• About Us
    • Sejarah Organisasi Papua Merdeka
    • Human Rights
    • Tentang Kami
      • Links
      • Agen NKRI
    • View in Mobile Mode
  • Malayo-Indos
    • PMNews dalam Kampanye Papua Merdeka
    • Sejarah Perjuangan Papua Merdeka
    • Ungkapan Penting
      • Arsip Lama
      • Anggota DMP West Irian 1969
  • Tentang Negara
    • Fungsi Negara
    • Pemerintah Berdaulat dan Negara Federal
    • Daftar Nama Peserta Pepera 1969
    • Unsur-unsur Terbentuknya Negara
    • Republic of West Papua
  • Contact
    • News Sources
    • Undangan
    • Forum
    • Petunjuk Browsing
    • Interactives
    • Paraf Petisi
Friday, March 24, 2023
  • Login
No Result
View All Result
NEWSLETTER
Papua Merdeka News
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
  • Papua Merdeka
    • All
    • Demo & Aksi
    • Papua Post
    • Politik & Diplomasi
    • Post Gerilya
    • Sejarah
    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya

    Trump Is Struggling To Stay Calm On Russia, One Morning Call At A Time

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    This Secret Room In Mount Rushmore Is Having A Moment

    Trending Tags

    • Sillicon Valley
    • Climate Change
    • Election Results
    • Flat Earth
    • Golden Globes
    • MotoGP 2017
    • Mr. Robot
  • NKRI Bangkrut
    • Post Gerilya
    • Otsus Gagal
    • Neo-colonialism
  • Terorisme
    • Terrorism
    • Bio-Terror
    • Terror Jihad
    • Terror Negara
  • Roundups
    • West Papua
    • Papua New Guinea
    • Fiji
    • Kanaky
    • Solomon Islands
    • Vanuatu
    • Asiaoceania
  • Media Post
    • All
    • Audio
    • Editorial & Column
    • Editorial & Columns
    • Gambar
    • Interviews
    • Opini & Analisis
    • Pesan Khusus
    • Post Press
    • Publikasi
    • Video
    • Wawancara
    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Rev. Edison Waromi, S.H Resmi Pimpin Perdana Menteri (PM) dan Mr. Buchtar Tabuni memimpin Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP)

    Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    Bill Gates’ iconic donkey game arrives on iPhone, Apple Watch

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

    Uncharted: The Lost Legacy’s Latest Demo Shows A Treasure-Hunting Duo In Sync

  • Post Topics
    • All
    • Alam Bicara
    • Human Rights
    • Masyarakat Adat
    • Neo-colonialism
    • Perempuan Papua
    • Terorisme
    • Terrorism

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    This Secret Room In Mount Rushmore Is Having A Moment

    A Digital Media Startup Growing Up With Millennial Women

    India Is Bringing Free Wi-fi To More Than 1,000 Villages This Year

    Indonesia’s Largest Fleet Of Taxis Teams Up To Beat Ride-hailing Apps

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Climate Change
    • Flat Earth
  • Home
    • Home – Layout 1
    • Home – Layout 2
    • Home – Layout 3
    • Home – Layout 4
    • Home – Layout 5
  • Papua Merdeka
    • All
    • Demo & Aksi
    • Papua Post
    • Politik & Diplomasi
    • Post Gerilya
    • Sejarah
    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya

    Trump Is Struggling To Stay Calm On Russia, One Morning Call At A Time

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    This Secret Room In Mount Rushmore Is Having A Moment

    Trending Tags

    • Sillicon Valley
    • Climate Change
    • Election Results
    • Flat Earth
    • Golden Globes
    • MotoGP 2017
    • Mr. Robot
  • NKRI Bangkrut
    • Post Gerilya
    • Otsus Gagal
    • Neo-colonialism
  • Terorisme
    • Terrorism
    • Bio-Terror
    • Terror Jihad
    • Terror Negara
  • Roundups
    • West Papua
    • Papua New Guinea
    • Fiji
    • Kanaky
    • Solomon Islands
    • Vanuatu
    • Asiaoceania
  • Media Post
    • All
    • Audio
    • Editorial & Column
    • Editorial & Columns
    • Gambar
    • Interviews
    • Opini & Analisis
    • Pesan Khusus
    • Post Press
    • Publikasi
    • Video
    • Wawancara
    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Berduka Sedalam-Dalamnya Atas Meninggalnya Perwira Tinggi West Papua Army: Commander Gerardus Thommey

    Rev. Edison Waromi, S.H Resmi Pimpin Perdana Menteri (PM) dan Mr. Buchtar Tabuni memimpin Ketua West Papua Council Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP)

    Menteri Sekretaris Parlemen West Papua: ULMWP Akan Gelar Kongres, Bukan KTT

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    Bill Gates’ iconic donkey game arrives on iPhone, Apple Watch

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

    Uncharted: The Lost Legacy’s Latest Demo Shows A Treasure-Hunting Duo In Sync

  • Post Topics
    • All
    • Alam Bicara
    • Human Rights
    • Masyarakat Adat
    • Neo-colonialism
    • Perempuan Papua
    • Terorisme
    • Terrorism

    Republican Senator Vital to Health Bill’s Passage Won’t Support It

    Rap group call out publication for using their image in place of ‘gang’

    Barack Obama and Family Visit Balinese Paddy Fields During Vacation

    Melania Trump’s Mail Suit Suggests Desire To Monetise First Lady Role

    This Secret Room In Mount Rushmore Is Having A Moment

    A Digital Media Startup Growing Up With Millennial Women

    India Is Bringing Free Wi-fi To More Than 1,000 Villages This Year

    Indonesia’s Largest Fleet Of Taxis Teams Up To Beat Ride-hailing Apps

    Johnny Depp Jokes About Assassinating Trump, Then Apologizes

    Uber’s Turbulent Week: Kalanick Out, New Twist In Google Lawsuit

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Climate Change
    • Flat Earth
No Result
View All Result
Papua Merdeka News
No Result
View All Result
Home Media Post Opini & Analisis

Kenapa Papua Tidak Boleh Merdeka?

by admin
February 15, 2016
in Opini & Analisis
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterEmail

15 February 2016, Zely Ariane, Harian Indoprogress

papua
“Kita sebetulnya lebih memperdulikan orang-orang Papua, atau Sumber Daya Alamnya?” –Viktor Mambor, Redaktur Jubi

PAPUA semakin sering dibicarakan. Tetapi hanya bahan mainan, tanpa kesungguhan dan derajat kemendesakan. Papua boleh banjir kebijakan, tetapi kering kejujuran dan penyelesaian.

Satu-satunya wilayah di Indonesia yang tidak diakui kehendak politiknya adalah Papua. Dan Papua adalah salah satu bagian sejarah Indonesia yang gelap dari pengetahuan banyak orang.

Pada 26 Februari 1999, kelompok 100 Papua, dipimpin oleh Tom Beanal, bertemu Presiden B. J. Habibie untuk menegaskan kehendak merdeka. Sebulan sebelumnya, presiden memberikan opsi Referendum pada Timor Leste. Kini Timor Leste sudah merdeka, dan Papua masih terus menuntut kemerdekaan. Tetapi negara sudah menganggapnya final, tanpa pernah ada pertandingan final yang fair. Berbagai kehendak politik orang Papua hanya dianggap angin lalu.

Sebagian orang-orang Papua telah sejak awal menuntut kemerdekaan sebelum diintegrasikan ke wilayah Indonesia—tanpa menghilangkan kenyataan orang-orang yang juga setuju berintegrasi dengan Indonesia. Faktanya, hingga saat ini, Bintang Kejora terus menjadi simbol kekuatan pembebasan orang-orang Papua. Tak sedikit yang rela berkorban hidup demi berkibarnya bendera itu. Tanpa pengakuan ini, selamanya moncong senjata dan ketidakadilan menjadi makanan pokok yang diberikan negara pada Papua.

Dialog selalu digadangkan sebagai solusi. Dialog tidak membunuh, demikian Muridan Widjojo menegaskan. Tetapi kematian datang semakin cepat, baik oleh senjata maupun oleh penyakit-penyakit yang dibiarkan tanpa penanganan sungguh-sungguh.

Syarat dialog tak mau atau dihindari jadi bahan diskusi. Bagaimana mau berdialog jika tidak ada kebebasan di Papua? Bagaimana bisa berdialog bila tidak ada pengakuan bahwa Papua MEMANG memiliki masalah kebangsaan, dan NKRI harga nyawa adalah sumber masalahnya?

Pembebasan beberapa Tapol adalah satu-satunya tindakan berbeda di era pemerintahan ini. Tetapi rehabilitasi tidak ada. Kenapa banyak orang-orang Papua menjadi tahanan politik? Mengapa persoalan politiknya tidak pernah mau dibicarakan? Bukankah disanalah letak kegagalan pendekatan ‘pembangunan’ itu? Bukankah dari sanalah sumber kecurigaan, stigma dan ketakutan terhadap separatisme berasal? Tidakkah bangsa Indonesia, seharusnya, sudah bisa lebih dewasa karena sudah punya pengalaman menangani Aceh dan Timor Leste? Kenapa memelihara paranoia?

Kenapa ‘khawatir’ dengan aspirasi itu dan berpikir: kalau merdeka nanti akan lebih buruk; orang-orang Papua akan berkelahi satu sama lain; orang Papua tidak mampu mengurusi perkara mereka sendiri. Kenapa bertindak sebagai hakim? Kenapa Papua tidak boleh merdeka, jika kenyataannya negara tidak sanggup memenuhi kehendak dan cita-cita orang-orang Papua? Tidakkah orang Papua boleh mencoba peruntungan lainnya? Tidakkah Indonesia merdeka dalam keadaan jauh lebih miskin dari Papua saat ini?

Tapi baiklah jika negara menganggap NKRI harga mati, dan kita begitu sayang Papua berpisah dari Indonesia.

Bila demikian, mengapa meningkatnya kematian dan penyakit yang sudah bisa disembuhkan di Papua tidak mengkhawatirkan banyak orang? Mengapa BPS tidak mendata (percepatan) kematian orang-orang Papua asli? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli menghuni penjara-penjara Papua? Mengapa lebih banyak orang-orang Papua asli yang tidak bisa sekolah? Mengapa setelah puluhan tahun tidak bertambah signifikan jumlah orang-orang Papua yang menjadi sarjana ahli, selain sarjana-sarjana pemerintahan dan tentara?

Hasil puluhan tahun ‘pembangunan’ di Papua justru menurunnya populasi orang Papua asli yang kini tinggal berjumlah 1.7 juta jiwa, berbanding 1.980 juta jiwa pendatang.

Mengapa para pejabat Papua asli juga tidak banyak yang menganggap persoalan ini mendesak? Mengapa celah-celah di dalam UU Otsus, walau banyak kekurangan di sana sini, tidak digunakan untuk mengatasi kematian, melindungi yang tersisa dan menegakkan keadilan?

Kini, sedikitnya 677.000 hektar hutan telah, sedang, dan akan dialihfungsikan menjadi HPH dan perkebunan, terutama Sawit, serta pertambangan di Sorong, Sorong Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Fak Fak. Jumlah itu hanya yang tercatat dan dapat dideteksi. Di Merauke, seluas 2,5 juta hektar sudah diperuntukkan bagi proyek MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate) dan 1,2 juta hektar untuk Kawasan Sentra Produksi Pertanian. Belum terhitung jutaan hektar yang sudah lebih dulu diduduki PT. Freeport Indonesia.

Lahan seluas MIFEE diduduki oleh 33 perusahaan. Sementara lahan lainnya diduduki oleh kelompok-kelompok korporasi nasional dan internasional, seperti Musim Mas Group milik Bachtiar Karim; Raja Garuda Mas Group milik Sukanto Tanoto; Sinar Mas Group milik Eka Tjipta Widjaja; Salim Group milik Anthony Salim; Rajawali Group milik Peter Sondakh; Austindo Nusantara Jaya Group (ANJ) milik George Tahija; Perusahaan Kayu Lapis Indonesia; Medco Group; Korindo Group; Tadmax; Pacific Interlink; The Lion Group; Noble Group; Carson Cumberbatch; PTPN II Arso; dan Yong Jing Investment.

Dalam banyak kasus, perusahaan sudah mengantongi izin dan hak pengelolaan tanah hutan tanpa musyawarah dan persetujuan masyarakat. Perusahaan sering menggunakan cara-cara ‘tipu-tipu’ atau intimidasi, melibatkan oknum aparat pemerintah dan keamanan maupun lembaga perantara berasal dari warga setempat. Sangat mudah bagi perusahaan menciptakan konflik dalam masyarakat dengan cara memecah-belah mereka menjadi pro dan kontra demi keuntungan perusahaan (Pusaka: 2015).

Di dalam lansekap inilah pendekatan keamanan dan kesejahteraan terus diulang-ulang sebagai solusi Papua. Setiap pemerintahan menjanjikan dan membuat kebijakan yang menurutnya lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Lalu dalam hal apa janji Jokowi pada Papua lebih baik dari program-program UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat) era SBY? Mantan Deputi Bidang Pengembangan Ekonomi dan Infrastruktur UP4B, Ferrianto H Djais, mengatakan bahwa kesalahan pembangunan di Papua karena tidak seusai dengan kebutuhan masyarakat; fokus infrastruktur tidak melibatkan masyarakat asli sehingga masyarakat Papua hanya jadi penonton.

Pada Maret 1949, Van Eechoud, pejabat Belanda di Papua, menolak laporan memorandum rahasia yang dibuat Komisi Studi Nieuw Guinea tentang potensi ekonomi di Papua. Ia menolak anggapan bahwa secara ekonomis orang Papua belum mampu membangun infrastruktur demi pembangunan ekonomi. Menurutnya orang Papua tidak malas dan bodoh. Banyak orang berpaham dangkal dalam melihat Papua dan tidak memahami persoalan akulturasi yang dihadapi mereka. Pendidikan untuk meningkatkan keterampilan yang paling dibutuhkan, karena mereka juga menginginkan kehidupan yang lebih baik. (Meteray: 2012)

Lima puluh tiga tahun sudah Papua diintegrasikan ke dalam NKRI, bagaimana mungkin pengetahuan sederhana dari pejabat kolonial seperti Eechoud tidak dimiliki pengambil keputusan di negara Indonesia merdeka?

Program-program infrastruktur yang menjadi kebanggaan pemerintah Jokowi telah membuat orang-orang Papua mati rasa. Tentu orang-orang Papua membutuhkan jalan yang menghubungkan antar kampung/distrik/kabupaten/propinsi. Tetapi mengapa jalan-jalan hanya dibangun di jalur-jalur perusahaan? Mengapa jalan-jalan yang sudah ada pun hanya untuk lalu lalang mobil dan truk perusahaan?

Tol laut macam apa yang sedang disiapkan pemerintah agar bisa membawa Mama Mama memasarkan hasil kebun seperti pisang, kasbi, talas dan pinang? Hingga saat ini hasil-hasil kebun masyarakat Teluk Wondama dibawa dengan kapal penumpang biasa ke Manokwari, berganti kapal untuk lanjut ke Biak demi membawa pulang uang beberapa ratus ribu saja—yang habis untuk biaya perjalanan dan ongkos angkut-angkut. Apakah kapal-kapal itu yang disebut tol laut?

Mengapa tak kunjung dibangun pasar bagi Mama Mama Pedagang Asli Papua? Ketika pembangunan 1 pasar saja tak berhasil dalam satu tahun, harus menunggu berapa puluh tahun lagi agar sekolah dan pusat layanan kesehatan berdiri di kampung-kampung? Mengapa 1200 orang begitu cepat datang untuk Ekspedisi NKRI tapi tak ada yang bisa tinggal di kampung untuk mengobati orang?

Mengapa tidak mengakui ada pelanggaran HAM di Tanah Papua? Mengapa tidak punya keinginan melakukan penyelidikan dan peradilan terhadap berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di Papua sejak 1960-an? Di empat wilayah saja: Biak, Manokwari, Paniai, dan Sorong, terdapat 749 jenis kejahatan HAM terhadap 312 laki-laki dan 56 perempuan yang berhasil dihimpun. Belum termasuk 4146 korban jiwa lainnya selama operasi militer 1977-1978 di sekitar Wamena, Pegunungan Tengah, Propinsi Papua.

Kejahatan HAM di Papua adalah kenyataan, bukan kendaraan politik untuk minta merdeka, seperti tuduhan jahat Komisi I DPR, Tantowi Yahya. Mengapa Jokowi masih saja diam seribu bahasa atas puluhan ribu pusara tanpa nama itu?

Lalu, masih sajakah Anda tidak rela jika semua ini telah dan sedang mengeraskan perjuangan orang-orang Papua untuk merdeka? Dan tidakkah itu jauh lebih baik ketimbang menunggu hingga punah dari tanahnya sendiri?***

Tags: dukungan Indonesiamenggugat peperasejarah penjajahansejarah rekolonissaiTimor Leste
admin

admin

Next Post

Gubernur Papua: Dana Otonomi Khusus Tak Bermanfaat bagi Warga

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Recommended

Panglima TNI: Pertahankan NKRI, Prajurit Siap Berjihad

6 years ago

Tukang Ojek di Puncak Jaya Tewas Mengenaskan

13 years ago

Popular News

    Connect with us

    Tags

    Amunggut Tabi (78) Australia (38) Benny Wenda (67) demonstrasi (91) dialogue (58) dukungan internasional (88) dukungan MSG (43) dukungan regional (75) dukungan Solomon Islands (41) dukungan Vanuatu (47) features (232) gelagat Papua "M" (99) gelagat penjajah (219) gerilya kampung (55) gerilya kota (92) gerilya rimba (118) HAM (82) hukum kolonial (124) hut (71) kasus HAM (61) kasus penembakan (57) KNPB (77) Manasseh Sogavare (51) Mathias Wenda (59) MSG (70) MSG Membership (40) opini Papindo (58) Opini Papua (69) opini penjajah (50) OPM (53) Otsus gagal (115) Otsus Plus (56) pelanggaran HAM (46) penembakan (58) pesan trwp (49) politik Papua Merdeka (47) politik penjajah (73) referendum (54) teror polri (84) teror tni (82) tokoh Papua Merdeka (50) TPN OPM (58) TRWP (47) ULMWP (296) West Papua (114)

    Category

    Archives

    About Us

    We bring you the best Premium WordPress Themes that perfect for news, magazine, personal blog, etc. Check our landing page for details.

    • About
    • Advertise
    • Careers
    • Contact

    © 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    No Result
    View All Result
    • Home
    • Post Gerilya
    • Roundups
    • Otsus Gagal
    • NKRI Bangkrut
    • Senasib
    • Media Post
    • Gambar
    • Video
    • Audio
    • Interviews
    • Terrorism
    • Post Topics
    • Perempuan Papua
    • Papua Merdeka
    • Alam Bicara
    • Food

    © 2023 JNews - Premium WordPress news & magazine theme by Jegtheme.

    Welcome Back!

    Sign In with Facebook
    Sign In with Google
    OR

    Login to your account below

    Forgotten Password?

    Retrieve your password

    Please enter your username or email address to reset your password.

    Log In

    Add New Playlist

    Are you sure want to unlock this post?
    Unlock left : 0
    Are you sure want to cancel subscription?
    Go to mobile version