WAMENA (PAPOS)– Gubernur Provinsi Papua, Barnabas Suebu, SH melalui Asisten II Setda Jayawijaya, Gad Tabuni mengatakan, peringatan 46 tahun integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki arti penting dan nilai historis bagi bangsa Indonesia, pendidikan politik dan perluasan wawasan kebangsaan generasi muda bangsa Indonesia khususnya generasi muda di Jayawijaya.
Hal itu dikatakan Gad Tabuni selaku inspektur upacara peringatan 46 tahun kembalinya Irian Barat ke pangkuan NKRI yang dipusatkan di halaman Tugu Pepera, Jumat (1/5) kemarin. Hadir dalam kesempatan itu Dandim 1702 Letkol Inf Grandy Mangiwa, Kapolres Jayawijaya AKBP. Drs. M.H Ritonga, Wadanyon 756 WMS, Mayor Inf Jamaludin, Ketua PN Wamena Mangatas Simanulang, SH, Kajari Ariefsyah M. Siregar, SH dan para tokoh pejuang.
Dikatakan, 1 Mei 1963 telah terjadi peristiwa bersejarah yang teramat penting bagi rakyat Papua, yaitu proses integrasi Irian Barat ke wilayah NKRI melalui cara yang sah dan demokratis, serta diterima oleh dunia internasional.
“Peristiwa itu menandai bahwa rakyat Papua tak mau dipisahkan dari bangsa Indonesia,” tegas Tabuni.
Dijelaskan, setelah melalui berbagai perundingan antara bangsa Indonesia dan pemerintah Belanda, integrasi Irian Barat ke wilayah NKRI itu mencapai puncaknya melalui persetujuan New York pada tanggal 15 Agustus 1962, yang selanjutnya disahkan sidang majelis umum PBB 17 September 1962 dalam bentuk resolusi nomor 1752.
“Kesepakatan dua bangsa yang ditetapkan melalui persetujuan New York tersebut, rakyat Papua memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri yang dilaksanakan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dengan tegas mengatakan bahwa Papua bagian yang tak terpisahkan dari NKRI,” ujarnya.
Terkait peristiwa yang sangat bersejarah itu, Gad Tabuni mengingatkan bahwa di era reformasi ini, sebagai bangsa yang besar seluruh masyarakat perlu melihat kembali segala upaya pembangunan yang telah dilaksanakan selama 46 tahun. Dengan segala keterbatasan, bangsa Indonesia khususnya rakyat Papua telah melangkah maju dengan hasil pembangunan yang dicapai seiring dengan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus.
Diakui dalam pelaksanaan Otsus, meski banyak keberhasilan pembangunan yang dicapai ada pula yang mengalami kegagalan. Hal itu dapat dilihat, dari banyaknya masyarakat Papua yang hidup menderita dan miskin, bahkan rakyat tak bisa menolong dirinya sendiri di atas kekayaan yang dimiliki.
Menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi di Papua belakangan ini, pihaknya mengajak kepada seluruh elemen bangsa yang ada di Jayawijaya khususnya, untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan, karena tugas tersebut bukan menjadi tanggungjawab TNI-Polri semata, tapi juga menjadi tugas dan kewajiban masyarakat terutama menjelang pelaksanaan pemilihan Presiden mendatang secara kondusif, sehingga dapat mewujudkan Papua sebagai zona damai.
Sementara itu, Dandim 1702 Letkol Inf Grandy Mangiwa menegaskan, memaknai peringatan masuknya Irian Barat ke pangkuan NKRI, selaku pimpinan tertinggi TNI di Jayawijaya, pihaknya selalu mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat, melindungi dan mengayomi masyarakat sebagai mitra kerja.
“TNI maupun Polri bersama elemen masyarakat di daerah ini, bertekad untuk menciptkan kabupaten Jayawijaya sebagai daerah zona damai yang aman dan kondusif,” kata Grandy.(cr-51)
Ditulis oleh Cr-51/Papos
Sabtu, 02 Mei 2009 00:00
Perlu diketahui dengan jeli bahwa istilah “Kembalinya Irian Barat ke pangkuan ibu pertiwi” dan istilah “integrasi Irian Barat ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)” bermakna sangat berbeda. Kalau sesuatu “KEMBALI”, maka ia dari suatu tempat ke tempat lain, lalu ia kembali. Kalau integrasi, maka ia di tempat lain dari mulanya, tetapi dimasukkan ke dalam sesuatu yang lain, atau disatukan. Retorika hubungan Indonesia – West Papua selalu dikaburkan dengan kedua wacana ini.
Dari mana Papua kembali ke Pangkuan ibu pertiwi? Sejak kapan Papua di pangkuan ibu pertiwi lalu meninggalkan pangkuan itu dan akhirnya kembali lagi ke pangkuannya?
Kalau integrasi West Papua ke dalam NKRI memang istilah yang NKRI gunakan, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah aneksasi sebuah negara-bangsa yang sudah ada ke dalam negara-bangsa imperialis Indonesia.