JUBI — Berbagai kajian mencatat, negara-negara miskin di dunia menjadi semakin miskin karena kurangnya kebijakan pemerintah tidak memiliki sensivitas pada isu gender.
Ironisnya kaum perempuan dan anak-anak adalah kelompok masyarakat yang kehidupannya sangat rentan ketika konflik dan bencana alam terjadi. Mereka juga merupakan kelompok yang tidak banyak menikmati dan memanfaatkan pembangunan karena status ketidaksetaraan gender yang dialami dalam berbagai budaya.
Oxfam di Papua merupakan sebuah organisasi yang memiliki mandat untuk melaksanakan kesetaraan gender ‘gender equality” ini. Mandat tersebut diimplementasikan di dalam setiap program pembangunan sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan dan peluang yang sama untuk dapat berpartisipasi aktif.
Program Manager PAWE, Dominggas Nari di Jayapura kepada Jubi, pekan kemarin mengatakan, dalam perjalanannya, Oxfam menelorkan sebuah proyek bernama PAWE (Papua Women Empowerment). Proyek ini juga merupakan pekerjaan global Oxfam GB (Great Britain) dalam mempromosikan hak-hak perempuan “Women’s Rihgt”. “Proyek ini telah dimulai sejak bulan Juli 2009 dan akan berlangsung sampai tahun 2012 dengan dukungan penuh oleh Japan Social Development Fund (JSDF),” katanya.
PAWE secara khusus bertujuan untuk memberdayakan Perempuan Papua dengan meningkatkan partisipasi mereka di dalam proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan pada program pembangunan yang dikelola masyarakat (RESPEK), sehingga mereka dapat lebih merasakan manfaat dari proyek ini yang akan menjawab kebutuhan dan prioritas mereka.
Dalam menjalankan kegiatannya, PAWE menetapkan tiga strategi utama yang akan digunakan untuk mencapai tujuan diatas, yaitu: Penguatan Organisasi dan Jaringan Perempuan yang ada untuk dapat memimpin, melatih dan mengadvokasi perempuan di tingkat kampung. Peningkatan kapasitas setiap perempuan melalui peluang pelatihan dan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan mereka
Peningkatan kesadaran dan kapasitas diantara staf program RESPEK dan pemangku kepentingan kunci lainnya seperti kepala desa dan pejabat pemerintah untuk semakin meningkatkan kesetaraan gender.
Kemitraan dalam proyek PAWE ini akan terdiri dari elemen-elemen masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat, diantaranya: Kelompok Perempuan Papua yang ada dibawah organisasi yang berbasis kampung, urban, sub urban dan kota. Kelompok Perempuan Papua berbasis keagamaan. Kelompok individu (ketrampilan, peduli) dan kelompok professional (Pengusaha Perempuan Papua, Cendekiawan Perempuan Papua).
Di Jayawijaya, terkait isu kesetaraan gender, Bupati Jayawijaya Wempi Wetipo, S. Sos, M. Par pernah mengatakan, dari berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan, memang masih dijumpai ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, yaitu dalam hal peluang dan akses terhadap sumber daya pembangunan, kontrol atas pembangunan dan perolehan manfaat atas hasil-hasil pembangunan itu sendiri. “Ketimpangan yang terjadi merupakan masalah struktural yang sudah lama ada dan berkembang didalam masyarakat, terutama disebabkan karena nilai-nilai sosial budaya. Nilai-nilai tersebut selanjutnya turut membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat yang menempatkan Perempuan dan laki-laki dalam kedudukan dan peran yang setara namun berbeda, terutama dalam proses pengambilan keputusan baik di lingkungan keluarga dan masyarakat.
Menurutnya keadaan ini diperburuk dengan masih banyaknya kebijakan dan program pembangunan yang belum peka terhadap gender yang pada gilirannya menghasilkan bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender di berbagai bidang kehidupan masyarakat. “Dalam kondisi seperti ini kaum Perempuan dinilai paling banyak menanggung berbagai bentuk ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu,” ujarnya.
Untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, katanya, dapat dilakukan dengan cara mengurangi berbagai ketimpangan sebagai akibat dari masalah struktural yang telah lama ada dan berkembang di masyarakat.
Kesetaraan Gender di Papua Barat
Kesetaraan gender memang masih selalu menjadi isu menarik yang tak lekang oleh waktu. Sebagian orang menganggap isu ini sebagai produk barat yang harus ditumpas. Pasalnya, isu kesetaraan gender akhirnya diterjemahkan oleh beberapa perempuan untuk menyamai laki-laki dalam berbagai hal, seperti karir, penghasilan, atau mungkin ketenaran. Akibatnya, institusi keluarga jadi berantakan, perceraian semakin marak, anak-anak tidak terurus, baik kebutuhan fisik maupun pendidikannya.
Paham kesetaraan gender semakin deras pengaruhnya, terlebih setelah digelarnya Konferensi PBB IV tentang perempuan di Beijing tahun 1995. Di Indonesia, hasil konferensi tersebut dilaksanakan oleh para feminis, baik melalui lembaga pemerintah, seperti tim Pengarusutamaan Gender DEPAG, Departemen Pemberdayaan Perempuan, maupun melalui LSM-LSM yang kian menjamur. Di ranah pendidikan tinggi, telah didirikan institusi-institusi Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/PSG).
Di Papua Barat, masalah kesetaraan gender juga marak. Terjadi misalnya saat akan dilangsungkannya sebuah perkawinan. Lelaki Papua akan membayar mas kawin yang mahal kepada Perempuan Papua untuk dijadikan sebagai istri. Setelah itu, keadaan akan berbalik. Pembayaran mahal itu bukanlah simbol sebuah penghargaan terhadap perempuan, melainkan secara adat simbol perampasan hak-hak perempuan oleh suaminya. Setelah ‘transaksi’ dan hajat pernikahan usai, dalam sistem rumah tangga di Bumi Papua, semua keputusan terhadap masa depan istri langsung beralih ke tangan suami sepenuhnya.
Mahar yang diberikan senilai beberapa ekor babi. Bagi adat di beberapa Wilayah Papua Papua, babi memiliki nilai yang sangat tinggi.’Harga’ Perempuan senilai dengan sejumlah babi yang diberikan saat melamar. Adat memang masih mustahil diubah begitu saja karena sudah berlangsung lama dan turun-temurun. Ketika perempuan sudah ‘dibeli’ dengan beberapa ekor babi, dia tidak lagi bisa menggunakan hak pilihnya, hak suaranya dalam menentukan masa depannya.
Kondisi perendahan martabat perempuan di Papua itu juga menjadi keprihatinan Martina, seorang aktivis di lembaga perempuan dan juga seorang pendidik di Manokwari, Papua Barat. Martina tampak frustrasi ketika berbicara mengenai nasib Perempuan Papua Barat, terutama yang tinggal di desa-desa. “Orang tua di sini lebih suka memilih anak-anaknya dikawinkan daripada bersekolah lebih tinggi. Mau bagaimana lagi, itu tradisi mereka.”
Ibaratnya, babi lebih berharga daripada perempuan. Seorang aktivis perempuan, Reno, pun mengaku hatinya tersayat melihat kondisi perempuan di Papua. Ia menceritakan, apabila ada babi betina ditabrak, penduduk akan meminta ganti rugi senilai jumlah puting yang ada pada babi itu. “Bisa ratusan juta. Itu tidak sebanding dengan apa yang dilakukan untuk Perempuan. Misalnya, jika ada kematian ibu dan anak, kepedulian lingkungan, terutama laki-laki, sangatlah rendah.”
Atas dasar itu, Martina, maupun Reno berharap sosialisasi kesetaraan gender tidak hanya sebatas wacana. ”Harus diimplementasikan ke bawah. Tidak boleh hanya di atas kertas. Bagaimana mungkin masyarakat di perdesaan dan pedalaman tahu soal kesetaraan gender itu,” kata Martina mewakili teman-temannya. (JUBI/Jerry /DAM/Dari Berbagai Sumber)
