WAMENA-Kepala Biro Pemerintahan Kampung Provinsi Papua, Drs Nataniel Aragai mengatakan, program Rencana Strategis Pembangunan Kampung (Respek) khususnya di wilayah Kabupaten Pegunungan Tengah belum optimal. Hal itu diungkapkannya di depan para peserta Rakerda bupati/walikota se Pegunungan Tengah di Gedung Sosial GKI Wamena, Selasa (19/5).
Dikatakan, belum optimalnya program tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) aparat kampung sehingga mereka tidak mampu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK), Bank Papua hanya berada di ibukota kabupaten sehingga untuk mencairkan dana bagi kampung-kampung yang jauh membutuhkan biaya besar, masih banyak kampung yang belum mempunyai rekening, sosialisasi program PNPM belum maksimal sehingga sebagian masyarakat belum memahaminya.
Disamping itu, pengawasan dari tiga tunggu dan dari masyarakat belum berjalan dengan baik, kurangnya dana operasional pendamping dibanding dengan kondisi daerah, adanya pendamping yang belum bekerja secara maksimal, alokasi dana kegiatan distrik belum mempertimbangkan jumlah kampung bahkan yang sangat disayangkan masih ada kampung hasil pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Yahukimo tidak mendapatkan alokasi dana Respek Tahun 2007 dan 2008.
Lebih lanjut diungkapkan, perlu koordinasi secara berjenjang, juga perlu dilakukan optimalisasi pengawasan berjenjang, perlu peningkatan dana operasional kepada pendamping oleh Pemkab setempat, kemudian pendamping yang tidak melakukan tugas supaya dilakukan pemutusan kontrak kerja dan lainnya. “Solusi atau rekomendasi di atas perlu ditindaklanjuti oleh kedua pemerintah baik Pemprov Papua maupun masing-masing Pemkab setempat sehingga pelaksanaan Respek ini bisa berjalan secara maksimal,”jelasnya. (nal)
