Tag: Benny Wenda

Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia
Chief General Mathias Wenda is a prominent figure in the movement to unite Melanesia and free West Papua from colonial influences. His vision for a “United States of Melanesia” is not only a political goal, but also a deeply cultural and spiritual one. Wenda’s passion for reclaiming Melanesian identity and advocating for the rights of the people of West Papua is rooted in a long history of colonial oppression in the region.
Colonialism in Melanesia dates back to the 16th century, when European powers began to assert control over the region. The impact of colonialism on Melanesian cultures has been profound, leading to the suppression of traditional practices, languages, and beliefs. The people of Melanesia have long struggled to assert their own identities in the face of external domination.
For Chief General Mathias Wenda, the fight for independence is not only about political sovereignty, but also about reclaiming a sense of cultural and spiritual autonomy. He has stated, “We are fighting for our independence, not just politically but culturally and spiritually as well. We want to reconnect with our roots and reclaim our identity as Melanesian people.”
In pursuing his vision for a “United States of Melanesia,” Wenda seeks to unite the diverse peoples of the region under a common banner of shared history and heritage. The potential benefits of such a union are numerous, including increased political clout on the world stage, economic cooperation, and cultural exchange. However, the road to achieving this vision is not without its challenges.
One of the main obstacles in uniting Melanesia is the legacy of colonial divisions and rivalries that have long plagued the region. The borders drawn by colonial powers have created artificial barriers between Melanesian peoples, leading to tensions and conflicts that continue to this day. Overcoming these divisions and building a sense of unity among the diverse peoples of Melanesia will require patience, diplomacy, and a shared commitment to a common goal.
Furthermore, the fight for independence in West Papua is no easy task. The region has been plagued by decades of violence and oppression at the hands of the Indonesian government, which has sought to suppress the independence movement through military force. Chief General Mathias Wenda and his supporters face significant challenges in their struggle for self-determination, including political repression, human rights abuses, and the difficulty of gaining international recognition and support.
Despite these obstacles, the vision of a “United States of Melanesia” holds great promise for the people of the region. By reclaiming their cultural identity and asserting their political sovereignty, the people of Melanesia can forge a new future based on unity, respect, and shared values. The potential impact of such a union is immense, offering hope for a brighter and more prosperous future for all Melanesian peoples.
Chief General Mathias Wenda’s vision for uniting Melanesia and freeing West Papua from colonial influences is a powerful and inspiring one. By reclaiming their cultural identity and asserting their political sovereignty, the people of Melanesia can create a new future based on unity and mutual respect. While the challenges ahead are significant, the potential impact of a “United States of Melanesia” is profound. With determination, perseverance, and a shared commitment to their common goals, the people of Melanesia can overcome the obstacles in their path and build a brighter future for themselves and future generations.
April 16, 2025
Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971
Hari ini kami memperingati 53 tahun deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971 dengan meluncurkan terjemahan bahasa Inggris dari konstitusi ULMWP kami.

Pada hari bersejarah ini, kami mengukuhkan status ULMWP sebagai pemerintahan yang menunggu, dengan kabinet , Eksekutif Regional, dan aparat pemerintahan yang siap mengambil alih negara kami. Pengumuman konstitusi ULMWP pada tahun 2020 merupakan langkah penting dalam mencapai referendum dan kemerdekaan dari Indonesia. Melalui konstitusi kita, kita akan mewujudkan impian kita untuk menciptakan Negara Hijau pertama di dunia , di mana ekosida akan dijadikan sebagai kejahatan dan setiap makhluk hidup akan dilindungi undang-undang. Konstitusi asli berbahasa Indonesia telah didistribusikan secara luas di seluruh Papua Barat. Dengan terjemahan bahasa Inggris ini, kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami siap mengatur urusan kami sendiri.

Dengan konstitusi ini kita menghormati semangat Jacob Prai dan Seth Rumkoren , yang menandatangani deklarasi kemerdekaan di Markas Victoria pada tahun 1971 . Baik pengumuman kami maupun pengumuman mereka mewakili penolakan mutlak terhadap kolonialisme Indonesia dan reklamasi kedaulatan yang dicuri dari kami pada tahun 1961.

Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan konstitusi, ULMWP mengakui semua deklarasi Papua Barat sebagai hal yang sah. Proklamasi revolusioner tahun 1971; pengibaran Bintang Kejora pertama kali tahun 1961; pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1963; Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thom Wanggai tahun 1988; Proklamasi Negara Papua Nugini Barat tahun 1997; Kongres Rakyat Papua Kedua tahun 2000; Deklarasi Otoritas Nasional Papua Barat tahun 2004; Deklarasi Pembentukan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) tahun 2005; Deklarasi Yeondowa tahun 2006; Kongres Rakyat Papua Ketiga tahun 2011; Deklarasi Parlemen Nasional Papua Barat tahun 2012; dan Deklarasi Saralana tahun 2014: masing-masing merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan kita.

Kepada kelompok solidaritas dan pendukung kami di seluruh dunia, saya meminta Anda untuk menghormati konstitusi kami, yang diumumkan dalam upacara demokratis di Papua Barat dan ditegaskan kembali melalui Kongres ULMWP ke-1 pada tahun 2023.

Kepada rakyat Papua Barat, saya katakan, percayalah: Anda siap menjalankan urusan Anda sendiri. Apakah Anda tinggal di pengasingan, di kota, di dataran tinggi, di kamp pengungsi, atau di hutan sebagai gerilyawan, konstitusi ini milik Anda. Sekalipun Anda bekerja di lembaga-lembaga Indonesia, struktur pemerintahan, kabinet, dan Visi Negara Hijau kami semuanya milik Anda. Seluruh rakyat West Papua harus tetap bersatu di bawah pemerintahan sementara ULMWP. Siapapun yang bertindak di luar konstitusi berarti menunda kebebasan kita.

Terima kasih kepada seluruh rakyat Papua Barat yang telah menjaga api kebebasan tetap hidup di hati mereka. Wa wa wa wa wa.

Benny Wenda
Presiden
ULMWP
____
https://www.ulmwp.org/president-wenda-ulmwp-constitution…
See less
Edit
July 4, 2024
United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Masa Depannya
ULMWP
Di tengah lautan luas di Selat Malaka ada sebuah pulau yang terpencil dan terlupakan. Pulau itu selalu terlihat tenang dan damai, namun di balik kedamaian yang terlihat, di sebalik gunung-gunung yang indah, ada sebuah gerakan yang luar biasa yang sedang berlangsung. Gerakan yang disebut United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sedang berjuang untuk mengakhiri penindasan dan menciptakan kebebasan bagi penduduk di tanah air mereka.
ULMWP adalah organisasi yang didirikan pada tahun 2014 oleh sekumpulan pemimpin suku, aktivis hak asasi manusia, dan pemimpin politik di Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk mencapai kemerdekaan, mencegah penindasan, dan mempromosikan hak-hak suku di tanah air mereka. ULMWP telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memperjuangkan hak-hak ini, termasuk mempromosikan kesadaran tentang isu-isu Papua Barat, membuat kampanye global untuk mengajak orang lain beraksi, dan berpartisipasi dalam pertemuan antarnegara untuk mempromosikan kepentingan suku Papua Barat.
ULMWP mengambil pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mengakhiri penindasan suku Papua Barat. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan membangun kesadaran tentang isu-isu di Papua Barat. Melalui berbagai kampanye, ULMWP berupaya mengajak orang-orang di seluruh dunia untuk peduli dengan isu-isu di Papua Barat dan bersama-sama mengambil tindakan untuk mengakhiri penindasan suku Papua Barat.
Selain itu, ULMWP juga telah berpartisipasi dalam berbagai pertemuan antarnegara untuk mempromosikan kepentingan suku Papua Barat. Dengan berpartisipasi dalam forum internasional, ULMWP berharap bahwa isu-isu di Papua Barat akan diperhatikan oleh para pemimpin dunia. ULMWP juga telah menyatakan komitmen mereka untuk berkontribusi secara konstruktif dan berkelanjutan dalam mencapai kemerdekaan di Papua Barat.
ULMWP adalah contoh yang luar biasa tentang bagaimana kekuatan dan keberanian kolektif dapat mengubah sebuah situasi. Organisasi ini telah menyatakan komitmen mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak suku Papua Barat. Dengan visi yang jelas dan tujuan yang mulia, ULMWP telah menjadi inspirasi bagi berbagai organisasi lain di seluruh dunia untuk mengambil tindakan melawan penindasan dan mencapai keadilan bagi semua orang.
Masa Depan
Masa depan ULMWP mengalami tantangan berar, pertama-tama karena penyakit akut bernama “perpecahan” dan “konflik” internal masih saja berlanjut. Peristiwa terakhir di mana telah terjadi perpecahan yang cukup memprihatinkan antara pemimpin ULMWP di bawah pengaruh Oktovianus Motte, yang mengedepankan dialogue dengan Indonesia sebagai jalan moderat menghadapi penjajah Indonesia dan ULMWP di belakang barisan Hon. Benny Wenda, yang memilih untuk menggunakan tiga peta-jalan, yaitu kunjungan Komisi Tinggi PBB ke West Papua, keanggotaan penuh ULMWP di MSG dan resolusi PBB tentang referendum di West Papua.
Jalan satu-satunya ada di tangan Dewan Penasehat Agung (DPA) yang dibentuk oleh ULMWP sendiri berdasarkan Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara 2020, dan kini telah menjadi Undang-Udang Dasar ULMWP sejak September 2023.
Pimpinan gereja di Tanah Papua, pimpinan militer dan pimpinan atau tokoh adat di Tanah Papua harus berani mengambil langkah untuk melakukan rekonsiliasi, atau semacam saling pengertian di antara yang berbeda pendapat.
Kalau tidak, perpecahan akan terus terpelihara dan berkembang-biak, dan dengan demiian memperkokoh pendudukan NKRI di wilayah West Papua.
December 22, 2023
Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya
Pertama kali saya bertemu bapak Gerardus Thommey di Belanda, dan mendengar semua cerita perjuangan dan perjalanan hidupnya, saya tergagum. Bapak Gerardus adalah angkatan pertama sebagai prajurit TPN-OPM, salah satu orang kepercayaan Jacob Pray. Gerardus diangkat dan dilantik sebagai panglima Kodap Merauke yang pertama Jenderal Bernardus Maken. Setelah pelantikan, ia bersama rombonganya berjalan kaki dari Waris ke Boven Digul dan membuka markas pertahanan di sana.
Tidak lama kemudian ia pimpin konfrantasi dengan militer Indonesia, dan menghabiskan pos ABRI di Tanah Merah. Akibat kekalahan itu, ABRI serang perkampungan masyarakat dengan BOM dari udara dengan helikopter. Karana sulit hindari serangan ABRI, Gerardus pimpin pasukanya membawa rakyat ke hutan di perbatasan PNG, kemudian mengungsi ke Giyungga di PNG dan buka tempat pengunsian di sana.
Gerardus jadikan tempat itu sebagai pusat pertahanan, dan terus melancarkan perang kepada ABRI di tanah Merah dan sekitarnya. Akibatnya, pemerintah Indonesia intervensi kepada pemerintah PNG dan polisi PNG tangkap Gerardus Thommey dan beberapa orang lain dan dimasukan penjarah di Papua new Guinea.
Pada suatu hari, mereka dikunjungi di penjara oleh utusan PBB, urusan pengungsi, pejabat PBB itu adalah seorang Afrika asal Ghana dan diplomat PBB itu minta orang-orang West Papua yang ditahan di penjara itu dikirim ke Afrika.
Sesuai permintaan diplomat itu, Gerardus dan beberapa lain dikirim ke Afrika dan mereka diterima oleh presiden Senegal dan akhirnya dibuka kedutaan West Papua di sana. Gerardus dan lainnya tinggal di sana, tetapi karena pertengkaran internal yang menyebabkan seorang teman mereka dari suku Mee dipukul dan mati, maka pemerintah Segenal tutup kantor itu dan mereka dikirim ke Belanda sesuai permintaan mereka. Gerardus mengatakan ia merasa kehilangan teman baiknya itu. Gerardus adalah salah satu tokoh yang ikut korban dlm peristiwa itu, ia kemudian ke Belanda dan menetap di sana.
Pada tahun 2004 Gerardus pertama kali bertemu dengan Benny Wenda, di Belanda. Dia dengar bahwa ada seorang muda klan Wenda datang dari Inggris, dan akan bicara dalam komunitas West Papua di Belanda. Setelah ia mendengar fam Wenda, ia sudah tahu kalau itu anaknya Jenderal Mathias Wenda, teman sejati Gerardus. Ketika Gerardus di pertemuan itu, mengikuti semua pembicaraan Benny, tentang perjuangan dan apa yang akan dilakukannya. Benny sampaikan persatuan orang Papua di luar negeri, tetapi orang Papua di Belanda saat itu tidak terima serius karena mereka masih terbagi dalam faksionis. Beberapa orang menawarkan Benny untuk bermalam di rumah mereka, tetapi secara diam-diam Gerardus dekati Benny, namun Benny sendiri sudah punya rencana bahwa ia akan bermalam dengan Gerardus.
Setelah di rumahnya, mereka berdua diskusi agenda perjuangan, dan Gerardus cerita semua pengalamannya, dan Benny diminta untuk dipertimbangkan. Satu pertanyaan Gerardus kepada Benny, “anak, apakah anak datang atas nama OPM atau organisasi apa?” Benny menjawab, bahwa ia datang atas nama Demmak. Dengar itu, Gerardus usulkan kepada Benny, bahwa anak bentuk organisasi bernama, Free West Papua Campaign (FWPC), berdasarkan usulan itu Benny Wenda bentuk Free West Papua Campaign di Inggris dan cabangnya diluncurkan di seluruh dunia, kita lihat saat ini.
Sejak itu, seluruh hidup Gerardus Thommey dan istrinya menghabiskan untuk mendukung Benny, tiap bulan selama 2 Minggu Gerardus ke Inggris untuk menjaga keluarga Benny, setelah kembali giliran istrinya ke Inggris untuk dua minggu sisanya . Gerardus selalu mendorong Benny Wenda, dan selalu menjadi pertahanan terkuat untuk Benny dalam perjuangan ini. Menghormati jasa-jasa Gerardus Thommey ini, anak bungsunya Wenda mengambil nama Thommy dari kakeknya ini.
Di Belanda, Gerardus Thommey juga menasihati dan mendampingi Oridek Ap dan adik-adiknya, untuk bersama-sama mendorong agenda-agenda perjuangan. Ada satu cerita lucu, suatu hari Gerardus bicara agenda perjuangan tertentu, Oridek masih sangat mudah waktu itu, Oridek ke rumah bertebat dengan Gerardus. Tapi, Gerardus tersenyum saja diperlakukan sebagai orang tua. Dia bilang anak, nanti baru tahu setelah sudah dewasa. Secara berlahan Gerardus dekati Oridek dan mendorong perjuangan mereka. Oridek mengatakan, waktu itu masih muda jadi tidak mengerti maksud baik bapak Gerardus, dan akhirnya Gerardus satu-satunya, orang tua yang dorong kami di sini. Gerardus adalah orang yang paling setia, semangat nasionalisme selalu mendidih dalam tubuhnya, usianya makin tua tetapi semangatnya tidak pernah luntur. Setiap kegiatan apa pun dia selalu paling depan.
Pada suatu hari, Oridek, Raki, dan saya ke Brussel untuk beberapa agenda, kami ke rumah bapak Gerardus untuk minta petunjuk, saat itu bapak Gerardus masih sakit. Tetapi, Bapak Gerardus mengatakan ia bersedia ikut dampingi kami ke Brussel, kami bertiga terkejut, bagaimana bapak masih sakit tetapi ia temanni kami. Dalam perjalanan, bapak Gerardus berkata, “anak-anak bapak sudah tua dan kondisi sakit, tetapi bapak harus dampingi anak-anak untuk memberi semangat kalian bahwa ada orang tua ikut. Kami orang tua tidak tinggalkan kamu sendiri, tetapi kami harus dampingi kalian, untuk memberikan semangat. Suatu saat, bapak sudah tidak ada lagi, kalian akan ingat bahwa orang tua selalu ada dengan kalian”.
ah… Bapak Gerardus Thommey, sungguh sangat berharga nasihat dan dedikasimu, sunggu engkau pahlawan sejati. Terima kasih bapak kebersamaan, keramahan, dan humor-humormu. Saya minta maaf, hasil wawancara denganmu belum tulis, karena data itu tidak sempat bawa, dan masih tersimpan dalam file di Jerman. Tetapi, pasti akan saya tulis untuk mengingat perjuanganmu.
Selamat jalan bapak, tinggal dan istirahatlah dengan tenang dan damai di Sorga bersama Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Tuhan akan menempatkanmu di sisi-Nya sesuai perjuangan dan pengorbananmu untuk bangsa besar ini.
March 20, 2023
PRESIDEN SEMENTARA BENNY WENDA: KOMNAS TAK PUNYA KAPASITAS, DIALOG SUDAH TERJADI DI MSG DAN PIF
https://www.facebook.com/100083035645732/posts/145955731515614/
Jayapura, Jubi – Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda menegaskan Komnas HAM RI tak punya kapasitas untuk menyelenggarakan ataupun menjadi mediator dialog damai antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Komnas HAM, menurut Wenda adalah institusi yang menjadi bagian dari negara Indonesia.
Komnas HAM RI menargetkan dialog damai antara pemerintahan dan warga asli Papua, termasuk dengan ULMWP dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) bisa diselenggarakan pada tahun ini.
“Harapannya tahun ini sudah dimulai tahap awalnya dari pemerintah, OPM, tokoh masyarakat, tokoh gereja, tokoh adat, sudah mulai bisa duduk,” kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik.
Namun Taufan mengatakan dialog damai di Papua nantinya akan sedikit berbeda dengan yang pernah dilakukan di Aceh. Dialog damai di Papua rencananya akan dimediasi langsung oleh Komnas HAM. Berbeda dengan dialog antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimediasi oleh NGO asal Finlandia yaitu Crisis Management Initatiative.
Taufan mengklaim hal itu dipilih lantaran masih banyak orang Papua yang percaya dengan lembaga di dalam negeri. Sehingga, mereka bersedia dimediasi oleh Komnas HAM.
Klaim Taufan ini ditanggapi berbeda oleh Benny Wenda.
“Tidak mungkin dialog dimediasi oleh satu dari para pihak yang berdialog,” kata Wenda.
Selain itu, Wenda mengatakan selama ini apa yang dilakukan Komnas HAM pada kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua pun tidak pernah tuntas ataupun ditindaklanjuti oleh pemerintah Indonesia. Fakta ini menunjukan tidak adanya kepercayaan dari Pemerintah Indonesia sendiri terhadap Lembaga HAM negara yang dibentuknya sendiri.
“Fakta ini juga membuat rakyat Papua tidak percaya pada Komnas HAM itu juga,” kata Wenda.
Wenda mengingatkan pada tahun 2019 lalu Presiden Jokowi juga pernah mengatakan bersedia berdialog dengan kelompok-kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Papua namun hingga saat ini, pernyataan tersebut tidak pernah terbukti.
Dialog sudah terjadi di MSG dan PIF
Menurut Wenda, sesungguhnya rakyat Papua sudah berdialog dengan Pemerintah Indonesia selama enam tahun belakangan ini dengan dimediasi oleh Melanesian Spearhead Groups (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF). Dalam setiap forum MSG, ULMWP yang memiliki posisi yang sama dengan Indonesia sebagai anggota (Indonesia sebagai Associated Member dan ULMWP sebagai Observer) mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan kehendak rakyat Papua berikut persoalan-persoalan HAM di Papua. Demikian juga Pemerintah Indonesia mendapatkan kesempatan untuk memberikan responnya.
“Kenapa Indonesia dimasukan sebagai Associated Member di MSG? Itu karena para pemimpin MSG mengharapkan Indonesia membawa solusi atas persoalan yang terjadi di Tanah Papua,” kata Wenda.
Namun sejauh ini, belum ada titik temu untuk melanjutkan proses penyelesaian persoalan Papua. Sebab, kata Wenda, ULMWP membawa persoalan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM sedangkan Indonesia membawa isu pembangunan dan Otonomi Khusus.
“Ini menunjukan bahwa Indonesia tidak punya niat yang baik untuk menyelesaikan persoalan. Bahkan mereka meremehkan persoalan yang terjadi,” tegas Wenda.
Rakyat Papua, lanjut Wenda sebenarnya sudah tahu bahwa dialog yang diusulkan oleh Komnas HAM ini hanyalah pengalihan dari tekanan-tekanan masyarakat internasional pada Indonesia untuk mencari penyelesaian persoalan Papua.
“Tekanan yang terjadi ini bukan tekanan Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun inisiatif Komisioner Tinggi HAM PBB. Ini tekanan negara. Indonesia tahu itu, rakyat Papua juga tahu itu. Isu dialog ini hanyalah pengalihan perhatian rakyat saja,” jelas Wenda.
Para pemimpin MSG dalam kesempatan Forum MSG menegaskan MSG mengakui kedaulatan Indonesia dan dapat menyediakan platform atau forum untuk dialog antara rakyat Papua dan Pemerintah Indonesia. Sebuah pernyataan yang disampaikan MSG dalam forum “Mengakhiri Kolonialisme” yang diselenggarakan oleh PBB, menyebutkan MSG telah berinisiatif untuk menciptakan dan melembagakan dialog ini, memelihara dan mengembangkannya dalam jangka menengah hingga jangka panjang untuk mengatasi keprihatinan Indonesia dan ULMWP. Upaya MSG untuk mendampingi anggota akan dinilai pada waktunya dan penyesuaian akan dilakukan untuk lebih menyempurnakan pendampingan dan keterlibatan konstruktif dengan anggota MSG.
Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Dame Meg Taylor, mengaku Isu Papua telah menjadi agenda PIF sejak tahun 2000 dan melalui keterlibatan dengan masyarakat sipil Pasifik, menjadi agenda tetap PIF pada tahun 2015.
Tahun 2021, PIF menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk mendorong semua pihak terkait untuk segera memfasilitasi misi ke West Papua oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia,
“Tanpa akses yang luas dari media independen, masyarakat sipil atau kelompok hak asasi manusia di Papua, sulit untuk memverifikasi masing-masing klaim. Namun demikian, laporan-laporan dugaan pelanggaran HAM itu tak bisa diremehkan. Saya tetap sangat bermasalah dengan konflik dan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua,” kata Dame Meg Taylor.
Syarat dialog
Untuk melakukan proses dialog, Wenda mengatakan sudah mengajukan syarat pada tahun 2019. Hanya ajuka syarat-syarat ini dipenuhi, dialog damai antara Pemerintah Indonesia dengan Rakyat Papua bisa terjadi. Syarat-syarat itu adalah :
.Orang-orang Papua yang telah lama bertekad menuntut referendum, diikutsertakan dalam pertemuan;
.Pertemuan dilakukan melalui mediasi pihak ketiga (Misalnya diselenggarakan oleh PBB atau negara pihak ketiga yang disepakati).
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia diizinkan untuk mengunjungi Papua Barat sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh 18 negara Pasifik di Forum Kepulauan Pasifik ke-50 pada Agustus 2019;
16 ribu personel militer dan polisi Indonesia yang dikerahkan sejak Agustus 2019 segera ditarik;
Semua tahanan politik Papua Barat dibebaskan;
Semua pembatasan masuk ke Papua Barat untuk media internasional dan LSM dicabut.
Wenda menegaskan, sebaiknya Indonesia mengizinkan PBB untuk berkunjung ke Papua dan melihat fakta sesungguhnya. Apakah, laporan-laporan rakyat Papua yang benar atau laporan Pemerintah Indonesia. Setelah fakta dan bukti atas masing-masing klaim didapatkan barulah bisa dilanjutkan dengan berdialog untuk menyelesaikan persoalan Papua.
“Kita selesaikan dengan hati yang dingin setelah mendapatkan bukti atas klaim masing-masing pihak,” ujar Wenda.
Lanjut Wenda, persoalan yang dihadapi sekarang terjadi karena keterlibatan pihak internasional. Sehingga penyelesaiannya juga harus melibatkan mekanisme dan masyarakat internasional.
https://jubi.co.id/benny-wenda-komnas-ham-tak-punya…/amp/
November 7, 2022
PIDATO SAMBUTAN PERDANA MENTERINEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARÀt PADA PERAYAAN HUT NFRPB YANG KE-11 TANGGAL 19 OKTOBER 2022
(19 Oktober 2011-2022)
Pertama tama
Saya EDISON K WAROMI selaku perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat Hasil Kongres Papua Barat tanggal 19 Oktober 2011 menyapa kita semua dengan Salam Kebangsaan kita ……..
Wa, Wa, Wa, Wa, Waaaa….
Tabea… Mahikai… Wanyambe… Asalamualaikum… Shalom dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian Bapa YAHWEH ELOHIM menyertai kita sekalian Saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat.
Sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengenang Arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita di medan juang Marilah kita mengheningkan Cipta……………. Selesai,
SYUKUR BAGIMU TUHAN,
Pertama-tama Patut kita panjatkan puja dan Puji syukur kehadapan Bapa YAHWEH Elohim Israel dan Elohim bangsa Melanesia di West Papua atas Kasih dan Rahmat-NYA sehingga Acara perayaan HUT ke 11 Deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dapat kita rayakan. .
Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.
Tidak Terasa kita telah merayakan Deklarasi Pemulihan Bangsa west Papua yang ke 11 pada hari ini 19 Oktober 2022.
Momentum bersejarah Tanggal 19 -Oktober 2011 di lapangan Zakeus padang Bulan Abepura Tanah Tabi adalah Deklarasi yang berdarah, mengapa karena telah memakan korban jiwa dan Harta benda dan membawa konsekuensi hukuman Penjara namun secara politik patut disebut Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua sebagai momentum bersejarah tapi juga langka strategis dari sebuah Tonggak sejarah panjang gerakan perjuangan menuju pembebasan yang telah dimulai dengan sebuah landasan hukum melalui manifesto Politik 19 Oktober 1961, sebagai Manifesto Politik bangsa West Papua yang sedang disiapkan menjadi sebuah Negara merdeka yang akan dimerdekakan menjadi Negara yang Merdeka dan Berdaulat penuh.
Sebagai wujud dari implementasi Hak penentuan Nasib sendiri bangsa West Papua oleh pemerintah kerajaan BELANDA yang saat itu disebut Netherlands New Guinea sebagai Provinsi seberang lautan dari pemerintahan Kerajaan Belanda.
Namun sejarah dunia mencatat lain karena EMBRIO Negara West Papua yang dipersiapkan melalui Nieuw Guinea Raad atau Parlemen Nasional West Papua dikubur Akibat Politik ekspanslonis Soekarno melalui Trikora 19 Desember 1961 dengan dukungan penuh blok Timur Comunis Uni Soviet dan Komunis Cina.
Bukan sampai disitu saja tapi akibat sumber Daya alam Papua yang kaya raya yaitu Tambang tembaga Perak, dan Emas dari Gunung Emas NEMANGKAWI yang terkenal dengan nama ERSTBERG dan GRASS BERG TEMBAGAPURA dari Hasil penemuan Ahli geologi pertambangan belanda DOZY tahun 1936 dan penemuan Minyak bumi di kepala burung (Vogel Koop) yaitu Klamono dan sele,mogoy,wasian hasil survey ahli geologi belanda tahun 1924 disusul penemuan tahun1939, tahun 1941.
Akibat Tambang minyak di kepala burung (Vogel koop) dan tambang tembaga, perak dan emas dari Gunung Nemangkawi membuat ALLEN DULLES Direktur Central Inteligen Amerika serikat (CIA) dan waktu itu juga ALLEN DULLES bekerja sebagai Advokat di Eropa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Firma Sulivan dan Cromwel, Firma hukum dari walistreet sebagai Resepsi perseroan Minyak Rockkefeller. Akibatnya Dag Hamardjold ditembak dengan 15 diplomat PBB di Kongo tahun1961 dengan kecelakaan pesawat karna bagi Dag Hammarjold sekjen PBB waktu itu berencana mengambil alih papua tahun 1962 untuk dimerdekakan karena DAG HAMMARDJOLEC telah merencanakan sebuah proyek yang dinamakan OPEX PLAN yang melibatkan pejabat PBB pada departemen negara Negara baru selama jangka waktu 6 tahun dan telah dimulai di Afrika tahun 1961dan Papua Barat telah dimasukan sebagai salah satu Negara yang dimaksudkan bangsa papua dan kaum pribumi akan diberikan kemerdekaan dengan menyisihkan kedua pihak Indonesia dan Belanda dan bagi Dag Hamardjold pada sidang PBB berikutnya akan diumumkan maksudnya sidang PBB tahun 1962 tapi Rencana DAG HAMMARDJOLD ditentang oleh ALLEN DULLES sebagai ancaman terhadap pelaksanaan siasat, soekarno digulingkan karena bagi Allen Dulles soekarno itu komunis dan hasil pertemuan Soekarno dan Jhon F Kennedy ditentang oleh Kongres Amerika serikat.
Politik perang dingin telah usai yakni Blok barat dibawah komando Amerika serikat dan sekutu Eropa yang berhadapan dengan Biok komunis (Ini Soviet, China,eropa timur) harusnya west Papua tidaklah terus menjadi korban kepentingan global yakni Kapitalisme, militerisme, Fasisme, dan sekarang politik oligarki birokrasi yang berkombinasi dengan para bisnis baru saja kita sekarang mengalami perubahan geopolitik dunia AUKUS Australia, United Kingdom dan United State of Amerika yang disebut indo Pasifik blok baru sekarang menghadapi Kekuatan China,Rusia,dan kekuatan Raja Arab Saudi
Apakah smelter di gresik dari tambang Gunung Emas Nemangkawi, Blok wabu menjadi Global politik perang dingin yang baru lagi dan akankah papua terus menjadi korban
Kiranya Jalan kita West Papua Sejarah telah membalikan keadaan kita, mengapa karena Masalah papua hampir 60 tahun sejak 1961 sekarang telah menjadi bagian Pidato sekjen PBB Antoni Guteres dalam sesi sidang tahunan majelis umum PBB di tahu ini 2022 pada bulan September lalu
Saudara sebangsa dan setanah air West Papua
Pada kesempatan ini bahwa sebagai Pelaksana mandate dari Amanat Kongres Papua 3 Negara Federal Republik tetap Survive dan berlegitimeid sejak 2011 sampai hari iniwalau perbedaan pendapat menjadi bagian dinamika dari identitas Melanesia itu adalah Anugrah dalam menghadapi dinamika organisasi dan itulah demokrasi,Federal state perlu menjadi role model dari Multi sub etnik budaya melanesia di west papua menjadi tawaran Ideal dalam menjawab tuntutan kebutuhan politik dan tahapan diplomasi West Papua di Melanesia Pasific Island Forum, Africa , Caribbean Pacific, International, bahkan Perserikatan bangsa bangsa.
Deklarasi 19 Oktober 2011 menjadi momentum kebutuhan POLITIK sekaligus menjadi solusi dari pergumulan panjang bangsa west Papua dari Manifesto politik 19 oktober 1961.
Hadirin yang kami muliakan,
Selaku Perdana Menteri NFRPB sebelas Tahun ini saya mau memanfaatkan momentum historis ini hendak menjelaskan kepada semua kita bahwa mempertahankanDeklarasi NFRPB bukan perkara mudah apalagi hendak memperjuangkan PENGAKUAN DEKLARASI 19 Oktober 2011 kepada NKRI,Namun yang patut kita meraih pengakuan sesame Faksi pejuang untuk saling menerima dan saling mengakui bahwa persatuan dan Agenda perlu mendapat tempat dalam keberagaman kita sebagai Asset bangsa bukan menjadi alat devide et impera atau alat pemecah kita perlu terbenam didalan Nasionalime Papua yang luas dan bertanggung Jawab.
Hadirin yang kami muliakan,
Sebagai Responsbility politik terhadap Amanat Rakyat West Papua dari Negara Federal,ditengah corona virus 19 atau COVID 19,dan juga dunia dihadapkan dengan inflasi dan stgfiasi dunia yang kini semakin tidak menentu namun kerja kerja dan peran Federal state tidak otomatis menjadi berhenti,sejarah yang ditoreh adalah :
(a). Peran Negara Federal dalam PANSUS KONSTITUSI demi Penyusunan Konstitusi Sementara Provisional GOVERNMENT ULMWP dalam PREAMBULE Pembukaan Konstitusi Deklarasi 19 Oktober 2011 mendapat pengakuan konstitusional.
(b). Peran Negara Federal dalam PANSUS UU TURUNAN KONSTITUSI SEMENTARA ULMWP.
(c). Peran Negara Federal dalam mengamankan Paket Diplomasi Presiden Sementara ULMWP Tuan Presiden BENNY WENDA PIF, ACP dan Komisi Tinggi HAM PBB.
(d). Mengawal Kebijakan Diplomasi Tuan Presiden INTERIM PROV. Government di dalam GREEN STATE VISION pada November tahun lalu di SCOTLAND bersama Dewan Gereja Pacific.
(e). Mendukung penuh seluruh kebijakan hukum dan politik Tuan Presiden. pertentangan yang hebat namun Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 lahir ULMWP, Desember 2017.
KTT ULMWP hadir menjawab tuntutan bylaws ULMWP, melanjutkan kepemimpinan2017-2020, KTT-Luar biasa ULMWP 2020 meng-upgrade status hukum dari lembaga koordinatif menjadi Pemerintahan Sementara ULMWP artinya roh persatuan tetap ada di dalam nya dan kepemimpinan dilanjutkan sampai KTT Normal di Vanuatu jadi Selaku Perdana Menteri di Federal State apapun dinamika dari kebutuhan diplomasi ULMWP tidaklah menggeser prinsip federal state mengapa, Karena preamble atau pembukaan/mukadimah dari upgrade konstitusi telah mengakui Deklarasi Negara Federal dan tentunya prinsip federal, dan bukan hanya federal namun mengakui peristiwa politik lainnya, 1 July 1971, 14 Desember 1988, Manifesto politik1961, 27 November 1996, Kongres 2000, dan peristiwa lainnya.
Sebagai Perdana Menteri Federal Papua Barat di HUT yang ke 11 ini, mari terus mendukung Hasil sidang Komite Legislatif ULMWP tahun 2020 dan Hasil KTT-LB ULMWP dengan semua kebijakan Pemerintahan Sementara melalui kepemimpinan Tuan Presiden Benny Wenda untuk menjawab tuntutan diplomasi sampai KTT Normal dan kerja nyata menuju KTT Normal.
Di akhir sambutan, Selaku PM Federal State dan Salah satu Declarator SARALANA , Declarator Konstitusi Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua menyatakan:
(1). Menyampaikan Terima kasih Yang Tak terhingga kepada Honorable ANTONI GUTERES Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas sambutan dalam sidang Tahunan PBB ke 77 General ASSEMBLY pada September 2022 di MARKAS PBB NEW YORK dimana West Papua Sebagai Wilayah konflik yang paling panjang dalam sejarah abad ini dan dinyatakan Wilayah DARURAT KEMANUSIAAN.
(2). UCAPAN TERIMAKASIH YANG TAK TERHINGGA Kepada KOMISI TINGGI HAM PBB GENEWA.
(3). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada MR PRESIDEN MARSHAL ISLAND atas PIDATO SITUASI HAM WEST PAPUA dalam Sidang General ASSEMBLY PBB September 2022.
(4). UCAPAN TERIMA KASIH Kepala Negara FEDERASI MICRONESIA yang telah mengangkat Masalah West Papua di GENERAL ASSEMBLY Perserikatan Bangsa-Bangsa September 2022 di New York.
(5). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada Dewan Gereja Sedunia (WCC) atas advokasi Masalah HAM di West Papua.
(6). Selaku PM NFRPB, Menolak DIALOG yang difasilitasi KOMNAS HAM RI dan atau DIALOG dalam Kerangka NKRI, melainkan NEGOSIASI yang DIMEDIASI PBB, sesuai KOMUNIKE PACIFIC TUVALU September 2019,
(7). Mendesak PEMERINTAHAN Presiden Indonesia mengizinkan Kunjungan Komisi tinggi HAM PBB ke Tanah West Papua atas KEJAHATAN KEMANUSIAAN WEST PAPUA.
Akhirnya, selamat Merayakan HUT ke 11 dengan Thema: NFRPB terus mengokohkan persatuan dan kesatuan mendukung kerja-kerja ULMWP dan atau Provisional Government untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib sendiri demi mewujudkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara West Papua yang Merdeka dan berdaulat Penuh.
NUMBAI, 19 OKTOBER 2022
Tertanda PM NFRPB
EDISON WAROMI, S.H
October 19, 2022
PRESIDEN BENNY WENDA DAN PEMERINTAH SEMENTARA ULMWP TELAH CAPAI KEMENANGAN BESAR BANGSA PAPUA
Setelah tuan Benny Wenda terpilih sebagai ketua ULMWP sejak 2017, ia memimpin bangsa Papua dengan berlari secara maraton untuk mencapai kemenangan bangsa Papua. ULMWP di bawah komandonya telah mencapai prestasi demi prestasi yang diperoleh secara maraton. Di dalam bangsa Papua sendiri, presiden Benny Wenda dan ULMWP telah mengalami banyak perubahan yang signifikan, mulai dari persatuan militer dalam West Papua Army, Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), bentuk Pemerintahan Sementara, perubahan posisi ketua ke presiden, Perdana Menteri dan West Papua Council, pengumunan kabinet hingga Visi Negara Hijau.
Pada Agustus 2019, Presiden Wenda dan timnya yang didukung pemerintah Vanuatu telah memenangkan resolusi bersejarah di Pacific Islands Forum (PIF), dan pada Desember 2019 Presiden Wenda mencapai kemenangan besar di Kenya, dimana 79 negara anggota ACP resmi adopsi Resolusi PIF tersebut, kemudian Presiden Wenda juga mencapai prestasi luar biasa, di mana 4 negara Eropa mendukung resolusi tersebut, yaitu: Inggris, Belanda, Spanyol dan Polandia. Tahun 2022 ini, Presiden Wenda telah mencapai satu prestasi persejarah bahwa negara-negara besar dan beberapa negara yang memiliki hak veto menyatakan mendukung resolusi itu. Belanda mantan kolonial Indonesia resmi keluarkan resolusi di Parlemen, Spanyol resmi keluarkan resolusi, Jerman, Inggris, Prancis, Amerika Serikat semua berbaris di belakang Pemerintah Sementara ULMWP dan Presiden Benny Wenda, awal tahun ini.
Pada 21 Februari 2022 ini, di bulan suci bertepatan dengan hari kemerdekaan iman bangsa Papua pada 5 Februari 1855, Presiden Benny Wenda telah mencapai sebuah peristiwa besar dan signifikan. Tanggal 21 Februari 2022, Uni-Eropa yang berbasis 27 negara resmi mendukung Resolusi tersebut dan mendesak Komisi HAM PBB ke West Papua. Dengan demikian total 108 negara berbaris dibelakang Resolusi PIF dan pemerintah Sementara ULMWP.
Uni-Eropa juga mengumumkan dana 4.7 juta Euro yang mereka keluarkan untuk berbagai pembangunan di dua provinsi Papua, 112 juta Euro untuk perubahan iklim, deforesasi dll di Indonesia termasuk dua Provinsi di Papua, tetapi dana-dana itu disalahgunakan oleh pemerintah Indonesia selama ini. Terungkapnya bantuan dana ini menunjukkan teguran keras kepada Indonesia dan sebagai signal ketidak percayaan Uni-Eropa terhadap pemerintah Indonesia karena dinilai telah gagal mencapai misi dibalik bantuan dana tersebut. Dibukanya aliran dana ini adalah konsekuensi logis yang kemungkinan bisa menimbulkan sanksi terhadap negara penerima bantuan. Sanksi dalam bentuk apa, akan kita lihat ke depan.
Presiden Wenda menghadapi berbagai badai, gelombang dan ombak dari dalam bangsanya sendiri maupun musuh utamanya, tetapi pemimpin yang sederhana, tenang, karismatik dan berwibah ini menghadapi dengan tenang, fokus dan konsisten. Presiden Wenda, yang juga adalah bapak bangsa Papua ini terus maju langkah demi langkah secara maraton, mencapai prestasi demi prestasi untuk mengantar bangsa Papua menuju gerbang kemenangan sejati.
Selama ini, baik musuh utamanya maupun orang-orang sesama bangsanya yang pro Indonesia selalu memvonis Presiden Benny Wenda dan Pemerintahan Sementara ULMWP tidak didukung negara lain, atau negara-negara besar di dunia. Akan tetapi, semua narasi-narasi musuh itu telah gugur dan gagal total. Hari ini Presiden Benny Wenda dan bangsa Papua melalui ULMWP telah mendapat dukungan luar biasa, dimana kini semua negara-negara besar di seluruh dunia ada dibelakangnya.
Dukungan-dukungan fantastis dan masif digerakan oleh Free West Papua Campaign, International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), bersama dengan negara-negara sponsor utama dan ULMWP. Beberapa orang berpendapat bahwa organ-organ strategi untuk diplomatis ini dianggap sebagai LSM tidak berguna. Tetapi, hari ini mereka telah bawa kemenangan besar dalan sejarah perjuangan bangsa kita. Dukungan Uni-Eropa hari ini misalnya adalah kerya nyata dari IPWP selain ACP dan ULMWP sendiri, wakil ketua IPWP tuan Puigdemont telah mengajukan mosi di Parlemen Eropa pada tanggal 18 november 2021 dan mosi tersebut dijawab tanggal 21 Februari 2022 oleh Uni-Eropa dalam bentuk dukungan tersebut.
Kemenangan hari ini adalah kemenangan Presiden Wenda, kemenangan ULMWP dan kemenangan bangsa Papua.
October 19, 2022
Presiden Sementara: Merayakan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan OPM
Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 deklarasi kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka (OPM) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971. Deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai – yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia. Ini mengirim pesan yang kuat ke Jakarta: kami, orang-orang West Papua, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda atau ‘Tindakan Tanpa Pilihan — Pepera ’ 1969.
Sejak saat itu, kami telah berjuang untuk kemerdekaan West Papua. Melalui perang gerilya, OPM telah membantu menjaga api perjuangan kemerdekaan tetap hidup. Mereka adalah penjaga rumah kita, membela tanah kita dan memperjuangkan kedaulatan yang dirampas dari kita oleh Jakarta.
Hari ini adalah momen bagi semua orang West Papua untuk merenungkan perjuangan kami dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi kami. Baik Anda yang diasingkan di luar negeri, di kamp-kamp pengungsian, anggota Tentara West Papua , atau dipindahkan secara internal oleh pasukan kolonial, kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk memerdekakan West Papua dari penjajahan Indonesia.
OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita , Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita. Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.
Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk membuat dua pengumuman baru tentang Pemerintahan Sementara. Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Intelijen. Seperti halnya departemen kami yang ada, itu akan beroperasi di tanah West Papua yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia. Selain itu, saya juga mengumumkan bahwa kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021. Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.
Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971 , misi rakyat kita adalah sama. Kami menolak kehadiran Indonesia di West Papua, yang ilegal menurut hukum internasional. Kami tidak mengakui ‘Otonomi Khusus’, lima provinsi baru, atau hukum kolonial Indonesia lainnya; kami memiliki Undang-Undang Dasar kami sendiri.
Saya kembali menegaskan seruan saya kepada Presiden Widodo untuk duduk bersama saya dan membahas referendum kemerdekaan. Ini tetap sebagai satu-satunya jalan menuju solusi damai.
Benny Wenda
Interim President
Pemerintahan Sementara ULMWP
______________
(https://www.ulmwp.org/interim-president-celebrating-the…)
#1Juli #ProvisionalGovernment #WPIS #WestPapuaInteligenService #NewCabinet #WestPapua #FreeWestPapua #Referendum
July 1, 2022
Papua Merdeka: antara Organisasi, Pejuang, Tokoh dan Pendekatan
Semua orang West Papua, yang selama ini menyebut dirinya Orang Asli Papua (OAP) merindukan dan mendoakan “Papua Merdeka” itu terwujud nyata di mata-kepala sendiri, dan dialami secara nyata di dunia fisik, di pulau New Guinea bagian Barat, yang kini disebut Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Itu sesuatu yang pasti dan final. Pokoknya semua OAP mau NKRI keluar dari Tanah Papua, tanah leluhur ras Melayu.
Ada yang bertanya, “Kalau begitu yang minta-minta NKRI harga mati di Tanah Papua itu siapa?“, maka jawabannya mudah, “Itu orang NKRI sendiri yang bicara! Tidak ada OAP yang bicara NKRI harga mati!” Jadi pada posisi itu jelas, pasti dan final.
Terlihat seolah-olah OAP sedang bertentangan antara satu dengan yang lain. Terlihat orang Papua tidak menerima satu dengan yang lain. Bahkan NKRI berspekulasi OAP saling bermusuhan dan saling mengancam untuk saling menghabisi karena saling mencurigai di antara OAP sendiri.
Ada empat hal yang terjadi di sini, yang menghambat Papua Merdeka dan dampaknya membingungkan dukungan:
- Yang terjadi para tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak
- Yang terjadi ialah para pejuang tidak sama langkah dan sama irama
- Yang terjadi ialah tokoh dan pejuang tidak seragam dan tidak sama, maka masing-masing memiliki organisasi sendiri-sendiri
- Yang tejadi ialah karena masing-masing memiliki tokoh, pejuang dan organisasi yang sendiri-sendiri, maka mereka juga punya pendekatan yang tidak sama.
A. Tokoh Papua Merdeka tidak seragam dalam berpikir dan bertindak
Kita tidak salahkan perbedaan suku dan persebaran wilayah kediaman, akan tetapi kedua hal ini telah memelihara dengan subur, bangsa Papua, secara khusus para tokoh Papua Merdeka tidak berpikir seragam dan bertindak seragam dalam memperjuangkan Papua Merdeka.
Yang menjadi persoalan bukanlah isu dan tujuan, akan tetapi tentang selera enaknya, seharusnya, sepantasnya, setepatnya Papua Merdeka harus dicapai. Ada nilai yang berbeda, ada rasa yang berbeda di antara para pemimpin. Itu warisan dan ciptaan Allah, kita diciptakan dan ditempatkan di tempat yang berbeda, dengan bahasa dan budaya yang tidak persis sama antara satu sama lain.
Ditambah lagi, apalagi kalau para tokoh Papua Merdeka memiliki ego yang kuat, yaitu ego kelompok dan ego pribadi, maka yang terjadi ialah “benturan” dan “bentrokan”, yang menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam berkomunikasi di antara para tokoh Papua Merdeka sendiri.
Ditambah lagi kalau ego-ego itu telah dirasuki oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang melekat padanya, seperti ambisi menduduki posisi tertentu di dalam organisasi, seperti mendapatkan apa-apa dalam jabatan tertentu, maka benturan dan bentrokan akan terjadi tidak terkendal, sampai-sampai kita yang duduk berkomentar pun menjadi bingung mau katakan apa lagi.
Ditambah lagi, kalau ego-ego itu diambil-alih dan dimanfaatkan oleh NKRI dan antek-anteknya, maka ujung-ujungnya ialah bentrok opini, bentrok organisasi, dan bahkan bisa terjadi bentrok oknum, karena memang target NKRI ialah membentrokkan dan menghancurkan para tokoh dan perjuangan Papua Merdeka.
B. Pejuang Papua Merdeka tidak sama langkah dan tidak seirama
Persoalan kedua ini sebenarnya sangat teknis, akan tetapi sering ditopang juga oleh hal nomor A di atas, yaitu bahwa mengingat perbedaan kemajuan di antara suku-suku yang ada di West Papua, maka langkah pergerakan masing-masing daerah, klen dan suku dalam bergerak memperjuangkan Papua Medeka juga telah terjadi pada waktu dan tingkatan yang berbeda-beda pula.
Itulah sebabnya kita alami pada tahun 1977 wilayah Kabupaten Mamberamo Tengah sendiri yang bergejolak, sementara kabupaten lain sama-sekali tidak mengalami apa-apa. Itulah sebabnya hanya Mamberamo-Tabi yang mengalami operasi militer, sementara yang lain tidak. Itulah sebabnya saat ini, 2000-2022 wilayah tertentu saja yang bergejolak, yang lain tidak.
Mengapa yang lain tidak bergabung hari ini saat Intan Jaya, Yahukimo, Nduga bergerak?
Bukan karena tidak mendukung! Bukan juga karena tidak mau! Bukan karena menoka. Persoalan utama karena tidak melangkah bersama, tidak ada koordinasi yang jelas, tidak bergerak secara serentak dan seirama.
NKRI pasti akan berusaha mengisolasi masing-masing wilayah yang bergerak supaya tidak saling menyebar ke mana-mana. Pendekatan pemadaman api yang dipakai. Mereka segera mematikan. Mereka segera mengatakan, “Situasi aman dan terkendal!” Mereka selalu mengerahkan jumlah tentara dan polisi berlebihan.
Mereka melahirkan, memelihara dan mengembang-biakkan “Terror, Intimidasi” untuk menciptakan “Rasa Takut!”
C. Masing-masing pejuang dan tokoh mendirikan organisasi mereka masing-masing
Karena berangkat di waktu dan tempat yang berbeda, ditambah lagi dengan ego kelompok dan pribadi yang juga menguat di dalam perjuangan ini, maka masing-masing juga mendirikan organisasi masing-masing, yang dianggapnya sebagai satu-satunya organisasi yang didirikan untuk mewujudkan cita-cita Papua Merdeka.
Akibatnya ialah ego kelompok berbasis geografis dan suku ditambah dengan ego kelompok modern secara politik, ditambah dengan ego pribadi, akhirnya menjamurlah banyak Komando Tentara, banyak Panlgima Tentara, bayak Presiden, banyak DIrektur, banyak Ketua, yang semuanya bicara tentang Papua Merdeka.
Ditambah lagi, banyak Undang-Undang, banyak Proklamasi, dan banyak Pemerintah dan panglima yang dibentuk.
Pertanyaan yang tersisa saat ini ialah
- bagaimana caranya menggabungkan semua organisasi ini ke dalam satu wadah yang bersatu, bermartabat dan bergengsi sehingga menarik dukungan dunia?
Menurut kami, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) dan Pemerintah sementara ialah jawaban tercanggih, termutahir dan terbaik bagi semua tokoh dan organisasi Papua Merdeka.
D. Pendekatan dan langkah dalam organisasi masing-masing tidak saling bersamaan, walaupun menyangkut hal yang sama
Dengan tokoh dan pejuang yang berbeda-beda dari latar-belakang dan riwayat dalam perjuangan, didukung oleh ego pribadi dan ego kelompok, diperkuat lagi dengan organisasi masing-masing yand didirikan, maka pendekatan perjuangan bagi masing-masing organisasi juga menjadi sangat berbeda.
Secara umum di dunia ini dikenal dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan revolusi dan pendekatan damai. Kedua-duanya mendatangkan hasil, karena ada banyak contoh di dunia ini yang meraih kemerdekaan dengan kedua cara. Indonesia sendiri ialah contoh kemerdekaan yang diraih dengan pendeatan revolusi. Berbeda dengan itu, Papua New Guinea memperoleh kemerdekaan dengan perjuangan damai, dan sangat damai.
Dalam Papua Merdeka ada yang terus berteriak untuk harus perang baru ada penyelesaian, dan di sisi lain ada seruan untuk selalu mengedepankan pendekatan damai.
Jelas, kedua-duanya memiliki kelemahan dan kelebihan. Bangsa Papua harus menentukan, bukan soal damai atau perang, akan tetapi persoalan “Siapa yang West Papua hadapi?” Karena siapa yang kita hadapi akan menentukan pendekatan mana yang harus dipakai.
Selain siapa yang West Papua hadapi, yang kedua yang harus diperhatikan ialah siapa yang harus kita dekati untuk mendukung Papua Merdeka, di antara blok barat, blok timur dan non-blok.
E. Yang Tidak Terjadi ialah Saling Mengakui dan Saling Menerima di antara Sesama
Kalau kita simak apa yang dilakukan United Liberation Movement for West Papua dengan Undang-Undang Dasar 28 Oktober 2020 dan Pemerintahan Sementara 1 Desember 2020 serta Kabinet 12-Murid 1 Mei 2021 ditambah Panglima West Papua Army 01 Mei 2021, maka ini merupakan satu gerak-langkah dengan capaian-capaian yang memiliki referensi hukum, politik dan sejarah yang jelas.
Silakan saja ketik di google.com kata-kata ini, “ULMWP, Pemerintah Sementara West Papua atau Benny Wenda”. Anda pasti akan disajikan informasi tentang pengakuan, pertemuan pernyataan dan langkah-langkah ULMWP dan Pemerintah Sementara West Papua,
Kalau kita simak apa yang dilakukan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) ialah mengedepankan revolusi Papua Merdeka dengan menggerakkan gerilya Papua Merdeka di rimba dan di kampung-kampung.
Kedua pendekatan ini dibutuhkan dalam sebuah perjuangan kemerdekaan. Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah TPN/OPM dan ULMWP tidak mau bersatu dan tidak mau menyatakan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” Mereka berdua berkata Satu Tujuan dan Satu Musuh, tetapi Berbeda Komando.
Hal ini terjadi karena faktor-faktor di atas.
Hanya negarawan dan bangsawan yang akan sanggup bertindak dan bergerak maju mengakhiri perjuangan ini dengan meminimalisir bahkan menghilangkan penghambat utama sebagaimana disebutkan di sini. Bagi yang hanya hadir untuk pamer diri atas nama Papua Merdeka pasti tidak akan rela menerima satu sama lain. Apalagi bagi yang biasanya digaji konsulat NKRI di Vanimo, Dubes RI di Port Moresby dan Gubernur Provinsi Papua dan Bupati-Bupati NKRI, mereka akan terus berpura-pura bicara dan berjuang Papua Merdeka, akan tetapi mereka tidak akan pernah rela menyatukan komando dan organisasi. Slogan “Satu Komando, Satu Musuh, Satu Tujuan!” akan mereka tolak, atau kebenaran untuk setuju. Yang mereka kedepankan ialah, “Satu Musuh, Satu Tujuan, Beda-Beda Komando!“
Mari terus belajar….
May 18, 2022
RAKYAT PAPUA MENDUKUNG BENNY WENDA SEBAGAI PRESIDEN SEMENTARA DAN PIMPIN PEMERINTAHAN SEMENTARA WEST PAPUA
Dukungan Rakyat Papua yang di Organisir oleh Komite Aksi ULMWP pada Selasa 22 Desember 2020 di Tabi West Papua. Rakyat Papua mengucap Syukur dan berterimakasih Kepada ALLAH Pencipta Semesta Alam, Leluhur Moyang Bangsa Papua.
Kami juga berterimakasih juga kepada ULMWP yang telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa dan meng_upgreat Status Politik dan Hukum ULMWP menjadi Pemerintahan Sementara dan memberlakukan Konstitusi Sementara.

Rakyat Papua mendukung penuh di umumkannya Pemerintahan Sementara di Oxford Inggris pada 1 Desember 2020. Oleh Tuan Benny Wenda sebagai President Sementara.

Semua perjuangan, upaya, usaha untuk Papua Merdeka. Pemberlakuan Konstitusi Sementara dan Pemerintahan Sementara adalah Proses paling maju dalam sejarah perjuangan panjang Rakyat Papua untuk Merdeka, memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia. Untuk itu Rakyat Papua mendukung Penuh Kemajuan Politik dan Organisasi ULWWP untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib Sendiri.

Untuk menyelesaikan Persoalan Sejarah status Politik Bangsa Papua, Kejahatan Kemanusiaan oleh Militer indonesia yang mengakibatkan Pelanggaran HAM, Diskriminasi, Marginalisasi, Rasisme, Kegagalan Pembangunan dan Otonomi Khusus di West Papua maka;

1. Rakyat Papua mendesak kepada PBB untuk mengeluarkan resolusi untuk melaksanak REFERENDUM / SELF DETERMINATION di West Papua.

2. Mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera membuka akses untuk Dewan HAM PBB ke West Papua sesuai dengan Resolusi 18 Negara Pasifik Island Forum (PIF) dan 79 Negara Asia Pasifik dan Carebian (ACP). Dan telah menjadi Seruan dari 82 Negara.

Akhirnya Kepada seluruh Makhluk di West Papua, Pejuang Kemerdekaan Papua, Mahasiswa/i generasi penerus bahwa di Era Moderen ini kita mengunakan seluruh keahlian, ilmu, pengetahuan, tehnologi untuk perjuangan Kemerdekaan bangsa West Papua
January 25, 2022

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?