Category: Senasib

You can add some category description here.

  • PBB Setujui Hak Menentukan Nasib Sendiri Sahara Barat

    Penulis: Eben E. Siadari 14:33 WIB | Selasa, 11 Oktober 2016

    NEW YORK, SATUHARAPAN.COM – Komite Politik dan Dekolonisasi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) atau yang lebih dikenal sebagai Komite Keempat, kemarin (10/10) menerima resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Saharawi untuk menentukan nasib sendiri.

    Resolusi, yang diadopsi pada akhir dari beberapa hari debat di PBB tentang dekolonisasi, menegaskan dukungan Majelis Umum PBB terhadap proses perundingan yang diprakarsai oleh Dewan Keamanan PBB untuk solusi politik yang adil, langgeng dan dapat diterima bersama serta memastikan hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri.

    Resolusi yang diajukan oleh 25 negara, termasuk Aljazair, itu menyambut upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB dan utusan pribadinya untuk Sahara Barat, Christopher Ross, untuk mengadakan kembali perundingan yang ditangguhkan pada tahun 2012.

    Sebagaimana dilaporkan oleh Sahara Press Service, resolusi yang diadopsi dengan konsensus itu mengundang pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (Front Polisario dan Maroko) dan negara-negara di wilayah itu untuk bekerja sama penuh dengan utusan PBB.

    Resolusi tersebut telah mengambil ide-ide PBB yang jelas dan besar tentang penyelesaian konflik Sahara Barat, yang terdiri dari dukungan terhadap peluncuran kembali perundingan antara Front Polisario dan Maroko, serta upaya mediasi yang dilakukan oleh Christopher Ross.

    Delegasi dari negara-negara yang mengambil bagian dalam debat Komite Keempat tentang dekolonisasi, menyatakan dukungan besar untuk hak orang Saharawi dalam menentukan nasib sendiri. Mereka menyerukan dimulainya kembali perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

    Editor : Eben E. Siadari

  • Tuntut Merdeka, 800.000 Warga Catalonia Penuhi Jalanan Kota Barcelona

    Barcelona – Ratusan ribu warga Catalonia turun ke jalanan kota Barcelona dan sekitarnya menyerukan merdeka dari Spanyol. Seruan ini merupakan perpanjangan dari upaya beberapa tahun terakhir yang menginginkan Catalonia memisahkan diri dari Spanyol.

    Kepolisian setempat, seperti dilansir AFP, Senin (12/9/2016), memperkirakan ada sekitar 800 ribu warga yang ikut serta dalam aksi protes ini. Namun pemerintah Spanyol yang menentang keras kemerdekaan Catalonia, menyebut hanya 370 ribu warga yang ikut aksi ini.

    Mengenakan kaos bertuliskan ‘Siap’, slogan pro-kemerdekaan Catalonia, warga melambaikan bendera bermotif garis-garis merah dan kuning serta biru yang merupakan bendera pro-kemerdekaan Catalonia. Wilayah di Spanyol bagian timur laut itu terkenal akan wisata pantai dan juga ibukotanya, Barcelona.

    Aksi ini digelar pada Minggu (11/9), tepat saat peringatan hari nasional kawasan tersebut, atau yang biasa disebut sebagai ‘Diada’ yang menandai penaklukan Barcelona oleh Raja Spanyol Philip V pada tahun 1714 silam. Ada sekitar 7,5 juta jiwa yang tinggal di wilayah Catalonia.

    Warga menggelar aksi ini di Barcelona dan empat kota lainnya di Catalonia, demi menekan pemimpin pro-kemerdekaan Catalonia untuk bersatu dan menyatukan perbedaan demi memuluskan rencana memerdekakan diri dari Spanyol.

    “Inilah momen tepat untuk bersatu demi ‘Iya’ untuk Republik Catalan. Kami tidak sabar,” tegas Ketua Dewan Nasional Catalan, Jordi Sanchez, dalam aksi protes di dekat gedung parlemen setempat. Dewan Nasional Catalan merupakan organisasi pro-kemerdekaan yang menggelar aksi ini.

    Kelompok separatis atau pro-kemerdekaan telah berupaya selama bertahun-tahun demi mendapat persetujuan pemerintah pusat Spanyol untuk menggelar referendum kemerdekaan, seperti yang pernah digelar di Skotlandia tahun 2014 lalu, yang akhirnya berujung ‘tidak’ akan memisahkan diri dari Inggris.

    Gerakan memerdekakan diri muncul di Catalonia setelah pembatasan otonomi untuk wilayah ini sejak akhir tahun 1970-an setelah kepemimpinan otoriter Perdana Menteri Francisco Franco. Kondisi perekonomian Spanyol yang menurun semakin memperparah situasi di Catalonia. Banyak warga yang marah karena harus membayar pajak kepada pemerintah pusat di Madrid, demi mensubsidi wilayah yang lebih miskin.

    Sejak tahun 2012, unjuk rasa besar-besaran semacam ini digelar di wilayah Catalonia setiap tahunnya, tepat saat hari nasional mereka pada 11 September. Seruan memerdekakan diri semakin menguat setelah politikus-politikus dari partai pro-kemerdekaan menguasai parlemen daerah Catalonia untuk pertama kalinya, sejak tahun lalu. Mereka berencana mencapai kemerdekaan Catalonia pada pertengahan tahun 2017 mendatang.

    MAsyarakat Catalonia Tuntut Merdeka dari Spanyol
    MAsyarakat Catalonia Tuntut Merdeka dari Spanyol
  • Timor Leste Menempati Peringkat ke-87 Negara Terkaya di Dunia

    Jakarta, Aktual.com — Majalah Global Finance baru-baru ini menerbitkan sebuah analisis negara terkaya dan termiskin di Dunia. Hasil ini dipakai sebagai metode yang paling umum untuk menentukan kekayaan negara dan membandingkan dalam standar hidup secara keseluruhan antar bangsa. Perbandingan ini menggunakan PDB per kapita atas dasar disparitas daya beli dalam satuan mata uang dolar saat ini.

    PDB (PPP) per kapita digunakan untuk membandingkan perbedaan umum dalam standar kehidupan karena PPP memperhitungkan biaya hidup dan tingkat inflasi negara.

    Seperti dilansir dari laman pemerintah Timor Leste, Selasa (28/7) disebutkan bahwa Majalah Global Finance sering digunakan untuk menggambarkan ketersediaan cadangan keuangan yang akan dijadikan database Dana Moneter Internasional (IMF) World Economic Outlook untuk April 2013 berdasarkan GDP per kapita.

    Menurut Indeks, Timor-Leste menempati urutan ke-87 dari 184 negara dalam dengan per-kapita PDB (PPP) dari USD10.783. Selain Singapura (3), Brunei (5), Malaysia (ke-55) dan Thailand (ke-85), Timor-Leste menjadi Negara Terkaya Dunia di wilayah Asia Tenggara

    Indeks menunjukkan bahwa pada tahun 2013, Negara kaya sangat terkonsentrasi di beberapa negara Teluk, Eropa dan Amerika Utara, sedangkan kemiskinan tetap tersebar luas di seluruh dunia, khususnya di Asia Selatan dan Afrika. Qatar adalah negara terkaya di Dunia pada 2013, dengan per-kapita PDB (PPP) dari lebih dari USD105 ribu, sedangkan Republik Demokratik Kongo adalah negara tersmiskin dengan PPP kurang dari USD400.
    (Ismed)

  • Laporan PBB: ISIS Lakukan Genosida pada Yazidi

    Penulis: Sabar Subekti 15:26 WIB | Jumat, 17 Juni 2016

    SATUHARAPAN.COM – Sebuah laporan PBB mengungkapkan bahwa kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS) melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Yazidi di Suriah dan Irak. Mereka melanggar hukum kemanusiaan dan hukum perang.

    Hal itu diungkapkan oleh peneliti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang disampaikan hari Kamis (16/6). Laporan itu menyebutkan ISIS menghancurkan komunitas agama itu dengan membunuh, melakukan perbudakan seks dan kejahatan lain terhadap sekitar 400.000 orang Yazidi.

    Disebutkan bahwa militan ISIS (atau Daesh dalam bahasa Arab) secara sistematis mengumpulkan Yazidi di Irak dan Suriah sejak Agustus 2014. Mereka berusaha “menghapus identitas mereka” dalam serangan mereka dan hal itu memenuhi definisi tentang kejahatan genosida sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Genosida 1948.

    “Genosida terhadap Yazidi sedang berlangsung,” kata laporan setebal 40 halaman yang berjudul “Mereka Datang untuk Menghancurkan: Kejahatan ISIS terhadap Yazidi.” Laporan itu didasarkan pada wawancara dengan korban, pemimpin agama, penyelundup, aktivis, pengacara, tenaga medis, dan wartawan, serta bahan dokumen yang luas.

    Berniat Memusnahkan Yazidi

    “ISIS telah menangkap perempuan, anak-anak atau pria Yazidi dengan cara yang paling mengerikan dari kekejaman,” kata Paulo Pinheiro, Ktua Komisi Penyelidikan, pada keterangan pers yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

    Analisis mereka menetapkan bahwa ISIS berniat, dan bertindak dengan perilaku yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok berbahasa Kurdi itu, yang oleh militan dari kelompok Muslim Arab Sunni itu dilihat sebagai kafir dan “penyembah setan”.

    The Yazidi adalah sekte keagamaan yang keyakinannya menggabungkan unsur-unsur dari beberapa agama Timur Tengah kuno. ISIS menganggap Yazidi kafir yang harus ditolak oleh Muslim. ISIS juga menyatakan bahwa perempuan Yazidi boleh diperbudak sebagai rampasan perang.

    Tersedia Data Pelaku

    “Temuan genosida harus memicu tindakan lebih tegas pada tingkat politik, termasuk di Dewan Keamanan (PBB),” kata Paulo Pinheiro. Laporan itu menyebutkan terkumpul informasi dan dokumen sebagai niat dan tanggung jawab pidana pada komandan militer ISIS, para jihadis, pemimpin agama dan ideologi, di mana pun mereka berada.

    Anggota Komisi lainnya, Vitit Muntarbhorn, mengatakan telah memberikan informasi rinci tentang tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku, dan mulai berbagi informasi dengan beberapa otoritas nasional berusaha untuk mengadili para jihadis itu.

    Keempat komisaris independen dalam penelitian itu mendesak negara-negara besar untuk menyelamatkan setidaknya 3.200 perempuan dan anak-anak masih ditahan ISIS dan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    “ISIS tidak menutup-nutupi dan merahasiakan niatnya menghancurkan Yazidi dari Sinjar, dan itu adalah salah satu unsur yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan tindakan mereka dalam skala genosida,” kata penyidik ​​lain, Carla del Ponte.

    “Tentu saja, kami menganggap itu sebagai peta jalan untuk penuntutan, untuk penuntutan masa depan. Saya berharap bahwa Dewan Keamanan akan melakukannya, karena sekarang waktunya untuk memulai mendapatkan keadilan bagi para korban,”

    kata del Ponte yang juga mantan penuntut kejahatan perang untuk PBB.

    Bocah Yazidi yang muka dan rambutnya penuh debu setelah perjalanan dari melarikan diri dari ISIS edi Suriah hingga masuk ke Irak di Peshkhabour, Dohuk. (Foto: dari un.org)

    30 Kuburan Massal

    ISIS menyatakan sebagai khalifah, negara teokratis berdasarkan Islam Sunni menurut interpretasi mereka yang radikal. Mereka menyatakan kekhalifahan itu untuk daerah Irak dan Suriah. Daesh diketahui melakukan pembunuhan secara sistematis, menangkap dan memperbudak ribuan Yazidi, terutama perempuan dijadikan budak seks. Itu terutama dilakukan ketika mereka menyerbu kota Sinjar di Irak utara pada Agustus 2014.

    Setidaknya ada 30 kuburan massal para korban ISIS yang telah ditemukan, kata laporan itu, dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut.

    Cara ISSI menghapus identitas Yazidi adalah dengan memaksa mereka memilih antara konversi (pindah agama) ke Islam dan akan dihukum mati. ISIS juga memperkosa gadis-gadis, bahkan anak berusia sembilan tahun, menjual perempuan di pasar budak, dan menyuruh anak laki-laki untuk berperang, kata laporan PBB itu.

    Dijual di Pasar Budak

    Laporan juga menyebutkan bahwa perempuan Yazidi diperlakukan sebagai “budak” dan dijual di pasar budak di Raqqa, Homs dan lokasi lainnya. Beberapa di antara mereka dijual kembali ke keluarga dengan tuntutan tebusan antara 10.000 dolas AS sampai 40.000 dolar AS, setelah mereka ditawan dan beberapa perkosaan.

    ISIS juga membuka “lelang budak secara online,” menggunakan aplikasi Telegraph terenkripsi yang memuat foto perempuan dan anak perempuan Yazidi yang ditahan, bahkan lengkap “dengan rincian usia mereka, status perkawinan, lokasi saat ini dan harganya.”

    “Korban yang melarikan diri dari ISIS di Suriah menggambarkan bagaimana mereka diperkosa secara brutal, sering dialami setiap hari, dan dihukum jika mereka mencoba melarikan diri dengan dipukul keras, dan kadang-kadang pemerkosaan dilakukan oleh kelompok,”

    kata Komisaris Vitit Muntarbhorn.

    “Tidak ada kelompok agama lain di daerah yang dikuasai ISIS di Suriah dan Irak yang telah mengalami kehancuran berat, terutama kaum Yazidi yang paling menderita,” kata laporan itu.

    Pinheiro menekankan bahwa tidak boleh ada impunitas atas kejahatan ini, mengingat kewajiban Negara berdasarkan Konvensi Genosida untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida.

    Komisi itu juga mendesak pengakuan internasional tentang genosida oleh ISIS, dan mengatakan perlunya perlindungan lebih bagi minoritas agama Yazidi di Timur Tengah.

  • Parlemen Eropa Dukung Internasionalisasi Aceh dan Papua lewat Isu Keadilan dan Hak Penentuan Nasib Sendiri

    Juni 15, 2016 7:17 pm

    Jakarta, Aktual.com. Kalangan pro kemerdekaan di Aceh dan Papua kekuatan politik dan militernya saat ini sebenarnya sudah tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun gerakan dan kiprahnya di fora internasional untuk meng-internasionalisasikan Aceh dan Papua melalui jalur-jalur diplomasi nampaknya perlu dicermati oleh para pemangku kepentingan politik-keamanan di Jakarta.

    Pada 14 Juni 2016 di Brussels-Belgia, Parlemen Eropa telah menggelar sebuah konferensi internasional membahas Hak-Hak Minoritas dan Kerjasama Regional di Asia Tenggara.
    Nampaknya, pagelaran yang diselenggarakan oleh Parlemen Eropa itu disambut oleh beberapa kalangan pro kemerdekaan Aceh sebagai momentum yang bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan terus gerakan meng-internasionalisasikan Aceh Merdeka. Ketua Presidium Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF), Ariffadhillah masuk dalam jajaran peserta konferensi.

    Menurut keterangan yang berhasil kami himpun, Arif yang bermukim di Jerman itu, tercatat sebagai analis kimia di Eisenach, Jerman. Selain dirinya, dalam delegasi ASNLF yang dipimpinnya juga akan ikut bergabung perwakilan ASNLF dari Swedia dan Belanda. Tak pelak hal ini menggambarkan bahwa jaringan ASNLF setidaknya cukup terorganisasi di Eropa. Melalui kehadiran Arif dan kawan-kawannya di konferensi tersebut, ASNLF membahas dan membeberkan pelanggaran HAM beserta kekebalan hukum militer yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Arif pada awal Juni lalu.

    Ada satu aspek penting yang perlu jadi catatan dari konferensi internasional tersebut. Fakta bahwa acara tersebut terselenggara berkat kerja sama Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi politikus asal Estonia, Urmas Paet yang juga tercatat sebagai anggota parlemen Uni Eropa.

    Namun yang patut dicermati adalah bahwa melalui penyelenggaraan konferensi internasional itu, Parlemen Eropa nampak jelas sangat memfasilitasi acara tersebut. Konferensi tersebut berlangsung di ruang PHS7C050 gedung parlemen Uni Eropa.
    Bagi kita di Indonesia kiranya sudah sepatutnya membaca tren ini berpotensi untuk tetap menghidupkan terus gerakan separatisme di Aceh.

    Apalagi melalui konferensi ini, akan dijadikan forum untuk mempresentasikan sebuah tinjauan umum mengenai keadaan minoritas di Asia Tenggara. Sehingga dalam kerangka tema besar tersebut, gerakan pro kemerdekaan Aceh akan memasukkan agenda kemerdekaan Aceh dengan menggunakan isu pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh sebagai alasan pembenaran untuk menghidupkan terus gerakan meng-internasionalisasikan gerakan pro kemerdekaan Aceh di forum internasional. Dan Parlemen Eropa terkesan sangat mendukung sekali gerakan-gerakan separatisme di beberapa negara di Asia Tenggara yang disamarkan melalui tema Hak-Hak Minoritas dan Kerjasama Regional di Asia Tenggara.

    Apalagi ketika Ketua Presidium ASNLF berencana mempresentasikan makalah tentang lemahnya penyelesaian HAM melalui perjanjian MoU Helsinki yang tidak ada hasilnya sama sekali meskipun sudah satu dekade lamanya. Untuk alternatifnya, ketua presidium ASNLF itu akan memberikan solusi dengan menyerukan komunitas internasional untuk menghormati tuntutan rakyat Aceh untuk keadilan dan penentuan nasib sendiri.

    Jika ini benar, berarti gerakan ASNLF meng-internasionalisasikan isu Aceh merdeka memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah dengan menggunakan isu keadilan dan hak penentuan nasib sendiri, atau the right to self determination sebagai pintu masuk.

    Maka itu keputusan Parlemen Eropa untuk membolehkan keikutsertaan pihak ASLNF maupun Organisasi Papua Merdeka(OPM) pada konferensi internasional Parlemen Eropa di Belgia jelas telah mempertunjukkan itikad yang tidak baik terhadap pemerintah Indonesia sebagai pihak yang sepenuhnya berdaulat atas Aceh maupun Papua hingga sekarang.

    Apalagi fakta mempertunjukkan bahwa baik ASLNF maupun OPM adalah organisasi ilegal yang dilarang di Indonesia, sehingga upaya parlemen Eropa mengundang mereka sama dengan upaya merusak hubungan diplomatik dengan Indonesia.

    Bahkan ditinjau dari sudut pandang MoU Helsinki sekalipun, manuver ASNLF tetap dipandang sebagai upaya untuk menggagalkan perdamaian di Aceh. Sebab dengan telah ditandatanganinya Mou Helsinki, permasalahan konflik atau perselisihan antara Indonesia dengan GAM sudah dianggap final atau kedua belah pihak sudah menyatakan islah.

    Manuver ASNLF justru bisa dinilai untuk mementahkan kembali kesepakatan Helsinki.
    Karena itu pemerintah Indonesia, khususnya KBRI di Jerman dan Belgia, secara khusus perlu memonitor secara intensif Organisasi Bangsa dan Rakyat yang tak Terwakili (UNPO), Taiwan Foundation for Democracy (TFD), Haella Foundation dan lobi politikus asal Estonia, Urmas Paet, karena keempat unsur tersebut jelas-jelas mempunyai itikad yang tidak baik kepada Indonesia.
    (Hendrajit)

  • Setelah Papua, Corbyn juga Dukung Kemerdekaan Bangsa Tamil

    Penulis: Eben E. Siadari 17:45 WIB | Selasa, 24 Mei 2016

    LONDON, SATUHARAPAN.COM – Setelah belum lama ini menyatakan dukungannya kepada Papua untuk menentukan nasib sendiri, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, juga menyatakan dukungan serupa kepada bangsa Tamil di Sri Lanka.

    Dalam sebuah pernyataan yang dirilis untuk menandai ulang tahun ketujuh sejak pembantaian di Mullivaikkal, Corbyn mengungkapkan solidaritasnya kepada rakyat Tamil dan menegaskan seruan akan keadilan dan penentuan nasib sendiri.

    “Saya menawarkan simpati terdalam saya kepada keluarga, teman dan orang-orang terkasih dari mereka yang meninggal selama hari-hari dan minggu-minggu terakhir konflik bersenjata Sri Lanka,” kata pemimpin Partai Buruh Inggris itu, seperti diberitakan oleh tamilguardian.com.

    “Pikiran saya saat ini juga bersama dengan masyarakat Tamil yang lebih luas yang telah memikul ketidakadilan selama puluhan tahun dan tetap teguh dalam tekad mereka untuk mendapatkan keadilan,” kata dia.

    “Kami akan berdiri dengan Anda dalam mencari kebenaran, keadilan, akuntabilitas, rekonsiliasi dan penentuan nasib sendiri di Sri Lanka,” kata dia.

    Corbyn juga menegaskan komitmen partainya akan “perlunya keadilan bagi rakyat Tamil dan kami tetap setia mendukung pelaksanaannya, secara penuh, resolusi  Dewan Hak Asasi Manusia PBB terhadap Sri Lanka”.

    “Hanya dengan perhitungan yang benar dengan masa lalu Sri Lanka dapat mewujudkan perdamaian abadi,” kata dia.

    Editor : Eben E. Siadari

  • Azhari Cage: Pemerintah Pusat Masih Menaruh Curiga Terhadap Aceh

    KLIKKABAR.COM, BANDA ACEH – Anggota Komisi I DPR Aceh, Azhari Cage menyesalkan sikap pemerintah pusat yang hingga saat ini belum menyetujui Bendera Aceh. Menurut Azhari, jika dilihat sesuai dengan prosedur hukum, bendera Aceh sudah sah untuk dikibarkan.

    “Jika kita lihat sesuai dengan prosedur hukum baik yang ada dalam UUPA maupun yang ada dalam Qanun Nomor 3 tahun 2013 Bendera Aceh sudah sah,” kata Azhari Cage dalam keterangan pers di ruang kerjanya, Rabu, 27 April 2016.

    Azhari mengaku heran terhadap pemerintah pusat yang masih menaruh curiga terhadap Aceh. “Pusat masih menganggap jika Bendera Aceh dinaikkan akan ada negara di dalam negara, padahal bukan demikian,” terang Azhari.

    Oleh karenanya, Azhari mengaku sangat kecewa dengan kondisi saat ini yang belum memiliki kejelasan, padahal Bendera Aceh tersebut lahir karena pertumpahan darah masyarakat Aceh pada masa lalu.

    “Bendera ini lahir dari kesepakatan damai antara RI dengan Aceh, sangat banyak pertumpahan darah, sangat banyak anak yatim hilang bapaknya dan istri hilang suaminya, siapa yang bertanggung jawab?,” kesal Azhari.

    Selain itu, lanjut Azhari, kesepakatan damai tersebut terwujud karena ada perjanjian berupa butir-butir MoU yang telah disepakati di Helsinki pada 2005 silam.

    “Kalau hari ini tidak bisa lagi dikaitkan dengan GAM, setelah 2005 tidak ada lagi yang nama GAM, semoga tidak ada dusta antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat,” tandas politisi Partai Aceh ini.

    REPORTER: MUHAMMAD FADHIL

  • Turki dan Swedia Sudah Berkomitemen Mendukung Kemerdekaan Aceh

    Acheh Media – Turki dan Swedia sudah berkomitemen mendukung Kemerdekaan Aceh. Komitmen ini terkait jasa Aceh (cq. ZN ABD) membantu Konflik Swedia­Turki. Turki mendukung kemerdekaan Aceh juga terkait romantisme Kejayaan negara Islam masa lalu, Turki dan Aceh, yang mesra akan diwujudkan Kembali.

    Cina bahkan sudah sepakat akan mendapat konsesi sebagai kontraktor utama Eksplorasi Migas di Seumelu, Aceh, yang cadangannya diperkiarakan mencapai 358 miliar barel, terbesar di Dunia. Kemerdekaan Papua akan diikuti oleh Kemerdekaan Aceh.

    Rencana ini sudah disepakati Gubernur Aceh – PM Australia di Canberra medio 2014 lalu. NKRI bisa bubar..! Bubarnya NKRI dan munculnya 5­6 negara baru di eks RI sesuai dengan tujuan “Clinton Programm’ 1998 lalu. Ingat selama Partai Demokrat berkuasa, RI akan diobok­obok oleh AS. Negara ASEAN juga menerapkan Standar Ganda. Di satu pihak secara resmi menolak diinsintergasi RI tapi dibelakang mereka setuju dengan rencana itu.

    Hal ini biasa dalam dunia diplomatik. RI yang besar dan kuat akan menjadi ancaman bagi negara­negara ASEAN lain. Mereka ingin RI dalam kondisi lemah dan terpecah­belah. Namun jangan sampai terjadi Gejolak Kawasan. Memecah Indonesia menjadi 5­6 Negara Merdeka tanpa gejolak adalah PR terbesar RRC, AS, Eropa, Australia, Israel dan ASEAN. Apakah berhasil..?

    Apakah konspirasi global berhasil memecah RI menjadi 5­6 negara baru yang berdaulat tanpa terjerumus dalam gejolak politik dan militer yang berdarah-­darah? Atau bisa jadi RI akan terpecah­belah meniru nasib negara-­negara Balkan dengan gejolak politik­ militer yang memakan korban jiwa hampir satu juta Jiwa mati sia-­sia?

    Satu­satunya pilar kekuatan RI yang masih Solid adalah TNI. Pilar Utama Indonesia yang lain adalah Islam. Tapi Islam sudah dihancurkan, berantakan. Tak Solid lagi. Sementara Rakyat RI sudah tak jelas jiwa patriotisme dan nasionalismenya. Mati bersama Ideologi Pancasila akibat Reformasi Kebablasan & Media Fitnah. Karakter Bangsa Indonesia kini acak kadut. Menuhankan materialisme, hedonisme dan liberalisme.

  • Masyarakat Aceh Denmark Adakan Berdoa Untuk Almarhum Tgk Hasan M. di Tiro

    Oleh: Tarmizi Age

    ”]Denmark 05 Juni 2010 [Foto-Iwan Cebo-Waa]DENMARK – Sabtu 5 juni 2010, masyarakat Aceh Denmark berkumpul mengadakan sembahyang ghaib, samadiah, zikir, baca yasin dan doa kepada paduka yang mulia Wali Negara Aceh Tgk Hasan M. di Tiro yang telah berpulang ke rahmatullah 03 Juni 2010 di Aceh.

    Acara yang di mulai pada jam 1.00 tengah hari ini diawali dengan sembahyang zuhur dan kemudian di lanjutkan dengan sembahyang ghaib yang di imami oleh Tgk Ansari Muhammad, seterusnya di lanjutkan dengan doa yang di pandu Tgk Jafar Usman dan terlihat berjalan dengan khusyuk.

    Makmur Habib, Nek Hasan dan Saudara Junaidi Beuransah yang sempat menyampaikan ucapannya di hadapan para hadirin mengatakan bahwa, kepergian Wali merupakan kehingalan besar kepada kita, namun kita tidak perlu patah semangat dalam melanjutkan cita-cita membangun Aceh, cita-cita untuk bersatu padu dalam segala hal untuk Aceh.

    Nekhasan sebagai salah seorang yang aktif mengurus persiapan meudoa ini juga mengucapkan, terimakasih kepada teman-teman yang sudah semalam suntuk menyiapkan kenduri, terimakasih kepada pemilik rumah sehingga kita semua bisa melaksanakan doa kepada Almarhum Tgk Hasan M. di Tiro dengan tenang pada hari ini.

    Makmor Habib yang di percayai sebagai ketua masyarakat Aceh di Denmark sat ini melanjutkan dengan ucapan terimakasih atas partisipasi semua pihak sehingga acara Berdoa (Meudoa keu Wali) ini sukses di laksanakan dengan baik. Semua kerja yang telah berhasil kita lakukan di Denmark adalah hasil kekompakan kita dan berkat hasil usaha kita bersama.

    Adapun Acara berdoa dan kenduri ini di laksanakan di sebuah rumah masyarakat Aceh yang menetap di Denmark yang terletak berhampiran kota kecil Kaas 25 km dari Aalborg kota nomor 4 terbesar di Denmark.

    Berdasarkan keputusan duek pakat setelah tahlilan, maka acara berdoa (meudoa keu Wali Negara) rencananya akan kembali di adakan pada sabtu 12 Juni 2010.

    Tarmizi Age adalah Koordinator World Achehnese Association di Denmark


    Tarmizi Age/Mukarram
    World Acehnese Association ( WAA )
    Ban sigom donja keu Aceh !

    Sekretariat:
    Molleparken 20,
    9690 Fjerritslev,Denmark,
    Mobile:0045 24897172
    acehwaa@gmail.com
    www.waa-aceh.org

  • Apakah Persatuan Aceh Hanya Ada Dalam Perang?

    Perang dan konflik bersenjata telah menjadi keseharian rakyat Aceh. Dari perlawanan yang dibangun untuk melawan penjajahan Portugis, Belanda, Jepang, orde lama dan yang terakhir melawan kediktatoran orde baru atas ketidakadilan yang dibangun darah dan air mata pahlawan dan kesetiaan rakyat Aceh. Situasi ini telah menjadi ujian berat bagi persatuan rakyat Aceh.

    Berbagai istilah berkembang di masyarakat Aceh, seakan istilah tersebut menjadi ungkapan terhadap pengalaman pahit dalam membangun sebuah perjuangan. Kita ambil cotoh seperti kata

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?