Senin, Juni 1, 2009 20:56 - admin
Senin, 1 Juni 2009 06:13 WIB | Peristiwa | Unik | Dibaca 139 kali
Jayapura (ANTARA News) – Dengan kondisi budayanya yang beragam, wilayah Papua dan Papua Barat menjadi tempat yang ideal untuk kegiatan penelitian bertema etnoarkeologi.
Kepala Balai Arkeologi Jayapura, Drs.M.Irfan Mahmud,M.Si di Jayapura, Senin mengatakan, penelitian etnoarkeologi penting untuk mengetahui sejarah perkembangan budaya masyarat mulai jaman pra sejarah hingga sekarang.
“Sebagian masyarakat yang mendiami Pulau Papua secara keseluruhan masih melaksanakan dan mewarisi budaya nenek moyang mereka,” ujarnya.
Etnoarkeologi merupakan salah satu cabang dari ilmu arkeologi yang mempelajari sisi etnik atau perkembangan... Read More
Sabtu, Maret 6, 2010 11:12 - admin
JAYAPURA [PAPOS]- Mantan anggota sekaligus pendiri Organisasi Papua Merdeka Nicholas Jouwe, mengatakan, Papua tidak akan pernah merdeka, karena Papua telah merdeka di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Papua Merdeka itu hanya mimpi, saya orang yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Papua Barat di PBB, tapi jawaban yang didapat hanyalah, kamu sudah mereka didalam bingkai NKRI,” ungkap Nicholas Jouwe kepada pers Kamis (4/3), di Swisbel Hotel Jayapura, kemarin.
Kepulangan pria yang memperjuangkan kemerdekaan Papua di negeri Belanda, rencanya untuk menetap selamanya di tanah kelahiranya.
“Saya harus pulang ke Papua, karena saya orang Indonesia. Dan ini sudah direncanakan... Read More
Rabu, Februari 24, 2010 15:29 - admin
JAYAPURA [PAPOS] – Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah oleh Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah di Wamena, Senin [23/2] disambut positif anggota DPR-RI asal Papua, Paskalis Kosay,MM dan anggota DPD-RI Paulus Sumino.
Deklarasi provinsi Pegunungan Tengah ini menurut politikus partai Golkar ini harus didukung sepenuhnya oleh semua komponen masyarakat Pegunungan Tengah. Sebab pemekaran Pegunungan Tengah adalah jalan untuk mempercepat pembangunan di Pegunungan Tengah.
‘’Saya menilai aspirasi pemekaran tersebut cukup baik, namun harus melalui mekanisme, yakni harus ada persetujuan dari DPRP dan MRP dan tetap mengacu kepada UU Otsus,” ujar Paskalis melalui telepon selularnya kepada Papua... Read More