Tag: dukungan internasional

Socratez: Diplomasi Rakyat Papua Menangi Hati Dunia
Penulis: Eben E. Siadari 11:09 WIB | Jumat, 20 Mei 2016, satuharapan.com
Socratez Sofyan Yoman (Foto: unpo.org)
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, mengatakan, rakyat Papua sudah memenangi hati komunitas internasional dari berbagai level. Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi meredam isu Papua bergerak di level G to G. Sedangkan rakyat Papua bergerak dari akar rumput.
“Indonesia kalah diplomasi bermartabat, jujur, tulus, benar dan berintegritas. Rakyat Papua dipercaya dan dihormati,” kata Socratez lewat pesan pendek kepada satuharapan.com.
Dalam beberapa pekan terakhir, Socratez diundang oleh anggota parlemen Selandia Baru ke negara itu. Dalam rangkaian perjalanannya di sana, ia menjelaskan perkembangan terbaru tentang konflik Papua kepada berbagai pihak di negara itu.
Ia mencontohkan kunjungan Menkopolhukam Luhut B. Pandjaitan, Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian, kepada tokoh politik dan gereja Inggris pendukung Papua merdeka, Richard Douglas Harries, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Harries of Pentregarth pada 11 Mei lalu. Kunjungan ini digambarkan sebagai upaya memberikan penjelasan akan kekeliruan pandangan tokoh politik dan gereja Inggris itu tentang Papua.
“Lord Harries mantan Uskup Oxford pendukung Papua merdeka adalah teman saya sudah 12 tahun sejak 2005. Beliau sudah undang saya tiga kali, dan terakhir tahun 2010. Kalau saya kunjungi UK, kami biasa ada percakapan masa depan bangsa Papua,” kata Sofyan.
“Supaya Indonesia tidak kehilangan muka, lebih baik dialog damai dengan ULMWP,” tutur Socratez. ULMWP adalah singkatan dari United Liberation Movement for West Papua, organisasi yang mewadahi berbagai kelompok pro-penentuan nasib sendiri di Papua.
Ia meyakini ULMWP akan diterima sebagai anggota penuh oleh Melanesian Spearhead Group (MSG) tahun ini. “Berarti bangsa-bangsa anggota MSG, Karibia dan Afrika akan bawa masalah West Papua ke Komisi 24 PBB tentang Dekolonisasi,” ujar dia.
“Dialog damai itu jalannya. Pemerintah RI dan ULMWP harus duduk berunding dijembatani pihak ketiga,” tambah dia.
Sementara itu pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan aktivis Papua Itu Kita, Veronica Koram, dalam sebuah artikelnya di The Jakarta Post, mengatakan bahwa sudah selayaknya Jakarta berdialog dengan ULMWP, wadah bagi banyak organisasi di seluruh Papua dan memiliki mandat politik dan budaya yang sah untuk mewakili rakyat Papua.
Menurut dia, ULMWP memegang status pengamat di MSG sedangkan pemerintah Indonesia berstatus anggota asosiasi di MSG. “Jika pemerintah merongrong dan mengkriminalisasi ULMWP, itu tidak menghormati MSG sebagai forum diplomatik,” kata dia.
“Namun jika pemerintah serius berkomitmen untuk MSG, harus mengambil tawaran MSG untuk memediasi dialog damai antara pemerintah dan ULMWP,” ia menulis.
Ia mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak ada masalah di Papua. Namun, kata dia, tindakannya pekan lalu ketika mengirimkan utusan untuk melakukan pendekatan kepada Lord Harries untuk mencoba meredam pembicaraan tentang masalah Papua justru menggambarkan ada masalah.
Apalagi bulan lalu Luhut juga pergi ke Fiji dan PNG untuk membahas Papua.
“Mengirim tokoh senior ke luar negeri dalam misi menyelamatkan muka, dan mengirimkan proxy seperti mantan presiden Timor Leste José Ramos-Horta ke Papua hanya menghindar dari akar masalah,” kata Veronica.
Padahal, menurut Veronica, akar masalahnya adalah pelanggaran HAM di Papua serta pelurusan sejarah dan kebebasan berekspresi yang dilanggar. Untuk itu, menurut dia, pemerintah harus membuka dialog dengan ULMWP.
Di abad lalu, kata Veronica, mantan menteri luar negeri Ali Alatas menggambarkan Timor Timur sebagai “kerikil dalam sepatu” diplomasi bangsa Indonesia. Papua, kata dia, akan terus menjadi duri dalam daging sampai Indonesia akhirnya mendengarkan secara mendalam dan terlibat dalam dialog tentang aspirasi Papua, termasuk penentuan nasib sendiri.
Editor : Eben E. Siadari
May 20, 2016
Ketua Partai Buruh Inggris Dukung Isu Papua Dibawa ke PBB
Jeremy Corbyn, MP
LONDON, SATUHARAPAN.COM – Pemimpin Oposisi Inggris,Jeremy Corbyn, hadir dalam pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di gedung parlemen Inggris, yang berlangsung mulai 3 Mei 2016. Pada forum itu, ia berbicara tentang penderitaan rakyat Papua dan mendukung didorongnya reformasi demokrasi di salah satu propinsi RI itu.
Media Australia, abc.net.au, melaporkan Corbyn mengatakan sudah saatnya rakyat Papua mampu membuat pilihan mereka sendiri tentang masa depan politik mereka.
“Ini tentang strategi politik untuk membawa penderitaan rakyat Papua diketahui oleh dunia, untuk menjadikannya agenda politik, membawanya ke PBB, dan akhirnya memungkinkan rakyat Papua Barat untuk membuat pilihan tentang jenis pemerintah yang mereka inginkan dan jenis masyarakat yang ingin mereka hidupi, “kata dia dalam pertemuan itu.
Corbyn mengatakan forum itu merupakan sebuah pertemuan bersejarah. Para pembicara dalam forum datang dari berbagai belahan dunia, termasuk anggota parlemen dan politisi dari negara-negara seperti Inggris, Tonga, Banuatu, Papua Nugini dan Solomon Islands. Di antara tokoh yang hadir, adalah Perdana Menteri Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva; Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone; Utusan Khusus (Special Envoy) Solomon Islands untuk West Papua di MSG, Rex Horoi; Menteri Pertanahan Vanuatu, Ralph Regenvanu; Gubernur Provinsi Oro, PNG, Gary Jufa; Tuan Harries dari Pentregarth, Kerajaan Inggris, house of lords, RT. Hon Jeremy Corbyn MP, pemimpin oposisi Inggris yang juga pemimpin Partai Buruh di Inggris; Benny Wenda, juru bicara internasional dari United Liberation Movement for West Papua (ULWMP), Octovianus Mote, Sekjen ULMWP, dan beberapa lainnya anggota parlemen Inggris.
Dalam pidatonya, Corbyn juga mendukung laporan yang diterbitkan oleh University of Warwick yang menyerukan pemulihan hak-hak LSM di Papua, pembebasan tahanan politik, dan diizinkannya delegasi parlemen dunia ke wilayah tersebut. Dalam laporan yang dilansir oleh Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, kemarin, disebutkan bahwa terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan di Papua. Mereka bahkan ada yang diusir karena membela HAM di wilayah tempat mereka bekerja di Papua.
Bagi gerakan rakyat Papua yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri, terutama yang dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), kehadiran Corbyn menambah bobot pertemuan itu. Juru Bicara ULMWP, Benny Wenda, dalam pertemuan itu mengatakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus membuat resolusi bagi dilakukannya penentuan pendapat rakyat yang diawasi secara internasional. Sebagaimana dikutip oleh The Guardian, Benny Wenda mengatakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di bawah pengawasan PBB pada 1969 adalah penghianatan karena ketimbang sebagai act of free choiche, itu adalah act of no choice.
“PBB melakukan kesalahan ketika itu, mereka melanggar peraturan mereka sendiri. Itu sebabnya PBB harus mengoreksinya sekarang,” kata Benny Wenda.
Namun, Peneliti LIPI, Adriana Elisabeth, mengatakan, jika rakyat Papua menuntut merdeka, pemerintah Indonesia tidak akan mengabulkannya. Namun hal itu bukan menutup adanya dialog. Dalam Road Map yang disusun oleh LIPI, penyelesaian konflik di Papua yang dianggap ideal adalah dialog nasional antara Jakarta dengan para pemangku kepentingan di Papua, termasuk ULMWP. Oleh karena itu, Adriana menyarankan agar pemerintah RI mengakui keberadaan ULMWP.
Adriana Elisabeth mengatakan dialog itu mungkin akan memakan waktu lama, bahkan dapat menyita waktu lebih dari satu dekade. Namun itu adalah merupakan salah satu alternatif terbaik.
Editor : Eben E. Siadari
May 6, 2016
Big Mountain Akan Konser Dukung Perjuangan Papua Merdeka
Big Mountain, Group Band Reggae asal Amerika Serikat berencana untuk melakukan konser musik dalam rangka membangun penyadaran tentang Gerakan Pembebasan Papua Barat kepada publik Amerika Serikat. Konser musik ini akan dihelat pada 15 Mei 2015. Group Big Mountain bekerja sama dengan Blue King Brown, artis musik reggae asal Australia dan AK Rockefeller, sebuah lembaga kemanusiaan yang berbasis di Amerika Serikat.
Benny Wenda, tokoh gerakan kemerdekaan Papua Barat akan diundang hadir dan memberikan pidato dalam acara tersebut. Dalam pernyataan resmi yang dirilis situs facebook, West Papua National Coalition for Liberation, vokalis utama Big Band, Joaquin Quino McWhinney mengatakan, konser tersebut sebagai amal dukungan perjuangan Papua Merdeka. Informasi lengkapnya bisa klik https://www.youtube.com/watch?v=M6mA63NUDuE&feature=youtu.be.
Sekedar diketahui, Big Mountain adalah Band Amerika yang sangat terkenal setelah merilis ulang lagu Baby, I Love Your Way milik Peter Frampton. Lagu ini menjadi top Hits di Amerika pada tahun 1994, dan menduduki posisi keenam di Billboard Hot 100 Inggirs tak lama setelah itu.
Dibentuk pertengahan 1990-an di San Diego dengan Nama Rainbow Warriors, personil awalnya adalah Chin, Davis, Quino (vokal yang lahir dengan nama James Mc Whinney), Billy Stoll (keyboard) dan Lynn Copland (bass).
Album pertama yang mereka Rilis bertajuk Wake Up (1992) dengan mengangkat single berjudul Touch My Heart. Sukses mengantar mereka tampil dalam suatu acara Festival Reggae yang bertema Reggae on The River Festival pada tahun 1993.
Banner Konser Papua Merdeka di AS
Di tahun berikutnya formasi band itu berubah, namun beberapa personil diantaranya Chin, Quino, Copland, Davis, dan Stoll tetap bertahan. Mengusung nama baru BIG MOUNTAIN, mereka kembali merilis single Baby, I love Your Way untuk Sountrack film Rality Bites. Single ini juga di rilis dalam album, yang bertajuk UNITY pada tahun 1994.
Baby, I love Your Way oleh Big Mountain disebut sebagai Greatest / Air Play yang dapat melompat dari tangga lagu No. 78 sampai 59 dan terus naik ke posisi No. 1 hingga berminggu minggu lamanya.
Meskipun keberhasilan Big Mountain ditangga lagu Pop komersial, sebagian komunitas Reggae tetap setia, dibuktikan dengan menjadi headline dalam media media International saat tampil untuk dua konser berturut turut, pada Sunsplash Reggae (1994 – 1995) di Jamaika.
Band ini merilis lagu lagu yang berisi perlawanan pada tahun 1995 (Album Resistance) dan pada tahun 1997 (album Free Up). Beberapa single lainnya yang masuk di tangga lagu Amerika dan Inggris adalah Touch My Light (1992), Reggae Inna Summertime (1993), I would find A Way (1994), Baby Te Quiero A Ti (1994), Sweet Sensual love (1994), Get Together (1995), All Kings Of People (1997). Tak urung musisi kelas dunia Sheryl Crow, ikut tertarik meramu karya karya mereka dalam album-albumnya. (*)
May 6, 2016
IPWP: PBB Harus Awasi Referendum di Papua
Jayapura, Jubi – PBB harus membuat resolusi pemungutan suara dibawah pengawasan internasional untuk kemerdekaan Papua, demikian dinyatakan anggota parlemen internasional dan pengacara pro kemerdekaan Papua.
Dalam pertemuan di London Selasa, (3/5/2016), pemimpin pro kemerdekaan Papua, Benny Wenda, bersama anggota-anggota parlemen, pengacara dan para aktivis kemanusiaan dari Inggris dan wilayah Pasifik menuntut PBB membuat resolusi untuk referendum independen, dalam rangka memperbaiki “kesalahan”nya mengizinkan Indonesia mengambil kontrol selama hampir 50 tahun lalu
Indonesia memegang kontrol sementara atas wilayah Papua dari penjajahan Belanda atas persetujuan PBB di tahun 1963.
Pada tahun 1969 Indonesia berkuasa penuh melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang disepakati PBB, namun tidak kredibel karena hanya diikuti 1000 orang perwakilan pemimpin Papua, yang memilih dibawah ancaman kekerasan.
Menurut Wenda, Pepera tersebut, yang dianggap “tindakan pilihan bebas”, adalah pengkhianatan kepada rakyat Papua dan sekaranglah saatnya bagi PBB untuk memperbaiki kesalahan itu.
“Rakyat Papua menyebutnya sebagai tindakan tanpa pilihan,” ujar Wenda kepada Guardian, Rabu (3/5) yang dipantau Jubi Kamis pagi (4/5/2016). “PBB sudah membuat kesalahan, mereka melanggar aturan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka mesti memperbaikinya sekarang.”
Gerakan Free West Papua berharap PBB akan mengeluarkan resolusi ini dalam dua tahun serta mengirimkan penjaga keamanan internasional untuk melindungi rakyat Papua ketika pemungutan suara untuk kemerdekaan berlangsung.
“Selama 50 tahun Indonesia melakukan pembantaian terhadap rakyat kami, 500.000 orang. Kami membutuhkan pasukan penjaha perdamaian internasional di Papua,” ujarnya.
“Mungkin dalam 10 atau 20 atau 50 tahun yang akan datang saya piker rakyat saya akan menjadi minoritas. Kami membutuhkan ini segera.”
Hadir bersama Wenda Akilisi Pōhiva, Perdana Menteri Tonga dan kepala pemerintahan dalam pertemuan Free West Papua, gubernur Papua New Guinea Powes Parkop dan Garry Juffa, serta Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, Ralph Regenvanu.
Regenvanu kepada Guardian mengatakan bangsanya selalu mendukung kemerdekaan Papua.
Ia menyerukan wilayah-wilayah lain di kawasan itu, khususnya Australia dan New Zealand, yang saat ini mendukung kedaulatan Indonesia, agar bergabung ikut mendukungnya.
“Mereka harus melangkah maju dan mengakui apa yang sedang terjadi di depan pintu rumah mereka sendiri,” ujarnya pada Guardian. “Saya pikir sikap pemerintah New Zealand dan Australia memalukan terkait Papua.”
Pengacara HAM, Jennifer Robinson, mencatat kedua bangsa juga mendukung kedaulatan Indonesia terhadap Timor Leste hingga “detik-detik terakhir”.
“Penting sekali kita terus membangun kampanye masyarakat sipil yang kuat di Australia dan New Zealand untuk menekan pemerintah melakukan hal yang benar,” kata Robinson.
“Adalah pelanggaran atas nama hukum internasional karena membiarkan situasi yang melanggar hukum, dan pendudukan Indonesia atas Papua adalah pelanggaran hukum karena mereka tidak menghormati hukum internasional dalam proses integrasi Papua,” ujarnya lagi.
Inilah puncak tuntutan dari puluhan tahun kampanye, dan dorongan yang makin menguat dari akar rumput belakangan ini terhadap gerakan Free West Papua, serta peningkatan keanggotaan dalam International Parliamentarians for West Papua (IPWP), dimana pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn menjadi pendirinya.
“Konferensi ini menyambut baik dukungan internasional yang terus bertumbuh, khususnya di Pasifik, bagi rakyat Papua agar diakui hak penentuan nasibnya sendiri yang telah lama diabaikan,” kata Andrew Smith, anggota Parlemen Oxford East, Ketua dan pendiri IPWP.
“Pengabaian ini adalah noda dalam sejarah PBB, yang harus terus kita kampanyekan agar komunitas internasional memperbaikinya.”
Lord Harries of Pentregarth, mantan Uskup Oxford, juga pendiri IPWP, menggambarkan Papua sebagai “salah satu skandal pembiaran terbesar abad ini”
“Setidaknya parlemen di beberapa negara di dunia semakin terbuka matanya pada persoalan ini, dan kunjungan pimpinan politik dari Pasifik adalah langkah baik menuju pengakuan PBB atas perjuangan orang Papua dan kehendak mereka atas penentuan nasib sendiri.”
Meskipun secara verbal tampak melunak terkait otonomi dan kebebasan di Papua, Presiden Jokowi secara umum masih gagal menindaklanjuti perkembangan ini. Dibawah kepempimpinannya, pelanggaran dan kekerasan oleh militer dan polisi, termasuk penangkapan massal dan represi terhadap protes-protes damai, terus berlanjut.
“Inilah kenyataan hidup sehari-hari di Papua. Secara fisik, mental, intimidasi terjadi terus,” ujar Wenda.
“Rakyat saya yang akan putuskan siapa yang mereka inginkan untuk memimpin perjuangan kemerdekaan, tetapi kewajiban saya sekarang adalah membebaskan Papua,” ujarnya.(*)
May 6, 2016
Gerakan kemerdekaan Papua Barat galang dukungan
BBC Indonesia – Pimpinan gerakan Papua Barat, Benny Wenda, menyampaikan kembali tuntutan untuk pemungutan suara bagi masa depan politik Papua.
Kali ini dia menyampaikannya lewat konferensi pers di sebuah hotel berbintang empat di pusat kota London, menjelang pertemuan dengan beberapa anggota parlemen Inggris, Selasa (03/05).
Lewat pernyataan persnya, Wenda mengatakan selain penegakan hak asasi manusia di Papua Barat, Gerakan Bersatu Pembebasan Papua Barat (ULMWP) juga menuntut penentuan nasib sendiri untuk masa depan politik.
“Gerakan kami yakin satu-satunya cara untuk mencapainya dengan damai adalah melalui proses penentuan nasib sendiri yang melibatkan pemungutan suara yang diawasi secara internasional.”
“Hal itu harus dilakukan sesuai resolusi Majelis Keamanan PBB 1514 dan 1541, yaitu dalam kasus Timor Timur, yang sekarang harus menjadi kasus di Papua Barat,” tambahnya.
Walau upaya untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia sebenarnya sudah berulang kali diungkapkan, agaknya kali ini mereka ‘mengemasnya’ dengan dukungan internasional, paling tidak dari Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Vanuatu.
Hadir dalam konferensi pers di London, antara lain Perdana Menteri Tonga, Akilisi Pohiva, Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, Utusan Khusus Kepulauan Solomon untuk Papua Barat, Rex Horoi, serta Gubernur Distrik Oro di Papua Nugini, Gary Juffa.
Dalam kesempatan itu, PM Pohiva mengaku tidak tahu persis rincian situasi di Papua namun terjadi pelanggaran hak asasi dan menegaskan dukungan atas setiap perjuangan penentuan nasib sendiri.
Sementara Menteri Luar Negeri Vanuatu, Bruno Leingkone, menegaskan rasa persatuan dengan Papua Barat.
“Vanuatu sudah membuat jelas posisinya mendukung rakyat Papua Barat. Kami semua adalah satu. Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi dan menyatakan tidak ada kekerasan kepada saudara-saudara kami di Papua Barat.”
Sedangkan Kepulauan Solomon sudah menyetujui anggaran untuk utusan khusus yang akan dibantu oleh seorang penasehat strategis.
“Jadi keduanya akan membentuk tim untuk membangun koalisi di Pasifik dan di dunia untuk mengambil tindakan karena perjuangan Papua Barat sudah terlalu lama,” jelas Rex Horoi.
Usai menyampaikan tuntutan dengan dukungan dari MSG, Benny Wenda -yang dulu pernah ditangkap di Indonesia dan kini tinggal di Oxford Inggris- bertemu dengan beberapa anggota parlemen Inggris untuk meminta dukungan.
Masalah Papua ‘sudah final’
Pemerintah Indonesia sendiri menegaskan tidak menerima gagasan penentuan nasib sendiri di Papua.
Hari Senin (02/05), lebih dari 1.000 orang di Papua ditangkap ketika menggelar aksi dukungan atas gerakan kemerdekaan Papua, yang menurut polisi bertentangan dengan kedaulatan negara. Mereka kini sudah dibebaskan.
Di London, Koordinator Fungsi Penerangan KBRI, Dino R Kusnadi, menegaskan kembali posisi pemerintah Indonesia.
“Sudah jelas sikap dan posisi Indonesia bahwa masalah Paua sudah final. Papua sebagai kesatuan NKRI (Negara Kesaturan Republik Indonesia) kembali ke pangkuan Indonesia melalui act of free choice. Ini juga sudah disahkan oleh PBB, sehingga bagi kami sudah final.”
Dino juga mempertanyakan kedatangan para pejabat pemerintah beberapa negara MSG dalam pertemuan dan konferensi pers di London karena belum tentu mewakili MSG tapi sebagai individu.
“Kedua mereka ingin membesarkan suport kepada mereka (lebih) dari kenyataannya. Itu adalah bagian supaya mereka nendapat kredibilitas tapi selama ini bisa kita katakan seluruh dunia sudah mengakui Papua sebagai bagian dari NKRI,” tegasnya.
‘Menurunnya’ proporsi warga Papua
Sekjen ULMWP, Octovianus Mote, mengatakan bahwa dukungan dari negara-negara MSG amat berperan dalam pergerakan Papua Barat.
“Anda bisa melihat sekarang ini, bukan hanya saya dan Benny (Wenda), tapi juga para pemimpin negara-negara Melanesia menyatakan dukungannya sebagai kekuatan kami,” jelasnya.
Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional.”
Octovianus Mote
Dia juga mengungkapkan sebuah perkiraan bahwa pada tahun 2020 nanti maka proporsi warga asli Papua di wilayah itu hanya sekitar 25% dari total penduduk.
“Pelapor khusus PBB untuk Penyiksaan pada tahun 2010, sudah menempatkan Papua Barat dalam 10 bangsa di dunia yang akan punah jika tidak ada campur tangan internasional,” tambahnya.
Berdasarkan data sekitar tiga tahun lalu, menurut Mote, terdapat warga asli Papua sekitar 48% sedangkan pendatang mencapai 52% dari total penduduk di Papua.
Mote -yang pernah menjadi wartawan Kompas sebelum mengungsi ke Amerika Serikat- meminta perlu diakhirinya hal yang disebutnya sebagai ‘genosida yang bergerak pelan’ yang dilakukan Indonesia di Papua.
May 4, 2016
Ketua MSG Menangguhkan Pertemuan Puncak MSG, Mengirim Utusan Khusus untuk West Papua ke London
Geologie van Dorp, http://pmpresssecretariat.com, Monday, 2 May 2016,By PM Press May 2, 2016
Ketua MSG, Perdana Menteri Kepulauan Solomon Hon Manasye Sogavare telah menunda KTT Pemimpin MSG dan akan diumumkan pada waktunya.
KTT itu awalnya dijadwalkan dimulai besok 3 Mei dan berakhir pada hari Jumat 6 Mei 2016.
Penundaan tersebut terjadi karena beberapa masalah penting dalam politik nasional dan menuntut kepemimpinan, tegasnya.
Ketua MSG sedang membangun hubungan dengan para pemimpin negara-negara MSG lainnya untuk menyepakati tanggal dan tempat yang pasti, yang akan memakan biaya bagi negara-negara anggota MSG. Setelah rincian ini selesai, para anggota MSG akan diinformasikan bersama-sama dengan masyarakat umum di negara-negara MSG.
Hal ini dilakukan dalam upaya MSG untuk memastikan bahwa masyarakat umum benar-benar diberitahui tentang keputusan yang dibuat oleh para pemimpin MSG kami.
Serangkaian berita daerah yang salah telah mengakibatkan ketegangan yang tidak perlu dan kesalahpahaman, dengan demikian telah menjadi prioritas bagi Ketua MSG untuk memastikan bahwa informasi yang benar, fakta dasar MSG disahkan dan disampaikan ke masyarakat MSG secara jelas dan transparan.

Menyangkut aplikasi keanggotaan “Persekutuan untuk Pembebasan West Papua (ULMWP)”, Ketua MSG telah resmi menerima aplikasi keanggotaan. Lamaran ini sekarang sedang disebarkan ke negara-negara anggota MSG dan akan menjadi masalah prioritas dalam agenda KTT Pemimpin MSG nanti.
Ketua MSG juga, telah mengirimkan Utusan Khusus-nya untuk Papua Barat, yaitu; Mr Rex Stephen Horoi, sebagai mewakilinya untuk mengikuti konferensi International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London, Inggris.
Hal ini dipertimbangkan bahwa selama dua hari konferensi yang akan dimulai di London, hari ini akan dilaksanakan “musyawarah tertinggi” tentang “strategi layak dan realistis untuk mempertahankan pada agenda global hak rakyat Papua Barat untuk menentukan masa depan mereka sendiri”. Hasil dari konferensi ini akan disampaikan kepada Papua Barat, pada saat keputusan KTT Pemimpin MSG berikutnya.
Pemimpin MSG lain yang ikut menghadiri Konferensi IPWP adalah Hon Ralph Regenvanu, Menteri Pertanahan Republik Vanuatu dan Hon Gary Juffa, Gubernur Provinsi Oro (Utara) di Papua Nugini.
Untuk pertanyaan terkait media, silakan hubungi:
Mr rence Sore
Sekretaris Ketua MSG
Kantor Perdana Menteri & Kabinet di Kepulauan Solomoni
Telepon: (677) 22202 Ext: 216
Diterjemahkan Ke dalam bahasa indonesia Oleh : Demi Cinta Papua dan diedit oleh PMNews Sumber Asli : http://pmpresssecretariat.com/2016/…
May 2, 2016
LIPI: Gerakan Pro-Kemerdekaan Papua Semakin Solid
Penulis: Eben E. Siadari 09:32 WIB | Selasa, 12 April 2016
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elisabeth, mengakui gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun terakhir semakin solid. Hal itu terlihat dari keberhasilan mereka memperluas internasionalisasi isu Papua yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Soliditas gerakan pro-kemerdekaan Papua juga dipicu oleh tiadanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani Papua selama tiga tahun terakhir. Adriana menilai ada kesan anggap remeh dan ambigu dari pemerintah pusat dalam menangani konflik di Papua, yang mengakibatkan gerakan kaum muda Papua tak diperhatikan. Akibatnya, mereka berkembang dan menjalin afiliasi dengan gerakan diaspora Papua.
“Kalau soal internasionalisasi isu Papua, itu sudah terjadi. Pemerintah mengklaim itu masalah domestik. Tetapi di dalam isu Papua itu sendiri sudah ada aspek internasional. Dengan adanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sudah semakin sulit membendung internasionalisasi masalah Papua yang kami sebut eksternalisasi, di luar Papua dan di luar Indonesia,”
kata Adriana, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, di kantornya, Senin (11/4).
Adriana Elisabeth adalah salah satu peneliti LIPI yang telah menekuni kajian ini sejak tahun 2004 bekerjasama dengan Jaring Damai Papua (JDP). Menurut Adriana, dewasa ini ULMWP sedang berupaya untuk mendapatkan keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) yaitu organisasi negara-negara di Pasifik Selatan. Indonesia juga sedang memperjuangkan memperoleh keanggotaan yang sama. Namun, menurut Adriana, selama tiga tahun terakhir, ULMWP tampak lebih agresif dibandingkan dengan upaya diplomasi Indonesia.
“Dengan soliditas yang dibangun gerakan kaum muda (Papua) yang berafiliasi kuat dengan diaspora Papua, itu solidnya luar biasa, dan aspek internasionalnya sudah besar sekali. Dan itu pe-ernya Indonesia, strategi diplomasi di Pasifik Selatan, misalnya, itu kan harus dihadapi. Termasuk ke forum-forum internasional, dimana teman-teman kita gerakan pro-kemerdekaan Papua selalu membawa isu pelanggaran HAM. Kalau bicara pelanggaran HAM, mereka pasti satu suara,”
kata Adriana.
Oleh karena itu, Adriana mengatakan pemerintah harus memiliki strategi dalam menghadapi gerakan ini.
Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah sempat missed dalam melihat pergerakan kaum muda di Papua. Masalah Papua sering dipandang lebih kecil daripada yang seharusnya. Di sisi lain, Adriana juga mengakui LIPI juga sempat lalai dalam merawat pihak-pihak yang diajak berdialog sejak 2004.
“Memang tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak sesolid GAM. Mereka kecil, senjatanya juga kurang, tetapi gerakan kaum muda ini tidak diperhatikan. Mereka sangat cermat, mereka juga memakai agenda pro-demokrasi. mereka tidak anarkis lagi. Jadi itu saya kira yang agak missed oleh pemerintah tiga tahun terakhir,”
kata dia.
“Jadi sikap underestrimate itu ada. Dengan itu strateginya menjadi sangat elitis. Seolah mendekati Papua itu dapat didekati dengan hanya melobi negara-negara di Pasifik Selatan. Diplomasi hanya tingkat elit. Bagaimana di tingkat akar rumput yang semakin eksis, itu tidak terpikir strateginya. Itu sebabnya kami tawarkan dialog nasional untuk merangkul semua elemen untuk duduk bersama, dan bicara bersama,”
kata Adriana.
Adriana juga menyinggung kunjungan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan ke Fiji, yang disebut-sebut dalam rangka melobi negara-negara Pasifik Selatan untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi ULMWP.
“Lalu Pak Luhut bicara tidak mau dialog dengan ULMWP. Nah, itu menjadi pertanyaan gerakan kaum muda di Papua. Maka kita akan menjadi repot. Daripada bicara begitu, kenapa Pak Luhut tidak minta dukungan publik di dalam dulu, ‘Saya mau ke Fiji, saya mau bicara apa.’ Lalu kenapa tidak Menlu yang pergi. Pernyataan itu menjadi blunder. Ini jadi amunisi yang baik untuk dipakai oleh gerakan pro-kemerdekaan. Ini malah buka front,”
kata Adriana.
“Dan mereka semakin canggih. Anda sudah tahu kan bahwa Benny Wenda (Juru Bicara ULMWP, Red), sudah melakukan pendekatan ke keluarga Nelson Mandela. Itu artinya apa? Mereka sedang meminta dukungan dari ras kulit hitam. Dan kalau semua negara ras kulit hitam mendukung Papua dalam isu HAM saja, kita mau bicara apa. Kalau bersuara seperti itu kita bisa kalah di PBB, karena semua negara memiliki hak suara yang sama, baik negara kecil atau pun besar. Jadi saya kira strategi kawan-kawan (gerakan pro-kemerdekaan Papua) itu luar biasa,”
tutur Adriana.
Berangkat dari hal ini, kata Adriana, LIPI memberikan rekomendasi agar segera dilaksanakan dialog nasional dengan Papua. Dalam dialog, dibicarakan solusi untuk mengatasi konflik di Papua yang sudah berlangsung selama 50 tahun.
Untuk mempersiapkan dialog nasional, LIPI merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat Papua terlebih dulu menentukan dan menyepakati tujuan utama dari dialog nasional ini. Tahap selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam dialog, serta agenda, mekanisme dan mediator dialog.
Adriana mengatakan dialog nasional harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis/LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi/peneliti, pengusaha/investor, kelompok profesional, kelompok perempuan, partai politik, TPN/OPM dan diaspora Papua.
Untuk menindaklanjuti pernyataan kesiapan Presiden Jokowi untuk berdialog, kata Adriana, LIPI berpendapat presiden perlu dibantu oleh seseorang untuk mempersiapkan dialog nasional sebagai “Utusan Khusus” atau special envoy.
“Saya ditelepon oleh Ibu Menlu, mengoreksi bahwa special envoy itu kata dia biasanya untuk urusan luar negeri. Saya menjelaskan yang kami maksud sebagai special envoy di sini bukan dalam terminologi seperti itu. Maksud kami adalah orang, atau tim kecil, yang selama 24 jam mengurusi Papua dan memiliki akses langsung kepada presiden,”
tutur dia.
LIPI membuat kriteria yang harus dipenuhi oleh tokoh atau tim kecil itu, yakni: (1) Presiden Republik Indonesia harus sangat percaya pada orang itu; (2) Orang itu memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar persoalan di Tanah Papua; (3) Objektif dan tidak diskriminatif; dan (4) Tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan/atau yang mendukung kemerdekaan Papua.
Empat kriteria bagi utusan khusus dimaksudkan agar dia dapat bekerja secara efektif dan mendapatkan legitimasi kuat dalam proses dialog. Kemudian utusan khusus tidak mencari satu pihak saja untuk merepresentasikan masyarakat, tetapi melibatkan banyak elemen masyarakat penting untuk terlibat di dalam dialog nasional.
Editor : Eben E. Siadari
April 12, 2016
Turki dan Swedia Sudah Berkomitemen Mendukung Kemerdekaan Aceh
Acheh Media – Turki dan Swedia sudah berkomitemen mendukung Kemerdekaan Aceh. Komitmen ini terkait jasa Aceh (cq. ZN ABD) membantu Konflik SwediaTurki. Turki mendukung kemerdekaan Aceh juga terkait romantisme Kejayaan negara Islam masa lalu, Turki dan Aceh, yang mesra akan diwujudkan Kembali.
Cina bahkan sudah sepakat akan mendapat konsesi sebagai kontraktor utama Eksplorasi Migas di Seumelu, Aceh, yang cadangannya diperkiarakan mencapai 358 miliar barel, terbesar di Dunia. Kemerdekaan Papua akan diikuti oleh Kemerdekaan Aceh.
Rencana ini sudah disepakati Gubernur Aceh – PM Australia di Canberra medio 2014 lalu. NKRI bisa bubar..! Bubarnya NKRI dan munculnya 56 negara baru di eks RI sesuai dengan tujuan “Clinton Programm’ 1998 lalu. Ingat selama Partai Demokrat berkuasa, RI akan diobokobok oleh AS. Negara ASEAN juga menerapkan Standar Ganda. Di satu pihak secara resmi menolak diinsintergasi RI tapi dibelakang mereka setuju dengan rencana itu.
Hal ini biasa dalam dunia diplomatik. RI yang besar dan kuat akan menjadi ancaman bagi negaranegara ASEAN lain. Mereka ingin RI dalam kondisi lemah dan terpecahbelah. Namun jangan sampai terjadi Gejolak Kawasan. Memecah Indonesia menjadi 56 Negara Merdeka tanpa gejolak adalah PR terbesar RRC, AS, Eropa, Australia, Israel dan ASEAN. Apakah berhasil..?
Apakah konspirasi global berhasil memecah RI menjadi 56 negara baru yang berdaulat tanpa terjerumus dalam gejolak politik dan militer yang berdarah-darah? Atau bisa jadi RI akan terpecahbelah meniru nasib negara-negara Balkan dengan gejolak politik militer yang memakan korban jiwa hampir satu juta Jiwa mati sia-sia?
Satusatunya pilar kekuatan RI yang masih Solid adalah TNI. Pilar Utama Indonesia yang lain adalah Islam. Tapi Islam sudah dihancurkan, berantakan. Tak Solid lagi. Sementara Rakyat RI sudah tak jelas jiwa patriotisme dan nasionalismenya. Mati bersama Ideologi Pancasila akibat Reformasi Kebablasan & Media Fitnah. Karakter Bangsa Indonesia kini acak kadut. Menuhankan materialisme, hedonisme dan liberalisme.
February 26, 2016
Internasionalisasi Aspirasi Papua Merdeka Tidak Bisa Dihindari
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah Indonesia selama ini berusaha untuk menolak dan menghindari internasionalisasi masalah Papua. Padahal, pada kenyataannya masalah Papua termasuk aspirasi untuk merdeka sudah menjadi masalah internasional sejak lama. Oleh karena itu sulit menghindari sorotan dunia internasional atas masalah ini.
Hal ini dikatakan oleh Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Kumolo, dalam wawancara dengan satuharapan.com di Jakarta (24/2).
“Internasinalisasi masalah Papua sudah ada sejak dahulu bahkan persoalaan Papua bukan persoalaan nasional tetapi persoalaan internasional,” kata Cahyo, yang banyak melakukan kajian tentang Papua.
Menurut dia, masalah integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berawal dari Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Status Papua dilaksankan sesuai dengan perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Belanda. Hal itu sudah menunjukkan adanya dimensi internasional masalah Papua.
Lalu peristiwa Trikora, yang kemudian memicu konflik Indonesia dan Belanda yang dimediasi oleh Amerika Serikat, juga menunjukkan dimensi internasional masalah Papua.
“Ketika beberapa tokoh OPM melarikan diri ke luar negeri, ke Belanda, Papua Nugini dan Australia, itu sudah mulai menciptakan benih-benih proses internasionalisasi mengenai Papua yang kemudian bermuara pada pembentukan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (International Parliementarians for West Papua) di Inggris pada tahun 2008. Kemudian KTT Melanesian Spearhead Group (MSG) pada 2015, itu juga merupakan bagian dari internasionalisasi masalah Papua,” kata Cahyo.
Ia mengakui ada perbedaan pendapat mengenai kadar internasionalisasi masalah Papua saat ini. “Ada yang bilang belum ada apa-apa, karena negara di Pasifik masih terlalu kecil dan ada juga yang berpendapat ini adalah masalah yang serius,” kata dia.
Namun, menurut Cahyo, MSG merupakan kelompok beranggotakan negara-negara yang merdeka. Anggota MSG sendiri merupakan bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). “Isu ini bisa saja dibawa ke forum yang lebih tinggi,” kata Cahyo.
“Meskipun MSG hanya bagian dari Pasifik Selatan, saya menduga mereka memiliki jaringan yang kuat dengan negara yang besar seperti Australia, Amerika Serikat. Kita tidak boleh menyepelekan mereka dan kita tidak boleh memandang mereka tidak memiliki kekuatan politik,” kata Cahyo.
Editor : Eben E. Siadari
February 25, 2016
Bertemu Pemimpin Gereja Papua, Dubes AS Bahas Masalah HAM
Sabtu, 23 Januari 2016, 09:15 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA — Duta besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Roberth O Blake, Sabtu pagi, bertemu dengan sejumlah pimpinan gereja Papua yang dikemas dalam acara makan pagi bersama di sebuah hotel setempat.
Dubes Blake bertemu dengan Ketua PGGP Socrates Sofyan Yoman, Ketua KINGMI Papua Pdt Benny Giay, wakil ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Yemima Krey dan Pdt Phill Erari (tokoh gereja Papua Barat).
Pertemuan itu berlangsung tertutup seperti diskusi sebelumnya antara Dubes Blake dengan aktivis/pegiat LSM Papua di sebuah restoran di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Selasa (19/1) malam.
Pdt Socrates Sofyan Yoman yang ditemui Antara setelah pertemuan itu usai mengaku ada sejumlah hal yang ingin diketahui oleh Dubes Blake terkait situasi kekinian di Papua. “Tadi, kami membicarakan sejumlah hal dengan Pak Dubes AS, di antaranya tentang penyelesaian HAM di Papua,” katanya.
Dubes Blake dan rombongan berada di Kabupaten dan Kota Jayapura sejak Selasa pekan ini dalam suatu kunjungan kerja. Selama lima hari di kedua daerah itu, Dubes Blake bertemu dengan sejumlah aktivis LSM, tokoh gereja, Kapolda Papua, Pangdam Cenderawasih dan Gubernur Papua.
January 23, 2016

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?