Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Terntara Revolusi West Papua (TRWP). Lieutenant -General Amunggut Tabi menyatakan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, mulai dari Deklarasi Kemerdekaan Sudah Selatan 9 Juli 2011, deklarasi kemerdekaan Kosovo 17 Februari 2008, pembentukan State Union of Serbia and Montenegro pada tahun 2003 menyusul keruntuhan Yugoslavia, Timor Leste yang merdeka dari NKRI pada 20 Mei 2000, kemerdekaan Palau 1 Oktober 1994, didahului oleh Eritrea pada 27 April 1993 menyatakan kemerdekaan setelah referendum, didahului oleh Republik Czech dan Slovakia pada tanggal 1 1993, di mana Czechoslovakia di-disolved menjadi dua yaitu Cheko dan Slovakia.
Dalam minggu ini kita saksikan referendum di Katalonia dan Kurdistan. Dalam waktu dekat kita akan saksikan referendum di ujung pulau New Guinea, Bougainville.
Semua peristiwa ini mementahkan, dan memuntahkan gosip dan isi-isu pembodohan dari pihak-pihak yang juga tidak mengerti politik dunia, antara lain mereka katakan
- PBB sudah tutup pintu untuk semua negara di dunia untuk merdeka. Akhir dari kesempatan hanya tahun 2000, kalau lewat dari tahun 2000, maka PBB tidak akan terima lagi bangsa manapun di dunia ini untuk berkesempatan merdeka. Ini termentahkan total. Dan terbukti kebodohan dari isu ini.
- Isu NKRI Harga Mati, adalah sebuah logika politik yang tidak hanya menyesatkan tetapi secara langsung menentang kodrat dan rencana Allah Sang Pencipta. New Guinea ialah buatan Tuhan, Jawa adalah buatan Tuhan, Sumatera adalah buatan Tuhan, Bali ialah buatan Tuhan. Tetapi Irian Jaya, Sumatera Utara, Jawa Barat, Indonesia, Kalimantan Selatan, dan sejenisnya semuanya ini ialah buatan manusia, yang tidak mutlak, tidak harga mati, tidak kodrati. NKRI bukan kodrat, bukan dirumuskan dalam Kitab Suci manapun, dan sekaligus menentang hukum alam yang paling mendasar, yaitu rumus organisme, yang secara hakiki selalu, setiap detik dan moment mengalami perubahan, dari satu titik ke titik lain. Mematikan NKRI merupakan usaha pembodohan yang memalukan, dan tidak hanya itu, langsung melanggar kodrat Sang Ilahi.
- Melarang bangsa-bangsa yang ingin melepaskan diri dengan cara intimidasi, teror, hasutan, yang memainkan “fear-factor” secara lihai ialah perbuatan zaman kuno, cara kerja kerjaaan Majapahit dan Mataram, yang sudah harus dibuang di era yang beradab dan demokratis ini. Sudah jelas, bangs Papua, berdasarkan atas UUD 1945 dan UU NKRI, berhak untuk mementukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, dalam memperjuangkan kemerdekaan ini, kita harus berbangga hati bahwa kita bukan pencuri, kita bukan penjahat, kita bukan gerakan liar, kita bukan kelompok sipil bersenjata, bukan OTK – orang tak dikenal, tetapi kami adalah pemilik tanah leluhur, yang punya hak penuh atas tanah leluhur bangsa Papua, yang secara luhur dan murni menuntut NKRI keluar dari Tanah leluhur, yang tidak harus diteror, ditembaki, diusir dari tanah leluhur sendiri.
Saksikanlah apa yang terjadi dengan Brexitr, Katalonia dan Kurdistan. Yang terjadi adalah debat politik, proses demokrasi dan beradab. Bukan penerjunan pasukan gelap dan pasukan terang, bukan pasukan teroris berbaju hijau atau putih, bukan cara-cara kuno.
Karena NKRI sudah berdemokrasi, maka bangsa Papua sudah saatnya untuk menuntut referendum di Tanah Papua secara terbuka, tanpa harus dikejar dan ditembaki di hutan-hutan.
- Hai bangsa Papua, perhatikan, Spanyol, Sudan, Cheko, Slovakia, Timor Leste, Kurdistan, semua wilayah ini berbagi peta daratan dengan negara-negara penjajah, tetapi mereka sukses melepaskan diri dari penjajahan. Tanah Papua terlepas secara ras, secara etnis, secara suku-bangsa, secara geografis pulau jelas dan tegas terpisah, dan tidak sama dengan wilayah geografis dan suku-bangsa mayoritas NKRI. Oleh karena itu, kami pasti dan harus merdeka dan berdaulat di luar NKRI.
- Kami serukan kepada United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk segerak menyelesaikan langkah-langkah untuk mendirikan pemerintahan Republik West Papua, dengan menerapkan Undang-Undagn Revolusi West Papua (UURWP) yang telah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) dan melakukan upaya konsolidasi untuk menerapkan aturan-aturan sebagaimana sebuah negara.
- Kami mengundang Gubernur Provinsi Papua dan Gubernur Provinsi Papua Barat, Wali Kota dan Bupati, Ketua DPRP dan Ketua DPRPB serta para anggota dewan serta elit politik di seluruh Tanah Papua untuk mendukung langkah-langkah pendirian sebuah pemerintahan dengan kantor pemerintahan dalam waktu dekat demi mewujudkan cita-cita para leluhur bangsa Papua: Nicolaas Jouwe, Loudwick Mandatjan, Barens Mandatjan, Kelly Kwalik, Yustinus Murib, Eduard Mofu, Theys Eluay, Mako Tabuni, Hans Bomay, Elias Yikwa, Petrus Tabuni, Lukas Tabuni, Arnold C. Ap, Otto Ondawame, August Rumaropen, dan semua pejuang tanpa nama yang berada di sepenjang tanah Papua, Sorong sampai Samarai.
- Kepada seluruh elemen perjuangan kemerdekaan West Papua, mari kita tinggalkan pikiran-pikiran egoisme pribadi dan kelompok yang secara langsung dan jelas-jelas merusak perjuangan kita. Pada titik saat ini, kami dari TRWP jelas-jelas membaca, barangsiapa dengan alasan apapun, menghambat, mempermasalahkan dan memberikan banyak alasan menghalangi pengesahan UURWP dan pembentukan pemerintahan sementara Republik West Papua, maka tanpa ragu-ragu, kita harus pastikan bahwa mereka itu adalah agen-agen NKRI, penghambat perjuangan, pendukung agenda BIN dan BAIS RI.
————————————-
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahana
Pada tanggal: 3 Oktober 2017
Amunggut Tabi, Lt.Gen. WPRA
BRN: A.DF 018676
Personal Adviser to the WPRA Commander in Chief