PAPUApost.com

Category: Uncategorized

  • Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh

    Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh

    ‼️ 𝗟𝗘𝗠𝗕𝗔𝗚𝗔 𝗪𝗔𝗟𝗜 𝗡𝗔𝗡𝗚𝗚𝗥𝗢𝗘 ‼️
    ❌ 𝗕𝗨𝗞𝗔𝗡 ❌
    ‼️ 𝗟𝗘𝗠𝗕𝗔𝗚𝗔 𝗪𝗔𝗟𝗜 𝗡𝗘𝗚𝗔𝗥𝗔 ‼️
    Mengkritisi penyimpangan sejarah yang terjadi akibat rencana pembentukan lembaga Wali Nanggroe di Aceh, ASNLF menegaskan bahwa:
    • Tidak ada hubungan apapun antara Lembaga Wali Negara yang merujuk pada sejarah dan budaya bangsa Aceh, yang terakhir kali dipegang oleh Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm), dengan lembaga “Wali Nanggroe” produk Helsinki yang sedang dipersengketakan oleh banyak pihak di Aceh.
    • Dalam buku “The Price of Freedom”, Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) telah menjelaskan, apa yang dimaksud dengan Wali Negara dan kenapa beliau menyebutkan dirinya sebagai wali. Istilah “Wali” diibaratkan seperti seorang anak kecil yang kehilangan orang tuanya, sementara dia belum dewasa. Sebagai pengganti orang tuanya diperlukan seorang Wali untuk menjaga dan melindungi dirinya. Demikianlah halnya dalam kasus negara Aceh, yang akan dijelaskan dalam alasan historis berikut ini.
    • Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Wali Negara adalah wujud dari deklarasi kembali kemerdekaan Aceh 4 Desember 1976, dimana Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) mengkaitkan dengan jejak sejarah panjang saat berlangsung perjuangan melawan serangan kerajaan Belanda pada tahun 1873.
    • Ketika itu, tahun 1874, pemangku Sultan Aceh Muhammad Daudsyah masih berumur 9 tahun. Dalam kondisi Sultan yang belum memungkinkan untuk mengambil alih pemerintahan, dan mana kala negara Aceh dalam keadaan darurat, maka telah terjadi pemindahan kekuasaan dari Sultan Aceh kepada Tengku Muhammad Saman di Tiro. Estafet kepemimpinan Aceh ini dijalankan secara turun temurun oleh keluarga di Tiro hingga syahidnya Tengku Chik Maat di Tiro pada tanggal 3 Desember 1911.
    • Pada tahun 1953, Tengku Muhammad Daud Beureuéh mendirikan gerakan Darul Islam, yang berlanjut pada pendirian Republik Islam Aceh di tahun 1961. Saat itu, beliau juga pernah ditetapkan sebagai Wali Negara Aceh.
    • Sejarah berulang, pada tahun 1976, Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) dengan sebutan Wali Negara, mendeklarasikan kembali kemerdekaan Aceh, sekaligus mendirikan front pembebasan bangsa Aceh Sumatra (National Liberation Front of Acheh Sumatra) atau lebih dikenal dengan Angkatan Atjèh Meurdéhka.
    • Sejalan dengan waktu, sebutan Wali Negara semakin mengakar dalam masyarakat dengan semakin kuatnya gerakan perlawanan menentang penjajahan di atas bumi Aceh, terutama di tahun-tahun akhir hayatnya Tengku Hasan Muhammad di Tiro. Tak dapat disanggah, bahwa beliau telah menjadi simbol pemersatu bangsa Aceh dalam perjuangan menuntut hak penentuan nasib sendiri.
    • Berdasarkan fakta sejarah di atas, jelaslah bahwa Wali Negara adalah jabatan yang tak dapat dilepaskan dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan kedaulatan Negara Aceh. Hal tersebut sangat bertentangan dengan rumusan lembaga Wali Nanggroe untuk memilih seorang pemimpin adat, sebagaimana tertuang dalam qanun lembaga tersebut. Sehingga kedua istilah ini tidak dapat disetarakan ataupun disama-artikan.
    Sejak Tengku Hasan Muhammad di Tiro wafat, belum ada seorang pun, baik yang berasal dari keturunan keluarga di Tiro maupun bukan, yang mengklaim dirinya sebagai pengganti Wali Negara dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Aceh. Meskipun demikian, perjuangan tersebut tetap dan masih terus dilanjutkan oleh pejuang-pejuang Aceh Merdeka yang bersatu dalam satu front pembebasan yang diwariskan oleh Wali Negara Teungku Hasan, yaitu Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF).
    Sebagaimana diketahui, sejak 1997 Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro telah berada dalam kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Mengaitkan “Wali Nanggroe” dalam NKRI dengan Wali-Wali Negara Aceh Merdeka, dari sisi kriteria apapun tidaklah berdasar. Tidak ada bukti keturunan ataupun dokumen pelimpahan kekuasaan Wali Negara Tengku Hasan Muhammad di Tiro (alm) kepada pihak-pihak lain.
    Bahkan, patut dipertanyakan atas dasar hukum apa, oleh siapa, dimana dan kapan Malik Mahmud Al Haytar diangkat sebagai Wali Nanggroe, sebagaimana tertulis dalam qanun tersebut. Bahkan, ia tidak memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima oleh nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Aceh. Apalagi ia secara terang-terangan telah melanggar amanah perjuangan kemerdekaan Aceh.
    Menyetarakan Wali Nanggroe dalam NKRI dengan Wali Negara Aceh Merdeka adalah sungguh suatu tindakan manipulasi untuk memutar balikkan fakta sejarah perjuangan bangsa Aceh. Oleh karena itu, ASNLF sama sekali tidak memiliki kepentingan apapun terhadap Lembaga Wali Nanggroe tersebut, apalagi lembaga itu bila hanya untuk memuaskan kepentingan segelintir elit politik dengan menghambur-hamburkan uang rakyat.
    Pembentukan lembaga Wali Nanggroe dan perangkat kelengkapannya akan berakibat pada pemborosan anggaran belanja. Sangatlah menyedihkan, di saat rakyat Aceh terhimpit dengan persoalan ekonomi untuk hidup sehari-hari, pihak-pihak yang mengatasnamakan wakil rakyat membentuk satu lembaga “super-power”, yang akan menyerap anggaran belanja tanpa makna apapun dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, selain dari pada bermegah-megah di atas penderitaan rakyat.
    Terlebih lagi, situasi di Aceh membuktikan bahwa sengketa berkepanjangan dalam perumusan lembaga Wali Nanggroe telah pula mengorban hak-hak rakyat yang masih saja bergelut dalam konflik politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Anggota-anggota DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas yang mereka pikul, malah mengabaikannya.
    Perlakuan tersebut telah mencerminkan sistem tirani yang mereka anut sehingga menghambat terbangunnya nilai-nilai demokrasi, dan akan dapat memicu konflik baru dengan kemungkinan terjadinya pertumpahan darah sesama bangsa Aceh.
    Maka, ASNLF perlu menekankan sekali lagi betapa pentingnya jaminan kebebasan bagi rakyat Aceh dalam mengungkapkan pikiran secara terbuka baik dalam bentuk aksi protes, penyampaian petisi maupun aksi-aksi damai lainnya tanpa adanya ancaman ataupun rasa takut. Sebab hanya dengan jaminan atas hak-hak dasar berpolitik inilah rakyat Aceh berpeluang untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depan mereka.
    Mencermati fenomena penindasan atas hak-hak dasar ini, ASNLF mengajak rakyat Aceh untuk serentak bangun dan menuntut hak-hak dasar tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan. Penderitaan yang sedang menimpa bangsa kita sekarang tidak akan berakhir, tanpa adanya usaha-usaha yang keras dan berkelanjutan dari kita sendiri untuk merubah status quo yang ada.
    Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF)
    Postfach 10 15 26
    99805 Eisenach
    Germany
  • SOSOK Nicholas Messet, Eks Pendiri OPM yang Meninggal di Jakarta

    SOSOK Nicholas Messet, Eks Pendiri OPM yang Meninggal di Jakarta

    Jayapura – Mantan Tokoh Papua Merdeka Nicolas Meset sependapat jika Papua dimekarkan untuk pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua.

    Nic menyebut, pemekaran berdasar tujuh wilayah adat adalah berkat yang Tuhan berikan untuk masyarakat Papua.

    “Itu adalah berkat dari Tuhan bahwa pemerintah memberikan pemekaran Papua. Ini semata-mata untuk kemajuan masyarakat Papua. Supaya semua berjalan dengan baik, dan Masyarakat sejahtera,”ucapnya, Rabu 20 April 2022.

    Menurutnya, dengan Pemekaran tersebut, maka semua masyarakat memiliki tanggungjawab masing-masing untuk memajukan dan mensejahterakan rakyatnya sesuai dengan DOB (Daerah Otonomi Baru)

    “Kalau Pemekaran sesuai wilayah adatnya tadi, maka semua punya tanggungjawab terhadap wilayahnya, “katanya.

    Ditegaskan, Papua sudah final melalui pengakuan Dewan Keamanan PBB pada 19 November 1969 lalu, yang manegaskan jika Papua adalah bagian dari NKRI

    “Jadi kalau ada yang petak- petakan, maka indikasinya mau Papua merdeka. Saya katakan Dewan Keamanan PBB sudah akui Papua adalah bagian dari NKRI. Jadi DOB harus disambut gembira, karena penduduk Papua ini sekitar 5 juta penduduk. Kalau ada Provinsi baru maka pembangunan bisa menyentuh masyarakat hingga kepelosok,”ucapnya.

    Terkait ketakutan yang timbul semisal akan adanya non OAP (Orang Asli Papua) yang datang dan ketakutan lapangan pekerjaan, maka baiknya legislatif dan Eksekutif membuat regulasi untuk membatasi itu,”katanya.

    Orang Papua dikatakan, masih memiliki pemikiran yang kusust, masih pikir dirinya sendiri dan menganggap bahwa Papua ini hanya orang Papua punya.

    “Harus dibagi-bagi. Karena saya sampaikan tadi, Papua adalah bagian dari NKRI. Saya sangat mengapresiasi pak Wapres yang memberikan tujuh provinsi ini”,katanya.

    Menurutnya, pemerintah harus juga menyiapkan SDM Papua untuk bisa berkarya dan menjadi sukses dengan tidak mengharap seperti uang jatuh dari langit.

    “Catatan pentingnya adalah harus didik anak-anak Papua latih untuk bekerja, jangan malas-malas. Dilatih agar bisa mandiri berkarya. Orang Papua bukan malas, namun harus ajar dia didampingi agar sukses,”ucapnya.

    “Yang penting, pemerintah sudah kasih signal akan pemekaran, persiapkan diri, jangan harap seperti bintang jatuh dari langit atau bintang kejora turun dari langit. Mimpi itu sudah habis sekarang bagaimana kita kerja untuk negerinya sendiri dan menjadi tuan di negerinya sendiri”, pungkasnya.(*)

  • 22 Tahun Otsus, Ada Kemajuan Tapi Tak Signifikan

    22 Tahun Otsus, Ada Kemajuan Tapi Tak Signifikan

    JAYAPURA – Hari ini Selasa (21/11), diperingati sebagai Hari otonomi khusus (Otsus) yang diberikan pemerintah Indoneia kepada Papua. Bahkan, untuk memperingati hari yang istiomewa tersebut,  Pemerintah Provinsi Papua menetapkan 21 November sebagai hari libur fakultatif.

    Pj Gubernur Papua Barat Daya yang juga sebagai Tim Asistensi Penyusunan UU Otsus Papua M Musa’ad menyampaikan, 22 tahun pemberlakuan Otsus di tanah Papua. Tak dipungkiri banyak perubahan namun ada juga hal hal yang mesti diperbaiki dan dilakukan pemantapan untuk kemajuan di tanah ini.

    “22 tahun Otsus, Perubahan cukup kencang di Papua,” kata Musa’ad saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (20/11).

    Perubahan yang dimaksudkan ini kata Musaad, seperti ada kewenangan kewenangan tertentu yang diberikan kepada Papua yang tidak dimiliki oleh Provinsi lainnya di Indonesia. Bahkan, dengan adanya Otsus memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pemerintah daerah dalam mengeksekusi berbagai program pembangunan.

    “Dengan adanya 6 provinsi di tanah Papua, memberikan ruang untuk kita di Papua ikut berpartisipasi dalam kerja aturan pemerintahan pembangunan secara nasional. Adanya DOB memberikan kebijakan yang tidak ada di tempat lain dan hanya ada di Papua, harusnya dengan begitu bisa memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat melalui adat, lembaga keagamaan dan lainnya,” terangnya.

    Lantas, 22 tahun Otsus di tanah Papua apakah sudah dirasakan masyarakat hingga akar rumput ?  Musa’ad menyatakan perlu adanya perbaikan, konsolidasi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan kementrian lembaga agar Otsus itu benar benar dirasakan manfaatnya hingga ke akar rumput.

    “Supaya otsus sampai ke akar rumput, harus ada konsolidasi dan koordinasi serta kolaborasi antara pemerintah melalui kementrian kelembagaan yang ada dan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” kata mantan Kepala Bappeda Papua ini.

    Musa’ad menyadari bahwa tidak mungkin pemerintah semata yang harus melakukan upaya upaya untuk memberikan pelayanan pembangunan kepada masyarakat sampai ke akar rumput, namun perlunya sinergitas dengan berbagai pihak.

    “22 tahun Otsus di tanah Papua, ada yang sudah berhasil dengan baik namun masih ada yang perlu perbaikan. Dan dengan UU Otsus yang baru, perubahan harusnya menjadi instrumen yang baik. Sebab dibanyak ruang bisa digunakan untuk lebih memantapkan pelaksanaan pembangunan sampai pada akar rumput,” tuturnya.

    Yang perlu dibenahi kata Musa’ad, perlunya konsolidasi dengan semua sumber daya yang dimiliki di tanah Papua. Dengan cara kerjasama, tidak jalan sendiri sendiri

    “Sekarang kita sudah punya rencana induk percepatan pembangunan Papua, kita juga sudah punya rencana aksi percepatan pembanguann Papua. Ini harus menjadi acuan kita semua,” terangnya.

    22 tahun Otsus di tanah Papua, Musa’ad mengajak semua komponen untuk menciptakan Papua yang damai. Sebab, kita butuh investasi. Tidak bisa membangun tanah Papua yang besar ini dengan hanya menggunakan APBD.

    “Kita butuh investasi dan kita butuh investor, dengan demikian bisa menambah kemajuan di tanah Papua,” ucapnya.

    Disampaikan Musa’ad, perlunya menciptakan kedamaian dan suasana aman serta bersatu. Tanpa harus ada segmen segmen di tingkat daerah, terlebih Papua saat ini sudah memiliki 6 Provinsi. Dimana diikat oleh tiga kekuatan yaitu, diikat satu kultur dan satu budaya, terikat dalam bingkai NKRI dan ketiga yakni satu Otsus.

    “Kendati Papua sudah ada 6 Provinsi, namun kita perlu kerjasama untuk kemajuan Papua dan memberikan lompatan untuk pembangunan di tanah Papua. Dengan 22 tahun Otsus, mari kita bersatu supaya rakyat bisa merasakan apa yang seharusnya mereka rasakan dan hak hak mereka terpenuhi,” ucapnya.

    Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memutuskan dan menetapkan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) sebagai tuan rumah pelaksanaan momentum memperingati hari otonomi khusus (Otsus) pertama gabungan dari enam provinsi di tanah Papua.

    Musa’ad mengatakan, peringatan hari Otsus dengan PBD sebagai tuan rumah dikemas dalam Papua Fest Spirit Of Otsus. Dimana ada berbagai kegiatan yang digelar, seperti pameran inovasi dan kreasi Otsus, bazar kuliner dan kegiatan lainnya.

    “Yang ingin kita tonjolkan adalah aspek aspek kultural dalam memperingati hari Otsus, aspek pariwisata dan aspek olahraga. Ada juga kajian ilmiah,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Peradi SAI Kota Jayapura dan Ahli Hukum Tata Negara, Dr. Anthon Raharusun, S.H.,M.H mengatakan, kebijakan utama Otsus untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

    “Peringatan Otsus harus menjadi sebuah refleksi dalam penataan pembangunan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan peningkatan demokrasi dan demokratisasi bagi masyarakat Papua dalam bingkai NKRI,” bebernya.

    Menurut Anthon, Otsus harus didesain dalam kerangka repelita. Dengan begitu, 20 tahun kedepan masyarakat Papua sudah harus tinggal landas dari berbagai aspek.

    “Ketika masyarakat tidak sejahtera, artinya Otsus tidak memberikan dampak bagi masyarakat Papua. Sehingga itu, peringatan Otsus harus menjadi kesadaran bersama. Baik pemangku  kepentingan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan masyarakat,” terangnya.

    Adapun seluruh kebijakan pemerintah kata Anthon, harus berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan atau percepatan kesejahteraan masyarakat Papua. Juga peningkatan kemakmuran dan domokrasi bagi masyarakat di tanah Papua.

    “22 tahun Otsus di tanah Papua, kemajuan itu ada. Tetapi belum signifikan, sebab masih  terdengar sebagian masyarakat Papua yang menganggap Otsus belum memberikan satu kemajuan bagi orang Papua. Padahal kita tahu bahwa hampir semua pejabat di Papua adalah OAP,” bebernya.

    Menurut Anthon, Otsus lebih banyak dimaknai sebagai sebuah kebijakan yang hanya mendorong bagaimana uang yang banyak. Tetapi uang yang banyak juga menjadi problem bagi masyaraka Papua  dalam hal bagaimana masyarakat Papua bisa menikmati kebijakan khusus itu.

    “Kedepannya, jika Otsus gagal maka pemerintah harus mempertimbangkan kembali  bagaimana kebijakan kebijakan yang bersifat asimetri yang diberikan kepada masyarakat Papua ataupun daerah daerah yang dianggap sebagai daerah kekhususan,” terangnya.

    Menurut Anthon, ke depan pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan Otsus 20 tahun kedepan. Terutama mengenai kebijakan pelaksanaan Otsus UU nomor 2 tahun 2021 dengan peraturan pelaksanannya harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak bertanya tanya tentang arah kebijakan Otsus kemana. (fia/wen)

    Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

    BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

  • Pemerintah Masih Dominan Memikirkan Masalah Politik di Papua

    Pemerintah Masih Dominan Memikirkan Masalah Politik di Papua

    Refleksi 22 Tahun Perjalanan Otonomi Khusus di Tanah Papua

    Selasa (21/11) hari ini, genap Otonomi Khusus (Otsus) Papua diterapkan di Papua 22 tahun silam. Dalam rentang perjalanan waktu dua dekade lebih ini, Otonomi Khusus belum berjalan sesuai harapan. Masih banyak pro dan kontra terkait pemberlakukan Otsus dan juga  pertanyaan terkait capaian Otsus dan dampak kesejahteraan yang dirasakan masyarakat Papua. 

    Laporan: Robert Mboik-Jayapura 

    tonomi Khusus Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 200. Lahirnya otonomi khusus ini tidak lepas  dari upaya pemerintah memberikan jalan tengah, di tengah aspirasi Merdeka bagi masyarakat Papua kala itu.

    Dengan adanya Otsus ini diharapkan bisa meredam aspirasi itu, agar masyarakat Papua tetap bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karenanya, dalam Otsus ini ada tida pilar utama, yakni keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua.

    Dengan kebijakan seperti itu,  semestinya sekian triliun rupiah  dana masuk ke Papua selama dua puluh tahun, sejatinya harus bisa  merubah taraf hidup orang asli Papua, sejajar dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia. Lantas apa yang salah, hingga Otsus ini belum berjalan maksimal?

    Hengky Yoku salah salah satu tokoh yang juga ikut berperan dalam pembentukan Otsus Papua, memberikan releksi terkait perjalanan Otsus ini. Menurutnya, pembentukan  sistem pemerintahan otonomi khusus Papua,  ide dasarnya adalah Bas Suebu, itu pemrakarsanya. Itu lahir ketika Bas Suebu dipanggil oleh Presiden Gus Dur bersama dua tokoh lainya, Isak Hindom, Acub Zaenal, yang merupakan mantan Gubernur Irian Barat kala itu.

    “Gus Dur tahu orang-orang ini punya pikiran-pikiran brilian. Isak Hindom, Acub Zaenal berikan saran kepada bapak presiden,  agar percayakan urusan tentang sistem pemerintahan dan seperti apa untuk papua itu kepada Bas Suebu. Dari pikiran Bas Suebu lahirlah otonomi khusus,”kata Hengky Yoku, Senin (20/11).

    “Disitu,  yang paling penting pemerintah pusat itu hanya memiliki 5 kewenangan yaitu, moneter atau keuangan,  pertahanan keamanan,  politik luar negeri pendidikan dan agama.  Selebihnya Itu kewenangan diberikan kepada daerah.  Inti daripada otsus itu adalah menjadikan orang asli Papua menjadi tuan di atas negerinya. Itu tercatat di dalam pembukaan undang-undang 21 tahun 2001,” ujarnya.

     “Tapi perjalanan selama 20 tahun,  fakta realitas objektif di Papua,  dua provinsi sebelumnya, Papua dan Papua Barat adalah provinsi termiskin di Indonesia. Dengan indeks pembangunan manusia,  terendah dari seluruh Indonesia.  Artinya apa, secara jujur kita harus akui bahwa otonomi khusus relatif gagal,” ujarnya lagi.

    Di sisi lain pemerintah pusat telah memperpanjang otonomi khusus Papua dan itu merupakan suatu hal yang patut diapresiasi, karena memberikan dana yang cukup besar untuk Papua, yaitu  senilai 2% dari jumlah dana alokasi umum nasional.  Nilai ini jelas cukup besar jika dilihat dengan populasi penduduk Papua yang berkisar sekitar 4 jutaan jiwa.  Semestinya selama 20 tahun yang lalu kesejahteraan orang Papua sudah bisa setara dengan pulau Jawa.

    Catatanya, selama 20 tahun menurutnya pemerintahan hanya fokus mengurus hal-hal yang sifatnya politik.  Arogansi membangun birokrasi,  bahwa harus orang asli Papua. Menurut Hengky Yoku, esensi sebenarnya bukan itu. Siapapun silakan dalam 20 tahun memimpin, tetapi harus menyiapkan orang asli Papua itu yang paling penting.

    Menyiapkan bukan berarti hanya menjadi birokrat yang baik, dia harus menguasai ekonomi dan paling penting mengimplementasikan tiga  pilar Otsus  itu, keberpihakan, perlindungan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua. “Kalau itu semua terpenuhi orang Papua tidak akan teriak merdeka.”tandasnya.

    Secara lengkap pemerintah memang mengklaim dana ribuan triliun masuk ke Papua,  tetapi kata dia dana itu membangun apa.  Apakah membangun gedung DPR yang megah,  kantor gubernur yang begitu Megah, juga kantor MRP  dan juga jembatan.

    “Tapi kalau kita mau jujur katakan semua pembangunan infrastruktur,  itu hanya menghidupkan BUMN yang kolaps, kita harus jujur akui. Siapa pejabat di Papua ini, secara angka dia bisa menunjukkan,  kepada publik bahwa kehadiran  gedung MRP yang mewah ini menghasilkan sekian kontraktor yang hebat di Papua,  sekian konglomerat sekian ekonom hebat. Tidak ada, itu kan sekian dana dari pusat  ke bawah, kemudian perusahaan dari pusat datang bangun di sini.  Di sini kemudian pulang dan bawa pulang dananya,  kan itu” pungkasnya.

     Masalah Otsus ini memang menarik, begitu juga dengan capaian yang dirasakan, masing-masing bisa memiliki pendapat yang berbeda. Baik dari penggas Otsus, pelaku Otsus dalam hal ini birokrasi pemerintah, maupun dari masyarakat asli Papua yang menjadi sasaran utama Otsus ini. Aspirasi merdeka pun belum sepenuhnya bisa diredam lewat kebijakan Otsus ini. (*).

    Source: CEPOS Online

  • Tokoh / Pemimpin Gereja yang Bicara Jeda Kemanusiaan adalah kaki-tangan NKRI

    Tokoh / Pemimpin Gereja yang Bicara Jeda Kemanusiaan adalah kaki-tangan NKRI

    General Amunggut Tabi dari West Papua Army mengatakan dengan tegas bahwa tokoh / Pemimpin Gereja dan masyarakat umum yang entah dari hati atau karena dibayar berbicara Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua adalah kaki-tangan NKRI.

    Alasan pertama karena tujuan dari Jeda Kemanusiaan ialah untuk meyakinkan Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa kondisi keamana di Tanah Papua telah tidak bermasalah, para pihak yang bertikai telah menerima jeda ini sehingga PBB tidak perlu dan lucu kalau masuk, atau bersikeras hendak mengunjungi Tanah Papua.

    Ini jelas memenangkan NKRI secara mutlak.

    Ini jelas-jelas merugikan perjuangan bangsa Papua. Semua pihak yang berpihak kepada Jeda Kemanusiaan menghina diri sendiri dan mencederai semua perjuangan bangsa Papua.

    Alasan kedua, Jeda Kemanusiaan tidak menghentikan NKRI untuk membunuh OAP, karena tujuan kedatangan dan kehadiran NKRI dan orang Indonesia di Tanah Papua ialah untuk mencuri dan menjarah kekayaan alam pulau New Guinea dan menduduki dan menguasai tanah Papua. Artinya jelas, cara paling jelas dan sangat masuk akal untuk menguasai tanah Papua memusnahkan OAP itu sendiri. Di mana telaknya jeda? Siapa yang harus berhenti membunuh? Bagaimana cara menghentikannya?

    Alasan ketiga, mindset penggagas Jeda Kemanusiaan ialah menghentikan perjuangan bangsa Papua, bukan menghentikan penjajahan dan pendudukan, penjarahan, pencurian dan pembunuhan yang telah terjadi sejak tahun 1961.

    Dengan kata lain, Jeda Kemanusiaan sama artinya dengan memaksa orang Papua berhenti berjuang untuk Papua Merdeka. Itu artinya bersekongkol dengan NKRI untuk kepentingan NKRI.

    Lalu pertanyaannya?

    1. Dua tokoh Gereja yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung siapa?
    2. Tiga pejabat ULMWP yang ikut dalam Jeda Kemanusiaan ini mendukung apa?
    3. Orang Papua pada umumnya yang mendukung Jeda Kemanusiaan mendukung yang mana?
  • Riots Report Shows London Needs To Maintain Police Numbers, Says Mayor

    Riots Report Shows London Needs To Maintain Police Numbers, Says Mayor

    Intro text we refine our methods of responsive web design, we’ve increasingly focused on measure and its relationship to how people read.

    Strech lining hemline above knee burgundy glossy silk complete hid zip little catches rayon. Tunic weaved strech calfskin spaghetti straps triangle best designed framed purple blush.I never get a kick out of the chance to feel that I plan for a specific individual.

    Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

    On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.

    But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk with Longe and Parole and dragged her into their agency, where they abused her for their projects again and again. And if she hasn’t been rewritten, then they are still using her.

    A busy man keeps working while he waits. | Image: Unsplash

    Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

    A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer.

    Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. “How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense”, he thought, but that was something he was unable to do because he was used to sleeping on his right, and in his present state couldn’t get into that position. However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was.

    The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential these are the keys that will unlock the door to personal excellence.

    One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

    His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame.

    It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad.

  • Trump Is Struggling To Stay Calm On Russia, One Morning Call At A Time

    Trump Is Struggling To Stay Calm On Russia, One Morning Call At A Time

    Dropcap the popularization of the “ideal measure” has led to advice such as “Increase font size for large screens and reduce font size for small screens.” While a good measure does improve the reading experience, it’s only one rule for good typography. Another rule is to maintain a comfortable font size.

    Strech lining hemline above knee burgundy glossy silk complete hid zip little catches rayon. Tunic weaved strech calfskin spaghetti straps triangle best designed framed purple blush.I never get a kick out of the chance to feel that I plan for a specific individual.

    Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

    On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.

    But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk with Longe and Parole and dragged her into their agency, where they abused her for their projects again and again. And if she hasn’t been rewritten, then they are still using her.

    A busy man keeps working while he waits. | Image: Unsplash

    Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

    A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame. It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer.

    Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. “How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense”, he thought, but that was something he was unable to do because he was used to sleeping on his right, and in his present state couldn’t get into that position. However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was.

    The will to win, the desire to succeed, the urge to reach your full potential these are the keys that will unlock the door to personal excellence.

    One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

    His room, a proper human room although a little too small, lay peacefully between its four familiar walls. A collection of textile samples lay spread out on the table – Samsa was a travelling salesman – and above it there hung a picture that he had recently cut out of an illustrated magazine and housed in a nice, gilded frame.

    It showed a lady fitted out with a fur hat and fur boa who sat upright, raising a heavy fur muff that covered the whole of her lower arm towards the viewer. Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad.

  • Pekikan Papua Merdeka menggema di Terminal Pasar Depan Pos Polisi Wosi Manokwari

    Manokwari, Jubi– Pekikan “Papua Merdeka” menggema di dalam terminal dekat Pasar Wosi,  tepatnya di depan Pos Polisi Wosi Manokwari Papua Barat pada Minggu (27/11/2022).

    Warga Papua dari berbagai wilayah  berkumpul merayakan kemerdekaan Papua,  dengan membawa spanduk dan baliho bercorak bendera Bintang Kejora.

    Bernard Idji salah satu peserta aksi perayaan mengatakan  aktivitas perayaan ini digelar sejak Minggu pagi dengan diawali Ibadah. ” Kegiatan ini kita rayakan kemerdekaan Papua yang ke 25 tahun” kata Bernard yang mengaku datang dari Nabire Provinsi Papua.

    Peserta yang terdiri dari pria dan wanita ini juga membawa simbol bendera Amerika Serikat dan Bendera Australia dan Bendera Belanda “Kami tetap merayakan ini. Undangan perayaan ditujukan kepada seluruh orang Papua dan para Petinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia” ucap Bernad.

    Nampak pada pukul 12.15. waktu setempat,  Kapolres Manokwari AKBP. Parisian Herman Gultom bersama beberapa jajaranya  menggunakan pakaian sipil mendatangi lokasi di terminal Pasar Wosi Manokwari. Sementara para massa aksi yang awalnya berdiri di depan terminal mulai bergeser mencari  tempat berteduh  di dalam terminal,  dengan  pekikan yang sama yakni Papua Merdeka.

    Hingga saat ini masih berlangsung aktivitas para massa ini. Massa melakukan tarian tumbuh tanah di dalam kawasan terminal. (*)

  • PIDATO SAMBUTAN PERDANA MENTERINEGARA FEDERAL REPUBLIK PAPUA BARÀt PADA PERAYAAN HUT NFRPB YANG KE-11 TANGGAL 19 OKTOBER 2022

    (19 Oktober 2011-2022)

    Pertama tama

    Saya EDISON K WAROMI selaku perdana Menteri Negara Federal Republik Papua Barat Hasil Kongres Papua Barat tanggal 19 Oktober 2011 menyapa kita semua dengan Salam Kebangsaan kita ……..

    Wa, Wa, Wa, Wa, Waaaa….

    Tabea… Mahikai… Wanyambe… Asalamualaikum… Shalom dan Salam Sejahtera bagi kita sekalian Bapa YAHWEH ELOHIM menyertai kita sekalian Saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat.

    Sebelumnya mari kita terlebih dahulu mengenang Arwah para pahlawan yang telah gugur mendahului kita di medan juang Marilah kita mengheningkan Cipta……………. Selesai,

    SYUKUR BAGIMU TUHAN,

    Pertama-tama Patut kita panjatkan puja dan Puji syukur kehadapan Bapa YAHWEH Elohim Israel dan Elohim bangsa Melanesia di West Papua atas Kasih dan Rahmat-NYA sehingga Acara perayaan HUT ke 11 Deklarasi Negara Federal Republik Papua Barat pada hari ini Rabu tanggal 19 Oktober 2022 dapat kita rayakan. .

    Hadirin dan Hadirat yang kami muliakan.

    Tidak Terasa kita telah merayakan Deklarasi Pemulihan Bangsa west Papua yang ke 11 pada hari ini 19 Oktober 2022.

    Momentum bersejarah Tanggal 19 -Oktober 2011 di lapangan Zakeus padang Bulan Abepura Tanah Tabi adalah Deklarasi yang berdarah, mengapa karena telah memakan korban jiwa dan Harta benda dan membawa konsekuensi hukuman Penjara namun secara politik patut disebut Deklarasi Pemulihan Bangsa Papua sebagai momentum bersejarah tapi juga langka strategis dari sebuah Tonggak sejarah panjang gerakan perjuangan menuju pembebasan yang telah dimulai dengan sebuah landasan hukum melalui manifesto Politik 19 Oktober 1961, sebagai Manifesto Politik bangsa West Papua yang sedang disiapkan menjadi sebuah Negara merdeka yang akan dimerdekakan menjadi Negara yang Merdeka dan Berdaulat penuh.

    Sebagai wujud dari implementasi Hak penentuan Nasib sendiri bangsa West Papua oleh pemerintah kerajaan BELANDA yang saat itu disebut Netherlands New Guinea sebagai Provinsi seberang lautan dari pemerintahan Kerajaan Belanda.

    Namun sejarah dunia mencatat lain karena EMBRIO Negara West Papua yang dipersiapkan melalui Nieuw Guinea Raad atau Parlemen Nasional West Papua dikubur Akibat Politik ekspanslonis Soekarno melalui Trikora 19 Desember 1961 dengan dukungan penuh blok Timur Comunis Uni Soviet dan Komunis Cina.

    Bukan sampai disitu saja tapi akibat sumber Daya alam Papua yang kaya raya yaitu Tambang tembaga Perak, dan Emas dari Gunung Emas NEMANGKAWI yang terkenal dengan nama ERSTBERG dan GRASS BERG TEMBAGAPURA dari Hasil penemuan Ahli geologi pertambangan belanda DOZY tahun 1936 dan penemuan Minyak bumi di kepala burung (Vogel Koop) yaitu Klamono dan sele,mogoy,wasian hasil survey ahli geologi belanda tahun 1924 disusul penemuan tahun1939, tahun 1941.

    Akibat Tambang minyak di kepala burung (Vogel koop) dan tambang tembaga, perak dan emas dari Gunung Nemangkawi membuat ALLEN DULLES Direktur Central Inteligen Amerika serikat (CIA) dan waktu itu juga ALLEN DULLES bekerja sebagai Advokat di Eropa pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Firma Sulivan dan Cromwel, Firma hukum dari walistreet sebagai Resepsi perseroan Minyak Rockkefeller. Akibatnya Dag Hamardjold ditembak dengan 15 diplomat PBB di Kongo tahun1961 dengan kecelakaan pesawat karna bagi Dag Hammarjold sekjen PBB waktu itu berencana mengambil alih papua tahun 1962 untuk dimerdekakan karena DAG HAMMARDJOLEC telah merencanakan sebuah proyek yang dinamakan OPEX PLAN yang melibatkan pejabat PBB pada departemen negara Negara baru selama jangka waktu 6 tahun dan telah dimulai di Afrika tahun 1961dan Papua Barat telah dimasukan sebagai salah satu Negara yang dimaksudkan bangsa papua dan kaum pribumi akan diberikan kemerdekaan dengan menyisihkan kedua pihak Indonesia dan Belanda dan bagi Dag Hamardjold pada sidang PBB berikutnya akan diumumkan maksudnya sidang PBB tahun 1962 tapi Rencana DAG HAMMARDJOLD ditentang oleh ALLEN DULLES sebagai ancaman terhadap pelaksanaan siasat, soekarno digulingkan karena bagi Allen Dulles soekarno itu komunis dan hasil pertemuan Soekarno dan Jhon F Kennedy ditentang oleh Kongres Amerika serikat.

    Politik perang dingin telah usai yakni Blok barat dibawah komando Amerika serikat dan sekutu Eropa yang berhadapan dengan Biok komunis (Ini Soviet, China,eropa timur) harusnya west Papua tidaklah terus menjadi korban kepentingan global yakni Kapitalisme, militerisme, Fasisme, dan sekarang politik oligarki birokrasi yang berkombinasi dengan para bisnis baru saja kita sekarang mengalami perubahan geopolitik dunia AUKUS Australia, United Kingdom dan United State of Amerika yang disebut indo Pasifik blok baru sekarang menghadapi Kekuatan China,Rusia,dan kekuatan Raja Arab Saudi

    Apakah smelter di gresik dari tambang Gunung Emas Nemangkawi, Blok wabu menjadi Global politik perang dingin yang baru lagi dan akankah papua terus menjadi korban

    Kiranya Jalan kita West Papua Sejarah telah membalikan keadaan kita, mengapa karena Masalah papua hampir 60 tahun sejak 1961 sekarang telah menjadi bagian Pidato sekjen PBB Antoni Guteres dalam sesi sidang tahunan majelis umum PBB di tahu ini 2022 pada bulan September lalu

    Saudara sebangsa dan setanah air West Papua

    Pada kesempatan ini bahwa sebagai Pelaksana mandate dari Amanat Kongres Papua 3 Negara Federal Republik tetap Survive dan berlegitimeid sejak 2011 sampai hari iniwalau perbedaan pendapat menjadi bagian dinamika dari identitas Melanesia itu adalah Anugrah dalam menghadapi dinamika organisasi dan itulah demokrasi,Federal state perlu menjadi role model dari Multi sub etnik budaya melanesia di west papua menjadi tawaran Ideal dalam menjawab tuntutan kebutuhan politik dan tahapan diplomasi West Papua di Melanesia Pasific Island Forum, Africa , Caribbean Pacific, International, bahkan Perserikatan bangsa bangsa.

    Deklarasi 19 Oktober 2011 menjadi momentum kebutuhan POLITIK sekaligus menjadi solusi dari pergumulan panjang bangsa west Papua dari Manifesto politik 19 oktober 1961.

    Hadirin yang kami muliakan,

    Selaku Perdana Menteri NFRPB sebelas Tahun ini saya mau memanfaatkan momentum historis ini hendak menjelaskan kepada semua kita bahwa mempertahankanDeklarasi NFRPB bukan perkara mudah apalagi hendak memperjuangkan PENGAKUAN DEKLARASI 19 Oktober 2011 kepada NKRI,Namun yang patut kita meraih pengakuan sesame Faksi pejuang untuk saling menerima dan saling mengakui bahwa persatuan dan Agenda perlu mendapat tempat dalam keberagaman kita sebagai Asset bangsa bukan menjadi alat devide et impera atau alat pemecah kita perlu terbenam didalan Nasionalime Papua yang luas dan bertanggung Jawab.

    Hadirin yang kami muliakan,

    Sebagai Responsbility politik terhadap Amanat Rakyat West Papua dari Negara Federal,ditengah corona virus 19 atau COVID 19,dan juga dunia dihadapkan dengan inflasi dan stgfiasi dunia yang kini semakin tidak menentu namun kerja kerja dan peran Federal state tidak otomatis menjadi berhenti,sejarah yang ditoreh adalah :

    (a). Peran Negara Federal dalam PANSUS KONSTITUSI demi Penyusunan Konstitusi Sementara Provisional GOVERNMENT ULMWP dalam PREAMBULE Pembukaan Konstitusi Deklarasi 19 Oktober 2011 mendapat pengakuan konstitusional.

    (b). Peran Negara Federal dalam PANSUS UU TURUNAN KONSTITUSI SEMENTARA ULMWP.

    (c). Peran Negara Federal dalam mengamankan Paket Diplomasi Presiden Sementara ULMWP Tuan Presiden BENNY WENDA PIF, ACP dan Komisi Tinggi HAM PBB.

    (d). Mengawal Kebijakan Diplomasi Tuan Presiden INTERIM PROV. Government di dalam GREEN STATE VISION pada November tahun lalu di SCOTLAND bersama Dewan Gereja Pacific.

    (e). Mendukung penuh seluruh kebijakan hukum dan politik Tuan Presiden. pertentangan yang hebat namun Deklarasi Saralana 6 Desember 2014 lahir ULMWP, Desember 2017.

    KTT ULMWP hadir menjawab tuntutan bylaws ULMWP, melanjutkan kepemimpinan2017-2020, KTT-Luar biasa ULMWP 2020 meng-upgrade status hukum dari lembaga koordinatif menjadi Pemerintahan Sementara ULMWP artinya roh persatuan tetap ada di dalam nya dan kepemimpinan dilanjutkan sampai KTT Normal di Vanuatu jadi Selaku Perdana Menteri di Federal State apapun dinamika dari kebutuhan diplomasi ULMWP tidaklah menggeser prinsip federal state mengapa, Karena preamble atau pembukaan/mukadimah dari upgrade konstitusi telah mengakui Deklarasi Negara Federal dan tentunya prinsip federal, dan bukan hanya federal namun mengakui peristiwa politik lainnya, 1 July 1971, 14 Desember 1988, Manifesto politik1961, 27 November 1996, Kongres 2000, dan peristiwa lainnya.

    Sebagai Perdana Menteri Federal Papua Barat di HUT yang ke 11 ini, mari terus mendukung Hasil sidang Komite Legislatif ULMWP tahun 2020 dan Hasil KTT-LB ULMWP dengan semua kebijakan Pemerintahan Sementara melalui kepemimpinan Tuan Presiden Benny Wenda untuk menjawab tuntutan diplomasi sampai KTT Normal dan kerja nyata menuju KTT Normal.

    Di akhir sambutan, Selaku PM Federal State dan Salah satu Declarator SARALANA , Declarator Konstitusi Pemerintahan Sementara United Liberation Movement for West Papua menyatakan:

    (1). Menyampaikan Terima kasih Yang Tak terhingga kepada Honorable ANTONI GUTERES Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas sambutan dalam sidang Tahunan PBB ke 77 General ASSEMBLY pada September 2022 di MARKAS PBB NEW YORK dimana West Papua Sebagai Wilayah konflik yang paling panjang dalam sejarah abad ini dan dinyatakan Wilayah DARURAT KEMANUSIAAN.

    (2). UCAPAN TERIMAKASIH YANG TAK TERHINGGA Kepada KOMISI TINGGI HAM PBB GENEWA.

    (3). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada MR PRESIDEN MARSHAL ISLAND atas PIDATO SITUASI HAM WEST PAPUA dalam Sidang General ASSEMBLY PBB September 2022.

    (4). UCAPAN TERIMA KASIH Kepala Negara FEDERASI MICRONESIA yang telah mengangkat Masalah West Papua di GENERAL ASSEMBLY Perserikatan Bangsa-Bangsa September 2022 di New York.

    (5). UCAPAN TERIMA KASIH Kepada Dewan Gereja Sedunia (WCC) atas advokasi Masalah HAM di West Papua.

    (6). Selaku PM NFRPB, Menolak DIALOG yang difasilitasi KOMNAS HAM RI dan atau DIALOG dalam Kerangka NKRI, melainkan NEGOSIASI yang DIMEDIASI PBB, sesuai KOMUNIKE PACIFIC TUVALU September 2019,

    (7). Mendesak PEMERINTAHAN Presiden Indonesia mengizinkan Kunjungan Komisi tinggi HAM PBB ke Tanah West Papua atas KEJAHATAN KEMANUSIAAN WEST PAPUA.

    Akhirnya, selamat Merayakan HUT ke 11 dengan Thema: NFRPB terus mengokohkan persatuan dan kesatuan mendukung kerja-kerja ULMWP dan atau Provisional Government untuk terus memperjuangkan Hak Penentuan Nasib sendiri demi mewujudkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan penuh Negara West Papua yang Merdeka dan berdaulat Penuh.

    NUMBAI, 19 OKTOBER 2022

    Tertanda PM NFRPB
    EDISON WAROMI, S.H

  • WASPADA!!! Alex Kalilago, Agen Mematikan bagi Masyarakat Pegunungan Tengah Papua

    West Papua Central Intelligence Services (WPCIS) melaporkan kepada PAPUApost.com bahwa ada seorang Papua yang bernama “Alexander Kalilago“, adalah seorang agen mata-mata Indonesia yang selama beberapa tahun belakangan telah beroperasi di Yogyakarta, Surabaya dan Jakarta, dan pada saat ini beroperasi di Pegunungan Tengah Papua.

    Dari informasi yang dikumpulkan oleh WPCIS, telah diduga kuat bahwa agen ini telah memata-matai banyak mahasiswa dengan target membunuh tokoh Papua Merdeka orang gunung.

    Dia telah menguasai bahasa Hupla (Lembah Baliem), bahasa Lani, bahasa Walak dan beberapa bahasa lainnya di pegunungan tengah Papua.

    Dia bekerja sebagai Security di berbagai toko di Pulau Jawa dan juga bekerja sebagai pengawal salah satu Bupati di Pegunungan Tengah saat ini.

    DIa sering membantu mahasiswa yang berdemo di mana-mana, bertindak seolah-olah dia orang Papua yang perduli dengan masalah West Papua.

    Dia telah berhasil membunuh banyak orang Wamena, akan tetapi nama-nama yang dapat kami pastikan adalah

    1. Komandan Enden Wanimbo; dan
    2. Pemuda Roy Karoba

    Keduanya meninggal karena diracuni oleh Alexander Kalilago.

    WPCIS menempatkannya sebagai salah satu pembunuh bangsa Papua yang harus ditarget dalam kesempatan pertama.

    Seluurh pasukan Operasi Khusus dan pasukan angkatan TPN PB/ OPM, TRWP, West Papua Army, TNPB, dan organisasi masa harus peka melihat dan bertindak.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?