Kompasiana.com, 11 September 2014 21:28:31 Diperbarui: 18 Juni 2015 00:58:55 Dibaca : Komentar : Nilai :
Dalam banyak ulasan saya sebelumnya dan didukung referensi dari postingan rekan-rekan Kompasianer lainnya, bisa dibaca dengan jelas negara mana saja yang mempunyai kepentingan langsung maupun tak langsung terhadap Papua. Berikut ini ulasan saya tentang keterlibatan sejumlah negara berdasarkan berita media terpercaya.
Noam Chomsky seorang Profesor Linguistik Modern dari Massachusetts Institute of Technology awal Desember 2013 menuding Amerika Serikat dan Australia telah melakukan skandal besar mengenai masalah Papua. Tudingan itu diungkapkan dalam sebuah wawancara yang dilakukan YouTube dan dipublish di media sosial itu 8 Desember 2013. Chomsky menilai perlawanan di Papua Barat akan terus terjadi walaupun tidak akan berhasil. Untuk meredam perlawanan itu, Chomsky menyarankan pihak barat (Australia dan AS) harus mengambil tanggungjawab dan tindakan atas konisi yang terjadi. http://youtu.be/EaaaeHFKXI4
Tudingan Chomsky itu dilontarkan setelah tahun 2011 lalu, Presiden AS Barack Obama dalam perjalanan menuju Bali dalam rangka dua KTT, ASEAN dan Ekonomi Asia Timur, Obama singgah di Australia. Obama mengumumkan sebuah keputusan penting, yaitu AS akan menempatkan 2.500 personil marinir di Darwin, Australia Utara. Menurut Obama kehadiran pasukan AS Darwin dalam rangka mengimbangi pergerakan China di kawasan Asia Tenggara. AS dan Astralia sama-sama memiliki kepentingan di Papua. AS melalui PT Freeport, sedangkan Australia selain soal kesamaan ras penduduk asli Papua dengan etnis Aborigin, juga punya sejumlah perusahaan penebangan kayu yang beroperasi di wilayah Papua Nugini, dan bukannya tidak mungkin Australia juga mengincar kayu di hutan-hutan Papua.
Dalam sebuah analisis yang dipublish situs rajawalinews.com, menyebutkan kehadiran militer AS di Darwin itu harus dilihat sebagai sebuah “peringatan” bagi Jakarta. AS sendiri sudah menyatakan kekhawatirannya tentang pergerakan China. China sudah berhasil memasukan perusahaan gas miliknya ke Tangguh, Papua Barat. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah boleh jadi penempatan marinir di Darwin dalam rangka menyambut perubahan yang mungkin bisa terjadi di Indonesia yang berdampak di Papua. Jika situasi panas di Papua bereskalasi dan Indonesia tidak punya kemampuan mengatasinya, maka AS bersama-sama Australia sewaktu-waktu dapat “menyelamatkan” Papua. Yang berbahaya adalah “penyelamatan” Papua oleh kedua negara itu belum tentu menguntungkan Indonesia. http://rajawalinews.com/5109/pasukan-as-di-australia-antisipasi-papua-keluar-dari-nkri/
Selain China, Inggris sudah lebih dahulu menempatkan perusahaannya di Papua, yaitu Perusahaan minyak dan gas bumi British Petroleum (BP) di Tangguh, Papua Barat. Untuk “mengamankan” usahanya itu, Inggris “memelihara” Benny Wenda dengan memberinya sejumlah kemudahan, antara lain suaka politik dan kantor perwakilan OPM yang diresmikan April 2013. Menyusul kemudian, kelompok pendukung gerakan Papua merdeka di Australia membuka kantor perwakilan OPM di Melbourne pada 25 Juni 2014. Kantor tersebut terletak di wilayah Docklands yang merupakan salah satu area bisnis di Melbourne. Besar kemungkinan, pembukaan kantor tersebut juga didanai pihak Australia. Advokat kemerdekaan Papua Barat, Ronny Kareni kepada ABC, seperti dikutip Australia Network News mengharapkan Pemerintah Australia dapat melakukan proses negosiasi dengan Indonesia untuk mencari masa depan Papua Barat. http://international.okezone.com/read/2014/06/25/413/1004080/cari-dukungan-pbb-pendukung-papua-barat-buka-kantor-di-australia
Australia juga diketahui telah menginisiasi pembentukan kaukus parlemen internasional untuk mendukung kemerdekaan Papua (International Parliamentarians for West Papua / IPWP). IPWP diluncurkandi Canberra tanggal 28 Februari 2012 (Kompas.com, 17 April 2012). Kaukus ini beranggotakan sejumlah politikus lintas partai politik dari sejumlah negara, antara lain Ricard Di Natale dan Bob Brown dari partai Hijau Australia, Powes Parkop dari Papua Nugini (PNG), Rahl Regenvanu (Vanuatu), Chaterine Delahunty (New Zeland).
Di pasifik selatan, Vanuatu merupakan salah satu negara yang konsisten dan terang-terangan mendukung kemerdekaan Papua. Vanuatu telah berusaha mendukung masuknya Papua kedalam organisasi MSG (Melanesian Spearhead Group). Marinus Yaung, pengamat Politik Papua dari Uncen Jayapura kepada koran lokal Bintang Papua 14 Agustus 2014 dan dirilis papuapost.com mengatakan, berdasarkan pengamatannya, isu Papua Merdeka di negara Vanuatu telah menjadi komoditi politik para elit politik di Vanuatu untuk memperebutkan kursi kekuasaan perdana menteri. Isu Papua Merdeka yang disuarakan di Vanuatu, tidak untuk kepentingan orang Papua, tetapi untuk kepentingan politik para elit politiknya. Hampir sebagian besar Perdana Menteri Vanuatu yang terpilih sejak Tahun 1986 sampai sekarang, selalu menjadikan isu Papua Merdeka sebagai isu kampanye politiknya untuk mendapatkan kepercayaan parlamen dan rakyat Vanuatu. http://papuapost.com/2014/08/isu-papua-merdeka-hanya-kepentingan-elit-politik-vanuatu/
Dalam MSG Summit di Port Moresby Juni 2014, pengajuan kembali proposal kelompok gerakan Papua merdeka untuk menjadi anggota MSG lagi-lagi ditolak. MSG meminta agar proposal itu harus diajukan oleh sebuah organisasi resmi yang mempresentasikan seluruh elemen perjuangan masyarakat asli Papua. Keputusan MSG ini kemudian ditindaklanjuti oleh Perdana Menteri Vanuatu yang baru, Joe Natuman dengan memfasilitasi pertemuan rekonsiliasi seluruh komponen perjuangan Papua Merdeka di Port Villa, Vanuatu, namun hingga kini, pertemuan dimaksud belum juga digelar.
Menurut Marinus, jika sampai Oktober 2015 tidak ada lagi 1-2 negara yang ikut bersama Vanuatu mendukung secara terbuka kemerdekaan Papua, Papua tidak masuk menjadi anggota MSG. Maka semua orang Papua harus mengecam dan mengutuk negara Vanuatu bersama-sama para elit politiknya yang hanya menjadikan orang Papua sebagai bagian dari strategi eksploitasi politik mereka.
Sebelum mengakhiri tulisan ini, tidak lupa saya menyebut Belanda. Karena Belanda-lah yang membentuk tentara berisikan orang-orang Papua untuk menghadapi ancaman Trikora tahun 1961. Dan patut diduga, tentara bentukannya itulah yang kemudian bermetamorfosis menjadi OPM sekarang.
Menurut Nicolaas Jouwe, OPM didirikan oleh opsir-opsir Belanda pada 1965 bersamaan dengan pecahnya G-30S/PKI untuk memusuhi Indonesia dan mengganggu keamanan di wilayah Papua. OPM berkeyakinan bahwa Papua telah mendapatkan kemerdekaan yang diberikan oleh Belanda dan memerdekaan itu telah dideklarasikan tanggal 1 Desember 1965 oleh Nieuw Guinea Raad dimana Nicolaas Jouwe sebagai salah satu anggotanya. Peristiwa 1 Desember 1961 inilah yang seringkali menjadi dasar klaim pemimpin Papua sekarang bahwa ‘negara’ Papua pernah ada, tetapi telah dirampas oleh konspirasi internasional Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (antaranews.com 13 Mei 2014).
Negara-negara yang disebutkan di atas dalam diplomasi dengan Pemerintah Indonesia selalu menyatakan menghormati dan mengakui kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) termasuk Papua. Namun diplomasi itu tentu saja dilakukan demi kepentingan ekonomi negaranya. Namun jika kebijakan Indonesia atas Papua mengganggu kepentingan ekonomi mereka, pengakuan kedaulatan bisa saja berubah. Ini akan menjadi pekerjaan rumah teramat berat bagi Pemerintahan Jokowi-JK ke depan.
