PAPUApost.com

Tag: Sekjend PBB

  • Benarkah Sekjen PBB Hammarskjold tewas karena sengketa Papua?

    Benarkah Sekjen PBB Hammarskjold tewas karena sengketa Papua?

    Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold
    Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold

    Jakarta, Jubi – Indonesianis asal Australia Greg Poulgrain, mengungkapkan,  Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold tewas karena gigih  menyelesaikan sengketa kedaulatan Papua antara Belanda dan Indonesia.

    Bagaimana sampai Greg sampai pada keyakinan itu, mengingat kematian Hammarskjold masih dibalut misteri selama setengah abad?

    Greg yang menulis buku berjudul The Incubus of Intervention Conflicting Indonesia Strategies of John F.Kennedy and Allen Dulles menjelaskan, sejak terpilih sebagai Sekretaris Jenderal PBB, Hammarskjold memberikan perhatian khusus, kepada negara-negara dunia keempat yang dihuni masyarakat adat tanpa memiliki struktur pemerintah dan birokrasi.

    Namun ia ingin membantu kemerdekaan mereka dari penjajah saat itu.

    “Dia sudah melakukannya untuk 2 negara di Afrika. Dan ia mau melakukannya di Papua. Dia ingin sekali menyelesaikan masalah sengketa kedaulatan di Papua daripada di Kongo,” kata Greg kepada Tempo setelah selesai menghadiri diskusi tentang bukunya di LIPI, Jakarta, Selasa, 5 September 2017.

    Dalam bukunya yang dihasilkan dari  riset ilmiah selama 30 tahun, Greg menuturkan saat itu Belanda dan Indonesia masih saling mengklaim tentang Papua.

    Hingga kemudian PBB memutuskan Papua di bawah otoritas PBB atau UNTEA hingga pemungutan suara atau Pepera digelar tahun 1969.

    Sayang, Hammarskjold tidak diberi kesempatan  menyaksikan akhir dari penyelesaian sengketa kedaulatan Papua. Ia tewas bersama pesawat yang mengalami kecelakaan di dekat Ndola, Rodhesia Utara__ Zambia setelah merdeka__ tanggal 18 September 1961 pada tengah malam.

    Bagaimana sampai pesawat yang ditumpangi Hammarskjold kecelakaan, siapa pelakunya, dan apa motifnya, masih simpang siur.

    Namun Greg yakin Hamamrskjold tewas dipicu keterlibatannya untuk menyelesaikan sengketa Papua. Informasi itu dia dapat dari sejumlah dokumen dan wawancara dengan diplomat Australia, George Ivan Smith, orang kepercayaan Hammarskjold pada tahun 1992.

    “Dia udah punya rencana untuk Papua dan sudah diserahkan ke Keneddy, presiden Amerika Serikat John F. Kennedy, dan Allen Dulles, Direktur CIA,” kata Greg.

    JFK sendiri, menurut Greg, memberikan perhatian kepada Papua disamping isu lainnya. Ia bahkan sudah membahas isu-isu dekolonialisasi dengan Hammarskjold sekitar dua bulan sebelum ia resmi dilantik sebagai presiden Amerika ke 35.

    Hammarskjold pun telah merancang sebuah program ekonomi untuk membantu rakyat Papua.

    Lalu siapa yang membunuh Hammarskjold, Sekjen PBB yang sangat terkenal itu? Greg menduga kuat Allen Dulles, Direktur CIA ada di balik pembunuhan Hammarskjold.

    Sebab, saat itu Dulles sudah melirik Papua untuk kepentingan bisnis pertambangan setelah temuan geolog Belanda, Jean Jaques Dozy tentang Ertsberg dan Grasberg di Papua tahun 1936.

    Selain itu, ada bukti yang menunjukkan Allen Dulles mengendalikan kelompok intelijen di Kongo untuk membunuh Hammarskjold. Mereka dipasok data rinci tentang pesawat PBB yang akan mendarat, jenis pesawatnya, dan ketinggian pesawat yang ditumpangi Hammarskjold.

    Menariknya, kata Greg, mantan presiden Amerika Serikat, Harry S. Truman di hari tewasnya Hammarskjold menegaskan dalam wawancaranya dengan New York Times: Hammarskjold tewas dibunuh.

    “Simak yang saya katakan, mereka membunuhnya,” kata Greg mengutip ucapan Truman.

    Greg berharap tim panel pakar PBB yang menginvestigasi kasus kematian Dag Hammarskjold, akan memberikan kesimpulan yang menjawab tidak hanya pelaku dan caranya, tapi motifnya. Membuka tabir misteri kematian diplomat antikolonialisme ini  setengah abad lalu.

    Tim pakar PBB yang diketuai Mohamed Chande Othman, mantan Ketua Mahkamah Agung Tanzania, akan menyerahkan hasil akhir penyelidikan kematian Dag Hammarskjold ke Sekjen PBB sebelum sidang Majelis Umum PBB ke 71 Oktober mendatang.

    Sebagaimana dikutip dari The Guardian, sebelumnya  ada kesimpulan bahwa kecelakaan pesawat yang menewaskan  Hammarskjöld, disebabkan kesalahan pilot.

    Namun kemudian terungkap bukti baru, bahwa pesawat Albertina yang ditumpangi Dag Hammarskjold bersama 15 awak lainnya, terjatuh setelah diberondong peluru.

    Sejumlah saksi mata juga melaporkan, mereka melihat sedikitnya delapan pria kulit putih bersenjata, ada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat itu. (*)

    Sumber berita: Tempo.co/The Guardian

  • Antonio Guterres Resmi jadi Sekjen PBB

    Kunume Wone, PBB –  Antonio Guterres dilantik pada Senin (12/12) sebagai Sekretaris Jenderal PBB, sambil mengatakan bahwa lembaga dunia tersebut harus berubah lebih baik guna mengatasi krisis global seperti perang di Suriah.

    Saat upacara pelantikan di Majelis Umum, mantan perdana menteri Portugal tersebut meletakkan tangannya di Piagam PBB dan diambil sumpah jabatannya oleh presiden Majelis Umum, Peter Thomson.

    Guterres, mantan kepala negara pertama yang menjabat kepala PBB, mengambil alih posisi Ban Ki-moon pada 1 Januari di tengah pertumpahan darah di Suriah dan keraguan atas peran Amerika Serikat (AS) di dunia saat Donald Trump menjabat sebagai presiden AS.

    “Organisasi ini adalah landasan multilateralisme dan telah berkontribusi dalam beberapa tahun terkait perdamaian, namun tantangan tersebut kini telah melebihi kemampuan kita untuk merespons,” kata Guterres.

    “PBB harus siap untuk berubah.”

    Politisi sosialis berusia 67 tahun tersebut mengatakan bahwa PBB harus “mengakui kekurangannya dan mereformasi cara kerjanya,” menyoroti kegagalan untuk mencegah krisis sebagai sebuah kelemahan yang serius.

    Mantan kepala pengungsi PBB selama satu dekade itu dilantik saat pasukan Suriah hampir merebut kembali seluruh kota Aleppo — sebuah titik balik dalam perang yang telah terjadi hampir enam tahun.(Ant/AFP)

  • LP3BH: Antonio Guterres, “Angin Segar” Bagi HAM Papua

    JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Terpilihnya Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (Sekjen PBB) dalam sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis (13/10/2016) lalu, disambut baik Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari yang berharap ada perubahan bagi persoalan hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

    Selain menyampaikan selamat dan sukses kepada Antonio Guterres, Yan Christian Warinussy, direktur eksekutif LP3BH, mengatakan, mantan perdana menteri Portugal yang dipilih secara aklamasi oleh 193 negara anggota PBB itu diharapkan sebagai “angin segar” bagi rakyat Papua, terutama perlindungan HAM.

    “LP3BH sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) dan advokasi hak asasi manusia di Tanah Papua, menyambut terpilihnya Antonio Guterres dengan harapan dapat merespon secara positif situasi hak asasi manusia yang sangat buruk sepanjang lebih dari 50 tahun di Tanah Papua,” ungkap Warinussy, dalam press release yang diterima media ini, Senin (17/10/2016).

    Menaruh harapan besar baginya karena hal itu sebagaimana telah digambarkan dan disampaikan dalam pidato dari tujuh pemimpin dan utusan khusus negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, Nauru, Kepulauan Solomon, Kepulauan Marshall, Tonga, Tuvalu, dan Palau.

    Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua ini lebih lanjut menjelaskan, dalam pidato dari tujuh pemimpin dan utusan negara-negara Pasifik intinya meminta agar PBB melalui Majelis Umum dan Sekjen PBB melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM dan mengirimkan Pelapor Khusus soal anti penyiksaan dan kebebasan berekspresi masuk ke Papua Barat.

    Menurut pandangan Warinussy, Sekjen PBB yang baru terpilih itu tentu berada pada posisi yang strategis dan sangat menentukan dalam konteks perlindungan hak asasi manusia dari kurang lebih 2 juta orang asli Papua yang kini sedang terancam secara fisik dan psikis di atas tanah airnya sendiri, akibat model pendekatan keamanan (security approach) yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

    “Tidak adanya respon yang jelas dan jujur dari Pemerintah Indonesia dalam menyikapi upaya penyelesaian masalah pelanggaran HAM di Tanah Papua sepanjang lebih dari 50 tahun berdasar hukum, telah cukup menjadi argumen yang mendasar dan utama bagi LP3BH Manokwari untuk meminta perhatian Sekjen PBB terhadap situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua yang terus berlangsung hingga hari ini,” jelas peraih penghargaan Internasional di Bidang HAM “John Humphrey Freedom Award”

    Tahun 2005 di Montreal-Canada ini.

    “Sangat tepat jika Sekjen PBB Antonio Guterres dapat mendukung dan mendorong lahirnya Resolusi Majelis Umum PBB untuk mengirimkan misi pencari fakta dan pelapor khusus, demi kepentingan investigasi kemanusiaan yang netral, transparan, imparsial dan adil terhadap situasi pelanggaran HAM di Tanah Papua sebelum akhir tahun 2016 ini,”

    tandasnya.

    Siapa Antonio Guterres?

    Ia dikenal sebagai advokat yang konsisten terhadap demokrasi dan perdamaian.

    Sebelumnya, selepas Perdana Menteri Portugal dari tahun 1995-2002, ia menjabat sebagai Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) pada 2005-2015.

    Antonio Guterres juga disebut-sebut punya jasa besar bagi Timor Timur. Ia sosok penting bagi perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

    Ban ki-Moon menjabat Sekjen PBB dua periode atau sepuluh tahun, akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir tahun ini. Selanjutnya per 1 Januari 2017, Antonio Guterres secara resmi memulai menjalankan tugasnya.

    Pewarta: Mary Monireng

  • Laporan PBB: ISIS Lakukan Genosida pada Yazidi

    Penulis: Sabar Subekti 15:26 WIB | Jumat, 17 Juni 2016

    SATUHARAPAN.COM – Sebuah laporan PBB mengungkapkan bahwa kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS atau ISIS) melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Yazidi di Suriah dan Irak. Mereka melanggar hukum kemanusiaan dan hukum perang.

    Hal itu diungkapkan oleh peneliti Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang disampaikan hari Kamis (16/6). Laporan itu menyebutkan ISIS menghancurkan komunitas agama itu dengan membunuh, melakukan perbudakan seks dan kejahatan lain terhadap sekitar 400.000 orang Yazidi.

    Disebutkan bahwa militan ISIS (atau Daesh dalam bahasa Arab) secara sistematis mengumpulkan Yazidi di Irak dan Suriah sejak Agustus 2014. Mereka berusaha “menghapus identitas mereka” dalam serangan mereka dan hal itu memenuhi definisi tentang kejahatan genosida sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Genosida 1948.

    “Genosida terhadap Yazidi sedang berlangsung,” kata laporan setebal 40 halaman yang berjudul “Mereka Datang untuk Menghancurkan: Kejahatan ISIS terhadap Yazidi.” Laporan itu didasarkan pada wawancara dengan korban, pemimpin agama, penyelundup, aktivis, pengacara, tenaga medis, dan wartawan, serta bahan dokumen yang luas.

    Berniat Memusnahkan Yazidi

    “ISIS telah menangkap perempuan, anak-anak atau pria Yazidi dengan cara yang paling mengerikan dari kekejaman,” kata Paulo Pinheiro, Ktua Komisi Penyelidikan, pada keterangan pers yang dikeluarkan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR).

    Analisis mereka menetapkan bahwa ISIS berniat, dan bertindak dengan perilaku yang bertujuan untuk memusnahkan kelompok berbahasa Kurdi itu, yang oleh militan dari kelompok Muslim Arab Sunni itu dilihat sebagai kafir dan “penyembah setan”.

    The Yazidi adalah sekte keagamaan yang keyakinannya menggabungkan unsur-unsur dari beberapa agama Timur Tengah kuno. ISIS menganggap Yazidi kafir yang harus ditolak oleh Muslim. ISIS juga menyatakan bahwa perempuan Yazidi boleh diperbudak sebagai rampasan perang.

    Tersedia Data Pelaku

    “Temuan genosida harus memicu tindakan lebih tegas pada tingkat politik, termasuk di Dewan Keamanan (PBB),” kata Paulo Pinheiro. Laporan itu menyebutkan terkumpul informasi dan dokumen sebagai niat dan tanggung jawab pidana pada komandan militer ISIS, para jihadis, pemimpin agama dan ideologi, di mana pun mereka berada.

    Anggota Komisi lainnya, Vitit Muntarbhorn, mengatakan telah memberikan informasi rinci tentang tempat, pelanggaran dan nama-nama pelaku, dan mulai berbagi informasi dengan beberapa otoritas nasional berusaha untuk mengadili para jihadis itu.

    Keempat komisaris independen dalam penelitian itu mendesak negara-negara besar untuk menyelamatkan setidaknya 3.200 perempuan dan anak-anak masih ditahan ISIS dan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

    “ISIS tidak menutup-nutupi dan merahasiakan niatnya menghancurkan Yazidi dari Sinjar, dan itu adalah salah satu unsur yang memungkinkan kita untuk menyimpulkan tindakan mereka dalam skala genosida,” kata penyidik ​​lain, Carla del Ponte.

    “Tentu saja, kami menganggap itu sebagai peta jalan untuk penuntutan, untuk penuntutan masa depan. Saya berharap bahwa Dewan Keamanan akan melakukannya, karena sekarang waktunya untuk memulai mendapatkan keadilan bagi para korban,”

    kata del Ponte yang juga mantan penuntut kejahatan perang untuk PBB.

    Bocah Yazidi yang muka dan rambutnya penuh debu setelah perjalanan dari melarikan diri dari ISIS edi Suriah hingga masuk ke Irak di Peshkhabour, Dohuk. (Foto: dari un.org)

    30 Kuburan Massal

    ISIS menyatakan sebagai khalifah, negara teokratis berdasarkan Islam Sunni menurut interpretasi mereka yang radikal. Mereka menyatakan kekhalifahan itu untuk daerah Irak dan Suriah. Daesh diketahui melakukan pembunuhan secara sistematis, menangkap dan memperbudak ribuan Yazidi, terutama perempuan dijadikan budak seks. Itu terutama dilakukan ketika mereka menyerbu kota Sinjar di Irak utara pada Agustus 2014.

    Setidaknya ada 30 kuburan massal para korban ISIS yang telah ditemukan, kata laporan itu, dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut.

    Cara ISSI menghapus identitas Yazidi adalah dengan memaksa mereka memilih antara konversi (pindah agama) ke Islam dan akan dihukum mati. ISIS juga memperkosa gadis-gadis, bahkan anak berusia sembilan tahun, menjual perempuan di pasar budak, dan menyuruh anak laki-laki untuk berperang, kata laporan PBB itu.

    Dijual di Pasar Budak

    Laporan juga menyebutkan bahwa perempuan Yazidi diperlakukan sebagai “budak” dan dijual di pasar budak di Raqqa, Homs dan lokasi lainnya. Beberapa di antara mereka dijual kembali ke keluarga dengan tuntutan tebusan antara 10.000 dolas AS sampai 40.000 dolar AS, setelah mereka ditawan dan beberapa perkosaan.

    ISIS juga membuka “lelang budak secara online,” menggunakan aplikasi Telegraph terenkripsi yang memuat foto perempuan dan anak perempuan Yazidi yang ditahan, bahkan lengkap “dengan rincian usia mereka, status perkawinan, lokasi saat ini dan harganya.”

    “Korban yang melarikan diri dari ISIS di Suriah menggambarkan bagaimana mereka diperkosa secara brutal, sering dialami setiap hari, dan dihukum jika mereka mencoba melarikan diri dengan dipukul keras, dan kadang-kadang pemerkosaan dilakukan oleh kelompok,”

    kata Komisaris Vitit Muntarbhorn.

    “Tidak ada kelompok agama lain di daerah yang dikuasai ISIS di Suriah dan Irak yang telah mengalami kehancuran berat, terutama kaum Yazidi yang paling menderita,” kata laporan itu.

    Pinheiro menekankan bahwa tidak boleh ada impunitas atas kejahatan ini, mengingat kewajiban Negara berdasarkan Konvensi Genosida untuk mencegah dan menghukum pelaku genosida.

    Komisi itu juga mendesak pengakuan internasional tentang genosida oleh ISIS, dan mengatakan perlunya perlindungan lebih bagi minoritas agama Yazidi di Timur Tengah.

  • Sekjen PBB Terima Laporan Genosida di Papua

    ISTANBUL, SATUHARAPAN.COM – Laporan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang menggambarkannya sebagai ‘genosida gerak lambat’ telah sampai ke tangan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) kemarin (25/5).

    Laporan itu diberikan oleh Direktur Eksekutif  Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations (PIANGO),  Emele Duiturage, pada hari kedua Konferensi Kemanusiaan Dunia (World Humanitarian Summit/WHS) di Istanbul, Turki. Laporan itu diterimakan kepada asisten Sekjen PBB.

    Menurut PACNEWS, Duituturaga menyerahkan laporan tersebut kepada Ban Ki-moon pada siang hari. Duituturaga mengatakan dirinya senang sempat melakukan percakapan singkat dengan Ban pada akhir KTT.

    Penyerahan ini dilakukan setelah Duituturaga menyampaikan paparannya pada pleno WHS hari pertama, dimana ia menyerukan intervensi PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua.

    “PIANGO adalah pendukung kuat pendekatan berbasis HAM dan kami berkomitmen untuk menegakkan norma-norma yang melindungi umat manusia, khususnya dalam kaitannya dengan berbicara tentang pelanggaran hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional,”

    kata dia.

    “Di Pasifik, kami menghadapi konflik yang disebabkan tantangan kemanusiaan. Kami memuji penutupan kamp pengungsi di Papua Nugini, kami prihatin atas konflik di pusat penahanan Nauru dan kami meminta intervensi PBB untuk pelanggaran HAM di Papua,” kata dia.

    Laporan ini pelanggaran HAM ini merupakan temuan Komisi Keadilan dan Perdamaian Gereja Katolik Keuskupan Brisbane, Australia, yang dilansir secara resmi  pada hari Minggu (1/5) di Brisbane. Dalam laporan yang diberi judul We Will Lose Everything, A Report of Human Right Fact Findings to West Papua  itu, mencuat rekomendasi yang cukup progresif, termasuk mendesak adanya campur tangan PBB terhadap pelanggaran HAM di Papua dan bagi upaya penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

    Dalam laporan setebal 24 halaman itu,  salah satu rekomendasi mereka adalah “Mendesak pemerintah-pemerintah di Pasifik, termasuk Australia, untuk mengupayakan intervensi Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan Sidang Umum PBB untuk melakukan investigasi independen terhadap pelanggaran HAM di Papua.”

    Laporan yang merupakan hasil pencarian fakta yang dilakukan oleh Executive Officer Komisi, Peter Arndt dan Suster dari St Joseph Sydney, Susan Connelly, juga merekomendasikan agar “negara-negara di Pasifik, termasuk Australia, menekan pemerintah Indonesia secara langsung dan mengupayakan intervensi PBB untuk menyelenggarakan dialog antara Indonesia dengan para pemimpin rakyat Papua, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), untuk mengidentifikasi jalur yang kredibel bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua.”

    Laporan ini dibuat setelah delegasi Komisi mengunjungi Merauke, Jayapura, Timika dan Sorong. Mereka berbicara dan mengorek keterangan dari penduduk Papua, termasuk saksi sejarah kecurangan pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Sebagian dari laporan ini telah beredar awal Maret lalu yang dilaporkan oleh catholicleader.com.au.

    Misi pencarian fakta ini  mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat di Jayapura, Merauke, Timika dan Sorong. Bukan hanya soal HAM, laporan itu juga  mendokumentasikan berbagai diskriminasi ekonomi, sosial dan agama di Papua, termasuk bagaimana penguasaan tanah telah lebih menguntungkan perusahaan multinasional sedangkan warga Papua dikecualikan dari kepemilikan dan pekerjaan.

    Laporan tersebut mengungkap secara rinci bagaimana tim pencari fakta mengunjungi sejumlah tempat dan orang di Papua, hingga tiba pada rekomendasi tersebut. Pelanggaran HAM di masa lalu yang terus berlanjut hingga kini diutarakan dalam bentuk narasi maupun angka.

    Sebagai contoh, disebutkan bahwa pada tahun 1977 terjadi pengeboman dan kelaparan selama tiga bulan di dataran tinggi Papua, yang diperkirakan menewaskan 25.000 orang. Pengeboman juga terjadi pada tahun 1997 yang merusak ladang dan ternak, yang menyebabkan kelaparan dan kematian ribuan penduduk desa.

    Pada 1998 dilaporkan terjadi pembunuhan terhadap pria dan wanita yang sedang berdoa untuk kemerdekaan. Selain itu, dicatat pula pembunuhan terhadap tokoh Papua seperti Arnold Ap (1984), Dr. Thomas Wainggai (1996) dan Theys Eluay (2001) dan Kelly Kwalik (2009).

    Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam dekade belakangan ini terjadi pelecehan dan intimidasi terhadap sejumlah lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, termasuk Komite Internasional Palang Merah, lembaga Cordaid dari Belanda dan Peace Brigades International. “Organisasi-organisasi ini diusir dari Papua karena mereka membela HAM di wilayah mereka bekerja,” kata laporan itu.

    “Delegasi Komisi yang berkunjung ke Papua pada bulan Februari 2016 menemukan tidak ada perbaikan dalam situasi HAM. Laporan pelanggaran HAM oleh anggota pasukan keamanan Indonesia tidak berkurang dan status ekonomi dan sosial rakyat Papua tidak meningkat. Sistem politik dan hukum Indonesia tidak mau dan tidak mampu mengatasi pelanggaran HAM di Papua,” demikian bunyi laporan tersebut.

    “Banyak yang berbicara tentang adanya genosida dalam gerak lambat,” kata laporan itu.

    Selain menyampaikan keprihatianan tentang Papua dalam forum ini Duiturage juga menegaskan bahwa sebagai organisasi masyarakat sipil terkemuka, PIANGO mewakili LSM di 21 negara dan wilayah Kepulauan Pasifik, berkomitmen terhadap Agenda Kemanusiaan.

    “Di Pasifik di mana 80 persen dari populasi berbasis di pedesaan, respon yang pertama dan  terakhir selalu respon lokal, karena itu kita perlu memperkuat kepemimpinan lokal, memperkuat ketahanan masyarakat dan memprioritaskan ulang lokalisasi bantuan.”

    “PIANGO berkomitmen untuk memfasilitasi koordinasi yang efektif dari organisasi masyarakat sipil lokal dan nasional dengan peran pelengkap LSM internasional.”

    KTT dihadiri oleh 9.000 peserta dari 173 negara, termasuk 55 kepala negara, ratusan perwakilan sektor swasta dan ribuan orang dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Konferensi berakhir pada hari Rabu (25/5).

    Editor : Eben E. Siadari

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?