PAPUApost.com

Category: Terorisme

Aksi Teror atau Terorisme oleh Pemerintah NKRI, agen Teroris Internasional dan Miliasi NKRI serta teror-teror politik, ekonomi, terhadap alam semesta dan budaya.

  • ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’

    ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’

    • Heyder Affan – Peranan,Wartawan BBC News Indonesia –

    Pemerintah Indonesia dituduh melakukan kekerasan dan perusakan lingkungan di Papua yang merugikan Orang Asli Papua demi kepentingan investasi asing dan nasional, demikian dakwaan dalam Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) yang tengah berlangsung di London, Inggris.

    Namun pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan itu bukanlah dakwaan hukum, melainkan opini yang belum tentu menggambarkan apa yang terjadi sebenarnya di Papua.

    Secara terpisah, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London mengatakan acara itu digelar mendekati hari ‘peringatan West Papua’ pada 1 Juli 2024, sehingga KBRI di London menuduh PPT dilakukan untuk “membangun persepsi publik”.

    Sebaliknya, seorang pegiat HAM mengatakan acara PPT di London yang menyoroti masalah pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan di Papua membuktikan bahwa masih ada “ketidakadilan bagi orang asli Papua”.

    Dan, Amnesty International Indonesia meminta pemerintah Indonesia agar melihat dakwaan PPT itu sebagai kritik agar dapat mengubah kebijakan keamanannya terkait Papua.

    PPT digelar oleh Pusat Kajian Kejahatan Iklim dan Keadilan Iklim di Queen Mary University of London. Acara ini digelar sejak Kamis (27/06) dan berakhir Sabtu (29/06) malam Waktu Indonesia Barat.

    Delapan orang hakim tribunal memimpin persidangan ini. Mereka mendengarkan kesaksian sejumlah korban hingga pegiat LSM terkait dua dakwaan itu.

    Dakwaan dalam PPT diakui oleh penyelenggaranya tidak memiliki konsekuensi hukum apapun. Namun acara ini semata bertujuan menyuarakan persoalan di Papua di dunia internasional.

    Berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui tentang Permanent Peoples’ Tribunal (PPT) dan reaksi pemerintah Indonesia atas acara itu.

    Apa itu Permanent Peoples’ Tribunal (PPT)?

    Seperti diakui sendiri oleh penyelenggaranya, PPT adalah satu ‘pengadilan opini’ internasional.

    Di dalamnya, ada panel-panel hakim. Merekalah yang akan memutuskan seperti apa kejahatan serius yang terjadi di suatu negara, dan sejauh mana itu merugikan masyarakat dan kelompok minoritas.

    Ini didasarkan berbagai keterangan saksi dan bukti-bukti.

    Dalam situs resminya, keberadaan PPT tidak terlepas dari pembentukan Russell Tribunal on Vietnam (1966-1967) dan Russell Tribunal on the dictatorship in Latin America (1973-1976).

    Lembaga ini dibentuk sebagai lembaga permanen dengan tujuan mengungkap kejahatan serius, “yang belum ditanggapi secara memadai oleh komunitas internasional,” kata David Whyte, Direktur Pusat Kajian Kejahatan dan Kajian Iklim di Queen Mary University of London, Inggris.

    Menurut Papang Hidayat, aktivis HAM asal Indonesia, inisiatif acara ini dari masyarakat sipil di tingkat internasional yang dipimpin oleh sebuah perguruan tinggi.

    “Mereka sudah mengembangkan model-model pengadilan rakyat atau pengadilan non-formal, walau metodeloginya persis dengan pengadilan formal,” kata Papang yang pernah aktif di LSM Kontras dan Amnesty International Indonesia.

    Panel hakimnya bisa hakim aktif, atau mantan hakim, atau praktisi hukum, katanya.

    Berita lengkap baca di BBC.com

  • Indonesian Police Arrest Again 33 People of West Papua Solidarity Fundraising for the Vanuatu Natural Disaster

    Indonesian Police Arrest Again 33 People of West Papua Solidarity Fundraising for the Vanuatu Natural Disaster

    This afternoon, at 12.34 West Papua time, Indonesian police arrested a West Papua Solidarity fundraiser for Victims of the Vanuatu Natural Disaster which has been temporarily taking place in Jayapura since this morning, Friday (31/03/2023).

    Sector Police Chief (Kapolsek) Heram who led this arrest said: “West Papuans don’t need to do humanitarian assistance for natural disasters in Vanuatu, because Indonesia has no relationship with Melanesian countries, especially Vanuatu we have nothing to do. So there should be no fundraising for Vanuatu in Indonesia and all those who carry out humanitarian aid fundraising actions will still be arrested,” said the Kapolsek while leading the arrests.

    Kaitanus Ikinia (a staff member from the Ministry of Political Affairs of the ULMWP Provisional Government) and Ones Kobak, the coordinator of the Solidarity Action, along with 31 people, were arrested and transported in two transport trucks from the Indonesian police. They have been taken to the Police station in Jayapura city for questioning.

    The following is a list of names that have been arrested by the Police:
    1. Elinatan Basini
    2. Kaitanus Ikinia
    3. Ones Kobak
    4. Rizcky Nipsan
    5. Tason Wenda
    6. Thio Sobolim
    7. Afriel Wenda
    8. Ledy Kean
    9. Epan Pabu
    10. Eko Wenda
    11. Kitas Lebitale
    12. Abel Pabu
    13. Jenos Dipur
    14. Anius Balyo
    15. Koti Uropmabin
    16. Sem Kulka
    17. Esten Bamu
    18. Ibrahim Mok Kean
    19. Gusten Meku
    20. Eki Balingga
    21. Noseler Logo
    22. Viki Wenda
    23. Oni Towolom
    24. Weki Wenda
    25. Beto Wandom
    26. Helminus Mul
    27. Melki Siep
    28. Terendi Yoman
    29. Saundi Wenda
    30. Buyung Yigibalom
    31. Predi Toto
    32. Marki Kiman
    33. Eis Wenda

    This is the second arrest in a West Papua solidarity fundraising action for Vanuatu after previously 20 people were arrested on Wednesday (29/03), and a number of actions at several other points in Jayapura were forcibly disbanded by the Indonesian Police.

    Please advocacy and media monitoring!
    #Vanuatu 🇻🇺 #SaveVanuatu #WeStandWithVanuatu #VanuatuIsWestPapua #SolidarityForVanuatu #Melanesia #WeAreMelanesia #ClimateChange #ClimateJustice #Pacific

  • Australia committed to military cooperation with Indonesia

    Australia committed to military cooperation with Indonesia

    [web_stories_embed url=”https://papuapost.com/web-stories/128737/” title=”Web Story” poster=”” width=”360″ height=”600″ align=”none”]

    Melbourne, Australia – Australia says it will continue to provide military training, conduct joint exercises and export weapons to Indonesia despite increased violence and allegations of human rights abuses in West Papua, in the far east of the archipelago, where conflict has been rumbling for decades.

    The Australian Department of Defence confirmed in a statement to Al Jazeera that Anthony Albanese’s government, which was elected in May, would continue to supply arms to Indonesian forces and provide them with military training.

    “Indonesia is one of Australia’s most important partners. Australia will continue to conduct joint exercises, provide military and policy training, and – consistent with appropriate legislation – export military equipment to Indonesia,” the statement said.

    Despite some rocky patches, Australia has had a longstanding military relationship with Indonesia, including joint training and weapons supply, with Thales Australia selling three Bushmaster troop carriers to Kopassus, Indonesia’s elite forces, in 2014.

    Military units, such as Kopassus, conduct joint training exercises with the Australian SAS, the country’s special forces, while Detachment 88 — also known as Densus 88, a counterterrorism force set up in the wake of the 2002 Bali Bombings — gets funding and training from both Australia and the United States.

    Such initiatives have been credited with reducing the threat from hardline groups, but Indonesian forces remain under scrutiny over allegations of serious human rights abuses in West Papua, where Indigenous people have been fighting for independence for 50 years.

    Indonesia moved into the resource-rich region in the early 1960s, formalising its control through a controversial, United Nations-approved referendum in 1969.

    “Indonesia is one of Australia’s most important partners. Australia will continue to conduct joint exercises, provide military and policy training, and – consistent with appropriate legislation – export military equipment to Indonesia,” the statement said.

    Despite some rocky patches, Australia has had a longstanding military relationship with Indonesia, including joint training and weapons supply, with Thales Australia selling three Bushmaster troop carriers to Kopassus, Indonesia’s elite forces, in 2014.

    Military units, such as Kopassus, conduct joint training exercises with the Australian SAS, the country’s special forces, while Detachment 88 — also known as Densus 88, a counterterrorism force set up in the wake of the 2002 Bali Bombings — gets funding and training from both Australia and the United States.

    Such initiatives have been credited with reducing the threat from hardline groups, but Indonesian forces remain under scrutiny over allegations of serious human rights abuses in West Papua, where Indigenous people have been fighting for independence for 50 years.

    Indonesia moved into the resource-rich region in the early 1960s, formalising its control through a controversial, United Nations-approved referendum in 1969.

    Read Full Story [web_stories title=”false” excerpt=”false” author=”false” date=”false” archive_link=”true” archive_link_label=”” circle_size=”150″ sharp_corners=”false” image_alignment=”left” number_of_columns=”1″ number_of_stories=”5″ order=”DESC” orderby=”post_title” view=”circles” /]

  • Hati-Hati Dengan Dialog Jakarta – Papua Difasilitasi Komnas HAM Indonesia

    Hati-Hati Dengan Dialog Jakarta – Papua Difasilitasi Komnas HAM Indonesia

    Pada waktu Delegasi MSG desak Indonesia untuk berkunjung ke Papua, Presiden Jokowi terima tim 14 di istana Negara dan Pater Dr. Neles Tebay dan Menkopolhukam Wiranto ditunjuk untuk mengatur dialog tersebut. Tujuannya adalah untuk menghalangi kunjungan Delegasi MSG ke Papua, dan akhirnya dialog itu tidak jalan hingga akhir hidup Dr. Neles Tebay.

    Hari ini pemerintah Indonesia telah mendapat tekanan oleh 79 negara ACP, Uni-Eropa, dan Komisi HAM PBB. Intervensi Special Prosedur PBB dan Komisi HAM PBB dan desakan 79 negara ACP dan Uni-Eropa tersebut menjadi tekanan luar biasa bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain untuk menghadapi tekanan tersebut, oleh karena itu Presiden Jokowi dan pemerintah Indonesia bersedia untuk dialog dengan Papua. Para pejuang dan rakyat Papua harus hati-hati dengan strategi ini, karena ini cara untuk menghindari atau memotong jalan bangsa Papua.

    Sebuah perundingan bisa terjadi setelah kunjungan Delegasi Pencari Fakta PBB, dan berdasarkan hasil investigasi PBB itu barulah dapat dirundingkan antara pemerintah Indonesia dan Pemerintah Sementara ULMWP yang difasilitasi oleh PBB. Apakah dalam sidang umum PBB atau sesuai dengan mekanisme PBB. Hanya dengan mekanisme PBB dapat dicabut Resolusi 2504 tahun 1969 itu, karena Resolusi inilah Indonesia ada di Papua.

    Dialog di luar dari mekanisme PBB adalah cara Indonesia untuk memotong dukungan internasional atas Papua dan tidak lebih dari itu. Apa lagi KOMNAS HAM Indonesia mau lobi dan fasilitasi dialog itu. Komnas HAM itu hanya sebuah lembaga kecil dan menjadi bagian dari pemerintah Indonesia. Masalah Papua tidak berada di Komnas HAM Indonesia, tetapi ada di PBB. Negara-negara anggota PBB lah yang memasukan Papua di Indonesia, karena itu PBB juga akan cabut Resolusi 2504 dan kembalikan hak kedaulatan bangsa Papua.

    Untuk itu, sekali lagi hati-hati dengan strategi Indonesia yang mengangkat kembali isu Dialog Jakarta-Papua ini.

  • Indonesia: Pakar PBB membunyikan alarm tentang pelanggaran serius di Papua, menyerukan bantuan mendesak

    #UNnews#NewsPBB Edisi, 1 Maret 2

    JENEWA (1 Maret 2022) – Pakar hak asasi manusia PBB* hari ini menyatakan keprihatinan serius tentang memburuknya situasi hak asasi manusia di provinsi Papua dan Papua Barat di Indonesia, mengutip pelanggaran yang mengejutkan terhadap penduduk asli Papua, termasuk pembunuhan anak, penghilangan, penyiksaan dan pemindahan massal orang-orang.

    Para ahli menyerukan akses kemanusiaan yang mendesak ke wilayah tersebut, dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk melakukan penyelidikan penuh dan independen terhadap pelanggaran terhadap masyarakat adat.

    “Antara April dan November 2021, kami telah menerima tuduhan yang menunjukkan beberapa contoh pembunuhan di luar proses hukum, termasuk anak-anak kecil, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi dan pemindahan paksa setidaknya 5.000 orang asli Papua oleh pasukan keamanan [Indonesia],” kata para ahli.

    Mereka mengatakan perkiraan menyebutkan jumlah keseluruhan pengungsi, sejak eskalasi kekerasan pada Desember 2018, antara 60.000 hingga 100.000 orang.

    “Mayoritas pengungsi di West Papua belum kembali ke rumah mereka karena kehadiran pasukan keamanan [Indonesia] yang kuat dan bentrokan bersenjata yang sedang berlangsung di daerah konflik,” kata para ahli. “Beberapa pengungsi tinggal di tempat penampungan sementara atau tinggal bersama kerabat. Ribuan penduduk desa yang mengungsi telah melarikan diri ke hutan di mana mereka terkena iklim yang keras di dataran tinggi tanpa mendapatkan akses ke makanan, perawatan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.”

    Selain pengiriman bantuan ad hoc, lembaga bantuan kemanusiaan, termasuk Palang Merah, memiliki akses terbatas atau tidak ada sama sekali kepada para pengungsi, kata mereka. “Kami sangat terganggu oleh laporan bahwa bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Papua dihalangi oleh pihak berwenang,” tambah para ahli.

    “Masalah gizi yang parah telah dilaporkan di beberapa daerah dengan kurangnya akses ke makanan dan layanan kesehatan yang memadai dan tepat waktu. Dalam beberapa insiden pekerja gereja telah dicegah oleh pasukan keamanan untuk mengunjungi desa-desa tempat pengungsi mencari perlindungan.

    “Akses kemanusiaan yang tidak terbatas harus segera diberikan ke semua wilayah di mana penduduk asli Papua saat ini berada setelah mengungsi. Solusi yang [bisa dapat] bertahan lama harus dicari.”

    Sejak akhir 2018, para ahli telah menulis surat kepada Pemerintah Indonesia pada selusin kesempatan** tentang berbagai dugaan insiden. “Kasus-kasus ini mungkin merupakan puncak gunung es mengingat akses ke wilayah tersebut sangat dibatasi sehingga sulit untuk memantau kejadian di lapangan,” kata mereka.

    Mereka mengatakan situasi keamanan di dataran tinggi Papua telah memburuk secara dramatis sejak pembunuhan seorang perwira tinggi militer oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) di Papua Barat pada 26 April 2021. Para ahli menunjuk penembakan dua anak, berusia 2 dan 6, pada tanggal 26 Oktober ketika peluru menembus rumah masing-masing selama baku tembak. Bocah 2 tahun itu kemudian meninggal.

    “Tindakan mendesak diperlukan untuk mengakhiri pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung terhadap penduduk asli Papua,” kata para ahli, menambahkan pemantau independen dan jurnalis harus diizinkan mengakses wilayah tersebut.

    “Langkah-langkahnya harus mencakup memastikan semua dugaan pelanggaran menerima penyelidikan menyeluruh, cepat dan tidak memihak. Investigasi harus ditujukan untuk memastikan mereka yang bertanggung jawab, termasuk perwira atasan jika relevan, dibawa ke pengadilan. Pelajaran penting harus dipelajari untuk mencegah pelanggaran di masa depan.”

    Para ahli kembali menyampaikan keprihatinan mereka kepada Pemerintah dan mereka mengakui Pemerintah telah mengirimkan balasan atas surat tudingan AL IDN 11/2021 tersebut.

    SELESAI

    ___________

    Sumber: (https://www.ohchr.org/…/NewsE…/Pages/DisplayNews.aspx…)

    #WelcomeUNHC🇺🇳#WestPapua#HumanitarianCrisis#HumanRightsAbuses#PIF#ACP#UnitedNation#OHRCHR#UNHRC#FreeWestPapua

  • PT. Freeport di West Papua

    [1] Pada 1623, Kapten Johan Carstensz, seorang pelaut Eropa pernah berlayar ke Papua dan ‘menemukan salju untuk pertama kalinya’ di daerah pegunungan, tepatnya di tengah daratan Papua. Hasil temuan itu kemudian diberi nama Puncak Carstensz Pyramide. Ratusan tahun setelah itu tepatnya pada Tahun 1936, dalam rangka pembuktian atas temuan Carstensz tersebut, Antonie Hendrikus Colijn, Jean Jacques Dozy dan Frits Julius Wissel melakukan ekspedisi ke Puncak Carstensz Pyramid.

    Dalam eskpedisi tersebut, mereka juga menemukan gunung tembaga lalu menulisnya ke dalam sebuah laporan yang pada akhirnya menarik minat banyak pihak. Worbes Wilson, seorang geolog dari perusahaan tambang Amerika yang bernama Freeport menanggapi laporan Dozy tersebut. Wilson melakukan ekspedisi ke Papua pada 1959-1960 (setelah perang dunia kedua berakhir). Setibanya di sana, ia terpukau melihat tumpukan ‘harta karun’ bijih besi, tembaga, perak serta emas di atas puncak dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut itu.

    Dari hasil analisis atas sejumlah batu dari Ertsberg yang dibawa Wilson ke Amerika setelah ekspedisi tersebut, para analis Freeport menyatakan bahwa penambangan gunung tersebut bakal membawa keuntungan yang besar dan modal awal akan kembali dalam tiga tahun setelah proses tambang dilakukan.

    Silahkan baca Selanjutnya di blog: TRANSISI.ORG

  • Sederet Kematian: Pemimpin Papua Era pemerintah Republik Indonesia: 2016-2021

    Sederet Kematian: Pemimpin Papua Era pemerintah Republik Indonesia: 2016-2021

    Semua manusia di dunia ini tidak luput dari kematian. Semua orang yang mengalami kelahiran pasti mengalami kematian.

    Menyusul kematian oleh kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa. Semua orang mengalami kematian. Kematian datang menjemput dengan berbagai cara: sakit penyakit, musibah, kecelakaan, bencana alam. Penyebabnyapun berbagai-macam. Ada penyebab alamiah, ada juga disebabkan oleh perbuatan manusia dengan sengaja. Walaupun akhirnya semua orang harus mati. Walaupun akhirnya Tuhan yang menentukan waktu lahir dan waktu mati. Cara dan pola kematian telah menimbulkan banyak terjemahan. Cara dan pola penanganan orang yang telah meninggal-pun menimbulakn banyak terjemahan.

    Hari ini dunia di perhadapkan dengan penyakit global yaitu virus yang namanya korona (Covid-19). Tidak ada negara yang mampu mengatasi virus tersebut namun Tuhan masih memberikan anugrah untuk hidup di dunia. Di semua kawasan Melanesia dan Afrika, pengaruh Covid-19 tidak begitu banyak. Ada banyak orang berpendapat bahwa hutan yang masih utuh dan matahari yang bersinar baik di tempat kita ialah dua faktor penentu kita tidak mudah terserang Covid-19.

    Dengan demikian setiap manusia perlu hidup dan melayani sesuai karunia yang di berikan oleh Tuhan.

    Belakangan ini di wilayah Papua banyak Pemimpin Orang Asli Papua (POAP)yang mati akibat perbuatan manusia, baik itu segaja maupun tidak sengaja, semua kematian itu seakan-akan diiklaskan saja tanpa diselidiki penyebab kematian mereka. Artinya kematian yang di alami POAP menjadi kematian biasa saja.

    Berikut ini daftar kematian misterius, beberapa Pemimpin Papua dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Kematian mereka selama ini penuh kecurigaan terhadap berbagai kepentingan politik lokal maupun Nasional. Biarlah pembaca sendiri yang menilai dari sudut pandang masing-masing.

    1. Bupati Yalimo Er Dabi meninggal dunia saat menjalankan tugas, 7 Desember 2016 di Timika, akibat kematian tidak jelas
    2. Bupati Mamberamo Raya Periode 2011-2016, Demianus Kyeuw-Kyeuw SH, MH meninggal dunia pada hari Selasa (12/maret/2019), di Jayapura akibat “serangan jantung”
    3. Mantan Gubernur Provinsi Papua Barat, Brigadir Jenderal Marinir Abraham Octavianus Atururi meninggal di Papua Barat, Jumat, 20 September 2019. Akibat meninggal sakit, tapi keterangan kematian tidak jelas.
    4. Mantan Bupati Sorong selama dua periode (1997-2007), Dr. Jhon Piet meninggal hari Senin 18 Maret 2019, di sorong, akibat kematian tidak di ketahui
    5. Bupati Keerom Celsius Watae dikabarkan tutup usia pada pukul 14.20 Rabu (10/januari 2018) di Rumah Sakit Polri Bhayangkara, Kotaraja, Kota Jayapura. Akibat serangan Jantung
    6. Wakil Bupati maybrat Paskalis Kocu meninggal dunia pukul 08.00 WIT di kediamannya di sorong, Selasa (25/8/2020). Akibat kematian terjatu tiba-tiba dan tidak sadarkan diri.
    7. Bupati kabupaten Boven Digoel, BenediktusTambonop, ditemukan meninggal dunia, Senin (13/01/2020 di salah satu hotel bintang lima kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, akibat kematian tidak diketahui dengan jelas.
    8. Bupati Nduga, Yairus Gwijangge meninggal pada Minggu (15/11/2020) di jakarta. Akibat kematian karena sakit tapi tidak di jelaskan secara terperinci alias tidak jelas.
    9. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Herman Asaribab meninggal dunia pada hari Senin (14/12/2020) di Jakarta Pusat, akibat kematian Tidak Jelas
    10. Mantan Bupati jayapura Habel Melkias Suwai meninggal dunia kamis 3 september 2020 di Jakarta, akibat “Serangan jantung”
    11. Wakil Gubernur Klemen Tinal meninggal dunia di RS Abdi Waluyo Menteng, Jumat (21/5/2021) di Jakarta, akibat meninggal tidak jelas alias di duga dibunuh.
    12. Mantan Bupati Biak Numfor Yusuf Melianus Maryen,S.Sos. MM meninggal dunia, Jumat (23/7/2021) di Biak, akibat kematian Sakit tapi tidak di jelaskan secara terperinci.
    13. Alex Hesegem, mantan Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011, meninggal di RSUD Jayapura, Minggu (20/Juni/2021). akibat sakit penyakit, seperti pneumonia dan diabetes melitus.
    14. Mantan Bupati Yahukimo, Abock Busup, karena sakit,” kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kepada wartawan, Minggu (3/10/2021), di Jakarta. Akibat kematian tidak jelas.

    Kematian seluruh pemimpin Papua bagaikan gugur dalam musiman.

    Yang menjjadi pertanyaan: Mengapa mereka dibunuh seperti ini?

    Mengapa cara kematian mereka hampir sama modus operandinya, yaitu penyakit serangan jatung?

    Mengapa tempat kematian mereka selalu di Jakarta?

    Holandia 04 oktober 2021 by, JW, dimofikasi PMNews

  • NIPORLOME: Ingat Kolam Merpati ingat Niporlome, Duka Dari Ilaga

    NIPORLOME: Ingat Kolam Merpati ingat Niporlome.

    Niporlome dilupakan sejak adanya jalan baru Kago 1- Eromaga (1991).

    Jadinya Lupa Niporlome-Ingat Kolam Merpati.

    Setelah Pemekaran Kabupaten Puncak, Niporlome disebut karena Darah & Air Mata mengalir bagaikan buangan air kolam Merpati.

    Early morning, three West Papuan civilians were shot dead by Indonesian military during a raid in Nipulame Village:

    Petianus Kogoya (head of village)

    Patena Murib

    Melius Kogoya

    Four other civilians including children were injured.- Veronica Koman on Twitter

    Murder of Melanesians in West Papua continues….What are Melanesian leaders doing today?

  • Komnas HAM sampaikan temuannya di Kabupaten Puncak ke Pemprov Papua

    Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey (tengah) bersama pengungsi di Puncak – Dok Komnas HAM perwakilan Papua

    Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM perwakilan Papua telah menyampaikan temuannya mengenai kondisi pengungsi di Kabupaten Puncak, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua.

    Kepala Kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan pihaknya melihat langsung kondisi pengungsi dari sejumlah kampung di Puncak pada awal pekan ini.

    Sebanyak 3.019 pengungsi dari 23 kampung, kini berada di Ilaga, ibu kota Kabupaten Puncak dan ibu kota Distrik Gome. Pengungsi ini berasal dari sembilan kampung di Ilaga Utara, empat kampung di pinggiran Ilaga, lima kampung di Distrik Gome, dan lima kampung dari Gome Utara.

    Ribuan warga kampung itu mengungsi lantaran memanasnya konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata di sejumlah wilayah Puncak, beberapa waktu lalu.

    “Saya sudah bertemu Pemprov Papua dan Kapolda, menyampaikan gagasan ini dan direspons baik oleh Kapolda dan Pak Sekda, untuk mengambil langkah langkah. Terutama terhadap para pengungsi,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Kamis (3/6/2021).

    Ramandey mengatakan, kondisi keamanan di Puncak sudah berangsur pulih. Aktivitas ekonomi sudah berlajan baik.

    Akan tetapi, Komnas HAM perwakilan Papua menemukan dua masalah utama pengungsi, yakni kebutuhan air bersih dan terbatasnya tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.

    “Mesti ada tambahan tenaga medis, sehingga bisa melayani pengungsi di dua titik pengungsian besar, yakni di Distrik Ilaga dan Gome,” ucapnya.

    Ia berharap Pemprov Papua membantu Pemkab Puncak menyelesaikan masalah pengungsi. Memulangkan warga ke kampung asalnya. Sebab kondisi keamanan di sana sudah mulai pulih.

    “Ketika mereka tingga di pengungsian, itu menimbulkan masalah kemanusiaan. Baik dari aspek kesehatan, beraktivitas, makan dan lain sebagainya. Sekarang yang mesti dilakukan adalah memulangkan pengungsi ke kampung mereka, agar mereka bisa kembali beraktivitas,” ujarnya.

    Ramandey mengatakan, Pemprov Papua mesti membantu Pemkab Puncak menangani pengungsi, sebab di wilayah itu sedang ada konflik. Selain itu, pemkab memiliki keterbatasan fasilitas dan anggaran.

    “Terpenting, pemkab dan pemprov berkolaborasi. Konfliknya sudah mereda, apalagi ada jaminan dari TPN-OPM. Mereka juga tidak ingin melanjutkan kekerasan yang terjadi selama ini di Puncak,” kata Ramandey.

    Sementara itu, satu di antara advokat Papua, Oktavianus Tabuni berharap pemerintah memberikan perhatian khusus bagi para warga sipil yang mengungsi karena konflik bersenjata di Puncak.

    “Karena pengungsi semakin bertambah, dan mereka tidak mendapatkan perhatian khusus,” kata Tabuni.

    Ia menegaskan negara memiliki kewajiban untuk mengurus para pengungsi di Kabupaten Puncak, termasuk dalam memenuhi hak konstitusional mereka sebagai warga negara.

    “Banyak anak-anak kecil yang tidak mendapatkan haknya, termasuk hak hidup dan hak atas kesehatan,” kata Tabuni. (*)

    Editor: Edho Sinaga

  • Papua: arrests over alleged plot to attack archbishop and police

    Twelve people have been arrested over an alleged terrorist plot to attack an archbishop and police stations in the Indonesian province of Papua, local police officials said.

    Indonesia’s Detachment 88 counter-terrorism unit carrying out a raid in Banten province, in 2018. Photo: AFP

    The suspected terrorists were believed to be Muslim extremists and were arrested in the largely Christian Merauke Regency of Papua, for planning an attack on police stations and Petrus Canisius Mandagi, the Archbishop of Merauke.

    Merauke police chief Untung Sangaji said a series of arrests were made, starting from Friday 28 May, by the Indonesian Detachment 88 (or Densus 88) counter-terrorism team of the police.

    “Yes, bishops have been targeted, including the Resort Police and … Merauke Police,” Untung told Benar News.

    “It is true that they had entered the church carrying backpacks to target the Archbishop of Merauke. Since no one was targeted, they left.”

    Untung said police learned about the attempt from a priest and a nun.

    The 12 people involved in the plot were affiliated with the Islamic State-inspired Jamaah Ansharut Daulah (JAD) group, which carried out a suicide bombing at a Catholic Church in the Indonesian city of Makassar at the end of March, said Detachment 88 head of operations Aswin Azhar Siregar.

    At least 20 worshippers were injured in the Makassar church attack, and two suspected suicide bombers were killed.

    However, Aswin said the Merauke plot appeared to be more focused on attacking security forces.

    “The attack plan that stands out is not the church, but the police stations,” he said, adding that Detachment 88 was still tracing JAD networks in Papua.

    The first 10 suspects were arrested on Friday 28 May, and were listed by police using their initials: AK, SB, ZR, UAT, DS, SD, WS, YK, and husband and wife AP and IK. An eleventh person was arrested on Sunday, said police inspector Argo Yuwono.

    Those eleven were migrants from Java and Sulawesi who had lived in Papua for a long time, and had sworn allegiance to the Islamic State group in Merauke, Argo said. A twelfth person was arrested later.

    “Air rifles, sharp weapons and arrows” had been found during the arrests, as well as chemicals that were confiscated, but were still being investigated to find out what was in them, Argo said.

    At least 83 terrorist suspects connected with the Makassar JAD network had been arrested by Detachment 88 earlier this year, in at least six cities, the minister for security affairs Mohammad Mahfud said in April.

    Potential new conflicts as extremists seek hiding places

    The establishment of Islamic militant networks in Papua began in 2018, when the pro-ISIS group was looking for an alternative training location it felt was safe from the reach of security forces, said Muh Taufiqurrohman, a senior researcher at the Center for the Study of Radicalism and Deradicalization, King’s College, London.

    “It’s not a native tribe. Even if there are genuine Muslims who are radical, they usually lean more towards movements such as Hizbut Tahrir Indonesia, not JAD… [they are] ideologically different and less supportive of JAD’s actions,” he said.

    “They have been active in Papua, in Timika [city], since March 2018… At that time there were 14 people who moved to Papua,” he said. “Their affiliation is with JAD in Bekasi, led by Koswara – and JAD in Lampung, led by Rudi (alias Abu Azzam).”

    Koswara (alias Abu Ahmad) was sentenced to four years in prison in 2016, for helping militants travelling to join ISIS in Syria.

    The shift of the Papua JAD group from Timika to the Merauke area was caused by security forces pursuing separatist groups, Taufiqurrohman said.

    He believed security forces should respond quickly to the latest discovery of the Merauke plans to attack police targets and the archbishop, in order to avoid potential inflammatory incidents and conflict designed to fan wider social divisions.

    “If this bombing is successful, there is a possibility of provoking the anger of the Catholic-Christian people.”

    –Benar News

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?