Timika, Jubi – Forum Komunitas Peduli PT Freeport Indonesia (FKP-PTFI) meminta klarifikasi pimpinan Freeport, James Moffet tentang New – Era Agreement, demi menghindari terjadinya benturan dengan pekerja yang selama ini bekerja.
“Keputusan kami bahwa, pak Silas akan bicara lagi dengan pak Moffet, pertemukan kami dari forum ini untuk menindak-lanjuti surat (New-Era Agreement) yang dari grupnya SPSI. Itu kita lakukan sehingga ke depan kita tidak mau ada benturan-benturan fisik akibat masalah yang kemarin,” kata Ketua FKP PTFI, Arie Mandessy, di kediamannya, di Kampung Timika Jaya SP2, Selasa (25/11).
Menurut Arie, pihaknya menginginkan stetament atau perjanjian yang dikeluarkan James R Moffet dan ketiga ketua PUK SPSI betul-betul bijak dan bertanggungjawab. Hal ini dimaksud agar keputusan yang keluar tidak merugikan salah satu pihak dan mengandung dampak seperti intimidasi maupun sejenisnya antar pekerja yang bekerja dan tidak bekerja.
“Kami mau statement itu betul-betul bijak dan bertanggungjawab, karena kami kuatir dampaknya besok lusa ini pasti akan ada. Sehingga kami tidak mau sampai mungkin terjadi intimidasi atau hal-hal yang diluar aturan hukum. Kami tidak mau dampaknya sampai ke Timika sini,” terang Arie.
Sementara itu, perjanjian New-Era atau New-Era Agreement pada 20 November kemarin, yang disepakati oleh tiga ketua PUK SPSI bersama CEO Freeport MC Moran, James R Moffet telah ditolak oleh masyarakat dan karyawan yang mengatasnamakan tujuh suku beserta sejumlah karyawan non masyarakat tujuh suku lainnya. Kelompok ini menolak dan tidak menganggap sah serta menantang Moffet melihat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan Perjanjian Hubungan Industrial (PHI) yang menjadi aturan dalam kerjasama industrial antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia.
Kegiatan orasi secara damai yang dilakukan karyawan masyarakat tujuh suku beserta karyawan lainnya didepan main office Tembagapura mile 68, diikuti sekitar 250 massa baik masyarakat Papua maupun non Papua. Setelah berkumpul di halaman main office, tim dari masyarakat tujuh suku yang terdiri dari Yonpis Tabuni, Demi Magai, Albert Janampa, Ham Korwa, Fredrik Magai dan Martina Natkime.
“Penolakan Surat Kesepakatan tersebut karena menurut kami tidak sesuai dengan aturan dan komitmen bersama yang telah disepakati dalam PKB-PHI PTFI 2013-2015 dan Interoffice Memo Manajemen PTFI yang dikeluarkan pada tanggal 13 November 2014.” kata Yonpis Tabuni, kordinator karyawan masyarakat tujuh suku. (Eveerrth Joumilena)
Penulis : Eveert Joumilena on November 27, 2014 at 12:16:53 WP, TJ
