Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 deklarasi kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka (OPM) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971. Deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai – yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia. Ini mengirim pesan yang kuat ke Jakarta: kami, orang-orang West Papua, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda atau ‘Tindakan Tanpa Pilihan — Pepera ’ 1969.
Sejak saat itu, kami telah berjuang untuk kemerdekaan West Papua. Melalui perang gerilya, OPM telah membantu menjaga api perjuangan kemerdekaan tetap hidup. Mereka adalah penjaga rumah kita, membela tanah kita dan memperjuangkan kedaulatan yang dirampas dari kita oleh Jakarta.
Hari ini adalah momen bagi semua orang West Papua untuk merenungkan perjuangan kami dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi kami. Baik Anda yang diasingkan di luar negeri, di kamp-kamp pengungsian, anggota Tentara West Papua , atau dipindahkan secara internal oleh pasukan kolonial, kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk memerdekakan West Papua dari penjajahan Indonesia.
OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita , Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita. Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.
Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk membuat dua pengumuman baru tentang Pemerintahan Sementara. Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Intelijen. Seperti halnya departemen kami yang ada, itu akan beroperasi di tanah West Papua yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia. Selain itu, saya juga mengumumkan bahwa kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021. Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.
Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971 , misi rakyat kita adalah sama. Kami menolak kehadiran Indonesia di West Papua, yang ilegal menurut hukum internasional. Kami tidak mengakui ‘Otonomi Khusus’, lima provinsi baru, atau hukum kolonial Indonesia lainnya; kami memiliki Undang-Undang Dasar kami sendiri.
Saya kembali menegaskan seruan saya kepada Presiden Widodo untuk duduk bersama saya dan membahas referendum kemerdekaan. Ini tetap sebagai satu-satunya jalan menuju solusi damai.
Interim President
Pemerintahan Sementara ULMWP
______________
