelerator Account.
Keith Hyams, kepada Jubi melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Jumat (6/5/2016), mengatakan laporan ini sudah dipublikasikan sejak bulan April 2016. Ia menyebutkan tantangan abadi di Papua adalah bagaimana menyelesaikan konflik dan bagaimana mengatasi hambatan politik dan ekonomi untuk pembangunan.
“Tujuan kami adalah untuk memberikan informasi analisis akademis yang ketat yang dapat membantu semua pihak bergerak lebih dekat ke resolusi damai dan berkelanjutan,” kata Hyams.
Ia juga mengatakan laporan ini untuk membantu membangun institusi yang mendukung pembangunan di Papua Barat.
“Untuk tujuan ini, proyek memiliki fokus praktis yang kuat, terlibat erat dengan anggota parlemen Inggris dan Internasional dan pembuat kebijakan lainnya untuk memberikan informasi terbaik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam masalah ini,” ujar Hyams.
Hyams menjelaskan hasil penilaian Universitas Warwick ini selain memberikan rekomendasi, juga membuka peluang dan tantangan jika Papua berdiri sendiri menjadi satu negara baru yang merdeka.
Peluang dan tantangan tersebut adalah :
Peluang
1. Wilayah (Papua) tidak lagi berada di bawah kendali pasukan Indonesia yang sudah sangat lama melakukan tindakan kekerasan terhadap penduduk asli Papua. Tingkat kekerasan di Timor Timur turun setelah pasukan Indonesia meninggalkan wilayah itu, sehingga sangat wajar untuk mengharapkan hal yang sama akan terjadi di Papua Barat yang merdeka.
Beberapa pertanyaan selama ini mempertanyakan apakah masalah Papua Barat akan bisa benar-benar diselesaikan selama militer Indonesia hadir di Papua.
2. Papua akan memiliki kontrol atas pembangunan ekonomi mereka sendiri, termasuk pendapatan dari sumber daya alam, yang bisa disalurkan kepada proyek-proyek pembangunan akar rumput.
Tantangan
1. Divisi Sosial.
Negara Papua yang baru terbentuk akan dan harus berurusan dengan perpecahan antara migran dan penduduk asli Papua. Peristiwa baru-baru ini mengkonfirmasi adanya peningkatan ketegangan antara penduduk asli Papua dan pendatang. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena, seperti yang disorot di atas, migran sekarang merupakan sekitar setengah dari penduduk Papua Barat, dan mengendalikan sebagian besar kehidupan ekonomi di Papua. Selain itu, pemekaran provinsi dan kabupaten baru telah meningkatkan persaingan antara kelompok masyarakat adat yang berbeda sehingga menciptakan ancaman baru bagi stabilitas Papua yang independen dan merdeka. Sebuah rencana transisi yang jelas dengan dukungan luas di basis dan persatuan pemerintah yang kuat dengan dukungan internasional diperlukan untuk menjamin stabilitas negara yang baru terbentuk.
2. Kapasitas Administratif.
Otonomi Khusus 2001 meningkatkan jumlah orang Papua dalam posisi kepemimpinan, tetapi tidak memberikan pelatihan yang sepadan dan pendidikan dalam rangka memastikan bahwa penunjukan seseorang mampu berfungsi secara efektif. Peningkatan sumber daya yang mengalir melalui anggaran internal tanpa perhitungan yang tepat hanya memperburuk masalah.
Agar berhasil, Papua yang merdeka sangat membutuhakn dukungan internasional untuk mengembangkan administrasi yang efektif dan terlatih.
3. Kurangnya Infrastruktur.
Wilayah Papua Barat memiliki infrastruktur dasar yang sangat miskin, termasuk fasilitas kesehatan dan kekurangan pendidikan. Mengingat situasi yang menantang, menetapkan ketentuan kesejahteraan dasar mungkin salah satu tantangan yang paling mendesak untuk Papua yang merdeka.
4. Keamanan Internal.
Militer dan polisi Indonesia saat ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan internal. Sebagaimana dicatat, kehadiran militer dan polisi Indonesia di Papua dan tindak kekerasan yang telah mereka lakukan terhadap penduduk asli Papua berada di inti konflik saat ini. Jika layanan keamanan Indonesia keluar dari Papua, menjadi penting untuk memastikan bahwa kepolisian yang terlatih baik yang bertanggungjawab kepada pemerintah Papua bisa cepat mengambil alih peran keamanan sebelumnya, untuk memastikan keamanan internal dan untuk mencegah gangguan dalam hukum dan ketertiban, dan kekerasan etnis. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa ini sering menjadi tantangan utama bagi negara-negara yang baru merdeka. (*)
