• About Us
    • Tentang Kami
  • Tentang Negara
    • Fungsi Negara
    • Unsur-unsur Terbentuknya Negara
    • Pemerintah Berdaulat dan Negara Federal
  • About West Papua
    • Daftar Nama Peserta Pepera 1969
    • Anggota DMP West Irian 1969
    • Daftar Nama Peserta Pepera 1969
    • Agen NKRI
  • Sejarah OPM
    • PMNews dalam Kampanye Papua Merdeka
    • Sejarah Perjuangan Papua Merdeka
    • Sejarah Organisasi Papua Merdeka
  • Blog
    • Petunjuk Browsing
    • Ungkapan Penting
    • Human Rights
    • Arsip Lama
    • Ungkapan Penting
  • Career
    • Links
    • Undangan
    • Forum
    • Interactives
  • Contact
Tuesday, May 13, 2025
  • Login
PAPUApost.com
  • Home
    • About Us
      • Anggota DMP West Irian 1969
      • PMNews dalam Kampanye Papua Merdeka
        • PMNews dalam Kampanye Papua Merdeka
      • Sejarah Organisasi Papua Merdeka
      • Sejarah OPM
      • Petunjuk Browsing
      • Contact
    • Tentang Negara
      • Fungsi Negara
      • Unsur-unsur Terbentuknya Negara
      • Republic of West Papua
      • Pemerintah Berdaulat dan Negara Federal
  • Media Post
    • All
    • Columns & Analysis
    • Editorial & Column
    • Editorial & Columns
    • Gambar
    • Interviews
    • Opini & Analisis
    • Opinions
    • Pesan Khusus
    • Post Press
    • Publikasi
    • Video
    • Wawancara
    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    RENUNGAN NATAL OLEH KOORDINATOR AKADEMISI ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM”

    RENUNGAN NATAL OLEH KOORDINATOR AKADEMISI ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM”

    Mengapa Pejuang Papua Merdeka yang Suka Memposting Kegiatan Mereka di Sosmed?

    Mengapa Pejuang Papua Merdeka yang Suka Memposting Kegiatan Mereka di Sosmed?

    Tanah Air ku Papua, Mengapa Kami terus Dibunuh?

    Tanah Air ku Papua, Mengapa Kami terus Dibunuh?

    Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Trending Tags

    • Climate Change
    • Election Results
    • Flat Earth
    • Golden Globes
    • MotoGP 2017
    • Mr. Robot
    • Opinions
    • Columns & Analysis
    • Opinions
  • War on Terror
    • Terror Negara
    • War on Terror
    • Bio-Terror
    • Terror Jihad
  • Post Roundups
    • Fiji
    • Papua New Guinea
    • West Papua
    • Kanaky
    • Solomon Islands
    • Vanuatu
    • Asiaoceania
  • Focus Post
    • All
    • Alam Bicara
    • Human Rights
    • Masyarakat Adat
    • Neo-colonialism
    • Perempuan Papua
    • Terorisme
    • War on Terror
    ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’

    ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’

    OAP yang ikut PEMILU NKRI adalah Pembunuh OAP itu sendiri

    Peserta Kongres I (United Liberation Movement for West Papua) menyambut para deklarator /pendiri ULMWP di Gedung GOR STT-GIDI, Sentani, Senin (20/11) kemarin.

    Gelar Kongres I, Momentum Penting ULMWP Tentukan Pemimpin

    Mako Tabuni, Buchtar Tabuni, dan Victor Kogoya saat member keterangan pers

    Indonesian Police Arrest Again 33 People of West Papua Solidarity Fundraising for the Vanuatu Natural Disaster

    Delapan negara mengkritik pelanggaran HAM Indonesia di Sidang UPR

    SEBUAH RESOLUSI MU-PBB BISA DICABUT DAN HASIL REFERENDUM BISA DIBATALKAN, SERTA MEMBUAT KEPUTUSAN DARURAT

    Australia committed to military cooperation with Indonesia

    BREAKING NEWS! Buchtar Tabuni ditangkap Polisi Indonesia

    Hati-Hati Dengan Dialog Jakarta – Papua Difasilitasi Komnas HAM Indonesia

    • Alam Bicara
    • Masyarakat Adat
    • War on Terror
    • Neo-colonialism
    • NKRI Bangkrut
    • Otsus Gagal
    • Featured Post
  • Merdeka Post
    • All
    • Demo & Aksi
    • Gerilya
    • Papua Post
    • Politik & Diplomasi
    • Sejarah
    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

    TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

    Nasional TNI Masih Negosiasi Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Papua

    Pos Satgas Pamtas di Maybrat ditembaki, 1 prajurit TNI meninggal, 1 terluka

    Pos Satgas Pamtas di Maybrat ditembaki, 1 prajurit TNI meninggal, 1 terluka

    TPNPB bertanggung jawab atas penembakan dua prajurit TNI di Maybrat

    TPNPB bertanggung jawab atas penembakan dua prajurit TNI di Maybrat

    Peserta Kongres I (United Liberation Movement for West Papua) menyambut para deklarator /pendiri ULMWP di Gedung GOR STT-GIDI, Sentani, Senin (20/11) kemarin.

    Gelar Kongres I, Momentum Penting ULMWP Tentukan Pemimpin

    Indonesia’s Largest Fleet Of Taxis Teams Up To Beat Ride-hailing Apps

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Climate Change
    • Flat Earth
    • Gerilya
    • Demo & Aksi
    • Sejarah
    • Merdeka Post
No Result
View All Result
  • Home
    • About Us
      • Anggota DMP West Irian 1969
      • PMNews dalam Kampanye Papua Merdeka
        • PMNews dalam Kampanye Papua Merdeka
      • Sejarah Organisasi Papua Merdeka
      • Sejarah OPM
      • Petunjuk Browsing
      • Contact
    • Tentang Negara
      • Fungsi Negara
      • Unsur-unsur Terbentuknya Negara
      • Republic of West Papua
      • Pemerintah Berdaulat dan Negara Federal
  • Media Post
    • All
    • Columns & Analysis
    • Editorial & Column
    • Editorial & Columns
    • Gambar
    • Interviews
    • Opini & Analisis
    • Opinions
    • Pesan Khusus
    • Post Press
    • Publikasi
    • Video
    • Wawancara
    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    RENUNGAN NATAL OLEH KOORDINATOR AKADEMISI ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM”

    RENUNGAN NATAL OLEH KOORDINATOR AKADEMISI ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM”

    Mengapa Pejuang Papua Merdeka yang Suka Memposting Kegiatan Mereka di Sosmed?

    Mengapa Pejuang Papua Merdeka yang Suka Memposting Kegiatan Mereka di Sosmed?

    Tanah Air ku Papua, Mengapa Kami terus Dibunuh?

    Tanah Air ku Papua, Mengapa Kami terus Dibunuh?

    Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Presiden Wenda: Konstitusi ULMWP menghormati deklarasi kemerdekaan OPM tahun 1971

    Trending Tags

    • Climate Change
    • Election Results
    • Flat Earth
    • Golden Globes
    • MotoGP 2017
    • Mr. Robot
    • Opinions
    • Columns & Analysis
    • Opinions
  • War on Terror
    • Terror Negara
    • War on Terror
    • Bio-Terror
    • Terror Jihad
  • Post Roundups
    • Fiji
    • Papua New Guinea
    • West Papua
    • Kanaky
    • Solomon Islands
    • Vanuatu
    • Asiaoceania
  • Focus Post
    • All
    • Alam Bicara
    • Human Rights
    • Masyarakat Adat
    • Neo-colonialism
    • Perempuan Papua
    • Terorisme
    • War on Terror
    ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’

    ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’

    OAP yang ikut PEMILU NKRI adalah Pembunuh OAP itu sendiri

    Peserta Kongres I (United Liberation Movement for West Papua) menyambut para deklarator /pendiri ULMWP di Gedung GOR STT-GIDI, Sentani, Senin (20/11) kemarin.

    Gelar Kongres I, Momentum Penting ULMWP Tentukan Pemimpin

    Mako Tabuni, Buchtar Tabuni, dan Victor Kogoya saat member keterangan pers

    Indonesian Police Arrest Again 33 People of West Papua Solidarity Fundraising for the Vanuatu Natural Disaster

    Delapan negara mengkritik pelanggaran HAM Indonesia di Sidang UPR

    SEBUAH RESOLUSI MU-PBB BISA DICABUT DAN HASIL REFERENDUM BISA DIBATALKAN, SERTA MEMBUAT KEPUTUSAN DARURAT

    Australia committed to military cooperation with Indonesia

    BREAKING NEWS! Buchtar Tabuni ditangkap Polisi Indonesia

    Hati-Hati Dengan Dialog Jakarta – Papua Difasilitasi Komnas HAM Indonesia

    • Alam Bicara
    • Masyarakat Adat
    • War on Terror
    • Neo-colonialism
    • NKRI Bangkrut
    • Otsus Gagal
    • Featured Post
  • Merdeka Post
    • All
    • Demo & Aksi
    • Gerilya
    • Papua Post
    • Politik & Diplomasi
    • Sejarah
    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    Brigjend Seth J. Rumkorem, Membelot dari TNI AD dan Proklamirkan Papua Barat Merdeka

    TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

    TPNPB Klaim Baku Tembak dengan TNI di Puncak Papua, Satu Anggota KKB Tewas

    Nasional TNI Masih Negosiasi Bebaskan Pilot Susi Air yang Disandera KKB di Papua

    Pos Satgas Pamtas di Maybrat ditembaki, 1 prajurit TNI meninggal, 1 terluka

    Pos Satgas Pamtas di Maybrat ditembaki, 1 prajurit TNI meninggal, 1 terluka

    TPNPB bertanggung jawab atas penembakan dua prajurit TNI di Maybrat

    TPNPB bertanggung jawab atas penembakan dua prajurit TNI di Maybrat

    Peserta Kongres I (United Liberation Movement for West Papua) menyambut para deklarator /pendiri ULMWP di Gedung GOR STT-GIDI, Sentani, Senin (20/11) kemarin.

    Gelar Kongres I, Momentum Penting ULMWP Tentukan Pemimpin

    Indonesia’s Largest Fleet Of Taxis Teams Up To Beat Ride-hailing Apps

    Menteri Sekretaris KabinetL Bukan KTT II, ULMWP Siap Gelar Kongres

    Trending Tags

    • Golden Globes
    • Mr. Robot
    • MotoGP 2017
    • Climate Change
    • Flat Earth
    • Gerilya
    • Demo & Aksi
    • Sejarah
    • Merdeka Post
No Result
View All Result
PAPUApost.com
No Result
View All Result
728*90
Home Focus Post Human Rights

Worse West Papua human rights, ‘shrinking space’, says new report

by wpra
October 5, 2017
in Human Rights
0 0
Donate
0
0
SHARES
0
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Tumblr
By PMC Editor, September 29, 2017Pacific Media Centre Newsdesk

West Papua has experienced a “significant aggravation” of the human rights situation in the past two years compared to previous years, says a new report from more than 40 faith-based and civil rights organisations.

“Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space,” says the report.

“Although Indonesian President Joko Widodo pushed economic development and granted clemency to five long-term political prisoners, the police strictly limited even the most peaceful dissident political activities.”

READ MORE: Pacific Media Watch on Indonesia’s hit back at Oceania nations

The report says that Indigenous Papuans – particularly women – “continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations.”

It adds that “racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices among government officials contributed to the impunity of security forces.”

Local journalists in West Papua also continued to face “intimidation and obstruction” from the security forces.

This is the fifth report of the International Coalition for Papua (ICP) covering events from January 2015 until December 2016.

 

Human rights analysis

More than 40 organisations in West Papua, Jakarta, and worldwide have brought their analysis on the human rights and conflict situation in West Papua together.

The executive summary of the 218-pages report explains how several human rights standards have deteriorated over the last two years.

The report is compiled by the International Coalition for Papua (ICP) and the German Westpapua-Netzwerk (WPN). The executive summary says:

“The years 2015 and 2016 were characterised by a significant aggravation of the human rights situation in West Papua compared to previous years. The term West Papua refers to the Indonesian easternmost provinces of ‘Papua’ and ‘Papua Barat’. Reports by local human rights defenders describe an alarming shrinking of democratic space.

“Although Indonesian President Joko Widodo pushed economic development and granted clemency to five long-term political prisoners, the police strictly limited even the most peaceful dissident political activities.

“Indigenous Papuans, particularly women, continued to have a high risk of becoming victims of human rights violations. Racist attitudes toward West Papuans among the police and military, insufficient legal protection, the lack of proper law enforcement, inconsistent policy implementation and corruptive practices amongst government officials contributed to the impunity of security forces.

“Government critics and activists faced legal prosecution with varying charges. Using a charge of treason (‘makar’) remained common against non-violent offenders.

 

Increasing ‘incitement’ charges

“West Papuan political activists also faced an increasing number of charges incitement or violence despite the non-violence of protest and almost all activism.

“The deterioration of the political and civil rights situation in West Papua during the past two years was most obvious in the sheer number of political arrests.

“Those arrests drastically increased to 1083 in 2015, and then quadrupled in 2016 to 5361 arrests, in tandem with growing political protest for self-determination.

“Almost all of the arrests came during peaceful protest in support of the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). In addition, the Indonesian government and the regional police in West Papua increasingly restricted the right to freedom of opinion and expression using official statements (Makhlumat) issued by the Papuan Regional Police in 2016.

“Local journalists in West Papua faced continued intimidation and obstruction from the security forces. In comparison to previous years, the number of reported cases against local journalists has slightly decreased throughout the reporting period 2015 and 2016.

“President Joko Widodo’s promise in May 2015, to make West Papua freely accessible to foreign journalists and international observers was not implemented. Foreign journalists were in an increasing number of cases prevented from entering West Papua or when permitted to enter, they faced obstruction, surveillance, intimidation and physical violence.

“International human rights organisations and humanitarian organisations such as the Inter­national Committee of the Red Cross (ICRC) remained banned from freely accessing West Papua.

 

Threatened, obstructed

“Human rights defenders in West Papua had to work under fear of being monitored, threatened and obstructed by the security forces. The killing of well-known human rights defender Joberth Jitmau, marked the sad highlight of attacks against human rights defenders during these two years.

“The police termed Jitmau’s killing a traffic accident and did not conduct a criminal investigation. Jitmau’s case was a representative example of the widespread impunity in West Papua.

“Only in rare instances were security forces prosecuted in public or military trials. Two of the three cases of prosecution resulted in considerably low sentences for the perpetrators in view of the severity of the criminal offences.

“Security force members also continued to use torture and ill-treatment as a common response to political protest or incidents of alleged disturbance of public order. Extra-judicial killings occurred particularly often as an act of revenge or retaliation for violent acts or other non-violent interactions with members of the security forces.

“The situation with regard to economic, social and cultural rights in West Papua was stagnant. The quality of education in West Papua remained considerably low, due to poor management of the education system, inadequate competencies, high absence rates amongst teachers, and inadequate funding. (Less than 1 percent of Papua Province’s annual budget goes to education.)

“There is still no culturally appropriate curriculum in place, which is capable of improving the educational situation of indigenous Papuan children and of preserving local cultures.

“Health care and education remained in a devas­tating condition, far below the national average, despite the large amount of special autonomy funds that flow to the two administrative provinces Papua and Papua Barat.

 

Strong imbalance

“There is a strong imbalance in the fulfillment of minimum standards in terms of health, education, food and labor rights between the urban areas and the remote inland areas of West Papua.

“Indigenous Papuans, who mostly reside outside the urban centres, suffer the most of this imbalance. Both Papuan provinces are amongst the regions with the highest prevalence rate for HIV/AIDS infections and child mortality of any ‘Indonesian province’, while the quality of health services is alarmingly low.

“Insufficient equipment in rural health care institutions and a lack of adequate health monitoring and response mechanisms remained strikingly evident. These shortcomings were highlighted when a pertussis epidemic broke out in the remote highland regency of Nduga, killing least 51 children and three adults within a span of three months in late 2015. Malnutrition enabled the rapid spread of the epidemic.

“The case also mirrors the government’s growing challenge to guarantee indigenous Papuans right to food. Palm oil plantations and other agri­cultural mega-projects have led to the destruction of local food sources, livestock and access to clean drinking water.

“Cases of domestic violence are often settled in non-legal ways, which fail to bring justice for the victims and lack a deterrent effect for perpetrators. Women living with HIV/AIDS are particularly often facing discrimination and stigmatization.

“The very existence of West Papuans is threatened by the uncontrolled migration from other parts of Indonesia. This particularly applies to the urban centers where they have largely become a marginalised minority facing strong economic competition.

“In most rural areas, where indigenous Papuans are still the majority, government-promoted large-scale natural resource exploitation projects attract migrants and continue to cause severe environmental degra­dation as well as the destruction of live­ stock of indigenous communities.

“Govern­ment institutions continued to facilitate the interests of private Indonesian and foreign companies. This practice negatively impacts indigenous people’s right to their ancestral lands and resources as well as their right to determine their development.

“Resource extraction often means clearing large forest areas and polluting of water resources, thereby forcing indigenous communities to change their very way of life. Destruction of forests and hunting grounds as a life source puts an additional burden on women, in particular.”

  • Read the full report here
  • Banned West Papua independence petition handed to UN
Tags: GermanyHuman Rights CasesHuman Rights ViolationsICP
wpra

wpra

ADVERTISEMENT

Recommended

Tokoh Gereja Afrika akan Bawa Isu Papua ke AS

9 years ago

Polres Jayawijaya Periksa 19 Saksi

16 years ago

Popular News

  • Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh

    Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Chief General Mathias Wenda: Free West Papua is a path to Free Melanesia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Oridek Ap: We have lost an elder, Bapak Hermanus Bonggoibo

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • RENUNGAN NATAL OLEH KOORDINATOR AKADEMISI ORGANISASI PAPUA MERDEKA “OPM”

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengapa Pejuang Papua Merdeka yang Suka Memposting Kegiatan Mereka di Sosmed?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0

Connect with us

Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
SUBSCRIBE

Category

  • Alam Bicara
  • Asiaoceania
  • Bio-Terror
  • Buku & Situs
  • Columns & Analysis
  • Demo & Aksi
  • Editorial & Column
  • Editorial & Columns
  • Featured Post
  • Fiji
  • Focus Post
  • Gambar
  • Gerilya
  • Human Rights
  • Interviews
  • Kanaky
  • Masyarakat Adat
  • Media Post
  • Merdeka Post
  • Neo-colonialism
  • NKRI Bangkrut
  • Opini & Analisis
  • Opinions
  • Otonomisasi
  • Otsus Gagal
  • Papua New Guinea
  • Papua Post
  • Penghianat
  • Perempuan Papua
  • Pesan Khusus
  • Politik & Diplomasi
  • Post Press
  • Post Roundups
  • Publikasi
  • Rilis Pers
  • Sejarah
  • Senasib
  • Solomon Islands
  • Surat
  • Terorisme
  • Terror Jihad
  • Terror Negara
  • Uncategorized
  • Vanuatu
  • Video
  • War on Terror
  • Wawancara
  • West Papua

Site Links

  • Log in
  • Entries feed
  • Comments feed
  • WordPress.org

Follow Me

  • 23.9k Followers

About Us

PAPUApost.com

PAPUApost.com sepenuhnya dijalankan atas keinginan pribadi selama 20 tahun (1999-2020), setelah itu dikelola setengah-setengah oleh pendiri, Kotek@@Webmaster. Kami mengundang Anda menyumbang tenaga, doa, waktu, dan dana.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Blogger
  • WordPress

© 2024 PMNews - Presented since 1999 by West Papua Army.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Home
  • Senasib
    • Post Roundups
    • Post Roundups
    • Otsus Gagal
    • Featured Post
    • NKRI Bangkrut
  • Media Post
    • Alam Bicara
    • Opinions
    • Columns & Analysis
    • Masyarakat Adat
  • War on Terror
    • TNI Terror
  • Merdeka Post
    • Demo & Aksi
    • Focus Post
    • Politik & Diplomasi
    • Sejarah
  • Media Post
    • Otonomisasi
    • Alam Bicara
    • Interviews
    • Perempuan Papua
    • Gerilya

© 2024 PMNews - Presented since 1999 by West Papua Army.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?