Penulis: Eben E. Siadari 09:32 WIB | Selasa, 12 April 2016
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr. Adriana Elisabeth, mengakui gerakan pro-kemerdekaan Papua dalam tiga tahun terakhir semakin solid. Hal itu terlihat dari keberhasilan mereka memperluas internasionalisasi isu Papua yang antara lain dimotori oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
Soliditas gerakan pro-kemerdekaan Papua juga dipicu oleh tiadanya kebijakan yang komprehensif dalam menangani Papua selama tiga tahun terakhir. Adriana menilai ada kesan anggap remeh dan ambigu dari pemerintah pusat dalam menangani konflik di Papua, yang mengakibatkan gerakan kaum muda Papua tak diperhatikan. Akibatnya, mereka berkembang dan menjalin afiliasi dengan gerakan diaspora Papua.
“Kalau soal internasionalisasi isu Papua, itu sudah terjadi. Pemerintah mengklaim itu masalah domestik. Tetapi di dalam isu Papua itu sendiri sudah ada aspek internasional. Dengan adanya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sudah semakin sulit membendung internasionalisasi masalah Papua yang kami sebut eksternalisasi, di luar Papua dan di luar Indonesia,”
kata Adriana, dalam wawancara khusus dengan satuharapan.com, di kantornya, Senin (11/4).
Adriana Elisabeth adalah salah satu peneliti LIPI yang telah menekuni kajian ini sejak tahun 2004 bekerjasama dengan Jaring Damai Papua (JDP). Menurut Adriana, dewasa ini ULMWP sedang berupaya untuk mendapatkan keanggotaan penuh di Melanesian Spearhead Group (MSG) yaitu organisasi negara-negara di Pasifik Selatan. Indonesia juga sedang memperjuangkan memperoleh keanggotaan yang sama. Namun, menurut Adriana, selama tiga tahun terakhir, ULMWP tampak lebih agresif dibandingkan dengan upaya diplomasi Indonesia.
“Dengan soliditas yang dibangun gerakan kaum muda (Papua) yang berafiliasi kuat dengan diaspora Papua, itu solidnya luar biasa, dan aspek internasionalnya sudah besar sekali. Dan itu pe-ernya Indonesia, strategi diplomasi di Pasifik Selatan, misalnya, itu kan harus dihadapi. Termasuk ke forum-forum internasional, dimana teman-teman kita gerakan pro-kemerdekaan Papua selalu membawa isu pelanggaran HAM. Kalau bicara pelanggaran HAM, mereka pasti satu suara,”
kata Adriana.
Oleh karena itu, Adriana mengatakan pemerintah harus memiliki strategi dalam menghadapi gerakan ini.
Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir, pemerintah sempat missed dalam melihat pergerakan kaum muda di Papua. Masalah Papua sering dipandang lebih kecil daripada yang seharusnya. Di sisi lain, Adriana juga mengakui LIPI juga sempat lalai dalam merawat pihak-pihak yang diajak berdialog sejak 2004.
“Memang tentara Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak sesolid GAM. Mereka kecil, senjatanya juga kurang, tetapi gerakan kaum muda ini tidak diperhatikan. Mereka sangat cermat, mereka juga memakai agenda pro-demokrasi. mereka tidak anarkis lagi. Jadi itu saya kira yang agak missed oleh pemerintah tiga tahun terakhir,”
kata dia.
“Jadi sikap underestrimate itu ada. Dengan itu strateginya menjadi sangat elitis. Seolah mendekati Papua itu dapat didekati dengan hanya melobi negara-negara di Pasifik Selatan. Diplomasi hanya tingkat elit. Bagaimana di tingkat akar rumput yang semakin eksis, itu tidak terpikir strateginya. Itu sebabnya kami tawarkan dialog nasional untuk merangkul semua elemen untuk duduk bersama, dan bicara bersama,”
kata Adriana.
Adriana juga menyinggung kunjungan Menkopolhukam, Luhut Binsar Pandjaitan ke Fiji, yang disebut-sebut dalam rangka melobi negara-negara Pasifik Selatan untuk mendukung Indonesia dalam menghadapi ULMWP.
“Lalu Pak Luhut bicara tidak mau dialog dengan ULMWP. Nah, itu menjadi pertanyaan gerakan kaum muda di Papua. Maka kita akan menjadi repot. Daripada bicara begitu, kenapa Pak Luhut tidak minta dukungan publik di dalam dulu, ‘Saya mau ke Fiji, saya mau bicara apa.’ Lalu kenapa tidak Menlu yang pergi. Pernyataan itu menjadi blunder. Ini jadi amunisi yang baik untuk dipakai oleh gerakan pro-kemerdekaan. Ini malah buka front,”
kata Adriana.
“Dan mereka semakin canggih. Anda sudah tahu kan bahwa Benny Wenda (Juru Bicara ULMWP, Red), sudah melakukan pendekatan ke keluarga Nelson Mandela. Itu artinya apa? Mereka sedang meminta dukungan dari ras kulit hitam. Dan kalau semua negara ras kulit hitam mendukung Papua dalam isu HAM saja, kita mau bicara apa. Kalau bersuara seperti itu kita bisa kalah di PBB, karena semua negara memiliki hak suara yang sama, baik negara kecil atau pun besar. Jadi saya kira strategi kawan-kawan (gerakan pro-kemerdekaan Papua) itu luar biasa,”
tutur Adriana.
Berangkat dari hal ini, kata Adriana, LIPI memberikan rekomendasi agar segera dilaksanakan dialog nasional dengan Papua. Dalam dialog, dibicarakan solusi untuk mengatasi konflik di Papua yang sudah berlangsung selama 50 tahun.
Untuk mempersiapkan dialog nasional, LIPI merekomendasikan agar pemerintah dan masyarakat Papua terlebih dulu menentukan dan menyepakati tujuan utama dari dialog nasional ini. Tahap selanjutnya adalah menentukan pihak-pihak yang akan terlibat di dalam dialog, serta agenda, mekanisme dan mediator dialog.
Adriana mengatakan dialog nasional harus melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat Papua, paguyuban migran, kelompok agama, aktivis/LSM, media, kelompok kaum muda, akademisi/peneliti, pengusaha/investor, kelompok profesional, kelompok perempuan, partai politik, TPN/OPM dan diaspora Papua.
Untuk menindaklanjuti pernyataan kesiapan Presiden Jokowi untuk berdialog, kata Adriana, LIPI berpendapat presiden perlu dibantu oleh seseorang untuk mempersiapkan dialog nasional sebagai “Utusan Khusus” atau special envoy.
“Saya ditelepon oleh Ibu Menlu, mengoreksi bahwa special envoy itu kata dia biasanya untuk urusan luar negeri. Saya menjelaskan yang kami maksud sebagai special envoy di sini bukan dalam terminologi seperti itu. Maksud kami adalah orang, atau tim kecil, yang selama 24 jam mengurusi Papua dan memiliki akses langsung kepada presiden,”
tutur dia.
LIPI membuat kriteria yang harus dipenuhi oleh tokoh atau tim kecil itu, yakni: (1) Presiden Republik Indonesia harus sangat percaya pada orang itu; (2) Orang itu memiliki pemahaman yang akurat mengenai akar persoalan di Tanah Papua; (3) Objektif dan tidak diskriminatif; dan (4) Tidak pernah terlibat dalam pembentukan milisi-milisi sipil pro-Indonesia dan/atau yang mendukung kemerdekaan Papua.
Empat kriteria bagi utusan khusus dimaksudkan agar dia dapat bekerja secara efektif dan mendapatkan legitimasi kuat dalam proses dialog. Kemudian utusan khusus tidak mencari satu pihak saja untuk merepresentasikan masyarakat, tetapi melibatkan banyak elemen masyarakat penting untuk terlibat di dalam dialog nasional.
Editor : Eben E. Siadari
