PAPUApost.com

Category: Penghianat

Menggugat aksi dan gelagat para Kaum Papindo sebagai penghianat tanah dan bangsa Papua.

  • Pendiri OPM Nicolaas Jouwe Kembali ke Indonesia

    |Pewarta: wibow

    Jakarta, (ANTARA News) – Tokoh pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Jouwe (86), yang sudah beberapa puluh tahun menetap di Belanda, kembali ke Indonesia dan akan menghabiskan sisa hidupnya di tanah air.

    “Saya meninggalkan Belanda untuk menetap di tanah air saya, Indonesia, selama-lamanya,” kata Jouwe yang tiba di Jakarta pukul 08.30 WIB dan langsung bertemu Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono di kantor Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat.

    Jouwe yang siang itu mengenakan setelan jas abu-abu dengan kemeja putih dan dasi merah selama beberapa waktu berbincang dan makan siang dengan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang didampingi Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan beberapa pejabat pemerintah.

    “Tadi sempat makan. Ada banyak makanan Indonesia tadi, soto juga ada. Kata Pak Nicholas enak,” kata Agung.

    Jouwe mengaku senang dengan sambutan pemerintah atas kepulangannya dan keinginan pemerintah untuk bersama-sama membahas masa depan tanah Papua.

    “Saya rasa sekarang Papua adalah Indonesia. Yang kita bicarakan adalah program kerja dan itu yang perlu. Kita harus membangun tanah ini,” kata pria berkulit kuning langsat itu.

    Dia juga mengatakan tidak menuntut apa-apa dari pemerintah Indonesia atas kepulangannya, kecuali untuk membangun kesejahteraan masyarakat di tanah itu.

    Tentang beberapa kerusuhan di Papua yang diduga terkait OPM, Jouwe mengatakan “itu adalah orang Papua yang terdiri atas anak muda yang tidak tahu apa-apa. Itu semua hanya omong kosong. Dia hanya meniru apa yang dilakukan di Indonesia dan tempat yang lain.”

    Ia menambahkan, sejak 19 November 1969 wilayah Papua dan penduduk yang mendiaminya telah menjadi bagian integral dari Indonesia.

    Freddy Numberi, yang lahir di Yapen Waropen, Papua, mengatakan, sebenarnya akar dari semua masalah di Papua adalah kesejahteraan.

    “Di seluruh dunia sama saja, masalah seperti ini ujungnya masalah perut. Kalau semua sudah kenyang dan bisa menikmati pendidikan, dengan sendirinya akan selesai,” katanya.

    Oleh karena itu, kata dia, sekarang fokus pemerintah adalah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Papua.

    “Perhatian pemerintah selama ini sudah cukup besar. Alokasi anggaran untuk Papua sangat besar Rp22 triliun setahun. Pemerintah juga melakukan percepatan pembangunan di tanah Papua,” demikian Freddy Numberi.(*)

    Editor: AA Ariwibowo

    COPYRIGHT © ANTARA 2010

  • Panitia Dialog Pemuda Papua Kurang Sosialisasi

    Yulianus Dwaa
    Yulianus Dwaa
    Yulianus Dwaa-JAYAPURA—Ketua umum Koordinator Daerah Provinsi Papua Gerakan Mahasiswa Pemuda Indonesia, Yuliaunus Dwaa Amd.Kes meminta panitia pelaksana Dialong Nasional Pemuda Papua yang digagas KNPI Papua melakukan evaluasi kinerja apa yang sudah dibuat mereka selama ini.
    Pasalnya, panitia pelaksana kegiatan dan DPD I KNPI Provinsi kurang melakukan sosialisasi dengan baik kepada semua DPD – DPD KNPI tingkat II serta organisasi – organisasi kemasyarakatan pemuda ( OKP ) yang tergabung di dalam di wadah KNPI itu sendri.

    Ia meminta paniti kegiatan tak usah emosional menyalahkan pemerintah SBY serta Gubernur Provinsi Papua yang tidak hadir dalam acara dialong tersebut. Bahkan ia meminta KNPI Provinsi Papua meminta maaf kepada seluruh Pemuda Papua dan masyarakat adat Papua maupun pemerintah.

    Ia berharap agar supaya paniti dan KNPI Provinsi Papua sementara itu, Ketua umum persatuan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Simon Petrus Baru mengatakan panitia harus melakukan evaluasi total termasuk KNPI Provinsi Papua sehingga lebih trasparan lagi dalam mensosialisasikan kegiatan yang berskala nasional ini.

    “Setahu saya ide ini adalah sesaat saja setelah itu di kembangkan secara cepat. Bahkan lebih banyak kepentingan politiknya,” tandasnya.(cr-1)
    bintangpapua.com
    Ditulis oleh (cr-1)

  • JIMMY DEMIANUS MINTA WAPRES FASILITASI DIALOG KEBANGSAAN

    Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.
    Makasar, 10/9 (Antara/FINROLL News) – Ketua DPRD Papua Barat Jimmy Demianus Itji meminta Wapres HM Jusuf Kalla untuk memfasilitasi dan memediasi penyelesaian masalah Papua melalui dialog kebangsaan.

    “Kami minta Wapres Jusuf Kalla memfasilitasi dan memediasi penyelesaian Papua,” kata Jimmy Demianus Itji sebelum bertemu HM Jusuf Kalla di kediaman Wapres Jl Haji Bau, Makasar, Sulsel, Kamis.

    Jimmy menjelaskan, sebelumnya beberapa elit Papua menghadap Wapres Jusuf Kalla dan meminta digelarnya dialog kebangsaan antara pemerintah pusat dengan masyarakat Papua.

    Menurut dia, hal itu dipicu oleh kegagalan dalam pelaksanaan otonomi khusus.

    Jimmy menilai, Wapres Jusuf Kalla selama ini memiliki peran yang sangat besar dalam penyelesaian masalah Papua. Selain itu, Wapres juga memiliki pengalaman dalam penyelesaian daerah konflik.

    Namun, katanya, jadi tidaknya dialog kebangsaan tersebut masih tergantung dua hal yakni; pertama, berkenaan UU 21 tahun 2001 tentang otsus baru ada satu PP 54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Padahal masih ada sekitar delapan sampai sembilan PP lainnya tentang pengelolaan kekayaan alam, pengaturan tanah, proteksi, adat istiadat dan sebagainya yang ditunggu.

    “Kedua, jangan lupa rakyat Papua telah memberikan suara yang signifikan kepada pasangan SBY-Boediono, sehingga pemerintahan baru harus buat terobosan untuk segera menyelesaikan masalah Papua,” katanya.

    Menurut Jimmy, jika kedua hal tersebut bisa segera diselesaikan pemerintah baru ada kemungkinan dialog tidak diperlukan lagi.

    Jimmy juga menjelaskan, jika harus dilakukan dialog maka para pihak yang dilibatkan setidaknya ada empat komponen yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi (Papua dan Papua Barat), masyarakat yang secara idiologis mendukung NKRI dan masyarakat yang secara idiologis bertentangan dengan pemerintah.

    “Kalaupun ada dialog kebangsaan ini, kami minta dilakukan di Malino, Sulsel,” kata Jimmy. (T.J004)

  • Rakyat Papua Desak Dialog Kebangsaan Antara Jakarta – Papua

    Pertimbalan rakyat Papua meminta pemerintahpunce menggese menggelar dialog kebangsaan antara Jakarta-Papua untuk menyelesaikan seluruh persoalan di tanah Papua.. Otonomi khusus yang telah berlangsung selama sekitar sembilan tahun dinilai telah gagal.Seramai 12 orang pertimbalan rakyat Papua, Khamis (3/9) diterima Naib Presiden Jusuf Kalla di pejabat Wapres di Jakarta..

    Mereka menyampaikan lima permasalahan utama di Papua yang mesti diselesaikan bersama dengan pemerintah punce .Salah seorang pertimbalan rakyat Papua, Pendeta Karel Phil Erari memaparkan permasalahan itu yaitu dialog kebangsaan otonomi khas , rencana pemekaran wilayah, pertubohan penyelaras pengawasan program dan dana, dan pembongkaran makam Theys H Eluai. Dialog,kata Phil, merupakan alat demokratis guna menyelesaikan perbelahan di Papua,” ujarnya usai diterima Wapres di Jakarta. Phil yakin penyelesaian atas berbagai persoalan di Papua boleh diselesaikan dengan baik. Bila Aceh Sahaja boleh diselesaikan, Papua pula boleh diselesaikan.Beberapa tokoh Papua yang diterima Wapres, antara lain,Ahli DPR asal Papua Simon P Morin, tokoh orang ramai suku Amungme Tom Beanal, dan ahli DPD asal Papua Ferdinanda Ibo Yatipao.
    (Malay/asni)

  • Tokoh Papua: Beri JK Mandat Jembatani Dialog Kebangsaan

    Laporan wartawan KOMPAS Suhartono

    JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak sepuluh tokoh Papua mendesak agar pemerintahan baru yang akan dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono memberikan mandat kepada Jusuf Kalla untuk menjadi “jembatan” dalam Dialog Nasional Kebangsaan Papua-Jakarta. Dialog Nasional Kebangsaan dianggap wadah yang paling tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang muncul terkait dengan persoalan masyarakat Papua.

    Desakan itu disampaikan oleh anggota DPR asal Papua, Simon Maureen yang didampingi Ketua Presidium Dewan Papua Tom Beanal seusai bertemu dengan Wapres, Kamis (3/9) siang.

    Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam, Wapres Kalla yang jabatannya sebentar lagi berakhir, didampingi oleh staf dan tokoh-tokoh lainnya seperti mantan rektor Universitas Cendrawasih August Kafiar, mantan Wakil Gubenur Papua Jhon RG Djopari, Pendeta Karel Phil Erari, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Ferninanda Ibo-Watipao.

    “Kita harapkan Pak JK diberi mandat oleh pemerintah, untuk menjadi mediator dalam dialog nasional tersebut,” kata Maureen.

    Menurutnya, masyarakat Papua tidak bermasalah jika Kalla tak bersedia memenuhi permintaan itu. “Namun Insya Allah, mengingat sumbangsih Pak Kalla selama ini dalam berbagai persoalan yang terjadi di Aceh dan di Ambon, tentu Pak Kalla akan bisa mempertimbangkan menjadi ‘jembatan’ dalam dialog tersebut,” tambah Maureen.

    Hal senada disampaikan Tom Beanal. Mengingat pengalaman wapres dalam berbagai penyelesaian konflik, ia dinilai bisa berperan dalam dialog ini.

    Adapun Pendeta Karel Erari mengatakan Dialog Nasional Kebangsaan sebenarnya sudah lama berlangsung, dan ingin ditingkatkan lagi secara rutin agar bisa menjadi katarsis penyelesaian seluruh persoalan yang ada di tanah Papua. “Kami tidak ingin keluar dari NKRI, akan tetapi kami ingin tempat untuk berbicara bebas dan merdeka dalam dialog nasional kebangsaan tersebut,” katanya.

    Ia menilai, dialog ini mempunyai arti penting, sebab otonomi khusus dinilai tak berhasil untuk mengangkat kesejahteraan rakyat Papua. Menurutnya otsus hanya dimanfaatkan oleh pejabat-pejabat besar yang menggunakan dana otsus.

  • Keliru Salahkan Pemerintah Pusat

    JAYAPURA (PAPOS)

  • Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE : Tangkap OPM

    JAYAPURA (PAPOS) -Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hesegem SE minta, Polri dan TNI segera seret kelompok bersenjata kehadapan hukum. Pasalnya ulah mereka kata Wagub sangat meresahkan masyarakat, mengganggu keamanan ketertiban dan menghambat pembangunan di wilayah Papua.

    Permintaan itu disampaikan Wagub kepada wartawan di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua, Kamis (28/5) kemarin, menginggat belakangan ini keselompok bersenjata itu sering muncul meresahkan masyarakat, bahkan sampai terjadi kontak senjata dengan pihak aparat keamanan.

    Menurutnya, ulah kelompok-kelompok bersenjata itu, merupakan tindakan tidak terpuji mengganggu keamanan dan ketertiban bermasyarakat serta perilaku yang tidak memuliakan nama Tuhan.

  • Pemkab Inginkan Pemulangan Langsung Lewat Boven Digoel

    BOVEN DIGOEL-Pemerintah Kabupaten Boven Digoel menginginkan rencana repatriasi 300 warga asal Kabupaten Boven Digoel dari Papua New Guinea (PNG) untuk dipulangkan langsung lewat Boven Digoel, bukan melalui provinsi (Jayapura) terlebih dahulu.

    Keinginan itu diungkapkan Bupati Boven Digoel Yusak Yaluwo, SH, M.Si, dihadapan masyarakat Distrik Sesnuk, saat Turkam ke daerah tersebut, beberapa waktu lalu.

    “Kita harapkan 300 warga kita yang akan dipulangkan pemerintah, langsung lewat Boven Digoel. Kami akan segera berupaya untuk dapat mengkomunikasikan dengan pemerintah provinsi,” kata bupati.

    Dari rencana yang disusun oleh pemerintah, sekitar 700 lebih warga asal Papua yang tinggal di PNG seluruhnya akan dipulangkan lewat Jayapura. Setelah berada di Jayapura, kemudian dikembalikan berdasarkan daerah asal masing-masing.

    Menurut bupati, dengan rencana tersebut perjalanan yang akan dilewati warga asal Boven Digoel menjadi sangat panjang. Disamping itu, membutuhkan dana yang tidak sedikit. “Tapi kalau langsung lewat Boven Digoel, perjalanannya tidak terlalu jauh dan dana yang digunakan untuk memulangkan mereka bisa ditekan,” ujarnya.

    Jumlah warga asal Kabupaten Boven Digoel sendiri di PNG saat ini, ungkap bupati, diperkirakan telah mencapai 25 ribu jiwa. Terbanyak berada di sekitar Kiongga yang berbatasan langsung dengan Distrik Waropko.

    Dijelaskan, beberapa waktu lalu dirinya ke PNG dan mengajak warga asal Kabupaten Boven Digoel yang ada di negara tetangga itu untuk kembali ke kampung halaman masing-masing untuk membangun Boven Digoel. “Disana, hidup mereka juga setengah mati,” jelas bupati.

    Menanggapi pertanyaan seorang warga terkait keamanan mereka setelah kembali, Bupati Yusak Yaluwo memberi jaminan keamanan. Termasuk dari aparat TNI/Polri, lanjut Bupati telah memberi jaminan keamanan bila mereka telah kembali ke tanah airnya.

    Bahkan, lanjutnya, pemerintah dengan tangan terbuka menerima kembali untuk bergabung dengan saudara-saudaranya yang ada di Kabupaten Boven Digoel. Hanya saja, jelas bupati, mereka yang kembali tidak ada perlakuan khusus karena nantinya bisa menimbulkan kecemburuan jika ada perlakuan khusus.

    Bupati Yusak Yaluwo sendiri berkeinginan akan kembali ke Kiongga untuk menemui warga asal Boven Digoel yang ada di sana agar kembali ke kampung halamannya.

    “Masih banyak masyarakat kita di sana yang berkeinginan pulang, meski ada diantara mereka yang masih pikir-pikir. Nah, mereka ini yang harus terus kita ajak dan diberi pemahaman bahwa situasi dulu sudah sangat berbeda dengan yang ada sekarang ini,” ucap bupati. (ulo)

  • Kondisi Papua Aman

    JAYAPURA (PAPOS) -Wakil Gubernur (Wagub) Papua Alex Hasegem SE mengatakan, kondisi Papua hingga saat ini aman dan terkendali. Adapun kejadian yang terjadi belakangan ini kata Wagub, hanya gangguan kecil, dan sudah dapat dikendalikan aparat keamanan.

  • YUDAS-YUDAS PAPUA MULAI NAMPAK

    Bagi siapapun yang menyebut dan menggunakan nama Tuhan atas tanah Papua dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas atau punya kepentingan pribadi dia adalah manusia yang paling biadap dan kurang ajar. Dia pikir nama Tuhan itu nama yang bisah dipermainkan dan nama yang bisah dijadikan bisnis untuk kepentingan perutnya.

    Selanjutnya

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?