PAPUApost.com

Tag: TRWP

  • Lt. Gen. Amunggut Tabi: Mari Tinggalkan Kampung Masalah, Kita Pindah ke Jalan Solusi

    Dengan terbentuknya ULMWP sebagai lembaga eksekutif perjuangan Papua Merdeka, PNWP sebagai lembaga legislatif dan para panglima serta gerilyawan di rimba raya New Guinea sebagai alat negara dalam membela dan mempertahankan tanah leluhur pulau New Guinea Bagian Barat, maka berakhirlah sudah pekerjaan yang telah diberikan oleh Gen. TRWP Mathias Wenda sebagai Panglima Tertinggi Komando Revolusi.

    Secara teori, Kantor Sekretariat-Jenderal TRWP telah mengakhiri pekerjaannya, dan selanjutnya diserahkan kepada PNWP, ULMWP dan wadah perjuangan politik Papua Merdeka untuk melanjutkan perjuangan ini.

    PMNews menyempatkan diri menanyakan apa pekerjaan selanjutnya dari Sekretariat-Jenderal. Dan Gen. Tabi menjawab,

    “Tugas kami sudah berakhir, Sekretariat-Jenderal sebagai sebuahorgan baru di dalam struktur militer ada karena kita perlu upayakan wadah politik terbentuk dan beroprasi. Tugas utama menjalankan fungsi politik dan administrasi sejak 2006. Kini tahun 2016 telah mengakhiri tugasnya pada usianya yang kesepuluh. Selanjutnya adalah tugas ULMWP, dan PNWP.”

    Ditanyakan apa yang akan dilakukan Sekretariat-Jenderal selanjutnya, Gen. Tabi mengatakan

    “Sekretariat-Jenderal akan dibubarkan dengan resmi oleh Panglima Tertinggi Komando Revolusi. Bisa juga kita katakan secara otomatis berakhir tugasnya, dan bubar secara otomatis karena ULMWP dan PNWP telah terbentuk. Tugas-tugas Sekretariat-Jenderal itulah yang sekarang diteruskan oleh ULMWP dan PNWP.”

    PMNews selanjutnya menanyakan apa saja pesan kepada PNWP dan ULMWP untuk perjuangan selanjutnya, Gen. Tabi mengatakan

    Kasih tahu kepada PNWP dan ULMWP begini,

    “Mari Tinggalkan Kampung Masalah, Marilah Kita Pindah ke Jalan Solusi”

     

     

    Ditanyakan PMNews kembali untuk penjelasan lanjutan, Tabi katakan,

    Ya, maksudnya kita sudah terlalu lama, sudah lebih dari setengah abad bicara masalah Pepera salah, masalah pelanggaran HAM< masalah ketidak-adilan, masalah marginalisasi, masalah dan masalah. Itu yang kami sebut “Kampung Masalah”.

    Marilah kita pindah ke Jalan Solusi, artinya bahwa baik PNWP maupun ULMWP, dengan berakhirnya tugas dan tanggungjawab Sekretariat-Jenderal, maka kedua lembaga ini berkewajiban secara hukum Revolusi untuk mempresentasikan kepada dunia solusi-solusi yang datang dari West Papua, solusi saat ini dan West Papua merdeka sebagai solusi untuk West Papua, untuk New Guinea, untuk Melanesia, untuk Pasifik Selatan dan solusi untuk masyarakat global dan planet Bumi.

    Dunia mau tahu, dan dunia harus tahu, “Apa manfaatnya Papua Merdeka bagi mereka?” Gen. Tabi kembali menjawab,

    Ingat, jangan bicara tentang apa manfaatnya bagi orang Papua atau bagi West Papua, tetapi kita fokus kepada apa keuntungannya bagi New Guinea, Melanesia, Pasifik Selatan dan Planet Bumi secara global.

    ***

    Ya, benar, kita sudah punya Undang-Undang Revolusi West Papua yang menajdi fondasi dan dasar hukum perjuangan kita, sehingga tidak ada gerakan tambahan, semua berjalan berdasarkan aturan dan undang-undang perjuangan yang ada.

    Kita juga sudah punya PNWP yang akan membuat Undang-Undang dan Peraturan yang masih banyak harus diatur berdasarkan UURWP yang sudah disahkan, sekaligus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Perjuangan Papua Merdeka lalu mengawasi pekerjaan dari ULMWP sebagai lembaga eksekutif.

    Kita juga sudah punya ULMWP, sebagai wadah eksekutif perjuangan Papua Merdeka, oleh karena itu mereka perlu bergerak menjalankan UURPW yang sudah disahkan dan sudah menjadi Hukum Perjuangan Papua Merdeka karena kita melawan hukum kolonial dengan menegakkan hukum tuan-tanah, hukum pemilik ulayat, hukum Negara West Papua.

     

  • Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (4)

    Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

    pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

    Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”;  ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.

    Keempat, Indonesia menuduh intervensi enam negara Pasifik Selatan terkait isu pelanggaran HAM dan penentuan nasib sendiri ditanggapi dilakukan oleh kelompok perjuangan Papua Merdeka sebagai “serangan teroris bersenjata”, yang dilakukan “terhadap warga sipli dan personel keamanan”.

    Kita telah lihat berkali-kali, apa yang terjadi di kota Jayapura, waktu Musa Tabuni masih hidup. waktu itu turis asing ditembak mati. Tukang ojek dibunuh. Di Puncak Jaya tukang ojek atau guru honorer dibunuh. DI Nduga dan Lanny Jaya pekerja perusahaan dibunuh. Di Nabire, Dogiyai, Sugapa, penduduk sipil ditembak mati, masih anak-anak sekolah SMA-pun ditembak mati.

    Apalagi di Timika, pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi, silih berganti. Ada yang digiring ke arah perang suku, ada pula yang digiring ke TPN/OPM.

    Apakah semua ini terjadi oleh Tentara Revolusi West Papua atau OPM? atau TPN/OPM atau TPN PB?

    Sama sekali tidak. Kalau Komando Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Pemka di bawah komando Jend TPN/OPM Mathias Wenda sejak tahu 2006 telah berubah tugas, fungsi dan kegiatannya menjadi sebuah organisasi militer profesional, yang bekerja seratus persen untuk kemerdekaan West Papua, dengan mengedepankan Front Perjuangan Papua Merdeka lewat jalur politik dan diplomasi.

    Nggoliar Tabuni sudah tahu saat ini siapa penyebab banyak masalah di Puncak Jaya dan Puncak Papua dan sekitarnya.

    Semua tertata-rapih, semua dibawah komando, semua mendengarkan perimtah dan komando dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

    Semua organ dan organiassi perjuangan bangsa Papua sudah tahu, siapa itu OPM, siapa pembentuk dan pemberi nama OPM? Siapa TPN/OPM, dan siapa berkepentingan TPN/OPM harus ada di Tanah Papua. Orang Papua tahu siapa ibukandung terorisme di Tanah Papua.

    Hari ini, paling tidak sejak tahun 2006, perjuangan Papua Merdeka telah beroperasi secara profesional, tidak ada baku tembak sama sekali., Kalau ada, itu jelas dan pasti disebabkan oleh agen-agen NKRI, untuk kepentingan mereka. Teroris yang ada di Tanah Papua itu TPN/OPM bentukan NKRI, OPM piaraan NKRI, TPB PB eksis karena dibiayai NKRI. Kalau yang murni tidak akan menembak orang sembarang, kami pejuang Papua Merdeka sudah tahu itu sejak penerangan dan pemisahan organisasi politik dari organisasi militer tahun 2006.

    Maka itu kalau masih ada TPN/OPM tembak orang sembarang di Tanah Papua, itu pasti NKRI.

    Yang mau supaya Tanah Papua kacau. Yang mau supaya orang Papua mati. Yang mau supaya TPN/OPM menjadi teroris adalah NKRI, bukan?

    Tetapi jebakan NKRI meleset! NKRI kalah 100 langkah!

    TRWP tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun untuk menembak orang sejak tahun 2006. Kalau masih ada itu, maka itu pasti buatan NKRI. Masa maling teriak maling?

    Masa teroris menuduh teroris?

    Siapa yang mengebom Cafe di Bali, Cafe di Jakarta dan di Timur Tengah? Itukan teroris kelahiran Inodnesia, bukan?

    Tanah Papua itu tanah damai, bangsa Papua mencari kedamaian! Kami anti terorisme! Yang suka terorisme, pelaku terorisme, yang melahirkan teroris, yang memelihara dan mempersenjatai teroris adalah NKRI.

    Semua orang di seluruh dunia tahu, Indonesia-pun pura-pura tidak tahu, kalau yang berjuangan di Tanah Papua itu bukan teroris, tetapi para pejuang kemerdekaan West Papua. Gen. Mathias Wenda dan para gerilyawan serta perwira di seluruh Tanah Papua, ULMWP, KNPB, DeMMAK, NRFPB, PNWP, AMP, PDP semuanya memperjuangkan kemerdekaan West Papua SECARA DAMAI, dan yang selama ini menginginkan dan mengupayakan kekerasan ialah NKRI.

    Dunia tidak buta! Semua orang tahu, NKRI ialah teroris, pembunuh, perampok, pencuri, penjarah di Tanah Papua. Oleh karena itu intervensi negara asing atas nama kemanusiaan adalah jalan satu-satunya untuk menghentikan terorisme neara Indonesia atas bangsa Papua.

  • Undang-Undang ialah Fondasi dan Bahasa Negara, UURWP Sudah Menyatakan Itu Dengan Jelas

    Seteah UURWP telah  dibentuk, setelah PNWP secara sah hukum revolusi mengambil tanggungjawab Parlemen Nasional West Papua yang bertugas utama membuat Undang-Undang, Mensahkan Anggaran Belanja dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan, maka kita tidak bicara hal-hal yang biasa-biasa lagi. Kita bicara hukum sekarang.

    Dari Sekretariat-Jenderal TRWP, yang sebentar lagi akan berakhir masa tugasnya karena telah selesai tugasnya mempersiapkan wadah politik perjuangan Papua Merdeka, kami menyampaikan

    “terimakasih sedalam-dalamnya”

     

     

     

    terutama kepada para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan Papua Merdeka, dari Sorong sampai Samarai, karena hanya dengan pertolongan mereka-lah, perjuangan ini telah sampai kepada titik-titik, tahapan dan momentum yang sangat meentukan sekaligus menggembirakan.

    Undang-Undang ialah bahasa Negara, oleh karena itu kita dari Negara West Papua berbicara kepada Negara Indonesia bahwa tanah Papua, wilayah West Papua telah memiliki hukum yang mengatur segala-sesuatu yang ada di dalam, dan di atas Tanah Papua. Oleh karena itu, secara otomatis, hukum-hukum kolonial, hukum-hukm asing, yang pernah diberlakukan di atas tanah Papua gugur demi hukum.

    Undang-Undang ialah fondasi sebuah Negara. Dengan UURWP ini, kita sudah tahu wajah Negara West Papua yang menjadikan West Papua sebagai satu-satunya negara di seluruh dunia yang merupakan “Negara Konservasi” (Conservation Nation-State), bukan sekedar negara Sustainable Development, bukan sekedar Millennium Goals, tidak ikut dengan Protokol Kyoro dan lain sebagainya. UURWP telah memberikan wajah yang jeals, yaitu West Papua sebagai sebuah negara, satu-satunya negara di dunia yang

    1. mngakui dan melindungi hak makhluk roh
    2. mengakui dan melindungi hak flora
    3. mengakui dan melindungi hak fauna
    4. mengakui dan melindungi hak benda alam (seperti batu, tanah, dll)
    5. mengakui, melindungi dan mempromosikan hak Masyarakat Adat

    Perhatikan juga Peradilan Negara West Papua, di mana ada pengakuan yang jelas terhadap Peradilan Adat dan juga ada Peradilan Alam.

    West Papua harus berbicara dengan bahasa hukum, karena negar-negara berdiri di atas hukum dan berbicara dengan hukum, bukan dengan politik, tetapi menggunakan politik berbicara tentang hukum. Hukum Negara West Papua sudah ada. Mari kita bicara dengan NKRI dengan bahasa hukum kita.

    Penegakkan Hukum West Papua di atas tanah Papua otomatis akan menganulir hukum asing, hukum kolonial, hukum buatan NKRI. Mari kita tegakkan dan pertahankan hukum kita, demi kejayaan Melanesia Raya.

  • Dengan Adanya UURWP, Papua Merdeka Bukan Isu dan Mimpi, tetapi Fakta Hari ini untuk Sejarah Hari Esok

    Papua Merdeka Nwes (PMNews) mencatat peristiwa bersejarah telah terjadi pada bulan September, pertama-tama dengan disahaknnya Resolusi PBB tentang Hak Asasi Masyarakat Adat pada tanggal 13 September 2007 di New York, Amerika Serikat dalam Sidang Umum PBB.

    Dalam pasal 3 dari Resolusi ini dengan jelas-jelas mengatakan bahwa “Masyarakat Adat berhak untuk menentukan nasibnya sendiri”, berdasarkan hak-hak asasi yang melekat kepada setiap insan manusia sebagai individu ataupun kelompok. Walaupun di pasal-pasal penutup menegaskan “penentuan nasib sendiri tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara sendiri”, akan tetapi di sisi lain, itu juga tidak berarti melarang Masyarakat Adat untuk memperjuangkan kemerdekaannya atau membebaskan diri dari penjajahan.

    Hampir 10 tahun setelah Resolusi PBB ini diterbitkan, tepat tanggal 7 September 2016, sebuah Proposal Undang-Undang Revolusi West Papua (UURWP) diterbitkan dengan Surat Keputusan dari Panglima Tertinggi Komando Revolusi – Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Markas Pusat Pertahanan (MPP).

    Surat Keputusan dimaksud dengan jelas-jelas memutuskan dan menetapkan sebuah Undang-Undang Revolusi West Papua untuk mengantar dan mendasari perjuangan kemerdekaan West Papua menuju Republik West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

    UURWP dengan jelas dan tegas menunjukkan identitas sebuah Negara West Papua yang diperjuangkan dengan cara-cara bermartabat dan demokratis, lewat jalur-jalur politik, hukum dan diplomasi yang tersedia di erana perpolitikan dan hukum segenap bangsa di dunia.

    UURWP menunjukkan pertama-tama kepada bangsa Papua wajah daripada sebuah negara yang akan mereka diami dan nikmati. UURWP juga menunjukkan kedua kepada NKRI bahwa Republik West Papua ialah sebuah realitas sejarah, sebuah realitas kini, dan sebuah sejarah yang akan diperingati di masa-masa akan datang.

    UURWP memberikan lampu terang yang ketiga, kepada bangsa-bangsa di muka Bumi bahwa Negara West Papua sudah mulai terbentuk, karena rakyat sudah ada, wilayah sudah ada, pengakuan internasional sudah ada, Undang-Undang sudah siap, yang ditunggu hanyalah pemerintahan West Papua dikoordinir dan didirikan oelh ULWMP dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP) sebagai lembaga legislatif.

    • Apakah ini sebuah mimpi?

    Bukan! Mimpi artinya masih bayang-bayang, mimpi artinya masih cita-cita, jadi ini bukan mimpi.

    • Apakah cita-cita belaka, yang tak akan terwujud?

    Yang mengatakan itu hanya NKRI, dan itupun hanyalah kaum tua Indonesia yang berwatak militerstik, para preman politik yang tidak tahu apa sesungguhnya wajah Indonesia, tidak paham sejarah kemerdekaan Indonesia, yang imperialis dan ekspansionis, yang bermental kolonialis. Indonesia pada umumnya, di alam roh, di alam mental, di alam psikologis, dan rasional telah menerima ini sebagai sebuah realitas. Yang menolak hanyalah sebagian rasio berdasarkan nasionalisme sempit NKRI.

    Filsafat politik NKRI harga mati itu sendiri sudah keliru, karena segala-sesuatu di muka Bumi tidak ada yang baku, tidak ada yang mati, semuanya organik, dinamis, dan kita manusia hanyalah berencana, Tuhan yang punya jawaban pasti.

    Kalau Tuhan berkehendak Papua Merdeka? Apakah NKRI harus harga mati? Apakah kaum nasionalis Indonesia bagian daripda kerajaan Allah? Apakah Papua Merdeka masih di alam impian?

  • Tentara Revolusi West Papua Menuntut Penembakan di Lanny Jaya Segera Diusut Tuntas

    Menanggapi berita terakhir yang diturunkan oleh media Online bersumber dari Cyber Army Indonesia, harianpapua.com, dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP TRWP), Lt. Gen. Amunggut Tabi atas nama MPP menyatakan

    Polisi Kolonial Indonesia segera usut tuntas dan hukum pelaku penembakan manusia sipil di Lanny Jaya 22 Agustus 2016.

    Menanggapi pemberitaan oleh Harian Papua, PMNews mengutip pernyataan TRWP:

    Penembakan seperti ini pasti dilakukan oleh orang-orang yang benci Papua Tanah Damai. Kami yakin Polri tidak akan pernah mengungkap siapa dalangnya, karena dalangknya ada di dalam Polri sendiri. OPM ada di mana? OPM punya siapa? OPM piaraan siapa? siapa yang mau OPM ada di Tanah Papua? Sejak dibentuknya ULMWP, OPM Sudah otomatis tidak ada lagi. Ditambah lagi, OPM tidak punya pasukan, OPM tugasnya berpolitik, bukan bunuh-bunuh orang. Yang pembunuh orang di Tanah Papua selama ini bukan OPM, tetapi pasukan TNI/Polri.

    Lewat Secretary-General TRWP menuntut kepolisian kolonial Indonesia untuk menunjukkan kepada rakyat Indonesia di manapun mereka berada siapa pembunuh masyarakat sipil dimaksud dan apa alasan pembunuhannya.

    TRWP juga menuntut kepolisian kolonial Indonesia untuk menghukum berat para pelaku pelanggaran HAM, entah itu anggota Kopassus, anggota BIN atau BAIS, anggota Densus 88, siapapun juga, harus ditunjukkan kepada publik siapa dalang dan siapa pelakunya.

    Dalam penutupan pernyataan Tabi katakan

    Bangsa Papua lagi enak-enaknya menikmati kemenangan mutlak di politik regional Melanesia dan kawasan Pasifik Selatan. Orang gila siapa pergi tembak orang sembarang seperti ini, kalau bukan NKRI yang membunuh?

     

  • ULMWP dan PNWP Harus Siap Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan ini

    Dari Markas Pusat Pertahanan (MPP) Terntara Revolusi West Papua (TRWP), Panglima Tertinggi Komando Revolusi, Gen. TRWP Mathias Wenda bersama Secretary-General Lt. Gen. Amunggu Tabi  mengatakan tahapan perjuagnan saat ini sudah masuk kepada “diplomasi penuh”, di dalam payung perjuangan Politik ULMWP dan perwakilan rakayt PNWP. Oleh karena itu PNWP dan ULMWP harus siap menjawab pertanyaan strategis dan penuh dengan kepentignan masing-masing pihak yang bertanya.

    Amnuggut Tabi katakan, “Kalau kita jawab salah, jelas hasilnya juga salah! Selama ini orang Papua selalu jawab salah, jadi pengakuan internasional tentang deklarasi kemerdekaan 1 Juli 1971 dan deklarasi persiapan kemerdekaan 1 Desember 1961 selalu tidak diakui oleh dunia.”

    Berikut petikan hasil diskusi oleh Papua Merdeka News (PMNews) dengan Lt. Gen. Amunggut Tabi (TRWP). Tatap muka ini diselenggarakan dalam rangka menyetukan langkah dan persepsi dalam pemberitaan perjuangan kemerdekaan West Papua yang telah berlangsung tanggal 1 Juni 2016 bertempat di MPP TRWP.

    Papua Merdeka News sejak berdiri tahun 1999, di kota Norfolkshare, London Utara, Kerajaan Inggris Raya bertugas untuk memberitakan kebenaran dengan dasar kebenaran dengan cara yang benar dan bertanggungjawab. Tugas dan tanggungjawab ini ditegaskan dalam Surat Keputusan Panglima Tertinggi Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda dan endorsement dari Ketua OPM Revolutionary Council, Moses Weror pada tahun 2000.

    Waktu itu Paduka yang mulia Jenderal TPN/OPM Mathias Wenda mengatakan

    “Dunia harus tahu tentang manipulasi dan permainan politik yang dilakukan NKRI sampai-sampai Papua dicaplok dengan kekuatan militer, atas dukungan Amerika Serikat. Hal ini mereka harus tahu.

    Bapak masih ada, Pepera tahun 69 kamu harus gugat. Bapak Kepala Suku yang tidur bangun dengan Sukarno di Jakarta. Bapak ikut Pepera. Bapak tahu kami ditipu. Itu sebabnya Bapak perintahkan kamu untuk sampaikan kepada dunia bahwa Pepera itu salah. Indonesia harus digugat. Amerika harus digugat. PBB harus digugat.

    Kini kita ada pada tahun 2016, enambelas tahun setelah perintah ini keluar dair bibir mulut Kepala Suku Besar Suku Lani, Panglima Tertinggi TPN/OPM waktu itu, dan kini Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua.

    Pada saat diskuisi dengan PMNews, Gen. Wenda menyatakan

    Hampir 20 tahun lalu, saya kirim anak saya ini ke luar negeri, kasih tahu dia untuk sampaikan pesan-pesan kebenaran tentang sejarah Papua dan kebenaran tentang keinginan orang Papua saat ini. Sekarang Jeremy Corbyn yang dulu tahun 2000 mendukung kami, sekarang sudah luncurkan kampanye untuk menggungat Indonesia.

    PMNews juga melaporkan tentang pemblokiran situs papuapost.com ini oleh Tentara Nasional Indonesia, maka Gen. Wenda mengatakan

    hal itu wajib dan wajar, Tetapi tugas utama menyebarluaskan kebenaran dengan benar itu harus dipegang. Jangan membenci mereka, jangan pikir tentang mereka. Orang Pencuri datang dengan tujuan mencuri, dan setelah mencuri dia jarah harta-benda. Jadi jagnan pusing pikirkan tingkah-laku pencuri, karena fokusi dia mencuri dan berusaya supaya tidak ada orang yang tahu tentang pencurian yang dia lakukan.

    Mereka terlambat 10 tahun lebih,di mana-mana papuapost.com itu sudah dikenal. Jadi blokir hanya di Indonesia.

    Pada saat itu juga Amunggu Tabi yang duduk berdekatan di posisi yang sama, berhadapan dengan editor PMNews mengatakan.

    Era pemberitaan tentang sejarah West Papua sudah berakhir dengan Deklarasi London yang menuntut PBB untuk meninjau kembali Pepera 1969, dan  perjuangan papuapost.com sebagai bibir dari OPM waktu itu sudah berhasil dengan buah-buah yang telah dihasilkan.

    Dukungan sudah berdatangan dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia juga sudah ada dukungan. Dukungan dari Indonesia itu berasal dari tokoh politik, akademisi, masyarakat umum,tokoh agama, pemuda, semua sudah mendukung.

    PMNews juga menunjukan kepada TRWP berbagai namadomain dan situs yang dibandun oleh NKRI lewat Cyber Army Indonesia yang bertujuan meng-counter hasil dari perjuangan PMNews, antara lain seperti

    1. facta-news.com
    2. satuharapan.com
    3. harianpapua.com
    4. harianpagipapua.com
    5. papuapos.com
    6. cenderawasihpos.com
    7. satuharapan.com
    8. papuanews.id, dan lain-lain

    dan juga sampaikan tentang alamat Facebook yang mengatasnamakan Papua, Papua Merdeka dan OPM beredar di mana-mana. Menanggapi laporan itu, Gen. Tabi katakan,

    Diskusi juga membahas kehadiran ULMWP, PNWP dan ILWP dan agenda-agenda strategis yang sedang diusung. Gen. Tabi sebagai pemegang mandat strategi perjuangan Papua Merdeka mengatakan tunduk kepada perintah Panglima Tertinggi Komando Revolusi dan menyerukan kepada PNWP dan ULMWP untuk berpikir ke depan.

    Kami mintakan kepada semua organ perjuangan Papua Merdeka untuk berpikir ke depan. Dulu sebelum kami terlibat, waktu kami masih ingusan, Bapak Panglima sudah perintahkan PMNews untuk memberitakan kebenaran tentang Pepera 1969 dan penderitaan rakyat Papua selama pendudukan NKRI.

    papuapost.com sudah berhasil, dan sekarang sudah banyak paper dan thesis di luar negeri tentang pelanggaran HAM, kesalahan PBB dan tuntutan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI. Itu semuanya sudah luarbiasa. Kita baru datang kepada tahap ini setelah lepas satu generasi dalam memperjuangkan hak asasi kami, setelah kami sudah lakukan banyak ‘upgrading’ dari sisi roh perjuangan, srategi dan pendekatan perjuangan, dan hasilnya sudah kita nikmati saat ini.

    Gen. Tabi kemudian melanjutkan

    Saat ini sudah waktunya bagi ULMWP dan PNWP untuk merenungkan dan menjawab pertanyaan strategis “Papua Mau Dibawa ke Mana ?” ULMWP dan PNWP Harus Siap Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan ini: Apa gunannya Papua Merdeka buat (1) Amerika Srikat dan Freeport McMoran, inc. Copper & Gold, (2) Indonesia, terutama rakyat dan konglomerat Indonesia (3) Inggris (dan terutama LNG Tangguh), (4) Selandia Baru dan Australia; dan di atas semuanya (5) Negara dan Masyarakat Melanesia.

    PMnews memintakan kepada Gen. Tabi untuk menjelaskan satu per satu saran tentang apa kira-kira jawaban-jawaban dimaksud, tetapi Gen. Wenda turun tangan mencegahnya dan kedua Gen. menyatakan “semua orang Papua sudah tahu apa yang harus mereka katakan kepada Tuhan dan kepada Iblis“.

    Gen. Tabi melanjutkan

    Pokoknya pekerjaan papuapost.com sudah selesai, sudah melahirkan ULMWP, PNWP, TRWP, IPWP dan ILWP. Dalam perjalanan ini dibantu oleh Free West Papua Campaign sebagai sayap propaganda politik. Kita sudah sukses. Seperti kata Panglima tadi, Westminster Declaration dan penerimaan ULMWP sebagai Anggota MSG adalah dua peristiwa bersejarah, yang punya dampak politik regional dan global, dan juga punya ekses ke aspek hukum internasional.

    Dalam konteks percaturan inilah, ULMWP harus berdiri sebagai payung dan menjelaskan kepada dunia apa wajah Papua Merdeka, apa wujud Papua tanpa Indonesia, apa yang bisa diberikan oleh West Papua sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. (berlanjut)

  • Kami Diberi Peluru untuk Halau Brimob

    Jayapura, 4/8 (Jubi) – Kelly Tabuni, seseorang yang mengklaim dirinya sebagai Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB) Wilayah La-Pago menyatakankan, peristiwa baku tembak yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua merupakan ‘permainan’ aparat keamanan untuk menciptakan konflik di wilayah itu.

    “Sebelum 28 Juli 2014, ada anggota Brimob di Lanny Jaya yang tawar senjata dan amunisi kepada kami. Mereka minta kami halau aparat Brimob yang akan datang dari luar Lanny Jaya,”

    kata Kelly kepada tabloidjubi.com, minggu (3/8) siang.

    Pihak Kelly sempat melakukan negosiasi terkait tawaran ini dan puncaknya terjadi aksi penembakan pada Hari Idul Fitri itu. Menurut Kelly, TPN-PB Pimpinan Puron Wenda awalnya tidak berniat menyerang anggota TNI/Polri karena mempertimbangkan dampak-dampak terhadap warga sipil namun aparat mereka sendiri yang ciptakan.

    “Kami duga ini untuk dana keamanan dan supaya menurunkan simpati publik terhadap perjuangan suci TPN/OPM,” ungkap Kelly yang mengaku berbicara mewakili Panglima Purom Wenda.

    Lanjut Kelly, sekarang sudah banyak masyarakat yang mengungsi ke hutan-hutan karena ketakutan. Mereka sudah kehabisan bahan makanan. Sayangnya, pemerintah daerah juga tutup mata. Kelly juga mengaku telah dihubungi Bupati Lanny melalui seluler, meminta pihaknya mengirim beras untuk masyarakat yang sedang mengungsi ke hutan-hutan.

    “Sejak dilakukannya operasi militer di Distrik Pirime, sudah ribuan warga sipil mengungsi ke hutan, karena banyak honai adat yang telah dibakar oleh aparat keamanan,”

    kata Kelly lagi.

    Saat ditanya terkait klaim TNI/Polri yang menyatakan bahwa TPN/OPM membuat ketakutan terhadap warga sipil, Kelly dengan tegas membantah.

    “Mereka warga kami yang tinggal di Lanny Jaya. Tidak mungkin kami bikin takut atau mengancam masyarakat, apalagi membunuh. Tuhan dan alam tahu kalau kami melakukan hal-hal jahat pada masyarakat kami,”

    katanya lagi.

    “Kami sempat melakukan dua kali dialog dan semua berjalan dengan baik karena dijanjikan mendapat peluru tapi terjadi keributan pada pertemuan ketiga. Mereka sempat mengatakan akan naik ke markas untuk tembak Purom. Karena itulah kami melakukan perlawanan yang menewaskan dua aparat dan sisanya terluka,”

    ungkap Kelly lagi.

    Ketika disinggung siapa anggota Brimob yang melakukan pertemuan dan menjanjikan amunisi, Kelly tidak menyebutkan nama tetapi menegaskan bahwa salah satu dari antara mereka telah itu yang ditembak mati. “Aparat dan pemerintah tahu kasus ini. Tanyakan saja langsung kepada mereka.

    Brigjen Pol Paulus Waterpauw, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua, ketika dikonfirmasi terkait pernyataan Kelly Tabuni tak memberikan respon. Pesan singkat yang dikirim wartawan ke ponselnya juga tak dibalas. (Jubi/Aprila)

  • Dua Polisi Tewas Tertembak di Kabupaten Lanny Jaya

    Jayapura, 29/7 (Jubi) – Dua anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Kabupaten Lanny Jaya tewas tertembak oleh kelompok sipil bersenjata (KSB) di Indawa, Kabupaten Lanny Jaya, Papua, Senin (28/7) kemarin.

    Dari data yang didapat tabloidjubi.com, peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.10 WIT, Senin (28/7), saat KSB yang diduga melakukan penembakan terhadap empat polisi yangh sedang bertugas. Dari empat polisi ini, dua diantaranya tewas, yakni Brigadir Polisi Dua (Bripda) Yoga Ginugy dan Brigadir Polisi Dua (Bripda) Zulkifli. Sedangkan dua polisi lainnya, Bripda Alex Numbery dan Briptu Helsky Bonyadone mengalami luka-luka.

    Kepala Bidang Humas Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono dalam pers realesnya mengatakan, pihaknya mengutuk keras tindakan itu yang mengakibatkan dua anggota polisi tewas.

    “Polisi saat itu sedang melakukan kegiatan pembangunan sumber daya manusia yaitu dalam bentuk kegiatan bimbingan masyarakat (Bimas) sambang desa agar desa-desa di wilayah Papua menjadi desa sadar hukum dan memiliki masyarakat yang lebih cerdas dan mampu menghadapi perubahan jaman yang sangat cepat,”

    kata Pudjo, Senin (28/7).

    Menurutnya, peran Polri untuk pembentukan karakter masyarakat sangat penting, karena kegiatan Bimas sangat mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini bupati dan gubernur. “Kami minta masyarakat tetap tenang dan yakin bahwa kelompok kriminal itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ujarnya.

    Saat ini, kata Pudjo, polisi tengah mengejar kelompok bersenjata itu. Bahkan pihaknya berkoordinasi dengan Asintel Kodam XVII Cenderawasih untuk back-up dari kesatuan TNI yang terdekat.

    Sementara itu, Bupati Kabupaten Lanny Jaya, Befa Jigibalom meminta aparat keamanan TNI/Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok bersenjata yang telah meresahkan masyarakat. Sebab kelompok bersenjata dipimpin Purom Wenda yang diduga telah meninggalkan Puncak Jaya.

    “Kelompok Porum Wenda telah jadikan daerah Pirime Balinga dan Kwiyawagi sebagai tempat KSB. Lanny Jaya dijadikan sebagai daerah kekuasaan mereka,” kata Befa.

    Pasca insiden penembakan itu, kata Befa, ibukota Lanny Jaya, Tiom dalam keadaan kondusif. “Di Tiom sendiri aman. Siaga peristiwa terjadi di tenggah Distrik Maki dan Pirime di daerah Kampung Indawa,” ujarnya.

    Terkait insiden ini, Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw langsung terjun ke Tiom, Lanny Jaya. “Saya sekarang baru turun dari pesawat, ini mau menuju Tiom, nanti dulu ya,” katanya saat dihubungi, Selasa (29/7).

    Informasi terakhir yang didapat, jenazah korban tewas atas nama Bripda Zulkifli pada Selasa (29/7) siang dikirim Kota Jayapura dan akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Waena, Kota Jayapura. Sementara korban tewas lainnya, Bripda Yoga Ginugy rencananya akan dimakamkan di Semarang, Jawa Tengah. Lalu korban luka-luka akan dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara, Kotaraja, Kota Jayapura. (Jubi/Indrayadi TH)

  • Tiga Kali Letusan Senjata di Batas RI-PNG

    Jayapura, 20/7 (Jubi) – Letusan senjata sebanyak tiga kali yang diduga berasal dari Orang Tak Dikenal (OTK) terdengar di Wutung, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura tepatnya batas RI-Papua New Guinea (PNG).

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) SulistyoPudjo mengatakan, letusan senjata itu terjadi, Sabtu (19/7) sekitar pukul 11.00 WIT.

    “Kala itu terdengar bunyi tembakan sebanyak tiga kali dari arah Gunung Pawa, 500 meter dari tempat pencucian mobil dan motor Satgas Pamtas. Pelakunya diduga OTK,” kata Sulistyo Pudjo, Minggu (20/7).

    Menurutnya, setelah mendengar letusan senjata itu, dua tim dari 751/R dan 623/BWU melakukan pengejaran ke arah suara tembakan tersebut itu. Namun tak menemukan satupun orang di lokasi.

    “Sampai sekarang aparat keamanan masih menyisir di sekitar lokasi, termasuk pasukan 751/R yang ada disekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP),” ujarnya. Tak ada korban dalam kejadian tersebut. Baik orang maupun benda.

    “Untuk sementara pasukan yang berada di perbatasan RI-PNG sedang siaga dan keadaan di perbatasan dalam keadaan aman,” katanya.

    Dalam sepekan terakhir, dua kasus penembakan terjadi di wilayan Pegunungan Papua. Kejadian pertama adalah penembakan terhadap warga sipil di Kalomen, Puncak Jaya. Satu korban meninggal dunia dan dua lainnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Mulia, Puncak Jaya.

    Kejadian serupa kembali terulang di Tiom, Lanny Jaya, Kamis (17/7). Korban adalah seorang tukang ojek asal Probolinggo Jawa Timur, Nasito (45) yang merupakan warga Kampung Yokobag. Ia ditembak penumpangnya yang diduga bagian kelompok kriminal bersenjata di wilayah itu hingga tewas di tempat.

    Kepala Kepolisian (Kapolda) Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Yotje Mende menyatakan akan menindak tegas para oknum pelaku kriminal bersenjata di Papua.

    “Tindakan oknum-oknum tersebut merusak tatanan bangsa dan negara. Prinsip saya, kita akan selalu berpegang teguh pada negara kesatuan kita. Siapapun yang ganggu keamanan akan ditindak tegas,’’

    kata Yotje Mende akhir pekan kemarin.

    Menurutnya, guna menindaklanjuti dua penembakan di Puncak Jaya dan Lanny Jaya, sudah ada tim gabungan Polisi dan TNI yang diturunkan untuk menyelidiki kedua kasus tersebut. Tim dipimpin Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Papua Komisari Besar (Pol) Dwi

  • Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi: Mari Kita Baca Politik Melanesia

    Menanggapi tanggapan TRWP atas keputusan para pemimpin Melanesia atas lamaran WPNCL untuk menjadi anggota MSG, maka PMNews menggali sedikit latar-belakang pernyataan yang telah dikeluarkan para pemimpin Melanesia.

    General Tabi menyatakan,

    Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an”

    Berikut petikan wawancara singkat

    PMNews: Selamat malam. Kami mengganggu sedikit untuk menggali sedikit terkait pernyataan yang telah dibuat dan telah kami terbitkan terkait dengan keputusan para pemimpin MSG menyangkut lamaran WPNCL menjadi anggota MSG.

    Amunggut Tabi (TRWP): Saya mau kita tarik pelajaran pertama dan terpenting dari semua ini ialah bahwa masalah dan isu Papua sekarang sudah menjadi agenda Melanesia. Itu yang begitu lama kami tunggu. Jadi, setelah bola bergulir ke meja MSG, baru kita kana atur agenda lainnya menyusul.

    PMNews: Sebenarnya pada prinsipnya mereka menolak lamaran WPNCL, bukan?

    Amunggut Tabi (TRWP): Bukan begitu. Justru sebaliknya, pada prinsipnya mereka semua menerima lamaran tentang West Papua menjadi anggota MSG, tetapi mereka menyatakan perlu ada pembicaraan inclusive semua orang Papua untuk menentukan keterwakilan itu. Jadi bukan WPNCL yang mewakili West Papua, tetapi semua elemen orang Papua yang mewakili orang Papua.

    Jadi, orang Melanesia ialah orang Melanesia, orang Melanesia anggota OPM, orang Melanesia Gubernur, orang Melanesia Bupati, orang Melanesia anggota DPR RI atau DPRP, semua orang Melanesia, semua perwira maupun pejabat TRWP, semuanya, seluruhnya. Itu yang mereka maksudkan. Mereka bukannya tidak menerima lamaran, tetapi mereka menerima dengan memperluas cakupan manusia yang terwakili dalam keanggotaan itu.

    PMNews:Tetapi pada prinsipnya WPNCL tidak diterima, bukan?

    TRWP: WPNCL bukan tidka diterima tetapi disuruh memperluas jangkauan keanggotaannya. Orang Papua ada yang di pengasingan, ada yang di tanah ai di Timur dan Barat pulau New Guinea, ada pendukung OPM, ada pejabat NKRI, ada orang gereja, ada orang LSM, jadi semua harus diwakili. Itu maksud mereka. Kalau semua diwakili, itu baru wakil dari West Papua ke dalam komunitas Melanesia. Jadi bukan Melanesia Papua Merdeka saja, dan bukan Melanesia NKRI harga mati saja, tetapi semua Melanesia.

    PMNews: Bagaimana kalau nantinya Melanesia NKRI harga mati lagi masuk ke dalam kelompok ini?

    TRWP: Jadi, keterwakilan di MSG itu tidak terkait dengan pandangan politik, tetapi terkait dengan Manusianya, ras orang itu. Jadi semua orang Melanesia tanpa membedakan pandangan politik.

    PMNews: Lalu di mana letak kemenangan sampai TRWP sudah terlanjut sampaikan ucapan salut dan hormat?

    TRWP: Ucapan itu kami sampaikan berdasarkan fakta pertama negara-negara Melanesia sudah berani berbicara dan mengagendakan serta mengambil langkah tindak-lanjut tentang isu West Papua. Itu sudah langkah luarbiasa. Dulu masalah ini dihindari dengan berbagai macam alasan, bahkan antara mencium kotoran manusia dengan mencium nama West Papua hampir sama. Begitu mereka mendengarnya, mereka akan lari dari Anda. Sangat menyakitkan! Tetapi itu kan sekarang tidak lagi, mereka sudah terlibat dalam membicarakan masalah mereka sendiri, masalah Melanesia secara resmi dalam forum pemimpin negara-negara Melanesia.

    Jadi kejadian ini dan langkah ini dan keputusan ini harus disambut gembira. Tinggal tidak optimal atau tidaknya itu diupayakan bersama dalam perjuangan ke depan. Kita harus mensyukuri apa yang telah diraih, baru dari situ kita bangun terus ke dapan. Jangan selamanya kita mengutuk, menolak dan menyesali raihan-raihan kita orang Melanesia sendiri.

    PMNews: Bagaimana kalau WPNCL memandang keputusan ini tidak tepat?

    TRWP: Itu penilaian kita serahkan kepada para pemimpin WPNCL. Tetapi kami pikir mereka akan melihat masalah ini sama dengan yang kami lihat. Mereka itu para politisi senior, tidak sama dengan kami di hutan yang tidak tahu banyak tentang politik.

    PMNews: Apa yang akan dilakukan TRWP menyusul keputusan ini?

    TRWP: Pekerjaan pokok TRWP itu mengangkat senjata dan berperang menentang penjajah. Itu tidak bisa dirubah oleh kondisi apapun.

    PMNews: Kalau misalnya para pemimpin MSG meminta Anda untuk tidak mengangkat senjata?

    TRWP: Itu harapan Anda? Dalam pernyataan tadi tidak ada satupn mereka singgung tentang TRWP atau OPM atau apapun. Mereka hanya singgung WPNCL. Yang mereka permasalahkan di sini isu Melanesia dan keanggotaannya. Mereka tidak menyinggung Papua Merdeka atau organisasinya. Agenda itu tidak ada. Jadi yang kami sampaikan ucapan selamat ini menyangkut “integrasi Melanesia” menurut ras dan keturunan kita, bukan secara politik.

    PMNews: Apakah ada harapan proses penyatuan ras dan keturuan ini mengantar kita kepada kemerdekaan?

    TRWP: Itu tidak perlu ditanyakan. Dan juga tidak perlu dijawab. Ada pepatah Indonesia, “Tak kenal maka tak sayang”, begitu kah? Itu maksudnya. Kita tidak usah bermimpi sebelum waktu mimpi tiba. Kita bangun dulu, baru akan tidur, baru waktu tidur kita bermimpi.

    Kita harus baca politik Melanesia dari kacamata Melanesia, dalam ke-Melansia-an kita. Kita jangan terpengaruh oleh politik “curiga” dan “tidak pecaya” yang diajarkan NKRI. Kita harus yakin bahwa para pemimpin Melanesia ini tahu mereka sedang berbicara tentang tanah leluhur mereka sendiri. Tetapi mereka tahu bahwa dunia ini ada yang mengatur dan mereka harus bermain dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin dunia.

    Kita harus melihat tembus ke dalam hati para pemimpin yang mengambil keputusan, bukan sebatas kata-kata yang tertera dalam komunike. Kita sebagai orang Melanesia sebenarnya dalam budaya kita biasa memahami pesan dari cara kita menyampaikan dan dalam konteks apa kita sampaikan, bukan hanya apa yang kita sampaikan saja. Itu sejak nenek-moyang kita ketahui. Semua perkembangan yang terjadi di Melanesia mari kita soroti dan amati dari kacamata Melanesia.

    Itu sebabnya dulu dalam salah satu wawancara saya katakan “Let us do it in our Melanesia way”. Kita orang Melanesia punya sistem sosial, sistem nilai, sistem kekerabatan, sistem politik dan militer, aturan perang, aturan politik yang sudah baku, yang harus diamalkan oleh orang Melanesia sekarang dan yang akan datang. Oleh karen aitu apa pun yang terjadi di wilayah kita haruslah kita sambut dalam roh ke-Melanesia-an dan dalam kacamata Melanesia.

    Sekarang waktunya kita berbicara dalam kerangka ke-Melanesia-an. Asia dan Asia Tenggara sudah bergerak ke arah pemikiran dan pembicaraan ke-Asia-an, Eropa sudah tuntas menyelesaikan ke-Eropa-an mereka. Amerika masih bergulat antara Amerika Utara dan Selatan. Afrika masih berjuang dengan yang Kristen dan non-Kristen, yang bekas jajahan Perancis dan Inggris dan Jerman dan lain sebaginya. Kita di Melanesia harus mulai berpikir secara ke-Melanesia-an

    PMNews; Sudah jelas sekarang, dan kami ucapkan terimakasih. Kami sudah dapat gambaran lebih sekarang. Untuk sekarang kami cukupkan dulu. Sekali lagi terimakasih.

    TRWP: Terimakasih banyak.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?