Category: Uncategorized

300 Warga Eks Timtim di Sulawesi Barat Ingin Pulang ke Timor Leste
KUPANG, KOMPAS.com – Sebanyak 300 warga eks Timor Timur (Timtim) yang tinggal di Desa Sejati, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, berniat ingin kembali ke kampung halaman mereka (repatriasi) ke Timor Leste.
Koordinator warga eks Timtim di Mamuju Tengah, Hanafi Martins mengatakan, keinginan kuat ratusan warga itu lantaran hingga saat ini, semua aset mereka berupa tanah di Timor Leste masih utuh dan oleh keluarganya menginginkan mereka kembali ke Timor Leste.
- Baca juga: Warga Eks Timtim: Pak Presiden Hentikan Mobil dan Memanggil Saya…
Selain itu, kata Martins, alasan lain yang membuat 300 warga itu ingin pulang ke tempat asal mereka di Same, Distrik Manufahi, Timor Leste, karena mereka terus mengalami gagal panen akibat banjir yang terus melanda wilayah mereka.
“Di tempat tranmigrasi kami di Kecamatan Tobadak ini, kami bekerja sebagai petani yang menanam sawit dan cokelat. Namun akhir-akhir ini kami kesulitan, karena banjir yang menerjang dan merusak perkebunan kami, sehingga kami pun tak berdaya dan kami ingin segera pulang ke Timor Leste,” kata Martins kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Jumat (7/4/2017) sore.
Bukan hanya itu, lanjut Martins, sebagian besar warga eks Timtim di wilayahnya sudah menjual tanah perkebunan mereka, sehingga mereka tidak lagi bisa menanam sawit dan cokelat.
Martins mengaku, ia bersama ratusan warga eks Timtim sudah mendiami tempat transmigrasi itu sejak tahun 2000 silam atau selama 17 tahun. Saat itu, pasca-referendum, ia bersama ratusan warga lainnya keluar dari Timtim pada 21 November 1999 dan langsung berlayar menuju Makasar, Sulawesi Selatan, dengan menggunakan kapal laut.
Mereka sempat berada di Makasar selama empat bulan, dan akhirnya diarahkan oleh pemerintah untuk tinggal di daerah transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, hingga kini.
- Baca juga: Fadli Zon Sebut Warga Eks Timtim Harus Dihargai secara Khusus
Keinginan kuat ratusan warga eks Timtim untuk pulang ke Timor Leste mengalami kendala karena saat ini mereka tidak memiliki akses.
“Kami sudah sepakat dan semuanya ingin pulang, tapi tidak ada yang bisa memfasilitasi. Kami minta supaya pemerintah mengizinkan dan memfasilitasi agar kami bisa pulang ke Timor Leste,” harapnya.
April 9, 2017
Petinggi Negara Federal Republik Papua Barat Surati Jokowi, Isinya? Asli Makar!
Sejumlah petinggi NFRPB (Cendrawasih Pos/JawaPos.com
JawaPos.com – Setelah surat pertama tak direspon, kelompok yang mengatasnamakan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) kembali bersurat ke Presiden Jokowi. Isinya juga tak berbeda jauh dengan sebelumnya yakni menawarkan upaya perundingan untuk mengakui sebuah negara di Papua.
“Ini surat Presiden NFRPB, Forkorus Yaboi Sembut tahap kedua terkait dengan perundingan damai antara NKRI dan NFRPB. Surat tersebut telah diantar ke Jakarta pada 7 Maret lalu dengan 40 tembusan,” kata Elias Ayakeding yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Federal di Prima Garden Abepura, Senin (3/4).
Dilansir dari Cenderawasih Pos (Jawa Pos Group), dalam surat ini disebutkan enam poin dasar pengajuan surat perundingan yakni pertama hasil ketetapan Kongres Rakyat Papua (KRP) III tertanggal 17 – 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus, Abepura.
Kedua, deklarasi secara sepihak atau Unilateral Declaration of Independence (UDI) Bangsa Papua di Negeri Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 dalam KRP III adalah dasar hukum kebisaan internasional (Internasional Custom Law) yang mendorong terbentuknya NFRPB.
Ketiga berdasar UDI, NRFPB secara otomatis telah mendapat predikat subjek internasional yang dikenal dengan Belligerent yang artinya negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan administrasi pemerintahan atas wilayah dan rakyatnya.
Keempat dengan UDI, Bangsa Papua di Papua Barat dan NFRPB sebagai subjek hukum internasional yang baru muncul maka, New York Agreement sebagai hukum perjanjian internasional antara pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia dinyatakan hilang dan tidak berlaku lagi. Karena Papua Barat, mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea sebagai objek perjanjian internasional sesuai dengan Viena Convention on the Law of Treaties Between states 1969.
“Kelima UDI Bangsa Papua adalah pernyataan pemulihan kemerdekaan atas mantan wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea (Papua Belanda) yang dianeksasi oleh Pemerintah Indonesia. NFRPB tidak mencaplok wilayah Nederlands indisch ( Hindia Belanda) yang adalah wilayah NKRI dan itu sangat jelas,” ujar Forkorus dalam rilis yang dibacakan Elias Ayakeding.
Dan keenam Indonesia juga menyatakan kemerdekaan dengan menempuh jalan yang sama, melalui unilateral act atau pernyataan sepihak dalam bentuk proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan secara otomatis mendapat predikat subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent.
“Surat pertama sudah disampaikan sejak tahun 2012 yang ditujukan pada Presiden SBY yang isinya tentang perundingan damai namun belum mendapat tanggapan. Ini surat penawaran tahap kedua dengan isinya sama yakni perundingan damai,”
tambah Ayakeding.
Dikatakan, jika surat kali ini kembali mentok maka akan ada surat terakhir yang sifatnya desakan. Surat kali ini isinya resolusi dan penegasan belum masuk pada desakan. “Kami memberikan deadline waktu,” tegasnya.
Disinggung soal kelompok lain yang juga berjuang dengan cara lain namun untuk tujuan yang sama, kata Ayakediang kelompok tersebut tak masuk dalam NFRPB sebab upaya yang dikedepankan lebih pada diplomasi damai sesuai piagam PBB.
“Kelompok lain berbeda dengan NFRPB. Kami tetap berpatokan pada Kongres Papua II dimana rekomendasikan adalah damai lewat negara federal dan kami tak bicara referendum melainkan pengakuan,” tambahnya.
Pihaknya juga mempertegas bahwa NFRPB adalah sebuah negara dan bukan kelompok seperti ULMPW sehingga tidak bisa negara dibawa masuk ke kelompok. “Kalau ada yang berbicara soal NFRB itu penyampaian personal dan bukan atas nama Negara. Edison Waromi, Markus Haluk, Jacob Rumbiak, maupun Otto Mote adalah kelompok yang inkonsisten terhadap deklarasi 19Oktober 2011 sehingga ini bagian dari penegasannya,” imbuh Ayakeding. (ade/nat/sad/JPG)
April 7, 2017
54 OPM Menyatakan Diri Kembali ke NKRI
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 154 anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) bertobat. Mereka menyatakan diri kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Berdasarkan siaran pers resmi TNI Angkatan Darat yang diterima Jumat (24/3/2017), 154 anggota OPM itu tiba di Kampung Sinak Distrik Sinak Kabupaten Puncak Jaya pada 15 Maret 2017.
Didampingi oleh Komandan Koramil 1714-04/Sinak Lettu Inf Yusuf Rumi dan pendeta Zakarias Tabuni, mereka bersama-sama menghadap Bupati Puncak Jaya Wilem Wandik untuk menyatakan berhenti angkat senjata dan bergabung kembali ke Indonesia.
Hadir pula dalam momen penting itu, Anggota DPRD daerah pemilihan Sinak, sejumlah SKPD Kabupaten Puncak, tokoh adat serta tokoh agama lainnya.
Mereka kembali bukan tanpa alasan. Mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa selama mengikuti gerakan separatis bersenjata pimpinan Lekagak Telenggen dan Gombanik Telenggen.
Bupati Wilem menggelar simbolisasi penerimaan kembali mereka ke NKRI dengan penyerahan sehelai bendera merah-putih. Setelah itu, mereka diperbolehkan kembali ke kampung halamannya masing-masing.
Diketahui, 154 anggota OPM kelompok Utaringgen Telenggen itu berasal dari Kampung Weni dan Kampung Rumagi, Distrik Mageabume, Kabupaten Puncak Jaya. Wilayah itu berbatasan dengan Distrik Yambi, kabupaten yang sama.
Ada beberapa permintaan dari para eks separatis itu. Pertama, mereka meminta jaminan keamanan dari TNI dan Polri pascamenyerahkan diri. Sebab, keputusan mereka itu diyakini membuat bekas pimpinan mereka marah dan hal itu membahayakan keselamatan mereka dan keluarga
Kedua, mereka juga meminta pemerintah setempat membangun honai yang laik dan sehat untuk ditinggali. TNI, Polri dan pemerintah setempat sepakat untuk memenuhi permintaan mereka.
Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Sabrina Asril
March 25, 2017
Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina Melalui Pembangunan Kapasitas
Perempuan Palestina memegang bendera nasional saat berdemonstrasi di Gaza City dalam memperingati Hari Perempuan Internasional pada 9 Maret 2017. Mohammed Abed/AFP
MAGELANG, SATUHARAPAN.COM – Pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung perjuangan Palestina untuk menjadi bangsa dan negara yang merdeka tidak hanya melalui sikap politik, namun juga melalui bantuan pembangunan kapasitas Palestina, kata Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Al Busyra Basnur.
“Manifestasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina tidak hanya melalui dukungan politik, tetapi juga melalui pembangunan dengan program pengembangan kapasitas,” ujar Duta Besar Al Busyra Basnur di Balai Konservasi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (24/3).
Pernyataan tersebut dia sampaikan pada acara penutupan Pelatihan Pariwisata dan Kepurbakalaan untuk Palestina, yang diselenggarakan Direktorat Kerja Sama Teknik Kementerian Luar Negeri di Magelang dan Yogyakarta pada 13-24 Maret.
Pelatihan tersebut diikuti oleh 11 peserta dari Palestina yang bekerja di bidang pariwisata, arkeologi, balai konservasi situs bersejarah dan budaya.
Al Busyra mengatakan bahwa Indonesia selama ini terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sejak pencetusan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 1965.
“Kita selalu diingatkan bahwa sudah hampir tujuh dekade sejak KAA didirikan pada 1965 untuk melawan kolonialisme, namun kita masih mempertanyakan kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Indonesia tidak akan tinggal diam melawan penjajahan,” ujar dia.
Menurut dia, semua program bantuan pengembangan kapasitas yang diberikan Indonesia untuk Palestina, baik dalam bentuk pelatihan, lokakarya, pengiriman ahli, merupakan bentuk dukungan yang berkelanjutan bagi perjuangan rakyat Palestina.
Al Busyra menyebutkan, sejauh ini Pemerintah Indonesia telah memberikan pelatihan untuk sekitar 1.700 warga Palestina melalui 154 program pengembangan kapasitas di berbagai bidang, antara lain pariwisata, pertanian, infrastruktur, penanganan kejahatan dunia maya bagi personel kepolisian, tata kelola pemerintahan yang baik.
“Saya berharap semua pelatihan pengembangan kapasitas yang diberikan dapat membantu anda sekalian mempersiapkan kemerdekaan Palestina,” ujar dia. (Ant)
March 25, 2017
Sri Mulyani: Satu Kepala Orang RI Nanggung Utang US$ 997
Bandung – Utang pemerintah Indonesia sekarang mencapai Rp 3.589,12 triliun. Bila dibagi dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sekarang, maka per orang harus menanggung utang sebanyak US$ 997 atau setara Rp 13,2 juta (kurs Rp 13.300).
“Setiap orang Indonesia menanggung utang US$ 997 per kepala,” ungkap Sri Mulyani dalam kuliah umum di hadapan ratusan mahasiswa ITB, Jumat (24/3/2017).
Baca juga: Utang Pemerintah RI Naik Jadi Rp 3.589,12 T
Secara kasat mata maka utang yang harus ditanggung memang terlihat besar. Akan tetapi bila dibandingkan dengan negara lain, maka sebenarnya utang tersebut masih kecil.
Lihat Jepang, bila dibagi per kepala, maka setiap orang Jepang harus menanggung utang US$ 5.365. Amerika Serikat (AS) bahkan lebih besar, utang yang ditanggung setiap orang adalah US$ 62.000.
“Setiap kepala orang AS harus menanggung utang US$ 62.000. Jauh lebih besar dari kita,” ujarnya.
Ini menujukan utang Indonesia masih lebih kecil, bahkan dibandingkan negara maju sekalipun. Namun tentunya utang tidak akan dibagi per orang, kemudian diminta untuk membayar kepada negara.
Utang, ketika ditarik oleh pemerintah disiapkan untuk menjalankan hal-hal produktif. Sehingga bisa mendorong ekonomi tetap tumbuh ke depan sampai akhirnya mampu untuk mengembalikan utang.
Rasio utang terhadap PDB Indonesia terjaga pada level sekitar 27%. Ini berkat kemampuan pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3% terhadap PDB setiap tahunnya.
“Defisit APBN kita selama satu dekade terakhir bisa terkendali. Kita bisa tumbuh cukup tinggi,” terang Sri Mulyani. (mkj/dna)
March 24, 2017
Peter O’Neill: ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG
He said Prime Minister O’Neill expressed the ULMWP’s membership of the MSG is not an issue to PNG but rather the ULMWP proving that it is a united body that represents the collective views of the people of West Papua just as the FLNKS is evidently a united body representing the collective views of the Kanaks of New Caledonia.
Pernyataan sebelumnya dari Peter O’Neill melahirkan istilah yang dilahirkan oleh Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP) sebagai “politics of engagement”, sebagai pendekatan Melanesia yang bijak dalam rangka membangun tanggal menuju penyelesaian komprehensiv masalah yang ada antara NKRI dengan West Papua.
Hal kedua yang dikatakan oleh pemimpin bangsa Papua ini ialah bahwa permasalahannya ialah ULMWP sendiri sebagai sebuah lembaga, apakah ULMWP mewakili semua komponen bangsa Papua? Peter O’Neill tidak mengatakan “semua pendukung Papua Merdeka”, tetapi “semua komponen bangsa Papua”.
Artinya bahwa ULMWP harus merangkul lembaga seperti berikut:
1. Presidium Dewan Papua (PDP)
2. Dewan Adat Papua (DAP)
3. Majelis Rakyat Papua (MRP)
4. Majels Rakyat Papua Papua Barat (MRP-PB)
5. Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Papua dan LMA Papua Barat
6. Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK)
7. Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
8. West Papua Indigenous Organisation/Association (WPIO/A)
9. West Papua National Authority (WPNA)
10. Negara Republik Federal West Papua (NRFPB)
11. Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
12. West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL)
13. Perempuan Papua Merdeka
14. Pemuda Papua Merdeka
15. Intelektual Papua Merdeka
Setelah mendaftarkan organisasi antara lain seperti disebutkan di atas, kemudian ULMWP perlu mengangtkan para pejabat ULMWP dari orang-orang yang ada di dalam West Papua maupun yang ada di luar negeri. Nama-nama seperti berikut seharusnya disebutkan sebagai Anggota Executive dari ULMWP. Tidak bijaksana kalau ULMWP hadir HANYA mewakili pro Papua Merdeka:
1. Thaha Moh. Al-Hamid
2. Forkorus Yaboisembut
3. Benny Giay
4. Fransalbert Joku
5. Sofyan Yoman
6. Phillip S. Karma
7. Markus Haluk
8. Nicolaas Jouwe
9. Ramses Ohee
10. Matius Murib
11. dll
Nama-nama yang sudah dikenal NKRI yang ada di dalam negeri West Papua juga harus disebutkan.
Tujuan organisasi ULMWP ialah untuk berjuang berhadapan dengan NKRI, oleh karena itu ULMWP tidak harus lari keluar dan bicara di luar-luar, tetapi harus membawa diri masuk ke dalam NKRI, harus menugaskan orang-orang di dalma NKRI.
Tentu saja, sebelum itu harus ada Undang-Undang yang dengan jelas dan panjang-lebar mengatur semua tugas, tanggungjawab dan wewenang, disertai sanksi dan hukuman serta upah.
Kalau tidak begitu, Peter O’Neill akan tahu persis, bahwa teman-teman, dan adik-adiknya bangsa Papua di wilayah West Papua BELUM SIAP untuk melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, solusi terbaik ialah West Papua tinggal di dalma NKRI, sambil menunggu bangsa Papua di West Papua mempersiapkan diri.
March 16, 2017
Indonesia Berkomitmen Bantu Fiji di Bidang Kepolisian
Metrotvnews.com
Pertemuan Menlu Retno Marsudi dan Menhan Fiji bahas bantuan bidang kepolisian (Foto: Dok.Kemenlu RI).
, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi bertemu dengan Menteri Pertahanan dan Keamanan Fiji, Ratu Inoke Kubuabola pada 14 Maret kemarin.
Selain itu, Inoke mengunjungi Indonesia juga dalam rangka kerja sama dalam bidang kepolisian.
“Komitmen Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara Melanesia untuk meningkatkan kapasitas di bidang kepolisian,” ucap Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu 15 Maret 2017.
Sementara, dalam pertemuannya dengan Menlu Retno, dibahas mengenai hubungan bilateral dua negara dan bidang kepolisian itu sendiri.
Dibicarakan juga peran Indonesia di Melanesian Spearhead Group (MSG) dan peran Indonesia di dalam pembangunan negara-negara Pasifik.
Arrmanatha menambahkan, Inoke ini sebelumnya adalah Menlu Fiji. Sekitar setahun yang lalu, ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menhan Fiji.
Selama ini, Indonesia juga memperjuangkan agar kelompok separatis Papua yang menyebut dirinya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk bergabung dengan MSG.
Namun dengan Papua Nugini yang akan menjadi Ketua MSG yang dimulai pada Januari 2017, penentuan anggota penuh akan dilakukan pada pertemuan tingkat kepala negara. Pertemuan itu akan berlangsung sekitar September 2017.
(FJR)
March 15, 2017
Need for expertise of organic certification
By Fern Napwatt, DailyPost, The recent initiative of ban on junk food in the Torba province will require an expert and is a long process.
The Torba Provincial Planner, Mr Michael Silona said that the initiative to ban junk food was one of the decisions of the Torba Tourism Council.
“The original idea was to start with bungalow operators to stop feeding guests with imported food but to feed them with locally grown food,” he said.
“But again this will require quite a long process and an expertise to do the organic certification exercise and it will take some time before we can achieve it.”
According to a freelance reporter of The Guardian, Ms Eleanor Roy, the head of the Torba tourism council, Fr Luc Dini, said that a ban on foreign food imports would improve the health and well being of the people of Torba.
“Dini has ordered tourism bungalows to serve guests only locally grown, organic food, with a plan to introduce legislation within the next two years banning the importation of all foreign food. Torba aims to be Vanuatu’s first organic province by the year 2020,”
Ms Roy reported.
Mr Dini also stated the national government through its relevant authorities was supportive of his plan and were keen to see this will be tolerated by locals and tourists.
The Assistant Agriculture officer for Torba, Paul Harrison said that there is abundance of locally grown food as well as food sourced from the sea.
“Here in Torba, we some rich islands like the island of Gaua, and parts of Vanualava that can yield a high quantity of local produce as well as kava, but again it depends on the demand,”
he said.
“Having a ban on junk is a good idea for starters, so the locals can go back to do more gardening to meet the demand of locals as well as tourists when they visit- we still need improvement of skills on how to present it so to make it appealing to our customers from overseas.”
Mr Harrison said that since the new market house in Sola will be opening soon, he is looking forward to having more farmers having access to market as well as training that the DoA and TVET will give to the farmers to enhance their production and target other market opportunities.
fern@dailypost.vu
March 11, 2017
Call for more access to West Papua
RadioNZ – A church-backed coalition has called on Indonesia to open greater access to West Papua for international journalists, independent observers, human rights organizations and the International Red Cross.
International consultation on West Papua 22-24 February 2017 in Geneva, hosted by the World Council of Churches. Photo: Victor Mambor
The call came at an international consultation hosted by the World Council of Churches with the International Coalition on Papua in Geneva.
Also in Geneva this week, at the 34th session of the UN Human Rights Council, seven Pacific Island countries delivered a statement about their concern over rights abuses in West Papua.
The WCC general secretary, Rev. Dr Olav Fykse Tveit, who visited Papua in 2012 said the organisation supports the struggle for West Papuan human rights, and urges an end to ongoing violence and impunity.
He said the WCC backed the call for social and economic justice through serious dialogue and a concrete political process that seeks to address root causes of the present problems.
The round-table gathering included civil society proponents, human rights experts and diplomats who examined current patterns of human rights abuses in West Papua.
The gathering coincides with the 34th session of the UN Human Rights Council in Geneva, where seven Pacific nations this week raised concern about a lack of justice over serious and prolonged rights abuses in West Papua.
Indonesia denied allegation that it failed to address rights abuses in Papua, saying it always endeavoured to address violations, takes preventative measures and delivers justice.
Protests in West Papua in 2016. Photo: AFP
However, the WCC website reported that this week’s consultation in Geneva had shown growing level of international concern about Papua.
Victor Mambor of the Papua Coalition for Law Enforcement and Human Rights said that the civil society group made a number of recommendation to the government of Indonesia.
As well as demanding open access to Papua for international journalists and human rights groups they called for ensuring
“that perpetrators of the police and military responsible for past and present human rights violations in West Papua are prosecuted in public and fair trials, resulting in the appropriate sentences for perpetrators and the restitution, compensation and rehabilitation of victims”.
Meanwhile, the general secretary of the Pacific Conference of Churches based in Fiji, Rev. Francois Pihaate, said churches in the region were very concerned about violence in Papua.
West Papuan journalist Victor Mambor. Photo: RNZI / Johnny Blades
“How can we as churches be ignorant of what is going on outside our own world? That is why we as churches are concerned,” he said.
A member of the Indonesian mission to the United Nations in Geneva, Denny Abdi, disputed the veracity of claims that nearly 5000 Papuans were arrested last year for peacefully demonstrating their independence aspirations.
However, the WCC’s West Papuans representatives have said there is no trust between the people of West Papua and the government in Jakarta, rendering it “not possible to talk heart to heart about what is going on”.
“We have to talk, ” said one member of the WCC’s Papua chapter. “As a church the prophetic voice needs to go beyond boundaries.”
Demonstrators march in Timika in West Papua. Photo: Supplied
Veronica Koman of the Papua Itu Kita based in Jakarta said the government of Indonesia has failed to address the root problem, which stems from Papua’s controversial incorporation into Indonesia in the 1960s.
“The West Papuan people will not stop screaming for independence until the root cause is addressed,” she said.
March 10, 2017
Benny Wenda Alergi atas kata “Revolusi”, Amunggut Tabi: Ini Fakta Sejarah
Menanggapi Undang-Undang Rev9lusi West Papua atau Peraturan Sementara Republik West Papua, Lt. Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP (Tentara Revolusi West Papua – atau disingkat TRWP) menyatakan bahwa Benny Wenda, sebagai pucuk pimpinan kemerdekaan West Papua di luar NKRI perlu mengambil sikap karena menurut laporan PIS (Papua Intelligence Service) Sdr. O. Motte dan Sdr. N. Tebay adalah dua orang Koteka mata-mata NKRI.
Menanggapi pandangan ke-barat-baratan yang disampaikan Benny Wenda, Jubir ULMWP, bahwa kata “revolusi” berhubungan dengan komunis / revolusi sama dengan komunis maka Amunggut Tabi sebagai Pemangku Jabatan HUKUM ADAT Papua, yang diemban Lt. Gen. Amunggut Tabi mengumumkan kepada semua pihak, di manapun Anda Berada Anda berkewajibab memilih “revoluisi West Papua” or anything else.
March 7, 2017

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?