Category: Penghianat

Menggugat aksi dan gelagat para Kaum Papindo sebagai penghianat tanah dan bangsa Papua.

  • SOSOK Nicholas Messet, Eks Pendiri OPM yang Meninggal di Jakarta

    SOSOK Nicholas Messet, Eks Pendiri OPM yang Meninggal di Jakarta

    Jayapura – Mantan Tokoh Papua Merdeka Nicolas Meset sependapat jika Papua dimekarkan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.

    Nic menyebut, pemekaran berdasar tujuh wilayah adat adalah berkat yang Tuhan berikan untuk masyarakat Papua.

    “Itu adalah berkat dari Tuhan bahwa pemerintah memberikan pemekaran Papua. Ini semata-mata untuk kemajuan masyarakat Papua. Supaya semua berjalan dengan baik, dan Masyarakat sejahtera,”ucapnya, Rabu 20 April 2022.

    Menurutnya, dengan Pemekaran tersebut, maka semua masyarakat memiliki tanggungjawab masing-masing untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan DOB (Daerah Otonomi Baru)

    “Kalau Pemekaran sesuai wilayah adatnya tadi, maka semua punya tanggungjawab terhadap wilayahnya, “katanya.

    Ditegaskan, Papua sudah final melalui pengakuan Dewan Keamanan PBB pada 19 November 1969 lalu, yang manegaskan jika Papua adalah bagian dari NKRI

    “Jadi kalau ada yang petak- petakan, maka indikasinya mau Papua merdeka. Saya katakan Dewan Keamanan PBB sudah akui Papua adalah bagian dari NKRI. Jadi DOB harus disambut gembira, karena penduduk Papua ini sekitar 5 juta penduduk. Kalau ada Provinsi baru maka pembangunan bisa menyentuh masyarakat hingga kepelosok,”ucapnya.

    Terkait ketakutan yang timbul semisal akan adanya non OAP (Orang Asli Papua) yang datang dan ketakutan lapangan pekerjaan, maka baiknya legislatif dan Eksekutif membuat regulasi untuk membatasi itu,”katanya.

    Orang Papua dikatakan, masih memiliki pemikiran yang kusust, masih pikir dirinya sendiri dan menganggap bahwa Papua ini hanya orang Papua punya.

    “Harus dibagi-bagi. Karena saya sampaikan tadi, Papua adalah bagian dari NKRI. Saya sangat mengapresiasi pak Wapres yang memberikan tujuh provinsi ini”,katanya.

    Menurutnya, pemerintah harus juga menyiapkan SDM Papua untuk bisa berkarya dan menjadi sukses dengan tidak mengharap seperti uang jatuh dari langit.

    “Catatan pentingnya adalah harus didik anak-anak Papua latih untuk bekerja, jangan malas-malas. Dilatih agar bisa mandiri berkarya. Orang Papua bukan malas, namun harus ajar dia didampingi agar sukses,”ucapnya.

    “Yang penting, pemerintah sudah kasih signal akan pemekaran, persiapkan diri, jangan harap seperti bintang jatuh dari langit atau bintang kejora turun dari langit. Mimpi itu sudah habis sekarang bagaimana kita kerja untuk negerinya sendiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri”, pungkasnya.(*)

  • WASPADA!!! Alex Kalilago, Agen Mematikan bagi Masyarakat Pegunungan Tengah Papua

    West Papua Central Intelligence Services (WPCIS) melaporkan kepada PAPUApost.com bahwa ada seorang Papua yang bernama “Alexander Kalilago“, adalah seorang agen mata-mata Indonesia yang selama beberapa tahun belakangan telah beroperasi di Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta, dan pada saat ini beroperasi di Pegunungan Tengah Papua.

    Dari informasi yang dikumpulkan oleh WPCIS, telah diduga kuat bahwa agen ini telah memata-matai banyak mahasiswa dengan target membunuh tokoh Papua Merdeka orang gunung.

    Dia telah menguasai bahasa Hupla (Lembah Baliem), bahasa Lani, bahasa Walak dan beberapa bahasa lainnya di pegunungan tengah Papua.

    Dia bekerja sebagai Security di berbagai toko di Pulau Jawa dan juga bekerja sebagai pengawal salah satu Bupati di Pegunungan Tengah saat ini.

    DIa sering membantu mahasiswa yang berdemo di mana-mana, bertindak seolah-olah dia orang Papua yang perduli dengan masalah West Papua.

    Dia telah berhasil membunuh banyak orang Wamena, akan tetapi nama-nama yang dapat kami pastikan adalah

    1. Komandan Enden Wanimbo; dan
    2. Pemuda Roy Karoba

    Keduanya meninggal karena diracuni oleh Alexander Kalilago.

    WPCIS menempatkannya sebagai salah satu pembunuh bangsa Papua yang harus ditarget dalam kesempatan pertama.

    Seluurh pasukan Operasi Khusus dan pasukan angkatan TPN PB/ OPM, TRWP, West Papua Army, TNPB, dan organisasi masa harus peka melihat dan bertindak.

  • KPK Ultimatum Lukas Enembe Sebelum Dijemput Paksa, Minta Kooperatif Penuhi Panggilan

    KPK Ultimatum Lukas Enembe Sebelum Dijemput Paksa, Minta Kooperatif Penuhi Panggilan

    Merdeka.com – Merdeka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka kasus gratifikasi pengerjaan proyek menggunakan APBD di bumi cenderawasih. KPK mengirimkan surat panggilan kedua sebelum menjemput paksa Lukas Enembe untuk diperiksa dalam perkara tersebut.

    “Sejauh ini kami akan segera kirimkan kembali surat panggilan kedua sebagai tersangka. Mengenai waktu pemanggilannya kami akan infokan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (29/9).

    Ali menyebut KPK belum akan mengambil langkah hukum penjemputan paksa terhadap politikus Partai Demokrat tersebut. Ali menyebut tim penyidik KPK masih akan memberikan kesempatan kepada Lukas Enembe kooperatif terhadap proses hukum di lembaga antirasuah.

    “Kami berharap kesempatan kedua bagi tersangka ini. Nantinya dapat koperatif hadir memenuhi panggilan,” kata Ali.

    Ali mengatakan, KPK juga bakal memikirkan dan bertanggungjawab atas kondisi kesehatan Lukas Enembe. Namun yang terpenting, Ali meminta agar Lukas Enembe memiliki itikad baik hadiri pemeriksaan.

    “Terkait permohonan berobat ke Singapura, tentu silakan tersangka hadir dulu di Jakarta. Untuk objektifitas, kami lakukan assesment langsung oleh tim dokter independent dari PB IDI. Bila dokter pribadi tersangka ikut dalam tim juga kami persilakan,” kata Ali.

    Istana Tegaskan Kasus Lukas Enembe Tak Terkait Politik

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan bahwa kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe tak ada hubungannya dengan politik. Dia menekankan aparat TNI siap dikerahkan apabila ada masyarakat menghalangi proses hukum Lukas Enembe.

    “Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan ya apa boleh buat. Begitu,” kata Moeldoko kepada wartawan di Kantor Staf Presiden Jakarta, Kamis (29/8).

    Menurut dia, tidak ada pengecualian di mata hukum. Sehingga, kata Moeldoko, semua masyarakat harus mempertanggungjawabkan semua yang diperbuatnya di hadapan hukum.

    “Intinya, adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum,” ucap dia.

    Mantan Panglima TNI era Presiden SBY ini meminta masyarakat menunggu proses hukum Lukas Enembe. Dia mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja lebih keras lagi dalam menindak Lukas Enembe yang telah berstatus tersangka dugaan suap.

    “Saya tak melangkahi praduga tak bersalah, itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk ambil langkah-langkah atau proses hukum,” ujar Moeldoko.

    AHY Minta Kader Taati Proses Hukum di KPK

    Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong kadernya, Lukas Enembe untuk menaati proses hukum sebagai tersangka dugaan korupsi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    AHY berjanji, Partai Demokrat tidak akan melakukan intervensi apapun dan mendukung proses hukum terhadap Lukas Enembe yang sedang berjalan di KPK.

    “Partai Demokrat tidak akan pernah melakukan intervensi terhadap proses hukum dalam bentuk apapun. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” kata AHY saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (29/9).

    AHY memastikan, Partai Demokrat akan menyiapkan tim bantuan hukum terhadap yang bersangkutan jika dibutuhkan. Dia pun berharap, kader Demokrat setempat tidak terpancing provokasi dan tenang dalam mengawal proses kasus ini.

    “Kepada seluruh kader Partai Demokrat di Provinsi Papua, saya minta tetap tenang dan jaga situasi kondusif di tanah Papua yang kita cintai,” minta AHY.

    SBY Diminta Turun Gunung Bujuk Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK

    Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun gunung bujuk Gubernur Papua Lukas Enembe memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI yakin Lukas Enembe akan menjalani perintah dari Presiden kelima RI itu.

    “Ya perlu memang, saya memohon pada Pak SBY untuk bersedia memberikan arahan atau memberikan imbauan kepada Pak LE (Lukas Enembe) selaku juga pengurus Demokrat Papua, ketuanya bahkan, ya untuk menghadiri panggilan KPK itu,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Selasa (27/9).

    Selain meminta SBY terlibat, Boyamin juga menyarankan para petinggi Partai Demokrat lainnya juga bisa membujuk Lukas untuk kooperatif terhadap proses hukum. Setidaknya, menurut Boyamin, hal ini menandakan kepedulian Partai Demokrat dalam pemberantasan korupsi.

    “Ini menunjukkan semua partai patuh hukum dan mendukung proses prosesnya,” kata Boyamin.

    Reporter: Fachrur Rozie/Liputan6.com [gil]

  • Kalau Orang Asli Papua Ikut Pemilu NKRI, Kalian Penghianat Bangsa Papua

    Dengan alasan mau pilih gubernur, bupati, apalagi Presiden, anggota DPRD, DPRP/DPRPB, apalagi anggota DPR RI, kalau ada Orang Asli Papua (OAP) yang ikut Pemilu maupun Pemilukada, itu sebenarnya memberitahukan secara terbuka kepada dunia, kepada alam semesta dan kepada Tuhan, bahwa sebenarnya OAP mau NKRI tetap menduduki tanah Papua dan menjajah bangsa Papua.

    Demikian disampaikan oleh Gen. TRWP Amunggut Tabi dalam sambutan kepada pasukan Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

    Gen. Tabi melanjutkan bahwa manusia di seluruh dunia sebenarnya sedang bindung dan terus-menerus bertanya kepada kita OAP sendiri, mulai dari rakyat di kampung-kampung sampai Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,

    • Kalian OAP benar-benar mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI, atau hanya tipu-tipu minta porsi jatah makanan lebih besar dari NKRI?
    • Kalau benar-benar mau keluar dari NKRI, mengapa masih ikut memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan umum NKRI?

    Apakah kalian tidak tahu bahwa suara kalian sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diserahkan kepada NKRI, dan oleh karena itu, kalian OAP menjadi tidak punya hak untuk minta yang lain di luar itu? Dan kalian minta merdeka tetapi masih ikut Pemilu NKRI membuatr orang di dunia menjadi bingun? Apakah kalian tahu ini?

    Dalam demokrasi dikenal “Suara Rakyat – Suara Tuhan”, dan sekarang rakyat West Papua memberikan suara kepada Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, Lukas Enembe untuk menjadi Gubernur Provinsi Papua dan Mandatjan untuk menjad Gubernur Papua Barat, lalu “Suara Rakyat – Suara Tuhan” yang sama lagi minta Papua Merdeka, maka kita secara jelas-jelas menciptakan persoalan bagi kita sendiri.

    Dengan alasan itulah, Gen. TRWP Tabi menganjurkan kepada pasukan TRWP baik yang ada di MPP maupun di Markas-Markas Pertahanan Daerah untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemilihan umum dari pihak penjajah.

    Dikatakan selanjutnya bahwa Gen. TRWP Mathias Wenda akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) kolonial NKRI 2019, dan juga akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Tanah Papua.

    Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh masyarakat OAP maupun kaum pendatang (Amberi) untuk menghargai pendapat dan hak asasi OAP untuk TIDAK MEMILIH dan memilih menjadi Golput dalam Pemilu 2019.

    Dikatakan Gen. TRWP Tabi bahwa

    Semua OAP yang mengikuti Pemilu setiap ada kegiatan demokrasi di Indonesia seharusnya mengaku terus-terang bahwa mereka itu adalah penghianat bangsa Papua dan penghianat negara West Papua. Hak mereka yang melekat mutlak kepada mereka di-sundal-kan dengan memberikan hak itu kepada pejabat NKRI dengan memilih penjabat NKRI, kemudian mengaku diri sebagai OAP yang cinta tanah air dan negara West Papua adalah sebuah perbuatan tercela dan tidak disukai oleh nenek-moyang dan anak-cucu bangsa Papua

    Disayangkan Gen. Tabi bahwa sampai hari ini OAP sebenarnya tidak tahu berdemokrasi, tidak mengerti apa maksudnya memilih Presiden, memilih anggota DPRD, DPRP/DPRPB dan DPR RI.

    OAP yang memilih mereka, lalu OAP yang mengeluh NKRI salah, NKRI bunuh kami, NKRI keluar dari Tanah Papua. Lalu siapa yang sebenarnya pilih mereka untuk menjajah mereka? OAP sendiri, toh?

     

     

     

  • 300 Warga Eks Timtim di Sulawesi Barat Ingin Pulang ke Timor Leste

    KUPANG, KOMPAS.com – Sebanyak 300 warga eks Timor Timur (Timtim) yang tinggal di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, berniat ingin kembali ke kampung halaman mereka (repatriasi) ke Timor Leste.

    Koordinator warga eks Timtim di Mamuju Tengah, Hanafi Martins mengatakan, keinginan kuat ratusan warga itu lantaran hingga saat ini, semua aset mereka berupa tanah di Timor Leste masih utuh dan oleh keluarganya menginginkan mereka kembali ke Timor Leste.

    Selain itu, kata Martins, alasan lain yang membuat 300 warga itu ingin pulang ke tempat asal mereka di Same, Distrik Manufahi, Timor Leste, karena mereka terus mengalami gagal panen akibat banjir yang terus melanda wilayah mereka.

    “Di tempat tranmigrasi kami di Kecamatan Tobadak ini, kami bekerja sebagai petani yang menanam sawit dan cokelat. Namun akhir-akhir ini kami kesulitan, karena banjir yang menerjang dan merusak perkebunan kami, sehingga kami pun tak berdaya dan kami ingin segera pulang ke Timor Leste,” kata Martins kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (7/4/2017) sore.

    Bukan hanya itu, lanjut Martins, sebagian besar warga eks Timtim di wilayahnya sudah menjual tanah perkebunan mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa menanam sawit dan cokelat.

    Martins mengaku, ia bersama ratusan warga eks Timtim sudah mendiami tempat transmigrasi itu sejak tahun 2000 silam atau selama 17 tahun. Saat itu, pasca-referendum, ia bersama ratusan warga lainnya keluar dari Timtim pada 21 November 1999 dan langsung berlayar menuju Makasar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan kapal laut.

    Mereka sempat berada di Makasar selama empat bulan, dan akhirnya diarahkan oleh pemerintah untuk tinggal di daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, hingga kini.

    Keinginan kuat ratusan warga eks Timtim untuk pulang ke Timor Leste mengalami kendala karena saat ini mereka tidak memiliki akses.

    “Kami sudah sepakat dan semuanya ingin pulang, tapi tidak ada yang bisa memfasilitasi. Kami minta supaya pemerintah mengizinkan dan memfasilitasi agar kami bisa pulang ke Timor Leste,” harapnya.

  • 54 OPM Menyatakan Diri Kembali ke NKRI

    JAKARTA, KOMPAS.com

    – Sebanyak 154 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertobat. Mereka menyatakan diri kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Berdasarkan siaran pers resmi TNI Angkatan Darat yang diterima Jumat (24/3/2017), 154 anggota OPM itu tiba di Kampung Sinak Distrik Sinak Kabupaten Puncak Jaya pada 15 Maret 2017.

    Didampingi oleh Komandan Koramil 1714-04/Sinak Lettu Inf Yusuf Rumi dan pendeta Zakarias Tabuni, mereka bersama-sama menghadap Bupati Puncak Jaya Wilem Wandik untuk menyatakan berhenti angkat senjata dan bergabung kembali ke Indonesia.

    Hadir pula dalam momen penting itu, Anggota DPRD daerah pemilihan Sinak, sejumlah SKPD Kabupaten Puncak, tokoh adat serta tokoh agama lainnya.

    Mereka kembali bukan tanpa alasan. Mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa selama mengikuti gerakan separatis bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen dan Gombanik Telenggen.

    Bupati Wilem menggelar simbolisasi penerimaan kembali mereka ke NKRI dengan penyerahan sehelai bendera merah-putih. Setelah itu, mereka diperbolehkan kembali ke kampung halamannya masing-masing.

    Diketahui, 154 anggota OPM kelompok Utaringgen Telenggen itu berasal dari Kampung Weni dan Kampung Rumagi, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak Jaya. Wilayah itu berbatasan dengan Distrik Yambi, kabupaten yang sama.

    Ada beberapa permintaan dari para eks separatis itu. Pertama, mereka meminta jaminan keamanan dari TNI dan Polri pascamenyerahkan diri. Sebab, keputusan mereka itu diyakini membuat bekas pimpinan mereka marah dan hal itu membahayakan keselamatan mereka dan keluarga

    Kedua, mereka juga meminta pemerintah setempat membangun honai yang laik dan sehat untuk ditinggali. TNI, Polri dan pemerintah setempat sepakat untuk memenuhi permintaan mereka.

    Penulis: Fabian Januarius Kuwado
    Editor: Sabrina Asril
  • Ketua MPR Janji Fasilitasi Eurico Guterres untuk Bertemu Jokowi

    KUPANG, KOMPAS.com – Ketua MPR Zulkifli Hasan berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara Ketua Umum Uni Timor Aswain (Untas) Eurico Guterres dengan Presiden Joko Widodo.

    Penegasan itu disampaikan Zulkifli saat menyampaikan sambutannya dalam kegiatan Pelantikan pengurus pusat Untas di Hotel Ima Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), SElasa (31/1/2017) petang.

    Menurut Zulkifli, pertemuan itu dimaksudkan agar Eurico bisa menyampaikan sejumlah persoalan yang menyangkut warga eks Timor Timur yang hingga kini belum diselesaikan hingga tuntas.

    Untas merupakan organisasi yang beranggotakan ribuan warga eks Timor Timur (Timtim) yang berada di Indonesia khususnya NTT.

    “Persoalan Untas ini harus diselesaikan. Nanti pertengahan Februari 2017 ini, saya akan jumpa dengan Presiden Jokowi dan saya akan sampaikan keinginan Eurico untuk berjumpa dengan Presiden Jokowi,” kata Zulkifli.

    Dia menilai, jika persoalan yang menyangkut warga eks Timtim tidak tuntas, tentu akan menjadi beban sejarah. “Ini tentu tidak bagus buat negara ini. Saya dan teman-teman anggota DPR akan berjuang agar pemerintah bisa menyelesaikan dan negeri ini harus bisa menyelesaikan persoalan persoalan sampai tuntas,”ucapnya.

    Sejumlah masalah yang saat ini masih dihadapi oleh warga eks Timtim yakni terkait dengan upaya memberikan perlindungan, status kewarganegaraan dan hak-hak masyarakat yang tetap setia kepada NKRI, termasuk penyelesaian aset-aset negara dan hak perdata perseorangan, seperti yang termuat dalam Tap MPR Nomor V.

  • Gubernur Lukas Enembe: NKRI Harga Mati bagi Rakyat Papua

    JAYAPURA, SATUHARAPAN.COM – Gubernur Papua, Lukas Enembe, menegaskan bahwa NKRI adalah harga mati bagi Papua. Ia mengatakan rakyat Papua tidak berpikir untuk merdeka. Ia sendiri mengatakan fokus untuk mensejahterakan rakyatnya.

    “Sudah berkali-kali saya nyatakan bahwa NKRI harga mati bagi kami di Papua, jadi jangan ada yang mencoba merusak tatanan yang sudah kami bangun dengan baik di tanah ini. Kami tidak berpikir untuk merdeka, tapi saat ini kami hanya fokus pada bagaimana cara mensejahterakan rakyat yang hidup di atas tanah ini. ” kata Lukas Enembe lewat laman resmi pribadinya, www.gubernurlukasenembe.com.

    Pernaytaan itu ia lontarkan dalam kaitan membantah beredarnya meme yang mengesankan dirinya berkata, bahwa bila Ahok tidak boleh jadi gubernur DKI Jakarta, maka Papua lebih baik merdeka saja.

    Lukas Enembe yang menyampaikan penjelasan itu ketika mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan ke Papua mengatakan, ia bersama dengan rakyat Papua sangat senang dan gembira, Pemerintahan saat ini yang dipimpin oleh Jokowi sangat fokus dalam membangun Papua.

    “Sudah berkali-kali Pak Jokowi berkunjung ke Provinsi Papua dan ini menunjukkan bahwa beliau sangat ingin pembangunan Papua dapat berjalan dengan cepat,” kata Lukas Enembe.

    Editor : Eben E. Siadari

  • Goliath Tabuni Bersama 23 Pasukannya Turun Gunung

    JAYAPURA – ‘Jenderal Tertinggi’ Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM ) Goliath Tabuni bersama 23 orang pengikutnya (baca; pasukannya) di wilayah Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, telah sadar atas perjuangan Papua merdeka yang tidak pernah tercapai, akhirnya ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi bersama istri dan anak mereka untuk hidup layak sebagaimana masyarakat Indonesia lainnya.

    Keinginan turun gunung ‘Jenderal’ Goliath Tabuni bersama 23 pengikutnya ini disampaikan melalui perwakilannya kepada Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman yang baru saja melakukan kunjungan ke wilayah Tingginambut.

    “Ke-23 anggota TPN/OPM pimpinan Goliath Tabuni itu, mau menyerahkan diri dan turun gunung ke daerah Tingginambut beserta anak dan istrinya, jika sudah menyadari dan ingin kembali menjadi WNI akan kita terima,”

    kata Kasdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman melalui pres releasenya yang diterima, Selasa (24/3) kemarin.

    Dihadapan Kasdam, perwakilan ke-23 orang tersebut menyampaikan keinginan mereka, agar dapat dibangunkan 8 unit Honai (rumah masyarakat setempat) sebagai tempat tinggal mereka.

    Merekapun menyampaikan agar di Tingginambut segera didirikan pos Koramil (posramil). ”Bapa, dan Pos Ramil tidak boleh ditarik. Sampai mati harus di sini,” ujar Goliath Tabuni.

    Mendengar permintaan ini, Kasdam XVII/Cendrawasih, Brigjen TNI Tatang Sulaiman menjawab, permintaan akan pembangunan Honai akan disampaikan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Puncak Jaya. Sementara permintaan agar dibangun pos Ramil sudah dipertimbangkan oleh Kodam. Namun untuk Danpos Ramil, harus memperhatikan rotasi kepemimpinan.

    “Saya akan sampaikan permintaan bapak-bapak. Pembangunan Pos Ramil sudah kami rencanakan, namun untuk permintaan dan Pos Ramil agar jangan ditarik, itu kita harus memperhatikan rotasi jabatan,”

    ujar Kasdam.

    Usai melakukan dialog dengan masyarakat, Kasdam XVII/Cenderawasih beserta rombongan melakukan dialog dengan prajurit yang bertugas di daerah itu dan meninjau keberadaan pos TNI yang ada di Tingginambut.

    Kasdam Tatang Sulaiman mengemukakan, kunjungannya kali ini bertujuan untuk bisa melihat kondisi riil pasukan di lapangan. ”Saya sengaja minta izin ke Panglima untuk meninjau pos-pos guna melihat lebih dekat kondisi pos dan prajurit,” ujar Kasdam Brigjen TNI Tatang Sulaiman saat berada di Tingginambut, Puncak Jaya .

    Selain melihat kondisi prajurit di Pos-pos pengamanan, kunjungan ini juga guna mengetahui apakah sarana prasarana Pos prajurit sudah menunjang tugas atau belum, sehingga kesulitan dalam bertugas dapat diketahui secara langsung.

    “Kalo cuma di kota, kita tidak tau apa kendala dan kesulitan prajurit di lapangan. Kita lihat kondisi jalan sehingga pengiriman logistik prajurit dapat diketahui kesulitannya. Hal ini akan menjadi masukan bagi satuan untuk memikirkan bagaimana agar logistik tidak terlambat tiba di pos,”

    ujar Brigjen TNI Tatang Sulaiman.

    Sementara itu, Goliath Tabuni selama ini dikenal sebagai Panglima Tentara Pembebasan Nasional (TPN)-Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang bermarkas di Tingginambut Puncak Jaya, Papua. Bahkan selama kepemimpinannya sebagai Jenderal OPM, puluhan anggota TNI/Polri diwilayah Puncak Jaya itu menjadi korban penembakan dan pembantai kelompok tersebut.

    Panglima Revolusioner : OPM Menyerah itu Oknum

    SEMENTARA ITU Panglima Revolusioner Papua Merdeka, Puron Wenda menyatakan, yang menyerah itu adalah oknum, bukan organisasi Papua Merdeka.

    “Kalau Goliat Tabuni menyerahkan diri saya belum tau, tapi kalaupun ya, itu oknum bukan organisasi dan itu persoalan masing-masing,”ujar Puron Wenda saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa 24 Maret.

    Menurut Puron, bila Goliat menyerahkan diri, itu bukti dia bukan berjuang dengan sepenuh hati untuk kemerdekaan Papua. “Dia bukan pejuang sejati karena sudah dengan pemerintah,”jelasnya.

    Lanjutnya, Goliat Tabuni selama beberapa tahun terakhir ini juga tidak lagi melakukan aksi menuntut Papua Merdeka, tapi lebih banyak berdiam diri di markasnya. “Goliat selama ini lebih banyak diam di markasnya di Tinggineri, kami yang berjuang dilapangan,”ujarnya.

    Rekan seperjuangan Puron Wenda yakni Enden Wanimbo yang juga bermarkas di Lany Jaya, malah tidak mempercayai kalau Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri. “Jangan percaya itu, karena berita itu dibuat-buat, Goliat Tabuni tidak mungkin menyerah,”tandasnya.

    Kata Enden, apa bukti Goliat sudah menyerah dan bergabung dengan Indonesia. “Benarkah ia menyerah, apa buktinya, dimana, dilapangan mana ada foto atau videonya,”(ukasnya.

    Jadi, tambahnya, kami sangat membantah berita Goliat Tabuni sudah menyerah. “Jangan dibuat-buat seolah-olah Goliat sudah menyerah,”singkatnya.

    Panglima Revolusioner Papua Merdeka Masih Enggan Menyerah

    Panglima Revolusioner Papua Merdeka Puron Wenda dan Enden Wanimbo masih enggan menyerah dan kembali bergabung ke Indonesia. “Kami tidak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan Papua,”tegas Puron Wenda melalui telepon selulernya, Selasa 24 Maret.

    Lanjutnya, sekalipun pihaknya ditawari kedudukan atau uang tapi akan menolaknya dan akan tetap berjuang untuk Papua Merdeka. “Kami tidak minta uang, kedudukan atau pemekaran, tapi hanya minta Papua Merdeka,”tukasnya.

    Mengenai Goliat Tabuni yang sudah menyerah, Puron Wenda mengatakan, belum mengetahui hal itu. “Saya belum tahu itu,”singkanya

    Tapi, jika memang Goliat Tabuni Panglima Tertinggi OPM yang bermarkas di Tingginambut telah menyerahkan diri, itu adalah secara oknum tapi bukan organisasi. “Kalau Goliat menyerah itu oknum masing-masing dan saya tidak tau itu, karena dia bermarkas di Tinggineri saya di Lany Jaya,”paparnya.

    Kata Puron Wenda, Goliat Tabuni selama beberapa tahun ini hanya lebih banyak berdiam diri di markas. “Kami yang selama ini beraksi di lapangan, saya juga dulu yang baku tembak di Puncak Jaya, baru kemudian saya pindah ke Lany Jaya, sedangkan Goliat tidak pernah,”klaimnya.

    Ia juga mulai menyangsingkan perjuangan Goliat yang mengklaim sebagai Jenderal tertinggi OPM. “Goliat itu merasa sudah merdeka, sehingga gunakan pangkat jenderal, kalau kami masih berjuang sehingga gunakan panglima revolusioner, nanti kalau sudah merdeka baru atur mengenai pangkat, itu yang benar,”imbuhnya.

    Ditanya apakah bersedia menyerah jika pemerintah memberikan berbagai kemudahan, karena perjuangan kemerdekaan juga bertujuan untuk kesejahteraan, Puron kembali dengan tegas menolak. “Saya tidak mau, hanya mau merdeka, Papua harus tentukan nasibnya sendiri, harus merdeka, sekalipun ditawari dengan kedudukan, uang atau apapun, harus merdeka boleh,”pungkasnya.

    Ia meminta pemerintah Indonesia sebaiknya memberikan kemerdekaan Papua. “Kasih merdeka boleh, baru Ppaua aman, tapi kalau tidak kami terus berjuang, kamu orang Indonesia saja berjuang kok untuk merdeka, saya tidak bisa merdeka sendiri kah,”tandasnya.

    Puron Wenda juga menyesalkan sikap para bupati dan gubernur Papua, yang selalu memanfaatkan perjuangan mereka untuk kepentingan dana besar bagi Papua. “Bupati, gubernur selalu bilang sama Indonesia, kalau kami hanya butuh uang, padahal itu sama sekali tipu, kami hanya mau Merdeka,”paparnya.

    Puron mengklaim, saat ini persenjataan dan amunis yang mereka miliki sudah semakin banyak. “Kita punya senjata sudah banyak dan siap perang,”ucapnya.

    Hal senada juga ditandaskan rekan Puron Wenda yakni Enden Wanimbo, bahwa pejuang revolusioner Papua Merdeka tidak menerima tawaran apapun selain kemerdekaan Papua. “Kami tidak mau ditawar apapun, kami punya harga diri, kalau pemimpin lain boleh di tawar kami tidak,”tegasnya.

    Ia juga mengklaim, perjuangan kemerdekaan Papua bukan hanya diperjuangkan mereka yang bergerilya di hutan tapi juga di luar negeri. “ Papua pasti akan merdeka, semua sekarang sedang memperjuangkannya,”kata dia.

    Untuk itu, sambungnya, Polisi dan Tentara jangan selalu mengklaim, OPM sudah menyerah. “Jangan selalu Klaim OPM menyerah, itu tidak benar, kami terus berjuang,”paparnya. (loy/jir/don/l03)

    Source, Jubi, Rabu, 25 Maret 2015 00:16

  • Komandan OPM Minta Bertemu dengan Presiden Jokowi?

    Source: SUARA.com, Siswanto : 24 Mar 2015 | 19:17

    Suara.com – Kapolda Papua Inspektur Jenderal Yotje Mende mendapat kabar dari Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua Lenis Kogoya bahwa Presiden Joko Widodo akan berkunjung ke Puncak Jaya untuk berdialog dengan Goliat Tabuni pada April 2015. Goliat adalah Jenderal Tertinggi Organisasi Papua Merdeka.

    “Memang Ketua LMA Papua pernah sampaikan kalau Presiden akan datang bulan April. Namun secara resmi saya belum tahu. Biasanya, protokoler dari Istana Negara akan memanggil kami untuk rapat ke sana. Jadi seminggu sebelumnya paling tidak sudah dilakukan rapat untuk persiapan,”

    kata Yotje, Selasa (24/3/2015).

    Namun, Kapolda belum mengetahui secara pasti mengenai rencana Goliat menyerahkan diri kembali ke NKRI bersama 23 pengikut.

    “Ya kalau memang ada rencana itu, kami akan follow up karena Presiden merupakan Panglima Tertinggi. Hanya saja, sampai detik ini saya belum dapat berita tentang rencana itu,” kata Kapolda.

    Menurut Yotje, sampai hari ini Goliat yang bermarkas di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, masih berstatus daftar pencarian orang Polda Papua terkait serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan kelompoknya di wilayah setempat.

    “Jadi kalau anggota saya ketemu orangnya (Goliat) itu pasti akan ditangkap,” katanya.

    Soal pengampunan yang diberikan ketika Goliat Tabuni sudah menyerahkan diri, kata Yotje, itu kewenangan Presiden.

    “Terkait masalah pengampunan ada dalam UU sebagai kekuasaan tertinggi pada presidenlah yang berhak melakukan itu, Presiden mempunyai hak berupa abolisi, grasi, amnesti, dan rehabiltasi,”

    ujarnya.

    Polisi akan taat pada undang-undang apabila Presiden memberikan pengampunan.

    “Kita akan siap menerima itu. Jadi penegakan hukum mengesampingkan apabila ada pernyataan atau keputusan Presiden,” katanya.

    Yotje menambahkan kalau para korban atau keluarganya menuntut Goliat diproses secara hukum atas kasus yang telah dilakukan selama ini, itu bisa dilakukan melalui gugatan perdata. Dan Presiden, katanya, bisa mempertimbangkan hal tersebut.

    Namun, kata dia, pada prinsipnya Polda Papua akan tetap menangkap mereka.

    “Selama belum ada upaya damai, saya tetap menagih mereka, karena telah membunuh tentara, polisi dan warga sipil, kalau manuver lain silakan, tapi jangan di muka saya, akan saya tangkap,” katanya. (Lidya Salmah)

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?