PAPUApost.com

Tag: dukungan Melanesia

  • Pilot Laut Vanuatu telah Menurunkan Ultimatum Terhadap NKRI 23 Desember 2004

    Pilot Laut Vanuatu telah Menurunkan Ultimatum Terhadap NKRI 23 Desember 2004

    Mulai tanggal 20 Desember 2004 sampai tanggal 10 Januari 2005 diselenggarakan sebuah Konferensi para Kepala Suku Melanesia, yang belum banyak orang West Papua ketahui. Padahal konferensi ini juga disponsori oleh sejumlah Kepala Suku dari Tanah Papua. [Kami maksudkan Tanah Papua ialah pulau New Guinea dari Raja Ampat sampai Samarai dan Trobian Islands]

    Acara ini diorganisir oleh sebuah LSM Vanuatu bernama NKDT. Lembaga NKDT merupakan sebuah LSM yang dimiliki oleh para kepala-kepala suku seluruh Republik Vanuatu. Ketuanya, Mr. Lai Sakita mengorganisir pertemuan ini, disponsori oleh sejumlah menteri negara itu.

    Dari Tanah Papua diundang: Dua toko West Papua, Dr. OPM John Otto Ondawame dan Mr. Rex Rumakiek sebagai tokoh OPM. Dari Tanah Papua ada dua orang Kepala Suku dan dua orang utusan khusus dari Panglima Teringgi TPN/OPM Gen. TPN Mathias Wenda.

    Pertemuan para Kepala Suku dilakukan di dua tempat, yaitu di Lenakel, Pulau Tanna, dan di Port Vila, pulau Efate.

    Konferensi ini diwarnai dengan perayaan Natal bersama para Kepala Suku 25 Desember 2004 dan Perayaan bersama Tahun Baru 01 Januari 2015.

    Sidang-sidang yang diselenggarakan dalam konferensi ini terbagi dua setting. Yang pertama setting LSM, di mana para tokoh Papua Merdeka dan LSM Melanesia diberikan kesempatan untuk bertukar-pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan LSM seperti seminar, lokakarya dan pidato-pidato.

    Setting kedua ialah Rapat Para Kepala Suku, yang diselenggarakan dari pagi sampa selama-lamanya, hingga tertidur, di honai-honai adat yang disediakan oleh para Kepala suku setempat.

    [Perlu diketahui bahwa Honai Adat di Vanuatu pada umumnya di bawah Pohon Beringin. Nama dalam bahasa Bislama Vanuatu disebut Nakamal. Salah satu Nakamal, atau Nakamal Induk buatan pemerintah dari semua Nakamal asli ialah Namamal Malvatumauri di mana dibentuk United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Tentang layout dan setting Rumah Adat suku-suku Vanuatu tidak perlu dijelaskan di sini, karena perlu blog tersendiri.]

    Ada Pohon Beringin terbesar baik di Port Moresby maupun di Lenakel yang dijadikan sebagai Nakamal. Di Port Vila terletak di Freshwota Field, dan di Lenakel tepat di tempat pengolahan Tanna Coffee.

    Banyak pidato disampaikan, banyak kemampuan adat ditampilkan, banyak tarian ditunjukkan, banyak pidato disampaikan, dengan cara-cara khas Kepala Suku Melanesia. Utusan dari West Papua teringat bagaimana cara para Kepala Suku berbicara di kampung-kampung, secara silih berganti, secara sambung-menyambung, secara balas-membalas, dengan cara berdiri dan bicara, lalu duduk kembali ke lokasi kerumunan anggota sukunya.

    Dari sejumlah pidato itu, ada satu orang yang muncul, umurnya tidak terlalu tua, sekitar 30 tahun. Orangnya kekar, sangat Vanuatu tampilannya. [Sekedar diketahui, orang Vanuatu sama dalam tampilan dengan orang New Guinea dari Kerema, Yalimo, Kayu Pulo, Depapre, Wandamen, dan sebagian kecil seperti orang Pegunungan Tengah juga ada. Khususnya pulau Tanna ialah pulau yang dipenuhi oleh orang-orang Vanuatu mirip orang pegunungan New Guinea. Orang-orang seperti Lai Sakita dan Joe Natuman adalah orang Tanna. Di era Joe Natuman-lah WPNCL didorong untuk mendaftarkan diri di MSG. Di era beliau-lah ULMWP dibentuk. Di era beliau-lah ULMWP diterima sebagai anggota peninjau. Itulah sebabnya Joe Natuman dilengserkan oleh NKRI dan negara Barat yang selama ini menikmati emas, perak, gas dan lainnya dari Tanah Papua lewat NKRI

    Pada tanggal 24 Desember 2004, sang Kepala Suku ini bertutur:

    Saya adalah seorang pilot. Ya, pilot adat. Saya bertugas menerbangkan pesawat-pesawat tempur, untuk menghadapi berbagai macam jenis musuh manusia Melanesia. Saya sudah bertemu kalian semua di seluruh Melanesia. Kalian tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal kalian semua.

    Ya, saya pilot, tetapi saya punya tugas menerbangkan pesawat di dalam laut. Ya, saya terbang di laut.

    Mulai hari ini, penerbangan akan terus saya lakukan, dari ujung Melanesia sampai ke mana-mana saja, di tempat-tempat di mana orang Melanesia dijajah, dikuasai, dikuras dan dibubuh.

    Penerbangan ini dimulai tanggal 25 Desember 2004, dan akan berakhir setelah West Papua merdeka dari NKRI.

    Oleh karena itu, saya akan berhenti terbang hanya setelah para Kepala Suku West Papua datang kembali dan memerintahkan saya berhenti. Sebelum itu, saya akan terus dan terus, dan terus terbang, sampai Papua Merdeka, ya sampai Papua keluar dari Indonesia.

    Sudah lama PMNews mencatatat di bawah Komando Pasukan Non-Manusia, yang dikomandoi oleh “Captain Commando” telah menyurati Megawati Sukarnoputri sebagai anak Pendiri NKRI dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Prsiden Republik Indonesia beperapa tahun lalu, menceritakan kisah ini dan memintakan kepada kedua beliau untuk mempertimbangkan kemerdekaan untuk West Papua.

    Sebagai balasan, SBY pernah mengumumkan di media TV mainstream di Indonesia

    1. https://news.detik.com/berita/1486313/sby-jangan-percaya-tahayul-di-tengah-bencana-
    2. https://www.antaranews.com/berita/114168/presiden-yudhoyono-minta-masyarakat-jangan-percaya-tahayul
    3. https://www.viva.co.id/berita/nasional/186879-sby-bencana-alam-jangan-percaya-takhayul

    Pertanyaan sekarang adalah

    1. Bagaimana kalau takhayul itu terbukti dan benar-benar dialami orang manusia modern yang rasional ini?
    2. Bagaimana kalau yang dibilang takhayul itu justru beresiko menelan korban jiwa manusia, yang adalah rakyatnya sendiri?

    Presiden Kolonial Joko Widodo kiranya diberitahu juga oleh SBY dan Megawati Sukarnoputri tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau tidak, pemimpin kolonial NKRI akan menipu rakyatnya sendiri, padahal nyawa rakyatnya sendiri menjadi tumbal atas politik yang kotor dari para pemimpin negara.

     

  • Komite MSG Bertemu Bahas Keanggotaan ULMWP

    PORT VILA, SATUHARAPAN.COM – Sebuah komite Melanesian Spearhead Group (MSG) mengadakan pertemuan di Port Vila, Vanuatu, untuk membahas pedoman mengenai keanggotaan di organisasi regional itu.

    Sub komite Hukum dan Isu Institusional merupakan komite yang ditugaskan oleh para pemimpin MSG pada KTT Juli lalu, untuk menjelaskan panduan dan kriteria bagi tingkatan keanggotaan seperti peninjau (observer), associate dan anggota penuh.

    MSG adalah organisasi negara-negara di Pasifik Selatan, terdiri dari Solomon Islands, Vanuatu, Fiji, Papua Nugini dan gerakan kemerdekaan Kanak (FLKNS) Kaledonia Baru. Indonesia menjadi anggota associate sedangkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi peninjau.

    Perlu diperjelasnya perihal kriteria keanggotaan itu dikarenakan lima anggota penuh selama ini berselisih paham dalam mempertimbangkan permohonan ULMWP untuk menjadi anggota. Indonesia menolak keanggotaan ULMWP karena menganggap rakyat Melanesia di Indonesia diwakili sendiri oleh Indonesia. Sedangkan ULMWP yang selama ini berjuang menentukan hak menentukan nasib sendiri, menganggap mereka merupakan perwakilan dari Melanesia di Indonesia. Papua Nugini dan Fiji mendukung sikap Indonesia sementara Vanuatu, Solomon Islands dan FLKNS mendukung ULMWP.

    ULMWP mendapat status peninjau pada KTT MSG tahun lalu namun permohonan untuk menjadi anggota penuh terus tertunda karena belum jelasnya kriteria keanggotaan.

    Dalam pertemuan selama dua hari itu, seorang pejabat luar negeri Solomon Islands, William Soaki mengatakan pedoman keanggotaan itu diperlukan agar kriteria tersebut memberikan kontribusi pada tujuan keseluruhan kelompok.

    Ia memperkuat pendapat yang baru-baru ini dilontarkan oleh Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai, bahwa sejak tahun lalu kriteria keanggotaan MSG telah dikembangkan dengan tidak mencerminkan prinsip-prinsip awal pendirian kelompok itu, yang berkisar di seputar upaya dekolonisasi Melanesia.

    Soaki mengatakan pedoman diperlukan untuk memberikan ruang lingkup yang lebih ramping dan jelas bagi para pemimpin untuk digunakan dalam menilai ekspresi kepentingan atas berbagai bentuk keanggotaan dalam MSG.

    Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Amena Yauvoli, mendorong komite untuk memberikan “resolusi yang bisa diterapkan ke depan”.

    Ia mengatakan pembahasan panitia adalah “sangat penting bagi masa depan organisasi” karena isu keanggotaan Papua bisa membuat atau menghancurkan organisasi.

    Belum jelas kapan KTT MSG akan dilangsungkan kembali, setelah selama ini sempat tertunda  untuk mengambil keputusan atas permohonan keanggotaan ULMWP. Beberapa waktu lalu, sekretariat MSG mengusulkan KTT MSG dilakukan pada 20 Desember ini, namun belum ada tanggapan atas usulan tersebut.

  • Negara-Negara di Balik Gerakan Papua Merdeka

    Kompasiana.com, 11 September 2014 21:28:31 Diperbarui: 18 Juni 2015 00:58:55 Dibaca : Komentar : Nilai :

    Dalam banyak ulasan saya sebelumnya dan didukung referensi dari postingan rekan-rekan Kompasianer lainnya, bisa dibaca dengan jelas negara mana saja yang mempunyai kepentingan langsung maupun tak langsung terhadap Papua. Berikut ini ulasan saya tentang keterlibatan sejumlah negara berdasarkan berita media terpercaya.

    Noam Chomsky seorang Profesor Linguistik Modern dari Massachusetts Institute of Technology awal Desember 2013 menuding Amerika Serikat dan Australia telah melakukan skandal besar mengenai masalah Papua. Tudingan itu diungkapkan dalam sebuah wawancara yang dilakukan YouTube dan dipublish di media sosial itu 8 Desember 2013. Chomsky menilai perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi walaupun tidak akan berhasil. Untuk meredam perlawanan itu, Chomsky menyarankan pihak barat (Australia dan AS) harus mengambil tanggungjawab dan tindakan atas konisi yang terjadi. http://youtu.be/EaaaeHFKXI4

    Tudingan Chomsky itu dilontarkan setelah tahun 2011 lalu, Presiden AS Barack Obama dalam perjalanan menuju Bali dalam rangka dua KTT, ASEAN dan Ekonomi Asia Timur, Obama singgah di Australia. Obama mengumumkan sebuah keputusan penting, yaitu AS akan menempatkan 2.500 personil marinir di Darwin, Australia Utara. Menurut Obama kehadiran pasukan AS Darwin dalam rangka mengimbangi pergerakan China di kawasan Asia Tenggara. AS dan Astralia sama-sama memiliki kepentingan di Papua. AS melalui PT Freeport, sedangkan Australia selain soal kesamaan ras penduduk asli Papua dengan etnis Aborigin, juga punya sejumlah perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di wilayah Papua Nugini, dan bukannya tidak mungkin Australia juga mengincar kayu di hutan-hutan Papua.

    Dalam sebuah analisis yang dipublish situs rajawalinews.com, menyebutkan kehadiran militer AS di Darwin itu harus dilihat sebagai sebuah “peringatan” bagi Jakarta. AS sendiri sudah menyatakan kekhawatirannya tentang pergerakan China. China sudah berhasil memasukan perusahaan gas miliknya ke Tangguh, Papua Barat. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah boleh jadi penempatan marinir di Darwin dalam rangka menyambut perubahan yang mungkin bisa terjadi di Indonesia yang berdampak di Papua. Jika situasi panas di Papua bereskalasi dan Indonesia tidak punya kemampuan mengatasinya, maka AS bersama-sama Australia sewaktu-waktu dapat “menyelamatkan” Papua. Yang berbahaya adalah “penyelamatan” Papua oleh kedua negara itu belum tentu menguntungkan Indonesia. http://rajawalinews.com/5109/pasukan-as-di-australia-antisipasi-papua-keluar-dari-nkri/

    Selain China, Inggris sudah lebih dahulu menempatkan perusahaannya di Papua, yaitu Perusahaan minyak dan gas bumi British Petroleum (BP) di Tangguh, Papua Barat. Untuk “mengamankan” usahanya itu, Inggris “memelihara” Benny Wenda dengan memberinya sejumlah kemudahan, antara lain suaka politik dan kantor perwakilan OPM yang diresmikan April 2013. Menyusul kemudian, kelompok pendukung gerakan Papua merdeka di Australia membuka kantor perwakilan OPM di Melbourne pada 25 Juni 2014. Kantor tersebut terletak di wilayah Docklands yang merupakan salah satu area bisnis di Melbourne. Besar kemungkinan, pembukaan kantor tersebut juga didanai pihak Australia. Advokat kemerdekaan Papua Barat, Ronny Kareni kepada ABC, seperti dikutip Australia Network News mengharapkan Pemerintah Australia dapat melakukan proses negosiasi dengan Indonesia untuk mencari masa depan Papua Barat. http://international.okezone.com/read/2014/06/25/413/1004080/cari-dukungan-pbb-pendukung-papua-barat-buka-kantor-di-australia

    Australia juga diketahui telah menginisiasi pembentukan kaukus parlemen internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua (International Parliamentarians for West Papua / IPWP). IPWP diluncurkandi Canberra tanggal 28 Februari 2012 (Kompas.com, 17 April 2012). Kaukus ini beranggotakan sejumlah politikus lintas partai politik dari sejumlah negara, antara lain Ricard Di Natale dan Bob Brown dari partai Hijau Australia, Powes Parkop dari Papua Nugini (PNG), Rahl Regenvanu (Vanuatu), Chaterine Delahunty (New Zeland).

    Di pasifik selatan, Vanuatu merupakan salah satu negara yang konsisten dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu telah berusaha mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG (Melanesian Spearhead Group). Marinus Yaung, pengamat Politik Papua dari Uncen Jayapura kepada koran lokal Bintang Papua 14 Agustus 2014 dan dirilis papuapost.com mengatakan, berdasarkan pengamatannya, isu Papua Merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan perdana menteri. Isu Papua Merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidak untuk kepentingan orang Papua, tetapi untuk kepentingan politik para elit politiknya. Hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak Tahun 1986 sampai sekarang, selalu menjadikan isu Papua Merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlamen dan rakyat Vanuatu. http://papuapost.com/2014/08/isu-papua-merdeka-hanya-kepentingan-elit-politik-vanuatu/

    Dalam MSG Summit di Port Moresby Juni 2014, pengajuan kembali proposal kelompok gerakan Papua merdeka untuk menjadi anggota MSG lagi-lagi ditolak. MSG meminta agar proposal itu harus diajukan oleh sebuah organisasi resmi yang mempresentasikan seluruh elemen perjuangan masyarakat asli Papua. Keputusan MSG ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Joe Natuman dengan memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka di Port Villa, Vanuatu, namun hingga kini, pertemuan dimaksud belum juga digelar.

    Menurut Marinus, jika sampai Oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG. Maka semua orang Papua harus mengecam dan mengutuk negara Vanuatu bersama-sama para elit politiknya yang hanya menjadikan orang Papua sebagai bagian dari strategi eksploitasi politik mereka.

    Sebelum mengakhiri tulisan ini, tidak lupa saya menyebut Belanda. Karena Belanda-lah yang membentuk tentara berisikan orang-orang Papua untuk menghadapi ancaman Trikora tahun 1961. Dan patut diduga, tentara bentukannya itulah yang kemudian bermetamorfosis menjadi OPM sekarang.

    Menurut Nicolaas Jouwe, OPM didirikan oleh opsir-opsir Belanda pada 1965 bersamaan dengan pecahnya G-30S/PKI untuk memusuhi Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah Papua. OPM berkeyakinan bahwa Papua telah mendapatkan kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda dan memerdekaan itu telah dideklarasikan tanggal 1 Desember 1965 oleh Nieuw Guinea Raad dimana Nicolaas Jouwe sebagai salah satu anggotanya. Peristiwa 1 Desember 1961 inilah yang seringkali menjadi dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa ‘negara’ Papua pernah ada, tetapi telah dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (antaranews.com 13 Mei 2014).

    Negara-negara yang disebutkan di atas dalam diplomasi dengan Pemerintah Indonesia selalu menyatakan menghormati dan mengakui kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Papua. Namun diplomasi itu tentu saja dilakukan demi kepentingan ekonomi negaranya. Namun jika kebijakan Indonesia atas Papua mengganggu kepentingan ekonomi mereka, pengakuan kedaulatan bisa saja berubah. Ini akan menjadi pekerjaan rumah teramat berat bagi Pemerintahan Jokowi-JK ke depan.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?