Di Darwin, Australia dikabarkan sudah membuka kantor Oraganisasi Papua Merdeka (OPM), Minggu (27/4/2014) yang dimotori Benny Wenda dan kawan-kawan.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pun menanggapinya dengan ragam tanggapan. Di Manokwari, Papua Barat, KNPB menyatakan dukungannya.
”Kami mendukung penuh peluncuran kantor perwakilan OPM di Australia,” kata Ketua KNPB wilayah Mnukwar, Alexander Nekenem ketika diwawancarai di Kompleks Amban Permai, Jalan gunung Salju Amban, Manokwari, Sabtu (26/4/2014).
Ia pun mengajak rakyat Papua (dan Papua Barat) untuk menyatakan dukungannya terhadap upaya Benny Wenda ini.
Sabtu lalu, mereka menggelar ibadah syukur dan berharap upaya referendum bagi bangsa West Papua segera digelar.
Menurut Alexander, Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 cacat hukum sehingga harus digelar referendum lagi.
“PEPERA ini tidak sesuai dengan hukum internasional,” katanya.
Selain di Australia, sebelumnya kantor yang sama telah berdiri di tiga Negara lainya, masing-masing di Oxford Inggris, Holand (Belanda), dan Papua Neu Genea (PNG). Dalam waktu dekat imbuh Alex, Benny Wenda dkk, akan kembali meluncurkan kantor yang sama di dua negara lainya, yakni Negara Sinegal dan Selandia Baru.
Seperti dikabarkan detik.com, 6 Mei 2013, meski membuka kantor di Oxford, Inggris, kegiatan aktivis OPM lebih banyak di Belanda, Australia dan kawasan Pacifik Selatan. Namun sikap resmi pemerintah negara-negara tersebut sudah jelas, mendukung kedaulatan NKRI.
”Kelompok ini punya aktivitas di Eropa itu di Belanda dan Inggris, tapi yang secara formal buka kantor di Inggris. Ada juga di Australia dan negara-negara pasifik selatan,” kata Ketua BIN Letjen TNI Marciano Norman, di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (6/5/2013).
Lanjut, Marciano mengatakan, pemerintah RI akan berusaha melakukan upaya-upaya diplomasi di negara yang terdapat gerakan OPM.
Menurut dia, gerakan OPM itu hanyalah sebuah gerakan kecil.
”Kita juga sedang melakukan langkah-langkah, konstruktif bagaimana ke depan hal-hal seperti ini mendapat dukungan aktif, di negara di mana mereka bergerak,” ungkapnya.
Terkait pembukaan kantor OPM di Oxford, London, Inggris, Marciano menjelaskan kalau hal itu bukanlah sikap resmi pemerintahan Inggris.
”Saya rasa sikap pemerintah Inggris sudah jelas dan sudah pemerintah juga sudah lakukan langkah-langkah jelas,” terangnya.
KNPB Ancam Boikot Pilpres 2014
Lain halnya dengan KNPB di Kota Jayapura. Mereka menyatakan dukungannya dengan mengancam akan memboikot pemilihan presiden (pilpres) Juli mendatang.
Dukungan dan seruan itu disampaikan Ketua I KNPB, Agus Kosay, ketika memberikan orasi politik di Kampung Vietnam, Perumnas III Waena, Sabtu (26/4/2014).
Ia mengatakan, saatnya membuka mata dan melihat realita yang sedang terjadi di seluruh dunia untuk isu Papua.
“Jangan kita masa bodoh saja. Orang-orang dan organisasi di luar negeri sibuk dengan nasib kita orang Papua lalu kenapa kita di dalam negeri hanya duduk nyaman,” katanya seperti dilansir tabloidjubi.com, Sabtu (26/4/2014).
“Kita memang sangat sadar bahwa 50 tahun lebih bersama Indonesia dan setiap lima tahun mengikuti Pilpres tetapi tidak ada perubahan yang signifikan bagi orang Papua di atas tanah leluhurnya. Orang Papua semakin disiksa dan menderita. Ini menandakan kita bukan bagian dari mereka,”
lanjutnya.
KNPB Mimika dalam siaran pers seperti dalam situsnya knpbnews.com, 26 April 2014, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Australia.
Mereka juga mendesak pimpinan Negara-negara MSG untuk segera menindaklanjuti keputusan KTT MSG 20 Juli 2013 lalu demi hak penentuan Nasib Sendiri dan segra mendaftarkan Bangsa Papua juga sebagai Anggota MSG.
Disebutkan juga ancaman boikot pilpres 2014.
“Karena Pemilihan Presiden ini memperpanjang penderitaan dan pemusnahan etnis bagi Bangsa Papua Barat 5 tahun kedepan. Komitmen Bangsa Papua Barat boikot pilres 2014 solusi referendum,”
demikian siaran persnya, Sabtu (26/4/2014). (TOY/R3/LO1)
Monday, 28-04-2014, SuluhPapua.com
Boikot pilpres secara damai