PAPUApost.com

Tag: TRWP

  • Catatan Markas Pusat TRPB tentang Pernyataan NKRI: IPGWP di London

    TRPB mengetahui benar peristiwa bagaimana Benny Wenda dikeluarkan dari LP Abepura, yaitu orang Indonesia (non-Papua) sendiri yang mempersilahkannya keluar, karena ia merasa berdosa atas perbuatan NKRI di Tanah Papua yang melampaui moral kemanusiaan.

    Ia berpesan agar memperjuangkan Papua Merdeka di Dunia Barat. Maka Benny Wenda mengikut sarannya, dan ternyata berhasil. Isu melarikan diri adalah buatan NKRI, dan isu lari dengan cara membuat lubang di atap WC LP Abepura adalah dusta murni. Waktu itu pelubangan dilakukan setelah Benny Wenda ketahuan oleh aparat keamanan agar masalahnya tidak melebar dan memanaskan siatusi.

    Sedangkan tentang posisi IPGWP tidak tercatat dan tidak dikenal, ya benar memang secara resmi kenegaraan tidak tercatat. Alasannya karena perjuangan ini dijalankan oleh sebuah Organisasi Rakyat, dan bukan Negara. Maka orang Papua tahu apa yang harus dibuat, bukan?

    Oleh karena itu, kami pejuang Papua Merdeka tidak sekerdil dalam pengetahuan strategi dan lobi politik dan diplomasi Papua Merdeka. Sudah ada upaya untuk merubah status IPGWP sehingga lama-kelamaan menjadi sebuah Tim Lobby Resmi di Parlemen.

    Politik terletak seberat-beratnya kepada kepentingan. Kepentingan Inggris di Pulau New Guinea ada dan sangat besar, karena ia terkait dengan dirinya sendiri (Australia/Selandia Baru), tinggal kita memetakan dan melakukan lobi secara efektiv. Karena lobi seperti ini belum pernah ada sebelumnya, selama hampir 40 tahun lalu tidak ada sama sekali. Jangan lihat jumlahnya, tetapi lihatlah bahwa sudah ada ORANG ASING terutama POLITISI ASING sudah menjadikan gerakan Papua Merdeka sebagai isu politik mereka. Maka, kita patut hargai dan hormati kemajuan ini.

    Politik dapat dimainkan dengan kartu pertama apa saja, artinya dapat dimulai dengan kartu mana saja. Semua orang tahu praktek itu. Walaupun bisa dianggap remeh, setidaknya permainan itu telah bergulir, kartu pertama sudah dibanting di atas meja politisi Inggris, bukan meja politisi NKRI, tetapi meja orang dan politisi Inggris.

    Kemudian, kita semua tahu tidak ada tangga 10 kalau tidak ada tangga 01. Oleh karena itu, biarlah NKRI menyatakan tidak tercatat ataupun tidak dikenal, tidak penting, tidak berbobot, atau apa saja. Yang penting politisi Inggris mengenalnya. Biarpun ratusan anggota parlemen tidak mengenalnya, yang penting di tanggal 01 ini bukan 01 lagi tetapi 02 politisi sudah mengenal KEBENARAN itu dan sudah mendukung aspirasi bangsa Papua.

    Selain itu, jangan kita lupa bahwa masyarakat Inggris pada umumnya mendukung Papua Merdeka. Nah, pencatatan ke dalam itu dilakukan oleh manusia. Kalau ada politisi sudah mengenal, kalau rakyat sudah mengenalnya, maka tinggal tunggu tanggal ditulis ke dalam daftar oleh Negara. Negara bukan seorang manusia, ia alat yang digunakan rakyat untuk membela kepentingannya, memajukan kepentingan, martabat dan melindungi diri, dan si pemain alat itu sudah tahu. Jadi, negara tidak mengenal maka akan dikenal karena orang yang memiliki negara itu sudah mengenalnya.

    Kalau kita tahu siklus kehidupan seorang politisi dan demokrasi, maka kita tahu semuanya yang ada di dalam negara modern berpulang kepada rakyat. Nah, kalau rakyat mendukung, maka lama-kelamaan apa yang terjadi? Selain mereka akan mencatatnya ke dalam Negara, mereka juga akan melakukan sesuatu.

    Satu titik penting dalam sejarah Papua Merdeka adalah bahwa, Negara-Negara sudah BERBICARA tentang perjuangan dan lobi ini, dan sudah ada POLITISI ASING berbicara secara formal dalam kapasitas sebagai politisi partai politik, bukan sebagai pribadi, dan mendedikasikan dirinya untuk Papua Merdeka. Bukankah itu sebuah kemajuan pesat?

    Terpenting di atas semuanya adalah bahwa: KITA BERADA DI PIHAK KEBENARAN!!! Dan KEBENARAN ITU TAK PERNAH TERKALAHKAN, kapanpun, di manapun, oleh siapapun, dan BAGAIMANAPUN JUGA!

    Mari kita satukan barisan dan terus maju.

    Salam juang buat pejuang Papua Merdeka, Benny Wenda, Richard Samuelson dan kedua Anggota Parlemen pendukung Papua Merdeka di negeri Inggris Raya.

    Markas Pusat Pertahanan TRPB

    Secretary-General

    Leut Gen. A. Tabi

  • Dari TRPB/OPM: Perihal Berbagai Pengeboman di Timika – Murni dalam Rangka Sesuap Nasi

    Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB)
    Markas Pusat Pertahanan – Komando Revolusi Tertinggi

    ————————————————————–

    Dari Markas Pusat Pertahanan TRPB dengan ini hendak menyampaikan konfirmasi terakhir menyangkut kasus sejumlah pengeboman yang terjadi diTimika belakangan ini bahwa:

    1. Peristiwa ini murni ulah Kaum Papua-Indonesia (Papindo), yang menghendaki Freeport dan NKRI memberikan tambahan sesuap nasi;
    2. Para pelaku sendiri adalah bagian dari politik NKRI dalam mencari posisi/ jabatan di kursi Nomor Satu (eksekutiv dan legislativ) di Kabupaten Mimika;
    3. Pengibaran Sang Bintang Kejora, dan mengeluarkan Perintah Operasi atas nama organisasi Perjuangan Papua Merdeka adalah cara kerja penjahat dan penghianat, yang mengatasnamakan perjuangan dan tanah untuk kepentingan posisi dan perut di dalam NKRI. Cara ini mengacaukan dan mengusik ketentraman hidup masyarakat, yang sudah lama ditinggalkan para gerilayawan Papua Merdeka.

    Terkait dengan itu, maka TRPB menghimbau:

    1. Agar para kaum Papindo, yang TRPB telah miliki identitas mereka satu per satu, melakukan aksi-aksinya murni dalam rangka menuntut Freeport dan NKRI memperhatikan posiisi dan sesuap nasi mereka, dengan TIDAK MENGORBANKAN BENDERA dan ORGANISASI PERJUANGAN Papua Merdeka, karena dengan demikian perbuatan ini jelas menunjukkan betapa Anda tertinggal dari kemajuan yang sedang terjadi di kubu pertahanan dan perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaannya;
    2. Agar para kaum Papindo menghentikan cara-cara menghasut masyarakat Papua dengan mendorong isu Papua Merdeka, padahal tujuan akhirnya hanyalah meminta jabatan dan porsi uang;
    3. Agar bangsa Papua sendiri pandai membaca situasi dan bergerak berdasarkan suara hatinurani, agar tidak berulang kali, dari tahun ke tahun, terus-menerus ditipu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, alias Preman Politik NKRI.
    4. Perjuangan ini bukan merupakan aksi premanisme dan terorisme, ini sebuah gerakan atas nama sebuah identitas dan entitas suku, bangsa, wilayah, budaya, etnis, politik dan ekonomi dalam hukum universal yang berlaku di muka Bumi. Hukum itu melarang tindakan terorisme yang menyesatkan, meresahkan dan mengorbankan masyarakat adat (masyarakat sipil);
    5. Agar para pejuang jabatan BUpati dan Ketua DPR di Kabupaten Mimika menggunakan cara-cara yang profesional dan bermartabat, tidak menggunakan cara-cara preman dan amatir, yang ujung-ujungnya merusak keamanan dan kedamaian hidup masyarakat.

    Demikian untuk diketahui oleh NKRI dan bangsa Papua,

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat,
    Pada Tanggal: 17 September 2008

    An. Panglima Komando Revolusi Tertinggi;

    ttd.

    Leut. Gen. TRPB Amunggut Tabi
    Sekretaris Jenderal

    Catatan:

    Untuk Informasi atau pertanyaan, silahkan kontak: trpb@papuapost.com, trpb@westpapua.net

  • Pemberitahuan Umum dari Markas Pusat Pertahanan TRPB: Peledakan di Timika

    Disampaikan kepada segenap pejuang dan masyarakat bangsa Papua di Tanah Air dan di manapun Anda berada, bahwa terkait dengan sejumlah peledakan yang terjadi di berbagai tempat di Timika sejak beberapa hari lalu hingga belakangan ini maka:

    Foto AFP
    Foto AFP
    1. Markas Pusat Pertahanan TRPB masih melakukan kontak/ komunikasi menyangkut peristiwa dimaksud karena motif dan tujuan peristiwa dimaksud belum jelas: “Apakah peristiwa ini menuntut Freeport ditutup? Ataukah sekedar menarik perhatian Dubes AS yang ada di Timika pada saat ini?” Silahkan Rujuk ke www.kabarpapua.com dan www.cenderawasihpos.com dan www.papuapos.com.
    2. Dari pihak Polri dengan jelas dan pasti mengatakan ini bukan perbuatan TRPB dan atas perintah OPM. Tetapi ada pihak yang mengkleim sebagai perbuatan TNP/OPM, alias Tentara Nasional Papua Barat. Perlu diketahui bahwa Organisasi Papua Merdeka tidak memiliki sayap militer bernama Tentara Nasional Papua Barat (TNPB), karena Tentara Nasional akan terbentuk sendirinya setelah pemerintahan nasional terbentuk bersamaan dengan kepolisian dan berbagai aparatur pemerintahan nasional lainnya;
    3. Ada sejumlah kesalahan secara administrasi dan organisasi dalam Surat Selebaran yang dikeluarkan, mengatasnamakan Gen. TRPB Kelly Kwalik dimaksud, yang kesalahannya tidak dapat kami tunjukkan dalam pemberitahuan ini, tetapi cukup menunjukkan bukti ada pihak ketiga terlibat aktiv dalam peristiwa-peristiwa ini;
    4. Untuk sementara, dari Mabes Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat, atas nama Panglima Komando Revolusi Tertinggi Papua Barat, kami menghimbau agar masyarakat Papua tinggal tenang dan tidak terpancing oleh isu-isu yang menyesatkan;

    Perjuangan Papua Merdeka kini telah memasuki babak dengan strategi yang tidak sama dengan yang sudah terjadi, sehingga biarkanlah NKRI dan musuh bangsa Papua bersandiwara untuk sesuap nasi di Bumi Cenderawasih. Untuk bangsa Papua hendaknya giat dalam membangun dan mempersiapkan diri dengan tenang dan tenteram.

    Tindakan sporadis seperti ini telah banyak menyudutkan posisi Tentara Revolusi Papua Barat dan mengorbankan Masyarakat Adat Papua yang tak berdosa. Kami telah banyak belajar dari pengalaman sendiri.

    Demikian untuk diketahui,

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
    Tanggal:  14 September 2008
    ————————————

    An. Panglima Komando Revolusi Tertinggi

    Sekretaris Jenderal,

    Leut Gen. TRPB A. Tabi
    ————————–

  • Pesan Gen. TRPB Mathias Wenda, Pelanggaran HAM Terus Berlanjut: Apakah ini Makna Otonomi Khusus?

    Memang betul, dalam buku PAPUA MENGGUGAT: Politik Otonomisasi NKRI di Papua Barat, karya Sem Karoba, dkk. secara terus-terang dan berulang-kali disebutkan bahwa “Otonomi” yang “Khusus” artinya “militerisasi” dalam berbagai bentuk: (1) penambahan pasukan, (2) disebabkan oleh penambahan provinsi, kabupaten, distrik, desa, (3) yang menjadi alasan untuk penambahan pasukan; yang artinya (4) peningkatan nyawa melayang di pihak bangsa Papua.

    Angkatan perang bertugas untuk membunuh, bukan untuk melindungi. Ia berada di medan perang untuk membunuh, bukan di tempat aman untuk mengamankan ketertiban dan ketenteraman. Maka itu, pembentukan batallyon di Wamena dan di berbagai tempat lain, dilanjutkan dengan penambahan kabupaten baru, dan seterusnya akan terus berakibat kematian orang Papua. Itu rumus baku, tidak bisa kita utak-atik atau menghaluskannya. Pasukan tempur ada, maka ia bertempur, ia bertempur, maka memang ada pihak yang harus mati.

    Untuk itu, yang patut bertanggungjawab adalah pihak Papindo yang selama ini mengatakan, “Otonomi Khusus adalah solusi final!” Solusi apa yang final? Solusi untuk membantai dan menghabisi orang Papua sampai titik nol?

    Bangsa Papua haruslah berbenah diri, memang sebuah perjuangan tidak akan masuk dari jendela, atau dari langit biru sana, seperti ajaran sejumlah politisi yang menamakan dirinya berjuang untuk Papua Merdeka. Ia juga tidak akan datang dari barat atau timur, utara atau selatan, blok kiri ataupun kanan. Ia akan datang dari telapak tangan orang Papua sendiri, dengan harga “darah dan nyawa” seperti yang dipersembahkan Otinus Tabuni, menyusul berbagai pahlawan revolusi Papua Merdka lainnya.

    an.

    Amunggut Tabi
    Sec.Gen.

  • Drama “Penyerahan diri Anggota OPM” oleh NKRI: Tanggapan Resmi dari Mabes Pudat Pertahanan TRPB

    Secara resmi, Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB) bermarkas Pusat di Rimba Papua menanggapi berbagai kisah dan drama dengan babak-babak yang kelihatannya menurut Leut Gen TRPB Amunggut Tabi sebagai sesuatu yang patut dalam rangka mengikuti petunjuk dan kebijakan baru TRPB dan OPM dalam membangun strategi perjuangan Papua Merdeka.

    Surat berdujul: TRPB Memahami dan Memang Perlu karena  Kekuatan Perjuangan Papua Merdeka sudah sejak dua tahun lalu Merubah Strategi bertanda-tangan Leut Gen TRPB Amunggut Tabi: TRPB menyatakan “Memahami dan Memang Perlu agar Kekuatan Perjuangan Papua Merdeka Merubah Strategi.” Selanjutnya dinyatakan,

    “Bergabung ke dalam Masyarakat dan Membangun Kekuatan dari Dalam Kampung-Kampung, Bukan di Hutan Rimba Lagi. Ini sebuah gerabrakan yang perlu diikuti agar tidak semua orang dengan sembarang mengakui diri sebagai anggota OPM, dan akibatnya tanggapan TNI/Polri yang brutal dan barbarian, yang menyebabkan penderitaan rakyat. Mereka tidak bergabung ke dalam NKRI, tetapi bergabung ke sanak-keluarga dan, mereka tidak pergi ke Bumi Ibu Pertiwi, tetapi tetap di Bumi Cenderawasih.”

    Surat dimaksud selanjutnya menyarankan agar tidak melebih-lebihkan atau merasa kuatir tentang masa depan perjuangan Papua Merdeka mendengar pemberitaan Cenderawasih Pos milik TNI itu tentang anggota OPM menggabungkan diri ke dalam NKRI. Yang terjadi justru lebih baik supaya masyarakat dan membangun kekuatan dari dalam diri, jiwa dan raga bangsa Papua dengan cara memberikan contoh teladan dalam membantu dan membangun masyarakatnya sendiri.

    “Dengan demikian pasukan TRPB dan politisi OPM semakin profesional dalam kiprahnya.” Yang jelas, secara resmi, organ perjuangan Papua Merdeka sayap militer adalah TRPB sementara sayap politik adalah OPM, sehingga barangsiapa masih menggunakan nama OPM seolah-olah itu kekuatan bersenjata, maka pihak-pihak itu KELIRU BESAR, tidak ada dalam gerak langkah sejarah yang ada di Tanah Papua.

    Demikian sambungan surat tadi.

    Dalam surat dimaksud juga disebutkan banyak cerita tentang riwayat para orang Papua yang menyerahkan senjata berburu yang menjadi alat berburu biasa di PNG, yang diserahkan ke Aburizal Bakrie.

    Perlu dicermati juga, menurut surat ini, bahwa elit politik seperti Bupati dan Ketua DPRD juga memainkan perannya dalam rangka menyuguhi NKRI dengan hidangan-hidangan lezat, apalagi saat berkunjung ke pedalaman Papua Barat. Walaupun tidak mau teralu ke dalam, surat ini berkata, “Biar NKRI juga sejak dulu menipu bangsa Papua, jadi sekal-kali orang Papua tipu Indonesia juga tidak masalah, malahan wajar.” Apalagi, katanya, “selama ini Indonesia menipu rakyat Papua, tetapi orang Papua bisa main sandiwara dengan Menteri dan Presiden NKRI, itu berarti kan orang bisa tahu ‘Siapa pemain sinetron yang lebih handal?’

    Kemudian, menyangkut judul Film Sinetron NKRI itu, surat ini berkata, “Judul Sinetronnya dan pemain sandiwara itu orang-orangnya sama dari sebelum kami lahir sampai kini sudah berusia senja. Apa NKRI tidak punya pemain sinetron dan sutradara lain? Miskin kali?” Tetapi, katanya, “Sering juga lagu lama kalau diputar juga menjadi lagu nostalgia yang indah, barangkali itu yang sedang dinikmati NKRI.”

    Dalam surat ini juga diserukan kepada seluruh pejuang dan masyarakat Papua di Tanah Papua dan di perantauan agar terus berjuang, berjuang dan berjuang, sampai titik darah penghabisan, sampai NKRI kehabisan uang Otsus, sampai Otsus mendanai Papua Merdeka benar-benar terbukti.

    Merdeka Harga Mati!!!

  • Berita Sekilas: Militar Indonesia atas Komando Kol. Siagian Beroperasi di Vanimo dan Sekitarnya

    Dari Mabes Pusat Pertahanan Tentara Revolusi Papua Barat melaporkan bahwa Operasi Intelijen dan propaganda shock therapy lancar dilakukan aparat dan alater terorisme negara kolonial NKRI di Papua Barat, di kampung dan kota, di rimba dan bahkan di luar wilayah kedaulatan NKRI.

    Satu minggu belakangan ini Kol. Burhanuddin Siagian dan 8 orang anggotanya sekarang beroperasi secara khusus dengan sejumlah individu yang menamakan dirinya anggota TPN/OPM (masih menggunakan nama TPN/OPM) dengan tujuan membujuk para anggota TPN/OPM itu (bukan anggota TRPB atau OPM menyerahkan diri ke pangkuan Ibutiri Pertiwi yang kejam itu. Keberadaan Siagian terkait erat dengan pekerjaan para penghianat Papua dan penjilat tempat kotoran NKRI, Messet-Joku Cs, dipimpin Ibu Penghianat I. Joku, Ketua Barisan Merah-Putih Papua bergerak di bidang diplomasi untuk membujuk dan membawa pulang para pencari suaka orang Papua di luar negeri. Ada beberapa berita dilansir Cepos, yang konon milik TNI/NKRI Kodam di Papua tentang rencana Markas Victoria an. Yor Kogoya dan rombongan berniat menyerahkan diri dan seterusnya.

    Burhanuddin Siagian berhasil dengan tugas-tugasnya di Acheh, dan dianggap sangat sukses, maka ia dipindah-tugaskan ke Papua Barat. Hubugnan Acheh-Papua Barat kini sedang dipasang atas nama Papua Merdeka oleh Kolonel Burhanuddin Siagian. Tujuannya untuk menggali jaringan pejuang Papua Barat Merdeka, mengenal siapa di balik semua gerakan, dan akhirnya mematikan jaringan dan individu yang menggerakkan perjuangan Papua Merdeka. Ibu Papindo I. Joku sedang memakai seorang Papua lain bernama Al.M., berasal dari Kabupaten Jayapura, sementara Ibu Papindo Joku ada di baliknya, di belakangnya lagi Kol. Siagian, di belakangnya NKRI, dan sedang keluar-masuk ke pos-pos pertahanan TRPB dan melakukan pembicaraan-pembicaraan seputar persiapan senjata dan pemantapan organisasi.

    Hingga belakangan ini pasukan Siagian bergerak terbuka di wilayah PNG, Vanimo, menimbulkan reaksi keras dari Somare dan Belden Namah (Seorang kapten Tentara PNG, PNGDF, Komandan operasi perbatasan PNG dengan NKRI, yang kini anggota legislativ di Vanimo sementara tetap memegang jabatan militer dimaksud, memiliki hubungan bisnis dengan Kopassus-NKRI dalam bidang pembalakan hutan).

    Lebih dari 10 masyarakat tak berdosa juga dibawa melintas batas dan akhirnya tertangkap di Vanimo, dipenjarakan. Mereka dibawa dengan tujuan melakukan Latihan bersama Angkatan Bersenjata TPN/OPM, atas komando Gen. TRPB Mathias Wenda. Setelah dikonfirmasi., kami atas nama Mabes Pusat Pertahahan Komando Revolusi Tertinggi TRPB menyatakan korban penahanan ini telah berada di Vanimo, dan akan dipulangkan menurut waktu yang ditentukan oleh aparat kepolisian PNG. Secara resmi tidak ada program pelatihan. Program tunggal yang kita sedang galakkan sekarang ini adalah konsolidasi internal dan restrukturisasi organisasi, tidak ada agenda lain”. demikian dari SekJend TRPB Leut Gen. A. Tabi.

    Menurut Tabi, “Untuk itu, kali berikutnya, semua langkah, seumpama mobilisasi dana, perang, latihan militer, apa saja, harus ada Surat Perintah dalam bentuk SPO atapun Surat Mandat dari Panglima Tertinggi. Ini zaman pascamodern, jadi semua berita tanpa bukti tertulis sebenarnya TIDAK USAH masyarakat ikut. Kita sedang urus negara, sebuah bangsa sedang menentang sebuah negara untuk membentuk negara, jadi tidak bermartabat kalau semua perintah Panglima Tertinggi dibawa dari mulut ke mulut. Orang Papua juga harus pintar dan sudah harus belajar setelah ditipu bertubi-tubi selama 45 tahun lebih. Kenapa masih juga mau ditipu?”

    Somare di Jakarta Sekarang?

    Saat ini Capt. PNGDF Belden Namah dan Somare dikabarkan ada di Indonesia membicarakan ketegangan dimaksud, disuguhi paha putih dan menutup mulut mereka dengan hidangan ala Jawa:suap, sogok, dan diam.

    Ada sejumlah kasus yang perlu dicermati dan disikapi secara bijak oleh masyarakat dan bangsa Papua, di seluruh dunia:
    1. Penangkapan 42 orang di Fak-Fak setelah mereka mengibarkan Bintang Kejora;
    2. Kekacauan terbuka di Kota Vanimo oleh Pasukan Kopassus;
    3. Pengiriman sejumlah aktivis Papua Merdeka ke Pulau Jawa dan lainnya dengan alasan untuk membeli seragam buat TPN/OPM, melobi senjata, dan sebagainya;
    4. Memberikan Surat Panggilan kepada sejumlah Kepala Suku dan/atau Tokoh Adat di Papua Barat, dengan topik Undangan Melakukan Konsultasi Umum demi keamananan;
    5. Pemekaran 5 kabupaten Baru di Pegunungan Tengah dan rencana Pemekarang Provinsi Papua Tengah dengan Ibukota di Timika;
    6. Memberikan tekanan kepada para Kepala Suku dan politisi di Vanimo, PNG mengatasnamakan Somare untuk mengusir para pejuang dari Rimba Papua di wilayah perbatasan;
    7. Melakukan operasi dan propagandan teror di wilayah perbatasan, atas nama penertiban dan pengamanan wilayah perbatasan.

    Langkah Antisipasi Bangsa Papua

    Yang harus dilakukan para pejuang dan rakyat di Papua Barat Merdeka adalah:
    1. Membiarkan mereka cari makan, mereka makan dan mati karena kenyang, sama dengan sikap kami bersama terhadap anak bangsa Papua yang kini menjabat di kursi pemerintahan NKRI;
    2. Agar rakyat Papua tidak terpancing dengan isu-isu seperti:
    2.1 Latihan bersama pasukan TPN/OPM di wilayah perbatasan dalam rangka mempersiapkan pasukan TPN/OPM (Tidak ada pasukan TPN/OPM di perbatasan sekarang. Yang ada adalah Pasukan TRPB, dan OPM kini bermarkas pusat di Port Vila, Republik Vanuatu);
    2.2 Tidak terpancing dengan isu-isu “OPM akan menyerang” atau “melakukan serangan” di mana saja, baik di perbatasan ataupun di kampung-kampung atau terutama di wilayah sekitar Tembagapura dan Bintuni, di mana ada perusahaan asing, dengan alasan meminta dana tambahan untuk makan-minum mereka kepada pemerintah asing;
    2.3 Dengan sepenuhnya mendukung gerakan dan langkah Majelis Rakyat Papua (MRP), memboikot Pemilu 2009. Sekarang masa untuk operasi secara politik, bukan militer lagi, maka rakyat Papua yang dijadikan sebagai bagian dari NKRI, sebaiknya membuktikan diri “Tidak Setuju” itu dengan memboikot Pemilu 2009.
    2.4 Agar semua berita dari mulut ke mulut mengatasnamakan Gen. TRPB Mathias Wenda tidak diterima dengan begitu lugu/polos. Semua berita itu harus dibuktikan dengan Surat Resmi, dengan Kop: “Tentara Revolusi Papua Barat (TRPB), Markas Pusat Pertahanan Komando Revolusi Tertinggi”, atau Surat Langsung dari Panglima Tertinggi dengan Kop Surat “Panglima Komando Revolusi Tertinggi – Tentara Revolusi Papua Barat”. Komando Pertahanan Sayap militer untuk Papua Merdeka sekarang TIDAK MENGGUNAKAN nama TPN/OPM lagi, Kantor Pusat OPM berada di Port Vila, Vanuatu, Markas Pusat TRPB berada di Timba Papua (Timur dan Barat).

    Demikian dan harap menjadi pengetahuan umum,

    SPMNews Crew
    Seperti disampaikan langsung ke Crew SPMNews

  • Wilayah Perbatasan RI-PNG Cukup Aman – Ahmad Basar: Isu Adanya Gangguan Keamanan itu Tidak Benar

    03 Juli 2008 04:38:55

    KEEROM-Adanya isu atau nformasi bahwa di wilayah perbatasan RI-PNG (Keerom-PNG) tidak aman, alias seringkali terjadi gangguan keamanan yang sangat meresahkan masyarakat, rupanya ditepis oleh Danyon 408/SBH, Lekol Inf. Achmad Basar.

    Menurutnya, informasi tersebut tidak-lah benar, melainkan wilayah perbatasan tetap dalam keadaan aman. Masyarakat saling menjaga kebersamaan dan meningkatkan toleransi serta adanya dukungan dan partisipasi penuh dari masayarakat kepada pihak keamanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya itu. (more…)

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?