Jayapura, Jubi – Mengenang kembali 20 tahun Wasior Berdarah, 13 Juni 2001, dua orang mahasiwa Papua di Bandung, Jawa Barat, menggelar aksi bisu. Keduanya adalah mahasiwa aktif di Universitas Pendidikan Indonesia dan Universitas Ahmad Yani. Aksi tersebut berlangsung di depan Gedung Sate Bandung atau Kantor Gubernur Jawa Barat, dimulai dari pukul 11.00 WIB hingga 13.40 WIB.
Emanuel Iyai, salah satu mahasiswa yang menggelar aksi tersebut, mengatakan ia bersama temannya melakukan aksi bisu sebagai bentuk sikap melawan lupa atas tragedi yang memilukan itu.
Ia menceritakan, peristiwa tersebut dipicu oleh dugaan serangan dari kelompok bersenjata kepada lima anggota Brimob di Base Camp CV Vatika Papuana Perkasa (VPP) di Desa Wondiboi, Distrik Wasior dan diduga kelompok tersebut membawa lari enam pucuk senjata milik Brimob.
“Nah, lalu merespons kejadian tersebut Kapolda Papua saat itu memerintahkan pengejaran kepada kelompok yang diduga telah mencuri senjata tersebut,” katanya kepada Jubi melalui telepon selulernya.
Dalam pengejaran tersebut, kata dia, Brimob dari Biak, Jayapura dan Sorong dikirim secara massal. Lokasi pengejarannya meliputi Wasior, Serui hingga ke Nabire.
“Lalu kita tahu semua bahwa akibat dari itu, Brimob dan milter Indonesia melakukan operasi militer besar-besaran yang berdampak pada kematian empat orang Papua, 39 korban penyiksaan, satu orang korban pemerkosaan dan lima orang dihilangkan secara paksa,” ungkapnya.
Selain itu, aksi bisu tersebut juga guna memberikan kesadaran ke khalayak (masyarakat) luas atas operasi militer di sejumlah kabupaten di Papua terutama Nduga, Intan Jaya, Mimika dan Puncak.
Rekan lainnya Luis Kris mengatakan, aksi bisu itu sebagai upaya dari budaya melawan lupa yang harus dirawat dan dijaga, agar rakyat Papua sadar bahwa mereka sisa-sisa dari operasi-operasi militer, pembunuhan, penghilangan, pemerkosaan dan ekploitasi sumber daya alam.
“Sekarang memasuki 20 tahun tanpa ada penyelesaian dari negara dan otoritas yang bertanggug jawab. Kasus Wasior Berdarah ini terjadi bukti bahwa negara masih melakukan pendekatan militeristik dan tidak pernah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua,” kata Luiz.
Menurutnya Wasior Berdarah adalah salah satu peristiwa berdarah dari banyak peristiwa seperti kasus Wamena Berdarah, Abepura Berdarah, Paniai Berdarah dan berbagai kasus pelaggaran HAM lainnya. Negara juga, kata dia, tidak mau bertanggung jawab, bisa dilihat dari beberapa kejadian contohya pengembalian berkas penyidikan dan penyelidikan dari Komnas HAM oleh Kejaksaan Agung.
“Ini adalah salah satu bukti negara tidak mau adil dan bertanggung jawab atas perbuatannya sediri,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo