PAPUApost.com

Category: Uncategorized

  • West Papua ‘provisional government’ announces full cabinet amid escalating violence in Indonesian region

    West Papua ‘provisional government’ announces full cabinet amid escalating violence in Indonesian region

    Separatist leaders in West Papua have announced the formation of a full cabinet as part of a provisional government, set up to undermine Indonesia’s rule over the troubled region. 

    The United Liberation Movement for West Papua, which is a coalition of independence groups, set up its own provisional government in December.

    It’s led by Benny Wenda, a separatist leader living in exile in Britain and has now appointed a ministerial cabinet and 12 departments including Foreign Affairs and Defence.

    Mr Wenda says the departments are working underground to undermine Indonesia’s rule from within the province.

    “We are moving towards forming a new state inside West Papua based on the principle of human rights and environmental protection,” Benny Wenda told Pacific Beat.

    The rights of all beings will be at the heart of our new cabinet agenda. Our number one priority is ensuring the survival of our people and our culture and our environment”.

    “Enough is enough and the world must support alternative authority within West Papua,” he said.

    The move comes amid escalating violence between separatist groups and Indonesian security forces, after Indonesia’s chief security minister declared Papuan separatists as terrorists.  

    “We need to convince the world, particularly our brothers and sisters in the Pacific.

    We successfully lobbied in the Pacific Islands recognise our struggle,” Mr Wenda said.Duration: 7min 39secBroadcast: Mon 3 May 2021, 6:00am

    Source: https://www.abc.net.au/

  • OPM Tembak Mati Kepala Polisi Subsektor Oksamal Papua Briptu Mario Sanoy

    OPM Tembak Mati Kepala Polisi Subsektor Oksamal Papua Briptu Mario Sanoy

    Suara.com – Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebby Sambom memastikan pihaknya bertanggung jawab atas penembakan di Polsubsektor Oksamal, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.

    Sebby menyebut dalam penyerangan itu mereka telah menembak mati Kepala Subsektor Oksamal sek Warasmol Briptu Mario Sanoy dan merampas sejumlah senjata api dari Polri pada Jumat (28/5/2021) kemarin.

    “Telah dilaporkan langsung oleh Panglima Komando Daerah Pertahanan 15 Ngalum Kupel Brigadier General Lamek Taplo bahwa mereka telah berhasil tembak mati Kapolsek Warasmol dan berhasil rampas dua pucuk senjata Api Laras Panjang Standard serta satu pistol,” kata Sebby dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

    Sebby menjelaskan, Panglima Komando Lamek Taprol menyerang Polsek Warasmol pada Jumat 28 Mei 2021 sekitar 05.15 WIT, kondisi di lapangan hanya terdapat satu jalan yang hanya bisa diakses melalui udara atau pesawat. “Dengan kondisi geografis ini, maka kami siap jaga satu saja,” ujar Lamek Taplo.

    Sementara, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal menceritakan detik-detik aksi penyerangan tersebut yang terjadi pada pukul 01.30 WIT. Kamal lantas menceritakan kronologi kejadian tersebut.

    Mulanya Ka Subsektor Oksamal Briptu Mario Sanoy tengah berjaga sembari duduk bersama masyarakat. Lalu, pada pukul 00.00 WIT, masyarakat meninggalkan Polsubsektor Oksamal dan Briptu Mario pun masuk ke kamar untuk beristirahat.

    Satu setengah jam kemudian, masyarakat melihat kurang lebih ada enam orang tidak dikenal (OTK) mendatangi Polsubsektor Oksamal. Beberapa jam kemudian saksi melihat Briptu Mario sudah berlumuran darah

    “Pukul 06.00 WIT anggota Linmas mendatangi Polsubsektor Oksamal dan melihat dari kaca jendela, Briptu Mario tergeletak di lantai dalam keadaan berlumuran darah,” kata Kamal dalam keterangan tertulisnya, Jumat lalu.

    Anggota linmas yang melihat Briptu Mario itu langsung melapor kepada masyarakat lainnya. Mereka belum memasuki ruangan Kantor Polsubsektor Oksamal karena masih menunggu Tim dari Polres Pegunungan Bintang untuk dilakukan evakuasi.

    Source: https://www.suara.com/

    Erick Tanjung | Stephanus AranditioMinggu, 30 Mei 2021 | 16:13 WIB

  • Gen. WPRA Amunggut Tabi: PON XX 2020 Harus Digagalkan Demi Harga Diri Bangsa Papua

    West Papua Revolutionary Army (WPRA) telah mengeluarkan instruksi kepada berbagai jajarannya untuk memonitor “secara dekat” pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Kolonial Indonesia yang hendak diselenggarakan oleh Negara Kolonial Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 2020 atau tahun depan.

    Menurut Gen. WPRA Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan WPRA, instruksi itu diberikan dalam rangka memperingatkan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat dan Ketua MRP dan Ketua MRPB bahwa.

    1. Otonomi Khusus (Otsus) diberlakukan NKRI di Tanah Papua, BUKAN karena kalian menuntut kesejahtearaan, pesta-pora, dan perayaan olahraga atas nama tulang-belulang, jeritan dan air-mata bangsa Papua. Otsus adalah pencepaian setengah jalan atau 50% dari perjuangan Papua Merdeka yang telah kami perjuangkan sejak 1963. Oleh karena itu sebelum pencapaian target kemerdekaan 100%, maka kami akan tetap menuntut semua pemimpin bangsa Papua atas nama Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRP dan Ketua MRP; baik di Provinsi Papua maupun di Provinsi Papua Barat untuk mempertanggung-jawabkan dana pemberian NKRI kepada pejuang Papua Merdeka, bukan menggunakannnya untuk pesta-pora dan perayaan olahraga seperti PON.
    2. Selama kalian menjabat sebagai gubernur, wakil gubernur, ketua dprp maupun mrp dan mrpb tidak pernah memikirkan ataupun berkontribusi sedikit-pun kepada perjuangan Papua Merdeka. Walaupun kalian tahu persis bahwa Otsus dan Dana Otsus turun karena tuntutan dan perjuangan Papua Merdeka, kalian telah menjadi buta dan tuli, dan tidak memiliki hatinurani sama sekali.
    3. Oleh karena itu, adalah kewajiban kami sebagai pemegang mandat dan amanat bangsa Papua untuk membatasi dan bila perlu menghentikan segala pesta-pora dan perayaan olahraga atas nama penderitaan dan tulang-belulang bangsa Papua, keringat, air-mata dan hartabenda yang telah kami rakyat jelata korbankan untuk kemerdekaan kami, sementara kalian menjabat dan berpesta-pora.

    Berdasarkan catatan WPRA, tidak ada sumbangan apapun yang telah diberikan oleh pejabat kolonial NKRI (Negara Kolonial Republik Indonesia) dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dari DPRP dan DPRPB, dari MRP dan MRPB kepada perjuangan Papua Merdeka, dan oleh karena itu ide-ide dan rencana pesta-pora perayaan atas nama penderitaan dan nyawa bangsa Papua harus dihentikan.

    Atas nama seluruh pahlawan bangsa Papua yang telah dibunuh oleh kolonial NKRI dan yang tulang-belulangnya tersebar tak teridentifikasi dan tak tertanda di selurh pulau New Guinea dan di Indonesia, dan yang selalu menyertai kami dalam perjuangan ini.

    Atas nama anak-cucu dan atas nama Tuhan Pencipta dan Pelindung perjuangan kemerdekaan Negara Republik West Papua.

    Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan WPRA

    Pada Tanggal: 14 Juli 2019

     

     

     

    Gen. WPRA Amunggut Tabi
    BRN: A.DF 018676

     

  • Pidato 1 Juli 2019: Urusan Internal dan External Papua Merdeka

    Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik West Papua yang diproklamirkan di Waris Raya, Port Numbay, West Papua oleh para pemimpin Organisasi Papua Merdeka (OPM) masing-masing Seth Jafth Roemkorem dan Jacob Hendrick Prai, maka telah dilangsungkan sebuah Upacara Militer di Markas Pusat Pertahanan (MPP) West Papua Revolutionary Army (WPRA), Kampung Yako, Vanimo, Independent State of Papua New Guinea yang dilangsungkan tepat pukul 12.00 tanggal 1 Juli 2019.

    Kesempatan kali ini Chief. General WPRA Mathias Wenda memberikan kepercayaan penuh kepada Gen. WPRA Amunggut Tabi untuk menjadi Inspektur Upacara. Komandan Upacara dipimpin oleh Maj. WPRA Jilan Gombo.

    Pasukan MPP WPRA menghadiri upacara penuh khidmad ini mendengarkan pidato Inspektur Upacara diringkas sebagai berikut.

    Kemerdekaan West Papua ditentukan oleh dua belah pihak. Pihak pertama ialah orang Papua sendiri, yaitu urusan kesiapan dan perbuatan orang West Papua sendiri, lewat berbagai cara, baik orang Papua yang berjuang untuk Papua Merdeka mapun mereka yang tidak berjuang. Apa yang dilakukan Orang Asli Papua (OAP) secara internal menentukan Papua Merdeka.

    Berlangsung tanya-jawab di lapangan tentang syarat-syarat pendirian sebuah negara modern. Pertama ditanyakan syarat Wilayah Negara, Rakyat, Lambang dan Bendera Negara, Lagu kebangsaan, perjuangan yang nyata, militer yang siap. Kemudian ditanyakan, perlu juga pemerintahan yang jelas dan pemerintahan itu berdiri di atas Undang-Undang Negara.

    Laluu bagian eksternal dari sebuah perjuangan kemerdekaan ialah, terutama dukungan dari masyarakat internasional. Untuk mendapatkan dukungan itu sebuah perjuangan perlu melakukan lobi-lobi politik dan kampanye untuk kemedekaan, yang sejauh ini bangsa Papua telah melakukannya dengan sukses. Sebagai hasilnya West Papua telah menjadi anggota MSG, dan telah mendapatkan pengakuan dari satu negara merdeka dan berdaulat, yaitu Repbulik Vanuatu.

    Di atas pengakuan salah satu anggota MSG ini, maka perlu dilobi dan dilakukan kampanye untuk mendapatkan dukungan dari negara-negara MSG yang lain. Dari semua anggota MSG dimaksud, “the big brother” di kawasan Melanesia ialah Papua New Guinea sendiri, yaitu bagian Timur Pulau New Guinea.

    West Papua tidak bisa mengabaikan kehadiran dan pentingnya PNG bagi kemerdekaannya, karena hanya PNG-lah satu-satunya negara memengang Kunci Inggris bagi kemerdekaan West Papua. Pengakuan Vanuatu, Solomon Islands, Fiji, dan Inggris boleh ada, tetapi pada akhirnya dan pada awalnya, pengakuan PNG memegang kunci utama.

    Di sini tergambar jelas, bangsa Papua saat ini belum memiliki Undang-Undang, dan belum memiliki pemerintahan yang jelas berdasarkan undang-undang. Kita hanya punya ULMWP, yaitu sebuah LSM yang berkampanye untuk Papua Merdeka. Sejauh ini, West Papua hanya mengantongi dukungan dari Vanuatu, sementara dukungan dari Papua New Guinea belumd igarap dengan baik.

    Bangsa Papua selalu melihat “orang barat”, orang putih sebagai juruselamat, sebagai sumber keselamatan. Padahal negara-negara barat-lah sumber masalah di seluruh dunia, termasuk masalah penjajahan yang dialami bangsa Papua hari ini ialah dampak langsung dari penjajahan negara-negara barat.

    Bangsa Papua terkenal tidak percaya diri, meragukan diri sendiri, dan menganggap surga ada di tempat lain, padahal dia sendiri jatuh-bangun, tidur-bangun di dalam surga kecil itu sendiri.

    Pidato Inspektur Upacara yang disambut dengan sejumlah tepuk-tangan dan teriakan militer dari peserta upacara itu diakhiri dengan mengulangi point-point syarat pembentukan negara secara internal dan eksternal, dan melihat apa saja yang harus dilakukan ke depan sejak penyatuan militer West Papua menjadi West Papua Army.

  • Kalau Orang Asli Papua Ikut Pemilu NKRI, Kalian Penghianat Bangsa Papua

    Dengan alasan mau pilih gubernur, bupati, apalagi Presiden, anggota DPRD, DPRP/DPRPB, apalagi anggota DPR RI, kalau ada Orang Asli Papua (OAP) yang ikut Pemilu maupun Pemilukada, itu sebenarnya memberitahukan secara terbuka kepada dunia, kepada alam semesta dan kepada Tuhan, bahwa sebenarnya OAP mau NKRI tetap menduduki tanah Papua dan menjajah bangsa Papua.

    Demikian disampaikan oleh Gen. TRWP Amunggut Tabi dalam sambutan kepada pasukan Markas Pusat Pertahanan (MPP) Tentara Revolusi West Papua (TRWP).

    Gen. Tabi melanjutkan bahwa manusia di seluruh dunia sebenarnya sedang bindung dan terus-menerus bertanya kepada kita OAP sendiri, mulai dari rakyat di kampung-kampung sampai Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,

    • Kalian OAP benar-benar mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI, atau hanya tipu-tipu minta porsi jatah makanan lebih besar dari NKRI?
    • Kalau benar-benar mau keluar dari NKRI, mengapa masih ikut memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan umum NKRI?

    Apakah kalian tidak tahu bahwa suara kalian sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah diserahkan kepada NKRI, dan oleh karena itu, kalian OAP menjadi tidak punya hak untuk minta yang lain di luar itu? Dan kalian minta merdeka tetapi masih ikut Pemilu NKRI membuatr orang di dunia menjadi bingun? Apakah kalian tahu ini?

    Dalam demokrasi dikenal “Suara Rakyat – Suara Tuhan”, dan sekarang rakyat West Papua memberikan suara kepada Joko Widodo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia, Lukas Enembe untuk menjadi Gubernur Provinsi Papua dan Mandatjan untuk menjad Gubernur Papua Barat, lalu “Suara Rakyat – Suara Tuhan” yang sama lagi minta Papua Merdeka, maka kita secara jelas-jelas menciptakan persoalan bagi kita sendiri.

    Dengan alasan itulah, Gen. TRWP Tabi menganjurkan kepada pasukan TRWP baik yang ada di MPP maupun di Markas-Markas Pertahanan Daerah untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemilihan umum dari pihak penjajah.

    Dikatakan selanjutnya bahwa Gen. TRWP Mathias Wenda akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) kolonial NKRI 2019, dan juga akan mengeluarkan Surat Perintah Operasi untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) di Tanah Papua.

    Oleh karena itu disampaikan kepada seluruh masyarakat OAP maupun kaum pendatang (Amberi) untuk menghargai pendapat dan hak asasi OAP untuk TIDAK MEMILIH dan memilih menjadi Golput dalam Pemilu 2019.

    Dikatakan Gen. TRWP Tabi bahwa

    Semua OAP yang mengikuti Pemilu setiap ada kegiatan demokrasi di Indonesia seharusnya mengaku terus-terang bahwa mereka itu adalah penghianat bangsa Papua dan penghianat negara West Papua. Hak mereka yang melekat mutlak kepada mereka di-sundal-kan dengan memberikan hak itu kepada pejabat NKRI dengan memilih penjabat NKRI, kemudian mengaku diri sebagai OAP yang cinta tanah air dan negara West Papua adalah sebuah perbuatan tercela dan tidak disukai oleh nenek-moyang dan anak-cucu bangsa Papua

    Disayangkan Gen. Tabi bahwa sampai hari ini OAP sebenarnya tidak tahu berdemokrasi, tidak mengerti apa maksudnya memilih Presiden, memilih anggota DPRD, DPRP/DPRPB dan DPR RI.

    OAP yang memilih mereka, lalu OAP yang mengeluh NKRI salah, NKRI bunuh kami, NKRI keluar dari Tanah Papua. Lalu siapa yang sebenarnya pilih mereka untuk menjajah mereka? OAP sendiri, toh?

     

     

     

  • Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

    Memang bangsa Papua ialah salah satu dari bangsa di dunia yang mau dibilang tahu juga tidak, mau dibilang tidak tahu juga tidak. Mau dibilang tidak tahu juga bisa dicaci-maki, mau bilang tahu nanti bikin diri tahu-tahu. Salah satu hal yang sangat mengganggu nurani dan rasio perjuangan Papua Merdeka ialah persoalan biaya-biaya atau dana-dana yang diberikan oleh Orang Asli Papua (OAP) kepada NKRI untuk digunakan sebagai dana untuk membunuh OAP itu sendiri.

    Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

    Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

    Dan lebih sedih lagi, sumbangan dana untuk membunuh OAP yang diberikan oleh OAP itu disumbangkan ke Dompet Pembunuhan OAP SECARA SUKARELA, tidak pernah NKRI memaksakan, tidak pernah ada kasus tagihan NKRI untuk menyumbang demi pembunuhan OAP. Tidak ada iklan, tidak ada brosur, tidak ada seruan di WA atau SMS atau FB yang disampaikan supaya OAP segera atau wajib menyumbang untuk dana pembunuhan OAP.

    OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

    Dan lagi-lagi, lebih sedih lagi, sumbangan OAP kepada Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP itu dilakukan oleh OAP sendiri secara terus-menerus, pagi, siang,sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

    Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

    1. Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
    2. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    3. Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
    4. Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
    5. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    6. Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

    Ayo, ngaku aja! Terus terang!

    Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

    Banyak pejuang Papua Merdeka di hutan -pun makan nasi dan Mie buatan NKRI. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hidup tanpa nasi dan Kopi Kapal Api dan Coffee Mix. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hdup tanpa Jarum Super dan Surya Besar.

    Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

    Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

    Jadi, begini. Uang-uang yang kita keluarkan untuk hidup bergantung kepada produk dan semua dari Indonesia itu memberikan sumbangan kepada tentara NKRI dan polisi NKRI dan pemerintah NKRI. Semua pedagang kecil dan besar di Indonesia membayar pajak. Pajak pendapatan namanya. Pendapatan dari jual-jual produk ke OAP itu, maksudnya.

    Pajak pendapatan itu dibayarkan kepada negara. Dan negara mengeluarkan uang untuk melatih tentara dan polisi, menghidupi mereka, mempersenjatai mereka dan memerintahkan mereka membunuh kaum separatis KKB/ KSB.

    Jadi, logikanya kan jelas! Yang membunuh OAP itu ya OAP sendiri, karena OAP sendiri yang mengumpulkan Dana Pembunuhan OAP lewat kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mau dikatakan bodok, ya lebih sopan kita katakan “tidak bijak” dan “counter-productive”.

    • Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
    • Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
    • Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

    Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

    Pertama-tama dan terutama, kita harus MENINGGALKAN NASI, dan makan Erom dan Sagu. Itu baru akan terbukti kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada NKRI, kepada dunia, kepada Monggar dan kepada Tuhan, bahwa bangsa Papua memang benar-benar serius mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

     

  • Yang Membiayai Pembunuhan OAP ialah OAP Itu Sendiri

    Memang bangsa Papua ialah salah satu dari bangsa di dunia yang mau dibilang tahu juga tidak, mau dibilang tidak tahu juga tidak. Mau dibilang tidak tahu juga bisa dicaci-maki, mau bilang tahu nanti bikin diri tahu-tahu. Salah satu hal yang sangat mengganggu nurani dan rasio perjuangan Papua Merdeka ialah persoalan biaya-biaya atau dana-dana yang diberikan oleh Orang Asli Papua (OAP) kepada NKRI untuk digunakan sebagai dana untuk membunuh OAP itu sendiri.

    Yang kami maksudkan bukan dana-dana dari Freeport, bukan dari dana pengolahan kayu yang selama ini diekspor dengan bangga oleh Lukas Enembe dkk, dan bukan juga dana dari Kelapa Sawit.

    Dana itu berasal langsung dari kantong-kantong, dompet-dompet OAP itu sendiri.

    Dan lebih sedih lagi, sumbangan dana untuk membunuh OAP yang diberikan oleh OAP itu disumbangkan ke Dompet Pembunuhan OAP SECARA SUKARELA, tidak pernah NKRI memaksakan, tidak pernah ada kasus tagihan NKRI untuk menyumbang demi pembunuhan OAP. Tidak ada iklan, tidak ada brosur, tidak ada seruan di WA atau SMS atau FB yang disampaikan supaya OAP segera atau wajib menyumbang untuk dana pembunuhan OAP.

    OAP sendiri memaksa dan mewajibkan diri memberikan sumbagan Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP.

    Dan lagi-lagi, lebih sedih lagi, sumbangan OAP kepada Kotak Sumbangan Pembunuhan OAP itu dilakukan oleh OAP sendiri secara terus-menerus, pagi, siang,sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi.

    Mana? Mana? Mana, buktinya? Oeee, mana?

    1. Kau OAP tiap hari makan nasi, ditanam dan diproduksi di Indonesia, BUKAN?
    2. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    3. Kau OAP tiap hari minum aqua, teh botol, teh kotak, coffee mix, kapal api, fanta, sprite, coca-cola, ultra milk, susu, cokelat, ……..yang dibuat di Indonesia, BUKAN?
    4. Kau OAP tiap hari pakai pakaian, buatan Indonesia, BUKAN?
    5. Kau OAP tiap hari makan Mie, dibuat di Indonesia, BUKAN?
    6. Kau OAP ttiap hari butuh semua barang dari Indonesia untuk kebutuhan sehari-hari, BUKAN?

    Ayo, ngaku aja! Terus terang!

    Di mana Papua Merdeka-nya? Kok semuanya tergantung Indonesia?

    Banyak pejuang Papua Merdeka di hutan -pun makan nasi dan Mie buatan NKRI. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hidup tanpa nasi dan Kopi Kapal Api dan Coffee Mix. Banyak pejuang Papua Merdeka tidak bisa hdup tanpa Jarum Super dan Surya Besar.

    Banyak OAP pokoknya tidak bisa hidup tanpa NKRI, tanpa orang dan dan tanpa produk Indonesia.

    Lalu Papua Merdeka-nya di mana? Kapan? Apa maksudnya?

    Jadi, begini. Uang-uang yang kita keluarkan untuk hidup bergantung kepada produk dan semua dari Indonesia itu memberikan sumbangan kepada tentara NKRI dan polisi NKRI dan pemerintah NKRI. Semua pedagang kecil dan besar di Indonesia membayar pajak. Pajak pendapatan namanya. Pendapatan dari jual-jual produk ke OAP itu, maksudnya.

    Pajak pendapatan itu dibayarkan kepada negara. Dan negara mengeluarkan uang untuk melatih tentara dan polisi, menghidupi mereka, mempersenjatai mereka dan memerintahkan mereka membunuh kaum separatis KKB/ KSB.

    Jadi, logikanya kan jelas! Yang membunuh OAP itu ya OAP sendiri, karena OAP sendiri yang mengumpulkan Dana Pembunuhan OAP lewat kebiasaan-kebiasaan yang kalau tidak mau dikatakan bodok, ya lebih sopan kita katakan “tidak bijak” dan “counter-productive”.

    • Kapan bangsa Papua “OAP” memerdekakan diri dari semua produk NKRI?
    • Waktu itu-lah akan nampak NKRI akan merasa malu tidak dibutuhkan lagi oleh OAP.
    • Waktu itulah NKRI akan kekurangan uang membiayai pembunuhan OAP. Pada waktu itulah Tuhan dan “Monggar” akan tahu bahwa kami OAP sendiri tidak mau dibunuh, dan karena itu berhenti menyumbang ke Dana Pembunuhan OAP.

    Kalau tidak, masih makan nasi, masih pakai pakaian Indonesia, masih suka dan kawin dengan perempuan Indonesia, masih menikmati produk Indonesia, jangan tidak tahu malu bicara Papua Merdeka!

    Pertama-tama dan terutama, kita harus MENINGGALKAN NASI, dan makan Erom dan Sagu. Itu baru akan terbukti kepada diri sendiri, kepada dunia, kepada NKRI, kepada dunia, kepada Monggar dan kepada Tuhan, bahwa bangsa Papua memang benar-benar serius mau merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

     

  • Apakah TPN/OPM atau TPN PB OPM Teroris?

    Seklias Flashback

    Selama puluhan tahun bangsa Papua berjuang di ruang yang tidak begitu sulit, yang membuat perjuangan di kalanngan masyarakat yang beragama otomatis dianggap sebagai “bukan komunis”, dan karena itu tidak perlu dibumi-banguskan.

    Dua dekade terakhir, perang dingin sudah berlalu. Sekarang kita ada di perang melawan terorisme. Lebih tepatnya, perang antar pradaban, demikian kata Samuel Huntington. Kita sulit mengambil sikap, entah Huntington menyulut skenario Perang melawan terorisme atau Huntington mendengar diskusi di balik layar tentang perang berikut setelah perang dingin bernama perang antar peradaban, yaitu peradaban timur melawan peradaban barat, peradabat dengan pengaruh Kristen melawan peradaban modern dengan latar-belakang non-Kristen.

    “Clash of Civlisations” itu yang dia maksudkan. Maka yang tidak kebarat-baratan disebut tidak demokratis. Tidak demokratis disebut tidak manusiawi. Tidak menusiawi disebut teroris.

    Kita menjadi saksi mata sejumlah pemerintah digulingkan karena label-label yang diberikan kepada mereka tidak

    Apa artinya Terorisme?

    Menurut Wikipedia, the free encyclopedia

    Terrorism is, in the broadest sense, the use of intentionally indiscriminate violence as a means to create terror among masses of people; or fear to achieve a religious or political aim.[1]

    Di sini ada unsur (1) intention; (2) indiscriminate; (3) violence as a means; (4) to create terror; (5) among masses of people or (6) fear; (7) to achieve religious or political aim.

    Unsur pertama ialah “niat”, kedua “secara acak, tidak memilah secara baik”. Jadi maksudnya ada niat menggunakan kekerasan terhadap masyarakat umum sebagai alat untuk mencapai tujuan agama atau tujuan politik. Menimbulkan rasa takut untuk tujuan agama atau politik jgua termasuk di dalam aksi terorisme.

    Ini masih definisi umum. Masih banyak indikator dan kriteria.

    Entah manusia secara kelompok atau pribadi, sebagai negara atau organisasi, bilamana menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik ialah “teroris”. Dalam konteks West Papua – NKRI, maka TNI, Polri, TPN PB, TPN OPM, WPRA, KNPB, ULMWP, siapapun yang menggunakan kekerasan secara acak dapat dicap sebagai teroris.

    Jadi, kata-kunci ialah “kekerasan”, dan katakunci kedua “acak” atau “sembarangan”, atau dalam bahasa pers disebut “masyarakat umum” atau “masa”. Menyebabkan rasa takut terhadap masa di pasar, di gereja, di mesjid, di kota, di kampung, adalah tindak terorisme.

    Papua Merdeka dan Terorisme

    Papua Merdeka sudah lama hendak dicap sebagai teroris. Itulah sebabnya sudah jauh-jauh hari, sejak Laurenz Dloga tahun 1980an hendak didirikan organisasi perjuangan Papua Merdeka dipisahkan dari organisai militer Papua Merdeka. Akan tetapi Dloga dibunuh oleh pasukannya sendiri, gara-gara Dloga menggunakan nama “revolusi” dalam organisasi sayap militer yang didirikannya.

    Itulah sebabnya Moses Weror mendirikan OPMRC (OPM Revolutionary Council), terpisah dari TPN (Tentara Pembebasan Nasional), dan sampai hari ini OPMRC masih ada.

    Itulah sebabnya juga Gen. TPN/OPM Mathias Wenda menyelenggarakan Sidang Militer akhir tahun 2006 dan mendirikan WPRA/ TRWP (West Papua Revolutionary Army/ Tentara Revolusi West Papua). yang terpisah dari OPMRC atau OPM, sehingga perjuangan Papua Merdeka tidak semudah itu dicap teroris dan akibatnya Papua Merdeka masuk kotak.

    Memang bangas Papua ialah manusia yang tidak tahu tetapi bikin diri tahu, dan tidak tahu tetapi menganggap diri benar dan memusuhi sesamanya atas dasar ketidak-tahuan. Sekarang mulai tahun 2008 Organisasi perjuangan Papua Merdeka sudah secara terbuka dicap teroris.

    Dulu kita dipanggil GPK (Gerombolan pengacau keamanan), kita jgua dipanggil GPL (Gerombolan pengacau liar), dan sekarang ini kita disebut KSB (gerakan sipil bersenjata).

    Apa hasil GPK dan GPL?

    Hasilnya kita yang berjuang menentang penjajahan merasa diri sebagai “pengacau keamanan”, dan “liar”. Akibatnya kita yang membela kebenaran mencap diri sendiri sebagai “yang tidak benar”, yang liar, yang mengganggu keamanan.

    Sekarang denganc ap Sipil bersenjata apa hasilnya?

    Hasilnya kita masuk kotak sebagai gang-gang kriminal yang menggunakan senjata untuk mengacaukam keamanan umum, termasuk membunuh.

    Jadi, berdasarkan definsi umum di atas, teroris adalah organisasi agama atau organisasi politik yang menggunakan kekerasan terhadap masyarakat umum dan menimbulkan rasa takut untuk mencapai tujuan politik/ agamanya.

    Jadi, dengan cap “sipil bersenjata” NKRI sedang menggiring semua organisasi perjuangan bangsa Papua menjadi “gang-gang bersenjata” yang membikin kacau kegiatan pembangunan dan kehidupan masyarakat umum.

    Ada 2 caranya menghindari dari cap Teroris

    Cara yang pertama dan utama ialah memisahkan organisasi politik dan sayap militer, seperti yang dilakukan oleh Laurenz Dloga, tetapi dibunuh oleh pejuang Papua Merdeka sendiri.

    Itulah sebabnya Moses Weror membentuk OPMRC disamping panglima TPN/OPM yang ada di hutan rimba, tetapi gaung tidak bersambut hanya mengangkat Copral TPN/OPM Amunggut Tabi sebagai utusan khususnya untuk menjembatani pertahanan di West Papua dengan pusat OPMRC di Madang. Setelah itu terjadi penyanderaan di Mapenduma 8 Januari 1996 – 9 Mei 1996 (130 hari) dan Copral TPN/OPM Amunggut Tabi menjadi titik pusat penerjemah tuntutan dan komunikasi dari Panglima Kelly Kwalik, Yudas Kogoya dan Daniel Kogoya dalam komunikasi baik dengan dunia maupun dengan OPMRC.

    Itulah sebabnya juga 10 tahun kemudian, didirikanlah WPRA di Markas Pusat Pertahanan TPN/OPM, Vanimo, Papua New Guinea.

    Ini semua memberi ruang kepada OPM untuk bergerak bebas di pentas politik global. Ini semua memungkinkan OPM menjelma menjadi ULMWP.

    Intinya semua organisasi perjuangan pembebasan nasional di seluruh dunia tidak dapat memiliki satu struktur organisasi antara sayap politik dan sayap militer. Keduanya harus sama sekali terpisah dan tersendiri. Keduanya harus bermain secara bersama, bukan sebagai satu organisasi tetapi sebagai dua organisasi dengan satu tujuan.

    Itulah sebabnya tahun 2004 dibahas rencana pembentukan panitia untuk pemisahan OPM dari TPN dan ditindak-lanjuti dengan pembentukan WPRA.

    Akan tetapi sejarah mengajarkan kepada kita semua bahwa usaha-usaha pembenahan organisasi tidak berhasil.

    Yang menjadi nyata hari ini ialah bahwa ULMWP sudah ada. Oleh karena itu kita menunggu organisasi sayap militer untuk muncul ke permukaan dan menyatakan dirinya, memimpin revolusi West Papua menuju cita-citanya.

    {Cara kedua menyusul….]

  • Visi, Misi dan Program Kerja ULMWP Sangat Penting untuk Memenangkan Opini Dunia

    Setiap 4-lima Tahun, kita selalu disuguhkan dengan pesta demokrasi bernama “Pemilihan Presiden” (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Parlemen (Pemilu). Pada hari ini, di negara Kolonial Indoensia sedang terjadi kampanye Pemilihan Presiden, dan pemilu serentak. Yang paling nampak ialah kampanye-kampanye dan isu-isu yang dilontarkan oleh Calon Presiden Kolonial NKRI Joko Widodo berlawanan dengan Prabowo Subianto.

    Kampanye Pilpres Pilkada dan Kampanye Papua Merdeka

    Selama lebih dari 50 tahun belakangan bangsa Papua melangsungkan “Kampanye Papua Merdeka”, yaitu dengan tujuan menggantikan pemerintahan yang ada saat ini, Republik Indonesia dengan pemerintahan Negara Republik West Papua, berdiri di luar pendudukan dan penjajahan NKRI.

    Paralel dengan itu, saat ini di negara kolonial Indonesia juga berlangsung kampanye Pilpress, di mana Prabowo Subianto menantang Presiden petahana Joko Widodo yang kembali mencalonkan diri untuk menjadi presiden periode kedua.

    Yang perlu diperhatikan ialah agenda-agenda yang diusung oleh masing-masing pihak, yaitu pihak NKRI vs ULMWP/ bangsa Papua dan pihak Prabowo Subianto vs Joko Widodo.

    Intinya, harus ada topik yang diusung, harus ada agenda dan program yang harus dikampanyekan. Kalau tidak ada, maka kita lebih bagus terus-terang kepada bangsa Papua bahwa kita selama ini menipu diri sendiri.

    Tujuan Pilpres NKRI dan Parallelnya dengan Tujuan ULMWP dan Tujuan NKRI

    Tujuan Pilpres ialah agar supaya rakyat Indonesia memilih salah satu dari dua pasangan presiden kolonial Indonesia, yaitu Joko Widodo – Ma’ruf Amin sebagai Calon Presiden – Wakil Presidn nomor urut 01, dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai calon nomor 02.

    Parallel dengan itu, tujuan kampanye Papua Merdeka ialah menantang dan menggangikan pendudukan NKRI di atas wilayah Negara Republik West Papua.

    Untuk kedua hal ini, yang harus dilakukan keduanya ialah membangun opini, mengolah opini, dan memenangkan suara, yang akan ditentukan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia dan dalam proses referendum untuk kasus Wset Papua – NKRI.

    Hal yang tidak terjadi saat ini ialah kampanye-kampanye ULMWP tidak menampilkan alasan-alasan

    • Mengapa Papua harus merdeka di luar NKRI, SELAIN pelanggaran HAM, SELAIN Pepera yang salah, SELAIN marginalisaasi dan genosida.

    Bangsa Papua harus menerima fakta mutlak, bahwa persoalan kematian manusia, kemusnahan etnik OAP ras Melanesia, pelanggaran hukum dan prinsip demokrasi waktu PEPERA 1969 di West Irian, semuanya ini BUKANLAH menjadi masalah, dan TIDAK MENGUSIK bagi para penguasa dan pemegang peran penting di seluruh dunia. Hal-hal ini hanya menjadi keprihatinan kita OAP, karena itu menyangkut diri kita sendiri.

    Dunia ini sudah memiliki banyak sekali masalah. Di antara masalah-masalah itu ialah persoalan bangsa Papua dan Negara West Papua.

    Pertanyaannya

    • Apakah jualan isu yang dilontarkan sebagai alasan Papua Merdeka akan dibeli oleh para pemangku kepentingan dunia?

    Ini sama saja dengan isu-isu yang dijual dan dikampanyekan oleh Prabowo dan Jokowi. Akan terbukti isu mana dan program mana yang disukai oleh rakyat Indenesia lewat hasil Pilpres dan Pemilu tahun depan.

    Tugas parti-partai politik di Indonesia yang mengusung kedua calon presiden, tugas kedua calon presiden dan calon wakil presiden sendiri ialah tampil di pentas politik NKRI dan meyakinkan, membeli suara rakyat Indonesia sehingga mereka menjatuhkan pilihan kepada calon yang bersangkutan.

    Sama dengan itu pula ULMWP sebagai corong perjuangan bangsa Papua saat ini sudah harus menjual program, isu dan visi/ misi yang jelas. Bukan hanya jelas saja, tetapi isu-isu dimaksud harus dapat dijual sehingga para stakeholders yang berkepentingan mengambil keputusan di MSG, PIF dan PBB dapat dipengaruhi untuk menjatuhkan pilihan, entah memilih NKRI atau memilih Papua Merdeka.

    Selanjutnya apa?

    Sudah disebutkan di atas, katanya ktia mau mendirikan sebuah negara baru di era millenium ini, tetapi isu-isu yang kita angkat dna perjuangakan masih berputar-putar di Pepera 1969, masih berada di seputar pelanggaran HAM. Pernahkan hita berpikir dan bertanya,

    “Apakah dua isu ini cukup kuat untuk menggugah Amerika Serikat, Australia, Inggris, China untuk mengambil sikap?”

    Kita berjuang dengan paradigma berpikir dan frame pemikiran HAM, demokrasi dan hukum internasional, padahal yang kita perjuangkan ialah persoalan politik. Dan persoalan politik ialah masalah opini. Dan opini itu dibangun dan dikampanyekan secara terus-menerus, dan dengan jelas.

    Kalau ULMWP bermain seperit sekarang, tanpa program yang jelas, tanpa isu-isu yang jelas dijual kepada negara-negar adikuasa, kepada negara-negara Paifik dan kepada negara-negara kolonial, maka kita akan tetap bermain di areana HAM, demokrasi, hukum dan raa.

    • Pertanyaannya, siapa yang perduli dengan isu-isu ini

    Paling tidak sama dengan isu-isu dan kampanye Pilpres, Pilkada dan Pemilu di Indonesia dan di negara-negara lain setiap 4-5 tahun, demikianlah pula ULMWP harus berkampanye. Tidak bermental budak, tidak bermental mengeluh dan mengemis, tidak dengan “inferior compelxity” dan “victim agenda”, tetapi tampil dengan penuh keyakinan, memberikan jaminan-jaminan yang jelas dan pasti kepada semua pihak, keuntungan-keuntungan politik, ekonomi, militer, dan perdamaian dunia yang akan diwujudkan dan menjadi program dari ULMWP.

    Katakan kepada dunia, “Apa yang hendak dilakukan West Papua sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI”, bukan terus-menerus mengeluh tentang Indonesia dan berharap negara-negara lain memarahi Indonesia dan mendukung Wset Papua, sesuatu hal yang tidak akan pernah terjadi.

  • Alm. Dortheys Hiyo Eluay dan Perjuangan Papua Merdeka ke Depan

    Penculikan dan pembunuhan Ondofolo Dortheys Hiyo Eluay pada tanggal 10-11 November 2011 kini kita peringati dengan merenungkan kembali apa yang dapat dilakukan melanjutkan pekerjaan yang telah ditinggalkannya.

    Sebelum itu perlu diperjelas tentang apa yang dilakukan anak-anak almarhum di Pendopo Theys Eluay Sentani, yaitu Deklarasi Damai yang menyatakan penculikan dan pembunuhan Alm. Theys Eluay tidak masuk sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan dihapus saja dari kasus-kasus yang selama ini diperjaungkan OAP.

    Memang dari satu sisi hukum yang mengatur protokol penyelesaian kasus-kasus HAM di dunia mengatakan pihak keluarga korban, baik itu pejabat publik, pemimpin politik, keluarga yang harus mengajukan gugatan ke lembaga-lembaga formal. Mereka sudah melakukan kemarin, menyatakan mereka tidak akan menuntut NKRI lagi atas penculikan dan pembunuhan ayah mereka.

    Pertanyaan sekarang, apakah NKRI membunuh Theys karena almarhum adalah ayah mereka? Bukan! Ondofolo ini dibunuh karena dia pemimpin sebuah bangsa, memimpin sebuah perjuangan dari sebuah bangsa, sebuah wilayah negara yang sedang diperjuangkan untuk merdeka dan berdaulat di luar negara kolonial Melayo-Indos

    Dengan alasan itu saja sudah jelas, anak-anak Theys Eluay tidak berhak apa-apa menghapuskan dari sejarah bangas Papua seolah-olah pembunuhan ayah mereka tidak pernah terjadi dan karena itu tidak usah dipermasalahkan.

    Anak-anak Alm. Eluay boleh saja mencari aman, demi sesuap nasi, jabatan di pemerintah dan partai politik, mencari muka di tangan kolonial Melayo-Indos, tetapi itu tidak berarti mengalahkan dan menggugat hak bangsa Papua secara kolektif untuk menunttut dan memeprjuangkan keadilan di Tanah Papua.

    Anak-anak Almarhum juga seharusnya sadar, bahwa saat pribadi mereka memaafkan Indonesia sebagai pembunuh, mereka tidak secara otomatis menghapus memoria passionis bangsa Papua. Itu keliru, dan itu melanggar hukum Tuhan, hukum adat, hukum alam dan hukum politik modern.

    NKRI memang selalu memainkan trick di luar nalar, kehilangan akal sehat, dan tidak bermoral kemanusiaan, meng-halal-kan semua cara untuk mempertahankan NKRI yang diberikan Amerika Serikat untuknya. Ada banyak aspek, pertama karena NKRI tidak memandang orang Papua sebagai sepenuhnya manusia, sama dengan manusia Indonesia. Oleh karena itu, kalau ada orang Papua dibunuh, seharusnya dilupakan saja. Tidak usaha diingat-ingat dan yang harus diingat ialah NKRI harga mati. Nilai NKRI lebih besar dan lebih penting daripada nilai orang Papua dibunuh mati.

    Kalau orang hilang akal, apapun akan dilakukan. Aturan-aturan tidak akan diperhatikan, norma-norma tidak akan diperdulikan. Tangan besi menjadi alat utama.

    Bangsa Papua dan Negara Republik West Papua akan terus menuntut dan memperjuangkan pengakuan atas kemerdekaan negara, dan hal itu tidak dapat dibatalkan oleh satu-dua orang anak-anak Alm. Theys Eluay dengan alasan agama, iman percaya membatalkan kepahlawananan ayah mereka yang sudah dicatat secara kolektif oleh bangsa Papua dan negara Republik West Papua. Hak keluarga untuk mengampuni NKRI adalah hak pribadi, tetapi mereka tidak punya hak dan wewenang memaksa bangsa Papua dan Negara Republik West Papua melakukan hal yang sama.

    Roh perjuangan damai yang dirintis Alm.Theys Eluay telah mangakar dan berbuah lebat di Tanah Papua. Perjuangan bersenjata dengan bergerilya secara praktis berhenti dan sampai saat ini pengaruhnya masih ada.

    Perjuangan damai itu dilanjutkan oleh United LiberationMovement for West Papua (ULMWP), dan perjuangan akan terus belanjut sampai tujuan terakhir.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?