Category: Uncategorized

Victor Yeimo: Referendum Kanaky, 4 November 2018. Opsi Merdeka: 43,60 % – Opsi tidak: 56,40 %
Hasil Referendum Kanaky, 4 November 2018. Opsi Merdeka: 43,60 % – Opsi tidak: 56,40 %. Selisih 17.788 suara. 33.896 orang tidak memilih.
Bagi FLNKS ini adalah kemajuan dari perjuangan. Mereka telah berjuang meyakinkan rakyat Kanaky yang telah lama terhegemoni dalam kekuasaan kolonial Perancis.
Hampir semua orang asli Kanaky memilih merdeka di berbagai wilayah kota dan kampung. Mayoritas pendatang Perancis di beberapa pusat kota yang telah membuat suara untuk mempertahankan kekuasaan kolonial Perancis.
Ini juga karena 29.000 pemilih basis pro kemerdekaan yang tidak didaftar sebagai pemilih dalam referendum. Lalu 33.896 absen dalam referendum kali ini karena tidak sepakat dengan referendum yang menurut mereka adalah rekayasa kolonial Perancis.
Bagi FLNKS hasil ini adalah keberhasilan yang tertunda untuk kemerdekaan pada referendum yang selanjutnya akan kembali dilakukan pada tahun 2020 dan 2022.
Rakyat West Papua telah berdiri mendukung kemerdekaan bangsa Kanaky. Doa dan aksi telah disampaikan agar rakyat Kanaky menyadari bahwa Merdeka lebih dari pada terjajah dan musnah di bawa Perancis.
Kami mendukung proses membangun kesadaran kebangsaan yang dipimpin oleh FLNKS. Saya yakin FLNKS akan terus memainkan peran ini dengan terus meyakinkan Perancis dan dunia bahwa Kanaky telah siap bernegara sendiri.
Pelajaran bagi bangsa Papua adalah: 1) membangun kebangsaan Papua adalah cara melawan hegemoni kolonial Indonesia, 2) Pada perundingan tentang kriteria referendum, rakyat West Papua adalah satu-satunya yang diberi kesempatan untuk memilih hak politiknya karena tidak pernah mereka memilih pada pepera 1969.
3) West Papua dan Indonesia harus mendorong proses ini secara damai, jujur dan demokratis tanpa pertumpahan darah melalui intervensi PBB.
November 5, 2018
Turut Berdukacita atas kepergian Mama Pejuang pembebasan bangsa Papua, Mama Abina Wasanggai
Turut Berdukacita atas kepergian Mama Pejuang pembebasan bangsa Papua,
Mama Abina Wasanggai
(28 Nov 1956 – 16 Oct 2018).
Tuhan menyertai Mama sampai di rmh Bapa di Surga. Terima kasih Mama atas pengorbananmu bagi pembebasan bangsa dan tanah West Papua.
Tuhan menyertai dan memberi damai bagi keluarga dan sermua sahabat2 dlm masa2 yang sulit ini.
Torang sayang mama.
Selamat jalan Mama.., sampai pula kita bertemu.
Goodbye mama… till we meet again!!
Rest in peace.
Komentar Facebook
1. Apatar Puragi Salam Hormat untuk Mama Papua kami dari Sorong Raya Solidaritas Perempuan Papua Mama Wambrauw Turut berduka atas terpanggil Mama Abina Wanggai slamat jalan Mama Bangsa Papua Barat.
2. Mar Thenm Selamat Jalan SAHABAT PERJUANGAN….. NANTIKAN KAMI DI NEGRI ABADI….
3. Paula Mathilda Tokoro Turut berdukacita atas kepergian Pejuang perempuan Papua Ibu Abina Wasanggai. Apa yang sudah dibuat semoga tetap membekas dan diteladani untuk generasi perempuan Papua berikutnya. Rest in Peace.
4. Marry Yokhu Daisiu RIP , Tuhan menghibur dn menguatkan keluarga yang ditinggalkan selamat jalan ke tempat yg sudah Tuhan siapkan bagimu
5. Ayamana Jit Selamat jalan mm terkasih, Tuhan Yesus menyambutmu
6. Apatar Puragi Salam Hormat untuk Mama Papua kami dari Sorong Raya Solidaritas Perempuan Papua Mama Wambrauw Turut berduka atas terpanggil Mama Abina Wanggai slamat jalan Mama Bangsa Papua Barat.
October 18, 2018
“Papua Merdeka” antara Makna, Visi, Tujuan dan Cara bangsa Papua Merubah Nasibnya
“Papua Merdeka” secara politik dapat dipahami dalam dua perskeptif, yang pertama, “internal self-determination” dan kedua, “ezternal self-determination”. Yang pertama maksudnya bangsa Papua merdeka di dalam sebauh negara-bangsa yang sudah ada saat ini, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Makna kedua ialah melepaskan diri secara hukum dan politik dari negara yang ada saat ini dan membentuk kekuatan politik dan hukum baru tersendiri, terlapas dari NKRI.
“Papua Merdeka” secara konsep kata juga mengandung dua arti, yaitu “merdeka dari” dan “merdeka untuk”. Misalnya Papua Merdeka dari penjajahan NKRI, merdeka dari kapitalisme, merdeka dari sosialisme, dan merdeka dari rasa takut, perbudakan mental dan fisik. Maknay kedua ialah merdeka untuk menentukan nasib sendiri, merdeka untuk membangun diri sendiri, merdeka untuk mencapai cita-citanya sendiri, merdeka untuk menentukan nasibnya sendiri.
“Papua Merdeka” secara leterlek/ literal juga sering disalah-gunakan dan disalah-pahami, yaitu antara “freedom” dan “independence”. Dalam bahasa Melayu disebut “kebebasan” dan “kemerdekaan”, di mana keduanya juga sering tidak dibedakan secara tegas. Kedua arti ini sedikit terkait dengan makna merdeka dari dan merdeka untuk di atas tadi,. Freedom sering diarahkan untuk mengatakan “kebebasan untuk”, dan “independence” sering dikaitkan dengan “kebenasan dari”. Akan tetapi kedua kata ini sering digunakan campur-aduk.
Misalnya saja, nama “Organisasi Papua Merdeka” apakah diterjemahkan menjadi “West Papua Independence Organisation” atau “Free Papua Organisation”, atau “Free Papua Movement”?
Dalam kaitannya dengan perjuangan “Papua Merdeka” untuk melepaskan diri dari pendudukan dan penjajahan NKRI, maka kita sudah membaca banyak tulisan para tokoh Papua Merdeka, baik artikel, paper, dokumen hukum maupun politik yang mengatakan banyak hal tentang apa arti Papua Merdeka.
Selain dari ketiga arti dan makna “Papua Merdeka” di atas, kita perlu dalami secara kritis dan konseptual,secara mental-psikologis, “Apa artinya Papua Merdeka buat saya?”
- Papua Merdeka sebagai sebuah tujuan ?
- Papua Merdeka sebagai sebuah cara, jalan, strategi ?
- Papua Merdeka sebagai sebuah visi? (cita-cita)?
Dengan kata lain, “Apakah Papua Merdeka itu sebuah cita-cita, ataukah sebuah cara mencapai cita-cita?” NKRI punya cita-cita sebagaimana tercantum dalam Mukadimah UUD 1945, antara lain, memajukan perdamaian dunia dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi pada waktu itu perjuangan Indonesia bukankah Indonesia merdeka dan berhenti di situ. Akan tetapi Indonesia merdeka ialah cara atau jalan untuk mencapai cita-cita “adil-makmur”.
Kita harus akui terus-terang, bahwa ini cita-cita yang salah, karena cita-cita ini sepanjang sejarah umat manusia tidak akan pernah terwujud. Sampai saat ini Eropa, Australia dan Amerika Utara sudah kita anggap makmur, sudah kita anggap adil, sudah kita anggap demokratis, akan tetapi apakah wujud “adil-makmur” sesuai yang diinginkan dan diajarkan di sekolah-sekolah itu pernah terwujud di muka Bumi? Jawabannya tidak! Adil dan makmur adalah kata lain dari “surga”, yaitu keadaan yang akan kita nikmati di alam “baka” bukan di alam fana ini.
Kembali kepada Papua Merdeka,
- Apa cita-cita Papua Merdeka?
- Apa cita-cita Negara West Papua?
- Apa cita-cita bangsa Papua?
Dengan memahami dan membedah hal-hal ini secarea konseptual dan strategis, maka kita akan masuk ke tahapan berikut, yaitu menyusun strategi dan program untuk membawa bangsa Papua kepada kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang abadi, kemerdekaan yang seutuhnya.
October 17, 2018
Jaringan solidaritas West Papua buka desk baru di Selandia Baru
Auckland, Jubi – Akibat kuatnya jaringan solidaritas akar rumput, sebuah desk khusus untuk West Papua telah dibuka di Selandia Baru.
Desk itu secara resmi dibuka Senin malam (11/6/2018) di Auckland, oleh salah satu pemimpin Partai Hijau, Marama Davidson, dan rekan anggota parlemennya, MP Golriz Ghahraman.
Menurut Davidson, desk itu akan menyelenggarakan berbagai kegiatan, menjadi tuan rumah tamu-tamu internasional, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu seputar aspirasi kemerdekaan Papua dan pelanggaran HAM di sana .
“Desk ini didirikan untuk menyediakan ruang khusus bagi aktivis dan gerakan masyarakat sipil lainnya, yang mendukung kemerdekaan dan penentuan nasib sendiri Papua,” jelasnya.
Davidson menerangkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, delegasi Pasifika dan Māori yang kuat mulai terlibat dalam advokasi isu West Papua, dengan menggunakan keterampilan mereka dalam menggerakkan masyarakat ‘untuk menjangkau keluarga-keluarga awam untuk memperoleh solidaritas mereka’.
Pemerintah Indonesia mengatakan pihaknya sedang menangani persoalan pelanggaran HAM historis di Papua, dan telah mengalokasikan lebih banyak sumber daya dalam pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah terpencil Papua.
Namun Davidson menyesalkan bahwa pelanggaran HAM masih terus terjadi di Papua, menimbulkan kekhawatiran masyarakat Selandia Baru.
Desk ini berlokasi di kantor serikat buruh First Union di Onehunga, dan akan dijalankan secara sukarela oleh West Papua Auckland dan anggota-anggota jaringan solidaritas lainnya.
MP Davidson mengakui bahwa solidaritas terhadap West Papua adalah isu sensitif bagi negara Indonesia yang presidennya, Joko Widodo, baru saja mengunjungi Selandia Baru pada Maret lalu.
Masalah Papua tidak banyak dibicarakan dalam diskusi presiden tersebut dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern. Pertemuan itu berfokus pada perkembangan hubungan perdagangan antara kedua negara.
Davidson menambahkan bahwa perjanjian perdagangan cenderung mengecilkan isu-isu HAM. (RNZI)
June 15, 2018
Enam pemasok amunisi dibekuk Polisi
Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah Papua berhasil menangkap enam orang tersangka pemasok amunisi bagi kelompok bersenjata. Kelimanya diketahui berinisial Ei, RH, WH, Pc, YD dan Tu.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Tony Harsono, di Jayapura, Rabu (13/6/2018) mengatakan, keenam tersangka ditangkap di dua daerah berbeda, yakni di Wamena, Kabupaten Jayawijaya pada 1 Juni 2018, dan Timika, Kabupaten Mimika pada Sabtu (9/6/2018).
Ia menjelaskan, untuk penangkapan tersangka Ei di Wamena, barang bukti yang didapat sebanyak 50 butir amunisi dan WH selaku pemilik barang sebanyak 122 butir.
“Ketiganya dikenai Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak, dan sudah diamankan di Mapolda Papua,” ujarnya.
“Kasus ini berujung di Wamena, yang mana mereka terbukti sebagai penyalur amunisi bagi kelompok bersenjata. Jadi kami potong mata rantainya,” sambungnya.
Sementara untuk penangkapan di Kabupaten Mimika, Kepolisian mendapat barang bukti sebanyak 100 butir amunisi dari tersangka Pc, dan dari tangan YD sebanyak 57 butir.
“Ketiganya masih ada di Timika karena masih berproses, dan mereka merupakan pemasok untuk kelompok bersenjata kali kopi, yang sering melakukan penembakan” ujarnya.
Saat ditanya mengenai modus pelaku memasok peluru dan asal perluru tersebut, Tony menjelaskan, para tersangka belum terlalu terbuka untuk memberikan keterangan. Begitu juga soal jalur-jalur masuknya ratusan peluru itu.
“Yang jelas ini peredaran gelap. Apalagi masing-masing tersangka mengaku tidak saling kenal, hanya kenal wajah saja. Sama halnya dengan yang di Timika, mereka tidak kenal dengan orang yang menjual, tetapi kenal karena suruhan dari kelompok bersenjata dan harganya untuk 50 butir dijual senilai Rp5 juta,” katanya.
Dia menambahkan, keenam tersangka sudah sangat sering melakukan aksinya, bahkan dari beberapa tersangka mengaku sudah melakukannya sejak 2009 lalu.
Ditempat yang sama, Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan HAM Papua, Matius Murib mengatakan, tindakan upaya hukum yang dilakukan Polda Papua merupakan kerinduan lama pihaknya. Sebab keberadaan kelompok bersenjata, harus ditindak tegas.
“Polisi sudah melakukan satu langkah yang baik sehingga kami mendukung penuh tindakan ini. Kami dari tahun ke tahun selalu mendorong polisi untuk bekerja dan menyelesaikan seluruh peristiwa bersenjata di Papua,” kata Murib.
Menanggapi itu, dirinya berharap tindakan hukum yang sudah dimulai harus diselesaikan dan semua pihak harus memberikan dukungan, karena sudah jelas dan terbukti keberadaan kelompok bersenjata sangat mengganggu rasa aman di Papua.
“Selama ini tindakan melawan hukum terkesan dibiarkan, tapi kalau kali ini sudah diambil tindakan maka harus segera diselesaikan,” ujarnya. (*)
June 14, 2018
ULMWP : 5 warga sipil Timika ditangkap karena aspirasi Papua Merdeka
Jayapura, Jubi – Lima warga sipil di Timika diduga telah ditangkap oleh aparat keamanan Indonesia karena memiliki kaitan dengan aspirasi kemerdekaan West Papua.
“Pukul sepuluh malam, hari Sabtu 9 Juni 2018 Orpa Wanjomal (40) dan anak tirinya Polce Sugumol (31) ditangkap di rumah mereka di SP 2 Timika. Lima jam kemudian, pada jam tiga pagi, hari Minggu 10 Juni, Titus Kwalik ditangkap di SP 10. Pada saat yang sama Julianus Dekme (31) dan Alosius Ogolmagai (49) juga ditangkap di rumah Julianus di SP 6. Lima warga sipil ini ditangkap karena aspirasi Papua Merdeka. “ ujar juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jakob Rumbiak melalui sambungan telepon, Rabu (13/6/2018)
Jakob menyebut unit Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) Terlibat dalam penangkapan lima warga sipil ini. Koopssusgab adalah unit penanganan terorisme gabungan militer yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Unit komando ini menurut Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari dibentuk untuk membantu penanganan terorisme dalam kondisi tertentu yang operasionalnya jika Polri meminta bantuan,
Dalam UU Antiterorisme yang baru disetujui, kata dia, memuat adanya tambahan sejumlah aturan sehingga menjadi lebih komprehensif, termasuk dimungkinkannya pelibatan TNI dalam kondisi tertentu.
“Namun, pembentukan Koopssusgab ini tampaknya belum bisa dilakukan, karena belum ada mata anggarannya,” kata Abdul Haris, Jumat pekan lalu.
Meski demikian, ULMWP meyakini penangkapan dilakukan oleh Koopssusgab.
“Menggunakan kekuatan militer Anti-Teroris khusus terhadap warga sipil West Papua adalah tidak bertanggung jawab dan salah secara moral,” kata Jakob Rumbiak.
Lanjutnya, rakyat West Papua bukan teroris, dan tidak pernah berperilaku seperti teroris dan ekstremis Indonesia. Hak rakyat West Papua untuk menentukan nasib sendiri dijamin dalam Konstitusi Indonesia, Piagam PBB Hak Asasi Manusia, Majelis Umum PBB Res. 1514 (1960), Perjanjian PBB tentang Hak Sipil dan Politik (2007), Majelis Umum PBB 1752 XVII, dan UN Bab XII.
Jubi telah menghubungi Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto untuk meminta klarifikasi tentang dugaan penangkapan lima warga sipil ini. Namun hingga berita ini disiarkan, Kapolres belum menjawab permintaan klarifikasi yang dikirimkan Jubi melalui sambungan Whats App. (*)
June 14, 2018
Vanuatu BUKAN Tempat Wisata Politik Aktivis Papua Merdeka untuk Datang Lalu Bubar
Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua mengingatkan kepada semua pejuang Papua Merdeka untuk mencamkan dengan baik apa yang sebenarnya kita lakukan selama ini. Berdasarkan perintah dari Panglima Tertingi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda, dari Kantor Sekretariat TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi menyampaikan penyesalan atas kinerja para pengurus ULMWP yang menjadikan Port VIla dan Vanuatu sebagai tempat wisata politik sementara dan kemudian meninggalkan negara kepulauan itu tanpa bekas.
Walaupun rakyat dan pemerintah Vanuatu, bersama dengan rakyat dan pemerintah Solomon Islands, bersama dengan pemerintah dan rakyat Papua New Guinea telah berbuat apa saja yang mereka bisa lakukan menurut kapasitas dan panggilan yang mereka miliki. Itu sudah cukup.
Kami para gerilyawan Papua Merdeka juga mengambil posisi di hutan rimba dan setiap saat bersedia mengangkat senjata. Akan tetapi para pejabat ULMWP yang seharusnya tinggal di Port Vila Vanuatu, ternyata tidak.
Situasi ini menunjukkan riwayat perjuangan bangsa Papua seperti yang dialami oleh para pendahulu kita kana terulang kembali.
Para tokoh Papua Merdeka antara lain Nicolaas Jouwe, Otto Ondawame, Jacob Prai, Seth Roemkorem, dan sebagainya, telah dibawa ke negara-negara barat. Tujuan perjalanan mereka secara pribadi memang untuk memperjuangkan Papua Merdeka dari negara barat sana. Mereka menduga bahwa mereka akan lebih kuat membantu Papua Merdeka dari sana.
Tetapi apa yang terjadi?
Satu hal yang jelas buat kita semua adalah “tenaga mereka, waktu mereka dan kekayaan mereka secara intelektual dan secara kharisma” dikuras habis, dipermainkan, dihabiskan, sampai-sampai mereka duduk menganga di kursi sebagai orang Papua, presiden, pemimpin lanjut usia dan mulai mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yagn tidak teratur, tidak membantu dan tidak mendukung Papua Merdeka.
Satu-satunya tokoh Papua Merdeka yang harus kita banggakan ialah Alm. Dr. OPM Otto Ondawame, sebagai tokoh intelektual OPM, beliau menyadari bahwa berkewarga-negaraan Swedia dan tinggal di Swedia sama sekali tidak membantu Papua Merdeka. Oleh karena itu, bersama Senior OPM Andy Ayamiseba, pada tahun 2001, mereka menginisiasi dan membentuk WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), yang kemudian pada tahun 2003 disahkan oleh Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri waktu itu, Serge Rialuth Voghor.
Para pemimpin Papua Merdeka yang ada di dalam negeri memang harus pulang ke tanah air, karena persoalan Papua Merdeka ada di dalam Negeri. Akan tetapi mengapa para aktivis dan pemimpin Papua Merdeka meninggalkan Vanuatu? Apakah pemeirntah Vanuatu mengusir mereka? Tidak, rakyat dan pemerintah Vanuatu telah secara resmi memberikan Kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), mereka telah membantu ULMWP mendaftar menjadi anggota MSG (Melanesian Spearhead Group), mereka terus berusaha membantu sesuai degnan kemampuan mereka. Akan tetapi yang terjadi ialah para pemimpn Papua Merdeka TIDAK MENSYUKURI pemberian rakyat dan pemerintah Vanuatu.
Pengorbanan nyawa yang berjatuhan di rimba New Guinea, pahlawan tanpa nama yang bersebaran di mana-mana, dan kematian para tokoh di luar negeri seharusnya kita dapat akhiri scara bermartabat dengan cara memfokuskan diri kepada perjuangan ini dengan “menanam lutut” di nama kita harus tanam lutut, dan “duduk bertempat tinggal” di mana kita harus bertempat-tinggal demikian himbaian dari Gen. TRWP Mathias Wenda.
Dari MPP TRWP, mengundang semua tokoh, pemimpin dan aktivis Papua Merdeka, untuk menghargai apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan Papua Merdeka, oleh saudara-saudara Melanesia, dan oleh Tuhan Yesus sebagai Panglima MahaTinggi Revolusi West Papua dengan cara
- Datang dan duduk di Kantor ULMWP
- Berpikir dan berbicara dari Kantor ULMWP
- Selesaikan perjuangan Papua Merdeka dari Kantor ULMWP
Kalau tidak demikian, kita sudah di-anggap remeh oleh analis politik dan inteligen di seluruh dunia, terutama dari Idnonesia, bahwa irama panas-panas tahi ayam Papua Merdeka itu sudah biasa, sudah lebih dari setengah abad orang Papua memang begitu. Sebentar lagi akan dingin, sebentar lagi para Wisatawan Politik (Political Tourists) yang berkunjung ke Vanuatu akan pulang dan masalah akan redah. Buktinya benar, bukan?

Baca juga
May 14, 2018
“Fighting For” Tidak Sama dengan “Fighting Against”: Bagaimana dengan ULMWP?
Tanah Papua adalah gudang pesepak-bola di kawasan Pasifik Selatan. Potensi sepak bola di Tanah Papua begitu besar. Dalam persepak-bolaan dikenal bisa kenal ada pemain yang “bermain untuk”, dan ada juga pemain yang jelas-jelas “bermain melawan”. Dua jenis pemain ini biasanya muncul di lapangan sepak-bola.
Ciri utama pemaian yang “bermain untuk” antara lain:
1. fokus utama, pengiriman bola, arah bola, gerakan-gerakan selalu diarakan ke gawang lawan.
2. Kalau pemain belakang, bola selalu ia kirimkan kepada striker, fokus utamanya kepada striker, dan bila perlu dia sendiri sering naik ke gawang lawan untuk mencoba mengambil keberuntungan mengisi gol.
3. Kalau dia pemain depan, dia tidak pernah turun ke wilayah tengah, apalagi ke belakangan. Dia selalu fokus di depan gawang lawan.
4. Bola yan gmenempel di kakinya saat dia ada di belakang, di tengah ataupun di depan, dia selalu mengarahkan dan menggiring bola terus-menerus ke gawang lawan. Bagi dia haram mengirimkan bola ke belakang, ia selalu fokus ke depan.
Sampai di sini silahkan kita ingat-ingat ari semua pemain Persipura Jayapura, siapa yang memenuhi ciri-ciri ini.
Lalu kita bandingkan dengan ciri-ciri pemain yang “bermain melawan” seperti berikut:
1. Bermain tidak fokus ke bola tetapi lebih berfokus kepada pemain.
2. Walaupun striker, ia sering turun dan bermain di belakang.
3. Walaupun sudah ada di depan gawang lawan, ia cenderung mengumpan daripada mencetak sendiri ke gawang lawan.
4. Kalau dapat bola, ia selalu lihat-lihat teman alin, dan sering lihat ke belakang.
5. Kalau dia merasa diri dilanggar, dia akan melakukan protes keras, sering sampai bisa menghasilkan kartu merah.
***
Sekarang ULMWP dan para pengurus yang ada sekrang harus kita tanyakan, “Apakah mereka berjuang menentang atau untuk?” Apakah Papua Merdeka artinya menentang NKRI ataukah artinya untuk mewujudkan Papua Merdeka.
Yang mana lebih penting, berjuang menentang atau berjuang untuk?
ULMWP harus menentukan sikap dan menyusun program secara terencana dan sistematis, mulai dari kegiatan, dana, waktu, dan tenaga atau pihak yang terlibat dalam tugas-tugas dimaksud dengan jelas untuk kemudian mewujudkan sebuah Negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.
Pertanyaan fundamental, terkait dengan paradigm kita tentang Papua Merdeka ialah,
- “Apakah ULMWP berjuang untuk Papua Merdeka, ataukah ULMWP berjuang menentang NKRI?”
Jawaban atas pertanyaan ini sangat menentukan dalam menyusun program strategis. Kalau tidak, kita akan tetap berputar-putar di dalam lingkaran setan egoisme pribadi dan kelompok, dalam wacana dan gosip yang tidak sehat, dan dalam kegiatan-kegiatan yang melacurkan diri mengambil keuntungan dari pemerintah dan negara kolonial NKRI.
Semua pejuang yang berjuang untuk sangat berbeda daripada para pejuang yang berjuang melawan. Siapakah saya: apakah saya berjuang untuk atau berjuang melawan?
April 24, 2018
Peneliti Belanda Kritik Riset Negaranya Soal Perang Indonesia
https://news.detik.com/berita/d-3646938/peneliti-belanda-kritik-riset-negaranya-soal-perang-indonesia?_ga=2.115016967.1889302214.1503800940-1434591099.1500372144
Jakarta – Belanda melakukan riset terhadap kekerasan perang 1945-1950 di Indonesia. Namun seorang peneliti Belanda mengkritisi penelitian ini sebagai proyek yang bias kepentingan.
“Mereka meminta saya untuk bergabung dalam panel diskusi saat penelitian dimulai. Saya membuat catatan kritis, menurut saya ini adalah penelitian yang politis,” kata peneliti sejarah dari yayasaan ‘Histori Bersama’, Marjolein van Pagee, kepada detikcom, Minggu (17/9/2017).
Marjolein adalah pendiri yayasan Histori Bersama, kelompok yang memberi perhatian kepada sejarah Belanda dan Indonesia dari kedua perspektif. Peneliti yang sedang menempuh pendidikan master Sejarah Kolonial dan Global di Universitas Leiden ini pernah mewawancarai lebih dari 50 veteran perang Indonesia-Belanda, dilakukan sejak 2010.
Periode 1945 sampai 1946, ada pula yang menyebutkan 1945 sampai 1949, dikenal Belanda sebagai periode ‘bersiap’, diwarnai dengan kekerasan terhadap banyak orang Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan orang-orang Indonesia yang dituduh menjadi antek-antek Belanda. Periode bersiap ini dikenang orang-orang Belanda yang jadi korban kekerasan sebagai ‘periode kacau-balau’.
“Februari lalu, tiga institusi yang melakukan penelitian itu mengirimkan surat ke Pemerintah Belanda, memberitahukan tentang rencana mereka. Dalam surat itu, mereka menyatakan bahwa Bersiap akan menjadi bagian penting dalam penelitian,” tutur Marjolein.
Marjolein mengkritisi pertanyaan dalam penelitian ini yang hendak mengeksplorasi dampak psikologis para tentara Belanda yang jadi korban dalam periode bersiap. Pelaku kekerasan adalah para pemuda Indonesia.
“Daripada mempertanyakan bagaimana kekerasan orang Indonesia terhadap tentara Belanda. Kenapa tidak mempertanyakan bagaimana propaganda Belanda masih memengaruhi ide tentang perang di masyarakat (Belanda) masa kini?” gugatnya.
“Anda tahu, propaganda Belanda selalu mengatakan para pejuang kemerdekaan Indonesia itu cuma gerombolan ekstremis, rampok, dan sejenisnya,” imbuhnya.
Meski dia tidak menentang penelitian itu, namun dia merasa ada bias cara berpikir kolonial warisan masa lalu dalam masyarakat Belanda ketika memandang isu perang di Indonesia. Membahas periode bersiap mengarah kepada kesimpulan bahwa orang-orang Indonesia melakukan kejahatan perang kala itu.
“Kalian (pihak Belanda) bicara bahwa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda adalah pemerintahan yang sah! Mari kita mulai bicarakan pertanyaan: Apakah kolonialisme itu sah?” ujarnya sambil tersenyum.
- Baca juga: Pelaku Pembantaian Sulawesi Selatan Resmi Dilaporkan ke Kejaksaan Arnhem
Dia juga mempertanyakan kerjasama penelitian ini dengan para peneliti dari Indonesia. Dia mempertanyakan kenapa riset ini tak melibatkan Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) bernama Jeffrey Pondaag. KUKB memotori penuntutan pembayaran ganti rugi dari Belanda untuk keluarga korban perang. 2015, Pengadilan Tinggi Den Haag memerintahkan Belanda membayar ganti rugi untuk sejumlah keluarga korban perang kemerdekaan Indonesia tahun ’40-an.
“Tim riset ini sangat dekat dengan pemerintahan. Pemerintah memberi lampu hijau untuk riset ini juga terkait kasus dengan KUKB,” ujarnya.
- Baca juga: Riset Perang Indonesia 1945-1950, Belanda Kucurkan 41 Juta Euro
Sebagaimana diketahui, tiga lembaga penelitian Belanda akan melanjutkan penelitian penggunaan kekerasan selama perang dekolonialisasi tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia. Penelitian ini berdana 4,1 juta Euro dan dimulai bulan ini hingga empat tahun mendatang.
Tiga lembaga penelitian yang terlibat adalah Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda (KITLV) dari Universitas Leiden, Lembaga Belanda untuk Penelitian Perang, Holocaust, dan Genosida (NIOD) bagian dari Akademi Kerajaan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Belanda, dan Lembaga Penelitian Belanda untuk Sejarah Militer (NIMH).
“Salah satu institusi, yakni NIMH, adalah bagian dari Kementerian Pertahanan (Belanda),” kata Marjolein.
(dnu/fay)
September 17, 2017
Sandiwara Papua Merdeka: Di Kamar Tamu Bicara Papua Merdeka, Di Kamar Tidur Bicara I Love You Indonesia
Banyak tokoh Papua Merdeka yang sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua menunjukkan pelajaran hidup bagi kita generasi yang masih hidup dan berjuang untuk kedaulatan negara West Papua. Ada pelajaran hidup yang membantu kita untuk terus berjuang, ada pula contoh yang patut kita hindari. Dua hal yang perlu kita jadikan pelajaran hidup. Yang pertama, pelajaran yang baik kita ambil pertama dari pejuang Senior Andy Ayamiseba dan Rex Rumakiek, dua tokoh OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang sejak muda sampai dengan hari ini, konsisten memperjuangkan Papua Merdeka, dan bukan itu saja, menolak segala macam tawaran NKRI yang bertujuan melemahkan perjuangan bangsa Papua.
Sebagai pemimpin Black Brothers, pengaruh grup musik legendaris ini sangat besar dan luas, begitu dahsyat dalam memperjuangan aspirasi kemerdekaan West Papua. Sampai hari ini, Black Brothers masih diterima secara terbuka, di semua tingkatan di seluruh Melanesia. Coba lihat di Facebook.com dan di Youtube.com dan ketik Black Brothers, Anda akan temukan para pendukung dan yang meng-upload lagu-lagu Black Borthers ialah orang-orang Indonesia, bukan orang Papua, bukan orang Melanesia.
Artinya Black Brothers masih punya peluang besar untuk diterima oleh rakyat Indonesia, melupakan apa yang pernah dilakukannya selama ini.
Rex Rumakiek ialah seorang pejuang Papua Merdeka yang sepanjang hidupnya keluar-masuk, memperjuangkan Papua Merdeka. Ia menetap di Suva, Fiji, di mana pengaruh Indonesia sangat kental dan sangat kuat. Godaan untuk beristerikan perempuan Asia ataupun perempuan Indonesia di Fiji sangat besar. Ia juga sudah pernah ditawari menggunakan “politik Jawa”, lewat perempuan dan rayuan gombal. Tetapi Rex Rumakiek adalah pemain kelas dunia dlaam politik.
Baik Andy Ayamiseba maupun Rex Rumakiek tidak pernah mengelaurkan pernyataan-pertanyaan keapda dunia, tidak pernah menayampaikan tuduhan kepada Indonesia, atau apapun. Yang mereka lakukan ialah membangun jaringan, persahabatan, dan persaudaraan, memperkenalkan diri dan menyampaikan keluhan dan perjuangan bangsa Papua. Mereka bukan propagandists, tetapi mereka lobbyist ulung bangsa Papua.
Rex Rumakiek berbasis di Suva dan Ayamiseba di Port Vila, keduanya sebagai Senir OPM, merendahkan diri dan mendorong adik-adik mereka memperjuangan Papua Merdeka dengan jernih dan tulus. Tidak bersandirawa, tidak bermain-main, tidak bersilat kata, tidak dengan niat lain di dalam diri pribadi. tidak mendorong egoisme pribadi dan kelompok dan suku, tetapi memperjuangan Papua Merdeka secara murni.
Contoh yang lain ialah Gen. TRWP Mathias Wenda, yang sejak kecil sampai dengan usia tua, masih tetap konsisten berjuang untuk Papua Merdeka. Banyak tawaran NKRI telah ia tolak, banyak sumbangan NKRI dalam bentuk beras, supermie, kopi, uang, ataupun sumbangan senjata ial tolak. Banyak agen-agen NKRI orang Papua yang datang kepadanya ia tolak.
Gen. Wenda menolak dialgoue, menolag Jaringan Damai Papua, menolak PDP yang bersilat kata, menolak para panglima-nya sendiri yang berkomunikasi dengan pihak NKRI. Gen. Wenda konsisten sejak masih muda sampai dengan hari ini. Beliau selalu berkata dalam kata sambutannya,
Rumus awet muda dan umur panjang yang pertama ialah jangan punya niat jahat dan jangan tipu-tipu. Karena upah menipu mati. Orang tua kalau punya niat jahat biasanya niat itu tidak disimpan dua malam, dalam sehari saja harus dikeluarkan: dilakukan atau harus mengaku. Kalau tidak, nyawamu sendiri terancam.
Mudah-mudahan dari tiga contoh ini, generasi muda Papua berpolitik yang benar, berjuang yang benar, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai hidup dan perjuangan bangsa Papua, bukan dengan meng-copy-paste ide dan nilai hidup bangsa lain, bukan dengan mengikuti ideologi bangsa lain. Kematian sebuah bangsa terjadi pertama-tama karena meng-copy ide-ide dan cara kerja orang lain yang tidak punya akar kuat di dalam diri, jiwa dan tanah leluhur kita sendiri.
July 29, 2017

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?