Jayapura, Jubi – Dua pimpinan gereja di Papua mempertanyakan sikap TNI/Polri terhadap oknum-oknum anggota dua insitusi keamanan negara ini yang terlibat jual beli senjata.
“Saya tahu di mana OPM (Organisasi Papua Merdeka) berada, dukungan persenjataannya pun saya tahu. Kalau saya mau, sekali tumpas selesai,” ucap Mayjen TNI Christian Zebua, Pangdam XVII Cendwasih, 19 September 2014. (Baca Ketika Jenderal TNI Mengaku Tahu Pemasok Senjata OPM)
Sebelumnya, tanggal 8 Agustus 2014, pihak yang mengklaim diri panglima Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap VII, Erin Enden Wanimo menyatakan, memanasnya situasi di Lanny Jaya, Papua saat itu lantaran gagalnya transaksi amunisi pihaknya dengan oknum aparat kepolisian di wilayah itu.
“Kondisi Lanny Jaya sehingga seperti sekarang ini berawal dari perjanjian jual beli amunisi dengan seorang anggota polisi namanya Rahman. Dia mau jual 1.000 amunisi ke kami. Kami lalu janjian untuk ketemu di suatu tempat,” kata orang yang mengklaim diri Erin Ende Wanimbo kepada Jubi melalui telpon seluler. (Baca Kata OPM, Lanny Jaya Memanas Akibat Transasksi Amunisi)
Tak lama kemudian, Gubernur Papua, Luka Enembe pun angkat bicara. Gubernur Papua ini mengatakan, selama amunisi masih terus diperjualbelikan (beredar) secara bebas di beberapa wilayah pegunungan tengah Papua, maka wilayah Papua tak akan aman.
“Saya mau katakan siapa yang mensuplai amunisi? Tapi itu jelas bukan institusi, tapi person. Yang jelas, saya sudah laporkan masalah ini ke presiden dan Panglima TNI Moeldoko,” kata Enembe kepada wartawan, di Jayapura, 30 Oktober tahun lalu. (Baca Lukas Enembe: Soal Jual Amunisi, Saya Sudah Lapor Presiden)
Dua hari sebelum pernyataan Gubernur Enembe, Kepala Kepolisian (Kapolda) Papua Inspektur Jenderal (Pol) Yotje Mende mencopot Kapolsek Nguda, Papua paska penangkapan transaksi oknum polisi, Briptu TJ yang bertugas di Polsek Nduga dengan kelompok bersenjata di Wamena, Jayawijaya, Minggu, 26 Oktober. (Baca Oknum Polisi Jual Amunisi, Kapolsek Nduga Dicopot)
Awal bulan Februari 2015, Pomdam XVII Cenderawasih sudah menetapkan Serma S’dan Sertu M sebagai tersangka kasus jual beli amunisi ke kelompok bersenjata. Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen Siahaan di Jayapura, kemudian mengakui kedua anggota Ajendam XVII itu selain sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini juga lagi diproses pemberhentian tidak dengan hormat. Selain dua anggota TNI ini, tiga anggota lainnya juga diproses untuk kasus yang sama. (Baca Serma S dan Sertu MM Tersangka Jual Beli Amunisi). Namun Sertu M, yang kemudian diketahui sebagai Sertu Murib dibebaskan dari tuduhan terlibat jual beli amunisi ini karena tidak terbukti. (Baca Pangdam : Sertu Murib Dibebaskan Tidak Terbukti Jual Amunisi)
Kasus jual beli senjata dan amunisi ini dipertanyakan oleh dua pimpinan gereja di Papua, Benny Giay (Ketua Sinode Gereja Kemah Injili/Kingmi) dan Dorman Wandikbo (Presiden Sinode Gereja Injili di Indonesia/GIDI) dalam Diskusi Publik di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Jumat (22/5/2015).
“TNI bersembunyi di belakang itu (separatisme). Separatisme ini mesti dianalisa datang dari mana dan siapa yang melahirkan ini. Antara bulan Agustus sampai November tahun lalu hampir setiap minggu TNI/Polri menjual senjata dan amunisi ke Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ini saya anggap sebagai upaya TNI/Polri untuk memelihara konflik di Papua,”
kata Benny Giay.
Ia yakin, ada upaya dari pihak tertentu yang ingin memelihara separatisme tetap eksis dan bertambah kencang karena sudah terbukti TNI/Polri bisa jual senjata dan amunisi.
“Kalau yang beli senjata disebut separatis, yang jual senjata yaitu anggota TNI-POLRI disebut apa?” tanya Pendeta yang juga antropolog ini.
Hal yang sama dikatakan Presiden Sinode GIDI. Pendeta Dorman Wandikbo dengan tegas mengatakan TNI/POLRI bertanggung jawab atas penjualan senjata di Papua. “Jangan semua mengambinghitamkan separatisme,” kata Pendeta Wandikbo.
Lanjut Wandikbo, anggota TNI/Polri seringkali bermain dengan kelompok yang disebut-sebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) oleh Polisi namun mengaku sebagai anggota OPM.
“Setelah sering transaksi senjata, mereka (TNI/Polri) mengawasi, mereka (TNI/Polri) tangkap, mereka (KKB) masuk penjara, lalu mereka (TNI/Polri) naik pangkat. Kemudian OPM dijadikan objek, kambing hitam,”
ujar Wandikbo.
Secara terpisah, menanggapi pernyataan kedua pimpinan gereja di Papua ini, Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya menyatakan TNI tidak pernah melakukan penjualan senjata atau pun amunisi di Papua. “Sebagai institusi tidak,” katanya, dikutip CNN Indonesia, Jumat (22/5) malam.
Fuad menambahkan penjualan senjata atau amunisi itu kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Adanya jual beli senjata atau amunisi di Papua karena adanya permintaan. “Ada yang perlu senjata atau amunisi, lalu ada yang perlu uang,” tuturnya.
Fuad menegaskan, jika oknum-oknum yang menjual senjata atau amunisi itu ternyata dari TNI, maka akan diberi hukuman yang tegas. “Sudah pasti akan dipecat. Kalau undang-undangnya oknum TNI yang menjual senjata atau amunisi itu boleh dihukum mati, pasti kami hukum mati,” tegasnya. (Victor Mambor)
Source:TabloidJubi.com, Diposkan oleh : Victor Mambor on May 23, 2015 at 12:39:14 WP [Editor : -]
