PAPUApost.com

Tag: 1 Juli

  • Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Hari ini kami memperingati 53 tahun deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971 dengan meluncurkan terjemahan bahasa Inggris dari konstitusi ULMWP kami.

    Pada hari bersejarah ini, kami mengukuhkan status ULMWP sebagai pemerintahan yang menunggu, dengan kabinet , Eksekutif Regional, dan aparat pemerintahan yang siap mengambil alih negara kami. Pengumuman konstitusi ULMWP pada tahun 2020 merupakan langkah penting dalam mencapai referendum dan kemerdekaan dari Indonesia. Melalui konstitusi kita, kita akan mewujudkan impian kita untuk menciptakan Negara Hijau pertama di dunia , di mana ekosida akan dijadikan sebagai kejahatan dan setiap makhluk hidup akan dilindungi undang-undang. Konstitusi asli berbahasa Indonesia telah didistribusikan secara luas di seluruh Papua Barat. Dengan terjemahan bahasa Inggris ini, kami menunjukkan kepada dunia bahwa kami siap mengatur urusan kami sendiri.

    Dengan konstitusi ini kita menghormati semangat Jacob Prai dan Seth Rumkoren , yang menandatangani deklarasi kemerdekaan di Markas Victoria pada tahun 1971 . Baik pengumuman kami maupun pengumuman mereka mewakili penolakan mutlak terhadap kolonialisme Indonesia dan reklamasi kedaulatan yang dicuri dari kami pada tahun 1961.

    Sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan konstitusi, ULMWP mengakui semua deklarasi Papua Barat sebagai hal yang sah. Proklamasi revolusioner tahun 1971; pengibaran Bintang Kejora pertama kali tahun 1961; pembentukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) tahun 1963; Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Thom Wanggai tahun 1988; Proklamasi Negara Papua Nugini Barat tahun 1997; Kongres Rakyat Papua Kedua tahun 2000; Deklarasi Otoritas Nasional Papua Barat tahun 2004; Deklarasi Pembentukan Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (WPNCL) tahun 2005; Deklarasi Yeondowa tahun 2006; Kongres Rakyat Papua Ketiga tahun 2011; Deklarasi Parlemen Nasional Papua Barat tahun 2012; dan Deklarasi Saralana tahun 2014: masing-masing merupakan tonggak sejarah dalam perjuangan kita.

    Kepada kelompok solidaritas dan pendukung kami di seluruh dunia, saya meminta Anda untuk menghormati konstitusi kami, yang diumumkan dalam upacara demokratis di Papua Barat dan ditegaskan kembali melalui Kongres ULMWP ke-1 pada tahun 2023.

    Kepada rakyat Papua Barat, saya katakan, percayalah: Anda siap menjalankan urusan Anda sendiri. Apakah Anda tinggal di pengasingan, di kota, di dataran tinggi, di kamp pengungsi, atau di hutan sebagai gerilyawan, konstitusi ini milik Anda. Sekalipun Anda bekerja di lembaga-lembaga Indonesia, struktur pemerintahan, kabinet, dan Visi Negara Hijau kami semuanya milik Anda. Seluruh rakyat West Papua harus tetap bersatu di bawah pemerintahan sementara ULMWP. Siapapun yang bertindak di luar konstitusi berarti menunda kebebasan kita.

    Terima kasih kepada seluruh rakyat Papua Barat yang telah menjaga api kebebasan tetap hidup di hati mereka. Wa wa wa wa wa.

    Benny Wenda
    Presiden
    ULMWP
    ____
    https://www.ulmwp.org/president-wenda-ulmwp-constitution… 

    See less
    Edit
  • Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Oleh: Constantinopel Ruhukail)* di Suara Papua
    Penulis adalah Produser Majalah Perjuangan Papua Merdeka “FAJAR MERDEKA dan PRO-PATRIA” dibawah Kementerian Penerangan Pemerintah Revolusi Sementara Republik Papua Barat (PRS-PB) – Markas Victoria – Nagasawa, Ormu Kecil, 1982.

    Kapten Rumkorem adalah anggota TNI Angkatan Darat. Rumkorem membelot – Bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Papua Barat di perbatasan RI – PNG.

    Proses itu terjadi pada tanggal 17 Juli 1970. Perjalanan pembelotannya untuk bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang Papua Merdeka tidak diketahui banyak orang, terutama teman-teman sependidikan militer yang bertugas di Markas Besar Angkatan Darat Indonesia.

    Ketika Rumkorem dalam perjalanan ke Wamena untuk melaksanakan tugas penyelidikan dan pemeriksaan kas keuangan negara, dalam penerbangannya melintasi pegunungan Cartenz, Rumkorem tertegun melihat salju putih yang menyelimuti puncak pegunungan itu. Hatinya hancur teringat ayat-ayat lagu kebangsaan Papua Barat “Hai Tanahku Papua” yang berkisah tentang keindahan alam Papua di gunung, di sungai, di pantai, di pulau di seluruh tanah Papua yang bukan saja indah dan permai, tetapi juga kaya raya.

    Pikirannya melayang penuh penyesalan karena keputihan salju itu mungkin akan hilang dan tenggelam dalam kekuasaan kaum penjajah jika tidak diperjuangkan dan dipertahankan oleh orang Papua. Dalam suasana itulah Rumkorem mengambil keputusan untuk membelot meninggalkan Indonesia dan bergabung dengan tokoh-tokoh pejuang Papua Merdeka. (wawancara Wapupi0275 dengan Mr. Rudi Raka, Staff Intelijen Kepresidenan Pemerintahan Rumkorem-Prai 1973).

    Apa itu FKPPB-Angkatan 1969?

    Front Komando Pembebasan Papua Barat (FKPPB) ini dibentuk oleh pemuda-pemuda Papua yang mundur ke perbatasan sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 dilaksanakan. Front dibentuk pada tahun 1969 oleh sebab itu dikenal juga sebagai Front Angkatan-1969.

    Disebutkan bahwa Front ini merupakan suatu Badan Sementara yang mempersiapkan segala kemungkinan untuk mengambil-alih kekuasaan dari pemerintah kolonial Indonesia, jika nantinya proses pemilihan yang berasaskan “Satu Orang Satu Suara/One Man One Vote” dimenangkan oleh bangsa Papua. Dengan demikian bisa diraba bahwa Front Komando Pembebasan Papua Barat ini merupakan Badan Peralihan Pemerintahan yang dipersiapkan menjelang pelaksanaan pemungutan suara (Referendum) sesuai Perjanjian New York (New York Agreement 1962). Bahkan, dalam persiapan pengambil-alihan kekuasaan itu, satuan Angkatan Darat Papua Barat pun didirikan dibawah pimpinan, Ben Joku. Tentara Nasional Papua Barat di masa itu belum lahir atau terbentuk.

    Satuan Komando yang hanya ada pada waktu itu adalah PENTANA. PENTANA adalah sebuah kelompok pemuda Papua yang didirikan atas dasar cinta tanah air yang bergerak sebagai pasukan gerilya di bawah pimpinan Luis Bonay.

    Rumkorem di Perbatasan (PNG)

    Kapten Rumkorem tiba di perbatasan tanpa seragam militer, walaupun ia adalah seorang Calon Perwira Tinggi di Markas Besar Angkatan Darat Indonesia. Ia diantar oleh seorang kurir laut, lelaki Papua asal Teluk Saireri yang tidak pernah menuntut perjuangan Papua Merdeka atas segala upaya yang dilakukannya untuk menyelamatkan para pejuang Papua Merdeka dari tangan Indonesia.

    Di perbatasan, tepatnya di sebuah pantai berbatu yang kemudian pada tahun 1978 akan disebut pantai Bonay, Rumkorem bertemu dengan dua tokoh pejuang Papua Merdeka, Richard Uri Joweni (Wondama Katui) dan Luis Nussy. Pertemuan mereka terjadi secara singkat dan berkeputusan untuk segera melanjutkan perjalanan ke Scothtiau (Skotiau) untuk bergabung dengan sejumlah pemuda Papua yang sudah berada di Markas Victoria. Perlu dicatat di sini, bahwa Skotiau merupakan basis perjuangan Papua Merdeka yang diakui dan sering mendapat kunjungan dari petugas-petugas pemerintah Administrasi Australia yang berkedudukan di Vanimo.

    Rumkorem Tiba di Markas Victoria, Scothtiau:

    Di Markas Victoria, Rumkorem disambut oleh Jacob H. Prai, Sekretaris Jenderal Front Komando Pembebasan Papua Barat (FKPPB-Angkatan 1969). Dari sekian Anggota Front Komando, hanya Prai yang bertahan di daerah perbatasan setelah Pepera-1969 dilaksanakan. Sedangkan Pimpinan FKPPB, Menase Suwae, Kepala Staff Atanasius Bob Kubia, ditambah anggota pejuang Papua Merdeka lainnya seperti, Carlos Joku, Ben Joku, William Brabar, Marthinus Elky Kambu, Leo Yambi, meninggalkan perbatasan masuk ke wilayah administrative Australia untuk meminta perlindungan politik.

    Antara 17 Juli 1970 hingga 28 Juni 1971, Rumkorem dan Prai berhasil membangun Markas Victoria menjadi suatu pusat perencanaan dan pengaturan strategi perjuangan Papua Merdeka, baik di bidang politik maupun militer untuk membebaskan Papua Barat dari penjajahan. Dengan bekal pengetahuan dan keahlian militer yang diperolehnya, Kapten Rumkorem memulai tugasnya dengan mendidik/melatih para pemuda Papua untuk menjadi Opsir-opsir Tentara Papua. Diantaranya Simon Imbiri, Habel Atanay, Jereth Wayoi, John Upuya, Aquila Major, Sepi Wayoi, Philemon Yarisetouw, Yosephat Wayoi, Marthen Tabu, Jance Demetouw, dll.

    Philemon Yarisetouw, atas pertimbangan dan pandangan Rumkorem, ia diangkat menjadi Kepala Staf.

    Sementara itu, Nicolaas Jouwe, Ketua National Liberation Council (NLC) tiba kembali di Belanda setelah beberapa bulan lamanya berada di New York, Amerika Serikat, untuk menggugat hasil Pepera yang dilaksanakan secara curang dan tidak memenuhi hukum Internasional tentang hak-hak politik bangsa Papua.

    NLC diketuai oleh Nicolaas Jouwe, Sekretaris Jenderal: Z. Sawor, Anggota: Hein Inggamer, Saul Hindom.

    Nicolaas Jouwe menemukan dua surat dari Markas Victoria yang dikirim oleh Rumkorem dan Prai. Satu surat berisi laporan tentang program-program revolusi yang sedang dirancang.  Sementara surat yang lainnya berisi dua hal: (1) menanyakan kepada Jouwe sebagai Ketua NLC apakah ada kemungkinan penggugatan terhadap Hasil Pepera di PBB; (2). Menawarkan Nicolaas Jouwe untuk menjadi Kepala Negara Papua Barat.

    Ini adalah jawaban Nicolaas Jouwe (mengulangi kata-katanya sendiri 21 tahun kemudian, yaitu pada perayaan 30 tahun Hari Bendera Bintang Kejora, 1 Desember 1991 di Belanda): “Kedua Adik Rumkorem dan Prai. Tidak ada kemungkinan untuk kita menggugat; satu-satunyanya jalan adalah Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat secara sepihak. Adik berdua masih muda. Pimpin perjuangan ini. Adik Rumkorem, kau kaka usulkan sebagai Presiden dan adik Prai kau sebagai Ketua Senat”, begitu jawaban Nicolaas Jouwe atas dua surat yang diterimanya dari Markas Victoria.

    Dari Scothiau ke Holomba – Rencana Pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua.

    Tidak diberitahukan sejak kapan Rumkorem dan Prai serta rombongan meninggalkan Markas Victoria di Scothiau menuju Holomba, Waris. Tapi dari hasil wawancara dengan Rudy Raka, disebutkan bahwa Rapat terakhir terjadi pada tanggal 25 Juni 1970 untuk menetapkan siapa yang harus mengumumkan Proklamasi itu. Apakah Bonay, Jouwe ataukah Rumkorem Prai. Proposal yang diajukan oleh Joweni dan Nussy diterima oleh Sidang Rapat. Rumkorem dan Prai ditetapkan sebagai pelaksana dan tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai tanggal Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Papua Barat.

    Dengan demikian sudah ditargetkan bahwa pada tanggal 1 Juli 1971 pagi, daerah kecamatan Waris sudah harus dikuasai/diduduki oleh pasukan Papua Merdeka yang dipimpin oleh Opsir Simon Imbiri.

    Perhitungan meleset dan terjadilah kontak senjata antara Pasukan Papua Merdeka yang dipimpin oleh Opsir Simon Imbiri dengan satuan Tentara Indonesia di Pos Waris, dimana pasukan Papua Merdeka terpaksa mengundurkan diri karena kekuatan personil dan peralatan perang yang tidak berimbang. Tercatat dua pemuda Papua Merdeka yang celaka dalam kontak senjata itu masing-masing: John Upuya dan Josephat Wayoi.

    Keduanya berhasil dievakuasi ke Imonda di Wilayah Papua New Guinea, kemudian dijemput oleh seorang Patrol Officer (Bestuur) dari Pemerintahan Administrative Australia, Mr. Bob Lock.

    Rencana Pengumuman Proklamasi ditunda, dan pasukan Papua Merdeka kembali ke pangkalan, yaitu Markas Victoria, Scothiau.

    Proklamasi 1 Juli 1971 di Tahun 1973

    Dua tahun kemudian setelah peristiwa Holamba, Waris, yaitu pada tanggal 3 Februari 1973, Proklamasi 1 Juli 1971 diumumkan secara resmi di Markas Victoria, Scothiau.

    Bersamaan dengan itu, Dewan National Papua Barat juga diumumkan ditandai dengan Pengambilan Sumpah Presiden dan Kabinet serta Ketua Senat, dan Peresmian Pendidikan militer dan pembentukan Satuan Tentara Papua Barat yang disebut: Tentara Pembebasan Nasional – TPN/OPM.

    Pada tanggal 26 Maret 1973, Opsir-opsir dan Anggota Satuan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Angkatan pertama dilantik.

    Seth J. Rumkorem, adalah seorang proklamator, seorang pejuang dan tokoh OPM, tetapi bukan pendiri OPPM.

    OPPM (Organisasi Perjuangan Papua Merdeka) didirikan di Manokwari diawal tahun 1965 oleh Terianus Aronggear dan Aser Demotekay (OPM Files1965).

    Mansar Rumkorem membentuk Free Papua Movement (FPM/OPM) sebagai organisasi perjuangan Nasional pada tanggal 1 Juli 1971, dan diumumkan pada tanggal 15 Juli 1977 di Markas Victoria, Hollandia.

    Kutipan Mukadimah Anggaran Dasar dan Program Umum Revolusi Rakyat Papua Barat:

    “Organisasi Papua Merdeka (OPM) jang setjara resminja tidak pernah dibentuk, akan tetapi adalah nama jang umum digunakan bagi semua organisasi perdjoangan diseluruh tanah air, maka berdasarkan perkembangan-perkembangan sekitar perdjoangan kemerdekaan dan hasil-hasil yang ditjapai, sudalah waktunja organisasi ini dibentuk secara resmi dan disempurnakan sebagai organisasi perdjoangan Nasional dengan nama resmi FREE PAPUA MOVEMENT”. (*)

  • Presiden Sementara: Merayakan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan OPM

    Presiden Sementara: Merayakan HUT ke-51 Proklamasi Kemerdekaan OPM

    Hari ini kita merayakan hari jadi ke-51 deklarasi kemerdekaan Gerakan Papua Merdeka (OPM) di Markas Victoria pada 1 Juli 1971. Deklarasi yang ditandatangani oleh Seth Rumkoren dan Jacob Prai – yang meninggal dunia bulan lalu – merupakan penolakan langsung terhadap kolonialisme Indonesia. Ini mengirim pesan yang kuat ke Jakarta: kami, orang-orang West Papua, berdaulat di tanah kami sendiri, dan kami tidak mengakui pendudukan ilegal Anda atau ‘Tindakan Tanpa Pilihan — Pepera ’ 1969.
    Sejak saat itu, kami telah berjuang untuk kemerdekaan West Papua. Melalui perang gerilya, OPM telah membantu menjaga api perjuangan kemerdekaan tetap hidup. Mereka adalah penjaga rumah kita, membela tanah kita dan memperjuangkan kedaulatan yang dirampas dari kita oleh Jakarta.
    Hari ini adalah momen bagi semua orang West Papua untuk merenungkan perjuangan kami dan bersatu dengan tekad untuk menyelesaikan misi kami. Baik Anda yang diasingkan di luar negeri, di kamp-kamp pengungsian, anggota Tentara West Papua , atau dipindahkan secara internal oleh pasukan kolonial, kita semua bersatu dalam satu semangat dan bertekad untuk memerdekakan West Papua dari penjajahan Indonesia.
    OPM meletakkan dasar bagi perjuangan politik yang sedang diperjuangkan oleh Pemerintahan Sementara. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita , Pemerintahan Sementara mengakui semua deklarasi sebagai momen vital dan bersejarah dalam perjuangan kita. Setelah mendeklarasikan pemerintahan sementara kami, kabinet kami, sayap militer kami, dan tujuh eksekutif regional kami, kami siap untuk mengambil alih urusan kami sendiri.
    Saya juga ingin menggunakan momen ini untuk membuat dua pengumuman baru tentang Pemerintahan Sementara. Pertama, saya mengumumkan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Intelijen. Seperti halnya departemen kami yang ada, itu akan beroperasi di tanah West Papua yang diduduki, dan memperkuat tantangan kami terhadap kolonialisme Indonesia. Selain itu, saya juga mengumumkan bahwa kami telah menunjuk anggota eksekutif untuk masing-masing dari tujuh badan regional yang kami dirikan pada Desember 2021. Dengan setiap langkah maju, kami membangun kapasitas dan infrastruktur kami sebagai Pemerintahan Sementara.
    Lebih dari lima puluh tahun sejak proklamasi 1971 , misi rakyat kita adalah sama. Kami menolak kehadiran Indonesia di West Papua, yang ilegal menurut hukum internasional. Kami tidak mengakui ‘Otonomi Khusus’, lima provinsi baru, atau hukum kolonial Indonesia lainnya; kami memiliki Undang-Undang Dasar kami sendiri.
    Saya kembali menegaskan seruan saya kepada Presiden Widodo untuk duduk bersama saya dan membahas referendum kemerdekaan. Ini tetap sebagai satu-satunya jalan menuju solusi damai.
    Interim President
    Pemerintahan Sementara ULMWP
    ______________
  • Selamat HUT 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021

    Selamat HUT 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021

    Selamat Merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat 1 Juli 1971 – 1 Juli 2021.
    Makna Penting 1 Juli 1971 sebagai Dasar Hukum Perjuangan Bangsa Papua Barat Merdeka.

    Landasan final sejarah perjuangan bangsa Papua Barat (West Papua) telah di kenal pada tanggal 1 Desember 1961 yang dibentuk oleh dewan New Guinea Raad (Parlementer) dibawah kontrol Belanda.

    Selama masa kemerdekaan bangsa West Papua yang di berikan oleh pihak kerajaan Belanda, Jebakan dari pihak yang ingin menguasai tanah Papua menekan pemerintahan Belanda untuk segera meninggalkan Papua dengan dalil Papua masih termasuk wilayah kedaulatan Republik Indonesia.

    Generasi pertama yang adalah dewan New Guinea Raad telah berhasil mempersiapkan manifesto dasar politik bangsa Papua Barat dengan adanya Bendera bangsa, Lagu kebangsaan, Batas wilayah, dan Mata uang

    Setelah 10 Tahun berjalan, dasar kebangsaan Papua Barat diombang ambingkan oleh pihak Indonesia yang sedang berkolaborasi, konspirasi dan kongkalingkong bersama Amerika demi mendapatkan kandungan mineral dari perut bumi Papua.

    • Sebelum hari Proklamasi 1 Juli 1971 (pembentukan dasar negara), orang Papua mengalami pembantaian yang jumlahnya mencapai ribuan nyawa dipadukan dengan tensi pada hari – hari bersejarah yang nyata dan yang sulit terlupakan .
    • 19 Desember 1961 ( Trikora),
    • 15 Agustus 1962 (New York Agreement),
    • 30 September 1962 (Roma Agreement),
    • 1 Mei 1963 (Aneksasi),
    • 15 Juli 1965 (Bentuk Perlawanan OPM),
    • 30 April 1967 (Kontrak Karya I PT. FM),
    • 14 Juli 1969 (Pepera).

    Detik – Detik Proklamasi.

    Dalam catatan sejarah, pada waktu Proklamasi 1 Juli 1971, terjadi 4 (empat) peristiwa penting : Proklamasi Kemerdekaan, Pengumuman Kabinet Pemerintahan, Penetapan Konstitusi Sementara (UUDS), dan Penolakan Pemilu Indonesia yang melibatkan Rakyat Bangsa Papua.

    Source: FB

  • WPRA Mengucapkan Selamat Merayakan HUT Kemerdekaan Negara Saudara Republik Vanuatu Ke-39

    Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara West Papua Revolutionary Army (WPRA), Komando Afiliasi West Papua Army (WPA), Gen. WPRA Amunggut Tabi menyampaikan Ucapan Selamat Merayakan HUT Kemerdekaan Republik Kepulauan Vanuatu yang ke-39.

    Dalam ucapan selamat ini juga disampaikan kepada Vanuatu bahwa setelah Negara Republik West Papua merdeka, maka perayaan kemerdekaan kedua negara bersaudar akan diselenggarakan pada setiap 1 Juli dan 30 Juli, dengan mengundang petinggi militer dan pemimpin politik dari kedua negara, dirayakan di Port Vila dan Port Numbay.

  • Pidato 1 Juli 2019: Urusan Internal dan External Papua Merdeka

    Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik West Papua yang diproklamirkan di Waris Raya, Port Numbay, West Papua oleh para pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) masing-masing Seth Jafth Roemkorem dan Jacob Hendrick Prai, maka telah dilangsungkan sebuah Upacara Militer di Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA), Kampung Yako, Vanimo, Independent State of Papua New Guinea yang dilangsungkan tepat pukul 12.00 tanggal 1 Juli 2019.

    Kesempatan kali ini Chief. General WPRA Mathias Wenda memberikan kepercayaan penuh kepada Gen. WPRA Amunggut Tabi untuk menjadi Inspektur Upacara. Komandan Upacara dipimpin oleh Maj. WPRA Jilan Gombo.

    Pasukan MPP WPRA menghadiri upacara penuh khidmad ini mendengarkan pidato Inspektur Upacara diringkas sebagai berikut.

    Kemerdekaan West Papua ditentukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama ialah orang Papua sendiri, yaitu urusan kesiapan dan perbuatan orang West Papua sendiri, lewat berbagai cara, baik orang Papua yang berjuang untuk Papua Merdeka mapun mereka yang tidak berjuang. Apa yang dilakukan Orang Asli Papua (OAP) secara internal menentukan Papua Merdeka.

    Berlangsung tanya-jawab di lapangan tentang syarat-syarat pendirian sebuah negara modern. Pertama ditanyakan syarat Wilayah Negara, Rakyat, Lambang dan Bendera Negara, Lagu kebangsaan, perjuangan yang nyata, militer yang siap. Kemudian ditanyakan, perlu juga pemerintahan yang jelas dan pemerintahan itu berdiri di atas Undang-Undang Negara.

    Laluu bagian eksternal dari sebuah perjuangan kemerdekaan ialah, terutama dukungan dari masyarakat internasional. Untuk mendapatkan dukungan itu sebuah perjuangan perlu melakukan lobi-lobi politik dan kampanye untuk kemedekaan, yang sejauh ini bangsa Papua telah melakukannya dengan sukses. Sebagai hasilnya West Papua telah menjadi anggota MSG, dan telah mendapatkan pengakuan dari satu negara merdeka dan berdaulat, yaitu Repbulik Vanuatu.

    Di atas pengakuan salah satu anggota MSG ini, maka perlu dilobi dan dilakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara MSG yang lain. Dari semua anggota MSG dimaksud, “the big brother” di kawasan Melanesia ialah Papua New Guinea sendiri, yaitu bagian Timur Pulau New Guinea.

    West Papua tidak bisa mengabaikan kehadiran dan pentingnya PNG bagi kemerdekaannya, karena hanya PNG-lah satu-satunya negara memengang Kunci Inggris bagi kemerdekaan West Papua. Pengakuan Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, dan Inggris boleh ada, tetapi pada akhirnya dan pada awalnya, pengakuan PNG memegang kunci utama.

    Di sini tergambar jelas, bangsa Papua saat ini belum memiliki Undang-Undang, dan belum memiliki pemerintahan yang jelas berdasarkan undang-undang. Kita hanya punya ULMWP, yaitu sebuah LSM yang berkampanye untuk Papua Merdeka. Sejauh ini, West Papua hanya mengantongi dukungan dari Vanuatu, sementara dukungan dari Papua New Guinea belumd igarap dengan baik.

    Bangsa Papua selalu melihat “orang barat”, orang putih sebagai juruselamat, sebagai sumber keselamatan. Padahal negara-negara barat-lah sumber masalah di seluruh dunia, termasuk masalah penjajahan yang dialami bangsa Papua hari ini ialah dampak langsung dari penjajahan negara-negara barat.

    Bangsa Papua terkenal tidak percaya diri, meragukan diri sendiri, dan menganggap surga ada di tempat lain, padahal dia sendiri jatuh-bangun, tidur-bangun di dalam surga kecil itu sendiri.

    Pidato Inspektur Upacara yang disambut dengan sejumlah tepuk-tangan dan teriakan militer dari peserta upacara itu diakhiri dengan mengulangi point-point syarat pembentukan negara secara internal dan eksternal, dan melihat apa saja yang harus dilakukan ke depan sejak penyatuan militer West Papua menjadi West Papua Army.

  • Selamat Merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka yang ke-48 tahun (1971 – 2019)

    ULMWP, West Papua Army 7/01/2019 10:26:00 am

    ULMWP Media Release

    Saudara sebangsa dan se-Tanah Air West Papua, Pimpinan ULMWP serta seluruh stafnya bersama Tentara West Papua mengajak seluruh rakyat West Papua di dalam dan luar negeri kita bersama-sama mengucapkan Selamat Merayakan HUT Organisasi Papua Merdeka/ OPM yang ke 48 tahun.

    Marilah seluruh rakyat Papua dimana saja kita berada, ULMWP mengajak semuanya kita meluangkan waktu sejenak 10 menit mengheningkan cipta mengenang detik-detik bergemahnya proklamasi OPM 1 Juli 1971 di Markas Victoria, Tanah Waris, West Papua. Pimpinan Tuan Brigjen Zeth. J. Rumkorem dan Tuan Jacob Pray beserta seluruh jajarannya dan para pendukungnya, mereka yang telah tiada maupun yang masih ada bersama-sama kita berjuang hari ini.

    Pada momen penting bersejarah 1 Juli 2019 ini pula, ULMWP mengumumkan secara terbuka kepada semua pihak (lokal, regional dan internasional) untuk mengetahui dengan pasti bahwa terhitung 01 Mei 2019 bertempat di Yako, Vanimo Papua New Guinea, ke tiga sayap militer gerilya dari tiga faksi organisasi perjuangan Papua merdeka (TPN-PB, TRWP DAN TNPB) lewat Keputusan Tertinggi Kongres Luar Biasa (KLB), mereka telah resmi mendeklarikan penyatuannya sebagai Tentara Papua atau West Papua Army (WPA).

    Mengingat hal tersebut adalah syarat kunci, untuk itu kepada semua pihak dimohon dukung keputusan deklarasi tersebut.

    Kemerdekaan dapat diraih secepat mungkin bila seluruh rakyat Papua berada nyata dalam SATU KALIMAT KUNCI, yakni Bersatu Rakyatnya, Bersatu Pemimpinnya dan Bersatu Agenda-nya, artinya RAKYAT-PEMIMPIN dan AGENDA HANYA ADA DALAM SATU KOMANDO SAJA DAN NYATA maka kemerdekaan West Papua pun pasti hadir nyata.

    Teriring salam dan doa selalu.

    1 Juli 2019

     

    Jacob Rumbiak
    Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP)

    Sumber: Tabloid WANI | link ➡

  • Gen. TRWP Mathias Wenda: Negara West Papua Sudah Dideklarasikan Tahun 1961

    Yang mendeklarasikan Negara Republik West Papua itu siapa? Mereka datang dari planet mana? Mereka sudah tahu ka tidak, Negara Republik West Papua sudah ada sejak tahun 1961, dunia sudah akui sejak itu, dan diproklamirkan 1 Juli 1971. Yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk deklarasi, tetapi untuk pengakuan dunia atas deklarasi yang sudah ada.

    Demikian jawaban Gen. TRWP Mathias Wenda dari MPP TRWP menanggapi pemberitaan tentang ada panitia Deklarssi Negara West PApua yang dibubarkan oleh Polisi kolonial Indonesia di Wamena, Port Numbay baru-baru ini.

    Selanjutnya lewat komunikasi telepon dengan PMNews (Papua Merdeka News) Gen. Wenda menyatakan agar

    anak-anak Papau harus sudah tahu sejarah bangsa dan negareanya, bahwa Negara West Papua sudah dideklarasikan di Manifesto Politik akhir tahun 1961. Ini yang kita sebut Kongres Rakyat Papua I, 1961. Manifesto itu dikukuhkan kembali lewat Kongres Rakyat Papua II, 2000. Jadi tidak ada deklarasi negara lagi, yang perlu ialah pengakuan

    Gen. Wenda melanjutkan,

    Karena sudah ada deklarsai dan pengakuan itulah, dalam Trikora Presiden Kolonial Indonesia Sukarno mengatakan dalam salah satu point komandonya mengatakan “Bubarkan Negara Boneka Papua buatan Belanda”. Jadi pengakuan penjajah Belanda dan Penjajah Indonesia kan sudah jelas dalam sejarah. Jadi, semua orang di dunia patut mempertanyakan, “Negara West Papua yang mau dideklarasikan itu batas wilayah kedaulatannya di mana?”

    Setelah PMNews menyampaikan bahwa sampai dengan hari ini masih banyak yang belum memahami siapa sebenarnya yang memerintahkan deklarsi ini. Serta-merta Gen. Wenda menjawab.

    • Pertanyaan pertama, sekarang masa apa di Tanah Papua dalam kolonial Indonesia? Ada Pilkada to? Baru, siapa yang kampanye di Jakarta bilang Papua akan kacau, Pilkada rawan kacau, dan segala macam? Itu pertanyaan pertama.
    • Pertanyaan kedua, siapa yang tidak tahu bahwa Negara West Papua sudah pernah dideklarasikan tahun 1961?
    • Dengan menjawab dua pernyataan ini saja orang kampung dan buta-huruf manapun akan tahu siapa sebenarnya otak di balik semua gerakan-gerakan tambahan ini.

    Selanjutnya PMNews kembali mempertanyakan apakah ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) atau TRWP sendiri tahu rencana ini? Gen. Wenda menjawab

    Kami bukan baru lahir, kami berjuang untuk Papua Merdeka sudah puluhan tahun. Kami tahu mana yang sudah ada dan mana yang harus dideklarasikan. Kalau tidak tahu tidak usah tanya begitu. Dengan tanya begitu saja ketahuan PMNews sendiri tidak tahu sejarah perjuangan Papua Merdeka.

    Lembaga yang berjuang hari ini tidak bikin sejarah baru, kita memperjuangkan pengakuan negara-negara lain di dunia atas apa yang sudah dilakukan para pejuang pendahulu kita.

    Selesai………………

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?