JAYAPURA (PAPOS) –Masyarakat eks pengungsi Timor-Timur (Timtim) yang bermungkim di Provinsi Papua sejak tahun 1999 mulai didekati oleh Parpol (Partai Politik) seperti yang dilakukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) “PDIP melalui Ketua DPD PDIP Provinsi Papua setelah mendapat informasi bahwa hingga kini masyarakat eks pengungsi Timtim belum mendapatkan hak-hak mereka sesuai janji pemerintah maka partai ini mulai mendekati mereka untuk memperjuangkan hak-hak itu,” kata Lambertus, salah seorang pengurus eks pengungsi Timtim di Jayapura, Minggu kemarin.
Maksud digelar pertemuan bersama masyarakat eks pengungsi Timtim yang bermukim di Jayapura, Minggu (26/10) kemarin untuk mencek berkas administrasi keanggotaan perkumpulan eks pengungsi Timtim dan selanjutnya bersama DPD PDIP Papua berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat eks pengungsi yang selama ini belum diterima.
Diupayakan, setiap kepala keluarga (KK) dapat menerima uang sebesar Rp10 juta sebagai bagian dari pelaksanaan pemenuhan hak-hak masyarakat eks pengungsi Timtim yang bermukim di Papua.
Jumlah warga eks pengungsi Timtim yang bermukim di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura tercatat sebanyak 500 KK dan dari jumlah tersebut, 200 KK di antaranya sudah memiliki kartu keanggotaan perkumpulan masyarakat eks pengungsi Timtim.
“Kita menghargai inisiatif DPD PDIP Papua yang dalam waktu dekat berangkat ke Jakarta memperjuangkan hak-hak masyarakat eks pengungsi Timtim di Papua. Tentu saja, inisiatif ini tidak bermaksud sebagai upaya Parpol ini untuk membeli suara menjelang Pemilu legislatif 2009 mendatang,” kata Lambertus.
Sementara itu, salah seorang pengurus perkumpulan masyarakat eks pengungsi Timtim, Yosis mengatakan, pihaknya terus berusaha agar setiap warga eks pengungsi Timtim di Papua memiliki kartu tanda pengenal sehingga apabila pemerintah pusat mengucurkan dana bantuan maka pembagian dana tersebut mengacu pada kartu keanggotaan itu.
“Kami sudah membagikan sedikitnya 200 kartu tanda pengenal eks pengungsi Timtim dan masih banyak dari warga eks pengungsi ini yang hingga kini belum memiliki kartu tanda pengenal itu sehingga pengurus terus berupaya mendata warga eks pengungsi Timtim guna diberikan kartu tanda pengenal,” katanya.
Dia mengakui kalau DPD PDIP berinisiatif untuk memperjuangkan hak-hak eks pengungsi Timtim yang selama ini bermukim di Papua. Kiranya inisiatif tersebut tidak dipandang sebagai kampanye memebli suara menjelang Pemilu 2009 melainkan bkti kepedulian PDIP atas nasib masyarakat eks pengungsi Timtim di Papua.
Pertemuan yang dihadiri sekitar 100 warga eks pengungsi Timtim itu berlangsung di Asrama Haji, Kotaraja, Jayapura.
Suasana pertemuan diwarnai hujan interupsi dan pertanyaan-pertanyaan kristis seputar kesungguhan PDIP memperjuangkan nasib eks pengungsi Timtim di Papua, sumber dana yang akan diberikan kepada warga eks pengungsi Timtim, apakah dari Pemerintah Pusat melalui Departemen Sosial ataukah dari kantong Ibu Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Selain itu, banyak peserta pertemuan bersikap ragu dan pesimis atas tawaran bantuan PDIP Papua untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat eks pengungsi Timtim itu karena mereka sudah berpengalaman seputar janji-janji seperti ini dari banyak instansi baik swasta maupun pemerintah yang hingga kini tidak terwujud namun menjelang Pemilu, PDIP kelihatannya berbaik hati dan relah berkorban untuk urusan ini.(ant)
Ditulis Oleh: Ant/Papos
Senin, 27 Oktober 2008
