Tag: Port Vila

Editorial: Yang Terjadi dalam Kongres Bangsa Papua I, II, III dan IV
Battalion 001 West Papua Army
Catatan Pemuka
Dalam sejarahnya, bangsa Papua telah menyelenggarakan Kongres sebanyak 4 kali. Yang pertama tahun 1961, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2011 dan terakhir, keempat tahun 2023. Kongres I diselenggarakan oleh Nieuw Guinea Raad, Kongres II diselenggarakan oleh FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Iian Jaya), Kongress III diselenggarakan Dewan Adat Papua dan Kongres IV diselenggarakan oleh ULMWP.
Catatan Dr. Ibrahim Peyon tentang Kongres I – IV
Perbedaan Mendasar
Kongres pertama disiapkan oleh penjajah Belanda, diawasi oleh penjanjah, dan diselenggarakan oleh lembaga bentukan Belanda: Nieuew Guinea Raad. Kongres ini menetapkan atribut dan dasar-dasar perjuangan. Ini yang kita sebut dengan Kebangkitan Bangsa Papua I.
Kongres 2000 diselenggarakan oleh FORERI bersama LMA (Lembaga Adat Papua) dan dibiayai oleh penjajah NKRI, dan diselenggarakan dengan konsultasi penuh bersama NKRI.
Kongres II ini menetapkan diplomasi, perjuangan sipil dan perundingan sebagai resolusi. Dengan memanfaatkan kelemahan kekuatan politik dan militer NKRI waktu itu, maka pelurusan sejarah West Papua di dalam NKRI dan desakan kepada Freeport dan Amerika Serikat menjadi fokus utama dalam diplomasi Papua Merdeka waktu itu.
Kongres III 2011 diselenggarakan oleh Dewan Adat Papua, bekerjasama dengan West Papua National Authority (WPNA) dan membentuk Negara Federal Republik Papua Barat (disingkat NFRPB). Kongres ini masih memintakan izin dari NKRI sebagai negara penjajah, dan secara hukum masih mengharapkan NKRI untuk “berbesar hati” mengakui deklarasi kemerdekaan NFRPB.
Kongres IV bangsa Papua atau Kongres I ULMWP diselenggarakan oleh Legislative Council, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara 2020 United Liberation Movement for West Papua, yang menyatakan Kongres sebagai badan legislative yang membentuk forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi ULMWP.
Ada sejumlah hal penting dan mendasar yang perlu dicatat oleh bangsa Papua tentang Kongres I ULMWP ini.
1. Pertama, Kongres ULMWP I diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara ULMWP. Maka dengan demikian Kongres ini adalah sah secara organisasi, konstitusional secara hukum dan legitimate secara demokrasi;
2. Kedua, Kongres ULMWP I diselenggarakan oleh Badan Legislative Council, bersama dengan Senat.
3. Ketiga, Kongres ULMWP I diselenggarakan tanpa biaya sedikitpun dari NKRI sebagai kolonial, dan dengan tekanan sampai hampir terjadi pecah perang di tengah kota Sentani antara aparat intel Polda dan aparat Battalion 001 WPA.
4. Keempat, Kongres ULMWP I diselenggarakan dengan tujuan membatalkan keputusan sebelumnya di Konferensi Tingkat Tinggi (Summit ULMWP) yang berlangsung di Port Vila, Vanuatu, antara lain 4.1 mengembalikan Konstitusi Pemerintah Sementara ULMWP agar berfungsi kembali, 4.2 mengangkat Presiden dan Perdana Menteri West Papua, yang secara otomatis menggugurkan Presiden Eksekutif dan pengurus Wadah Koordinatif ULMWP. 4.3 Mengembalikan ULMWP sebagai Wadah Pemerintah Sementara dan bukan wadah Koordinatif seperti dikehendaki NKRI. 4.4 Mengembalikan Visi dan RoadMap penyelesaian konflik kepada Green State Vision dan Road Map yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Perdana Menteri melalui penetapan Legislative Council. Kongres-kongres sebelumnya tidak pernah diselenggarakan untuk meniadakan atau membatalkan keputusan sebelumnya. Dan sebagian besar dalam keputusannya menghindari konflik dengan keputusan-keputusan sebelumnya.
5. Kelima, Kongres I ULMWP membentuk badan-badan tinggi negara bersifat tetap dan ad-hoc, seperti Dewan Penasehat Agung, Badan Pertahanan dan Keamanan dan Badan Konstituante. Badan-badan seperti ini tidak pernah dibentuk dalam kongres-kongres sebelumnya.
6. Keenam, Kongres I ULMWP mengakui organ perjuangan bangsa Papua lain, terutama West Papua Army dengan tiga komando (WPRA, TNP dan TPN/OPM), KNPB (Komite Nasional Papau Barat) dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua). Contoh paling mudah, PDP tidak pernah mengakui, bahkan menyangkal adanya TPN/OPM, dan menolak organ-organ selain organ PDP, yitu Panel dan LMA.
7. Ketujuh, Kongres I ULMWP dihadiri oleh lebih dari 5,000 orang, hampir sama jumlah dengan KRP II, 2000 di GOR Jayapura, kali ini di GOR GIDI diselenggarakan secara aman dan terkendali, dibawah pengawasan Battalion Elite WPA dan didanai penuh oleh para Kepala-Kepala Wilayah, akar rumput dan kekuatan masyarakat Sentani – Jayapura.
8. Kedelapan, yang perlu dicatat, Kongres ini didukung penuh oleh Dewan Adat Mamta (Mamberamo – Tami), Dua Ondofolo Sentani dan Jayapura hadir membuka dan menutup Kongres ini.
9. Kesembilan, Kongres I ULMWP memutuskan visi yang jelas yaitu Green State Vision dengan agenda atau Roadmap perjuangan yang jelas. Silakan bandingkan dengan kongres-kongres sebelumnya, agendanya tidak jelas, visinya tidak jelas. Sebagai akibatnya segala pengorbanan menguap begitu saja, walaupun telah mengorbankan nyawa, tenaga, dana dan waktu yang begitu besar. Kali ini segala-sesuatu sudah dipasang jelas, dan pasti.
Dr Peyon mencatat
Pengakuan sayap militer ini sangat penting, dimana rakyat memberi legitimasi resmi tentang perjuangan TPNPB, mereka bukan teroris dan kriminal seperti distigma oleh Jakarta. Pengakuan ini juga diatur dalam UU Pertahanan dan Keamanan yang sudah disahkan oleh Kongres, dan Badan Pertahanan dan Keamanan yang juga sudah disahkan oleh Kongres. Badan Pertahanan dan Keamanan anggotanya terdiri dari para jenderal dari tiga faksi militer yang sudah diakui dengan tugas agenda sosialisasi, Konsolidasi dan restrukturisasi militer. Hari ini sayap militer telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi resmi yang sangat kuat oleh Kongres. Sekarang sayap militer sudah bisa menggunakan legitimasi Kongres dan menjalankan perintah undang-undang Pertahanan dan Keamanan untuk agenda-agenda perjuangan. Sayap militer sudah bisa klaim kepada Jakarta bahwa mereka militer Resmi Bangsa Papua, dan mereka juga bisa gunakan legitimasi itu bicara dengan negara lain untuk kepentingan perjuangan. Tujuan Kongres memberi legitimasi adalah mendorong menjadi kompatan yang diakui secara Internasional.
Menutup Catatan ini
Dengan meilihat perbedaan dan persamaan ini, maka ada dua kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, terlihat jelas bahwa “nuansa” konflik internal yang berkepanjangan dari kampung sampai ke hutan, dari hutan sampai ke kota, dari dalam negeri sampai ke luar negeri, tidak pernah berhasil diselesaikan oleh bangsa Papua, walaupun usia perjuangan ini hampir mendekati satu abad, dan walaupun generasi pejuang Papua Merdeka telah berubah 1-2 generasi. Penyakit akut ini akan dapat diselesaikan hanya dengan satu obat bernama “mengalah untuk menang”. Rumus ini hanya dipahami dan dihidupi oleh manusia yang mengenal rumus China, yaitu rumus elemen air, yang dalam ungkapan orang Indonesia disebut “ngalir aja”. Bangsa Papua dipengaruhi oleh budaya barat, karena sebagian besar beragama Islam dan Kristen, keduanya tidak menganut filsafat “ngalir aja”, akan tetapi mengakut “ketuk batu supaya air keluar”, rumus Nabi Musa di padang gurun.
Yang kedua, terlihat jelas, bahwa Kongres ULMWP I telah melakukan banyak sekali gebrakan dan terobosan cukup berarti dan itu berguna bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua untuk mendirikan negara-bangsa sendiri di luar NKRI. Akan tetapi, kita masih terbentur dengan persoalan pertama tadi, tidak tidak dibentuk dan tidak pernah tahu tentang “ngalir aja”. Kita diajarkan untuk mencari kesalahan, menyalahkan dan memenangkan. Mudah-mudahan kemenangan yang diraih Kongres I ULMWP ini akan langgeng, sampai NKRI angkat kaki dari Tanah leluhur bangsa Papua, ras Melnaesia: West Papua, bagian barat dari pulau New Guinea.
December 8, 2023
Pimpinan ULMWP: Kongres I di Sentani Inkonstitusional!
JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatakan tidak memiliki agenda untuk menyelenggarakan kongres pertama, karena semuanya sudah dibahas dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) II ULMWP.
Hal itu ditegaskan Manase Tabuni, Presiden Eksekutif ULMWP, dan Markus Haluk, Sekretaris Eksekutif ULMWP, saat jumpa pers di sekretariat ULMWP, Senin (20/11/2023).
Dijelaskan, proses pelaksanaan dan penetapan KTT II ULMWP pada tanggal 22 Agustus 2023 di kantor perwakilan Shefa Province, Port Vila, Vanuatu, ketua Legislatif tuan Edison Waromi membuka secara simbolis KTT II ULMWP setelah melakukan jumpa pers tentang keanggotaan ULMWP di Melanesia Spearhead Group (MSG).
Dalam KTT MSG (23-24 Agustus 2023), delegasi ULMWP turut hadiri pembukaan pelaksanaannya. Juga anggota eksekutif ULMWP dan delegasi Indonesia mengikuti pertemuan MSG dengan memberikan sambutan pada pembukaan dan penutupan pertemuan para pemimpin.
“Pada tanggal 25 Agustus 2023 dilakukan pertemuan lengkap badan pengurus Trias Politika
(Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) ULMWP dengan panitia KTT II di Golden Port Vanuatu. Setelah panitia menjelaskan tentang kesiapan, proses dan tahapan alur KTT II, para pihak menyepakati waktu pelaksanaannya adalah 26-29 Agustus 2023,” jelasnya.
Tanggal 26 Agustus hingga 3 September 2023 diadakan KTT II ULMWP dengan beberapa agenda mulai dari sidang pleno I, pembahasan tata tertib, jadwal dan peserta, sidang pleno II pemilihan pimpinan sidang tetap, sidang pleno III, pandangan umum para pihak, mulai dari pemerintah Vanuatu.
“Kemudian dilanjutkan pandangan politik organisasi perjuangan, WPNCL, PNWP, NFRPB, West Papua Any (TPNPB, TNPB dan TRWP), organisasi afiliasi non afiliasi, support group dan observer. Selanjutnya sidang pleno IV yakni laporan pertanggungjawaban kerja eksekutif. Laporan pertanggungjawaban kerja yudikatif ULMWP, laporan pertanggungjawaban kerja legislatif ULMWP. Ada evaluasi atas laporan pertanggungjawaban, demisioner badan pengurus eksekutif, yudikatif dan legislatif, pemaparan peta jalan penyelesaian konflik Papua. Dan sidang V pleno penetapan 8 klaster program kerja ULMWP 2023-2028,” urainya.
Dibeberkan, dalam sidang VI pleno penetapan Undang-Undang Dasar ULMWP, struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028, kemudian masuk sidang pleno VII pemilihan badan pengurus ULMWP, penetapan dan pengesahan struktur kepemimpinan ULMWP 2023-2028.
“Pada tanggal 4 September 2023, dilakukan jumpa pers perdana oleh kepemimpinan baru ULMWP periode 2023-2028 di Port Vila Vanuatu. Pada tanggal 20 Oktober 2023 dilakukan doa syukur dan pengukuhan kepemimpinan ULMWP 2023-2028 di kantor pusat koordinasi dalam negeri ULMWP yang ada di Wamena West Papua. Acara ini dihadiri sekitar 500 orang para pemimpin dan perwakilan dari berbagai kalangan rakyat West Papua yang ada di Wamena,” terangnya.
Tanggal 4 November 2023 dilakukan penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan pembubaran panitia KTT II ULMWP di Jayapura. Tanggal 9 Oktober 2023, menyikapi situasi pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan di West Papua dan menjelang pertemuan PIF, ULMWP menggelar jumpa pers di Jayapura.
“Tanggal 9 November 2023, ULMWP mulai melakukan audiensi sekalian menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada moderator Dewan Gereja Papua di Jayapura. Selanjutnya mulai dilakukan audiensi dengan berbagai kalangan. Pada tanggal 10-12 November 2023, ULMWP melaksanakan pra raker ULMWP di Jayapura. Akhir November 2023, ULMWP rencana akan menyelenggarakan rapat kerja,” bebernya.
Menolak Hasil KTT II ULMWP Sepihak Diorganisir Oknum Tertentu
1. Pada awal dan pertengahan September 2023, panglima TRWP General Matias Wenda menyampaikan penolakan hasil KTT II ULMWP. Penolakan disampaikan melalui surat terbuka yang kemudian diviralkan melalui media sosial.
2. Pada pertengahan September 2023, tuan Benny Wenda mengeluarkan pernyataan mendukung hasil KTT II ULMWP. Pada saat yang sama, ia juga menyatakan mempertahankan Pemerintahan Sementara yang diumumkan 1 Desember 2020.
3. Selama akhir September – Oktober 2023, beberapa orang yang diorganisir oleh PNWP menyampaikan penolakan hasil KTT II ULMWP. Penolakan disampaikan atas nama beberapa wilayah adat di West Papua.
4. Setelah menyampaikan pernyataan penolakan, bertepatan dengan memperingati 3 tahun penetapan draf Undang-Undang Dasar Sementara ULMWP, tuan Buchtar Tabuni dan Bazoka Logo mengumumkan dilakukannya mobilisasi penolakan hasi KTT II ULMWP.
5. Pada 6 November 2023, PNWP dan pendukung Pemerintahan Sementara melalui Forum
  Rakyat West Papua melakukan aksi di halaman tempat tinggalnya tuan Buchtar Tabuni. Forum Rakyat West Papua dibentuk secara mendadak pada akhir Oktober 2023 untuk memediasi aksi penolakan hasil KTT II ULMWP. Di hadapan mereka yang melakukan aksi, tuan Buchtar Tabuni menyampaikan, “Demi aspirasi rakyat Papua siap melanggar Undang-Undang Dasar” hasil KTT II ULMWP dan kepemimpinan yang ditetapkan oleh Buchtar Tabuni sebagai salah satu pimpinan sidang yang telah menyampaikan selamat kepada pemimpin ULMWP, tuan Manase Tabuni sebagai Presiden Eksekutf, tetapi di bulan berikutnya beliau mendorong deligimasi hasil KTT II ULMWP dan berjanji melanggar konstitusi yang ditetapkannya sendiri.
6. Dasar hukum yang digunakan mendorong kongres ini adalah UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) tahun 2020 untuk mempertahankan Pemerintahan Sementara. Hal ini
  bertentangan dengan fakta bahwa UUDS dan Pemerintahan Sementara melalui KTT II ULMWP 2023 disepakati digugurkan dan ditetapkan UUD ULMWP 2023. Tetapi jika tetap dipaksakan, maka kami memandang bahwa kongres saat ini merupakan Parlemen Nasional West Papua dan pendukung Pemerintahan Sementara, bukan Kongres ULMWP berdasarkan Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP.
7. Kami dengan tegas menyampaikan bahwa Pemerintahan Sementara dan ULMWP adalah dua institusi yang berbeda. Konstitusinya juga berbeda. Kongres ini adalah kongresnya Pemerintahan Sementara dan bukan Kongres ULMWP. Rakyat Papua perlu ketahui bahwa hanya ULMWP yang mempunyai relasi dengan MSG, PIF, ACP, dan seterusnya.
Degradasi Kepemimpinan Melalui Surat Undangan
1. Pada 3 November 2023, ketua Forum Rakyat West Papua mengirim surat pemberitahuan aksi kepada Manase Q Tabuni, dengan sebutan Pemimpin dan Deklarator ULMWP. Sebutan pemimpin dan deklarator itu bertentangan dengan hasil KTT II ULMWP, dimana tuan Manase Q Tabuni sebagai Presiden Eksekutif. Surat ditandatangani oleh koordinator aksi Alen Halitopo dengan 7 koordinator wilayah adat.
2. Pada 6 November 2023, tuan Buchtar Tabuni atas nama ketua dan pendiri ULMWP mengirimkan surat pertemuan darurat kepada Manase Tabuni dan Markus Haluk. Dalam surat tidak disebutkan jabatan sebagai Presiden Eksekutif dan Sekretaris Eksekutf ULMWP. Karena dipandang sebagai surat pribadi, kami telah memutuskan untuk tidak hadir memenuhi surat undangan tersebut.
3. Pada 17 November 2023, Bazoka Logo dan Lawe Wandikbo mengirim surat undangan untuk kegiatan Kongres ke-1 kepada Manase Tabuni dan Markus Haluk dengan sebutan seperti surat-surat sebelumnya, tidak menyebutkan jabatan, tetapi hanya menyebutkan Eksekutif.
Sikap Terbuka Sehubungan Kongres ULMWP
Bertolak pada fakta-fakta pada kronik 1, 2 dan 3 di atas dan memperhatikan UUD 2023 ULMWP ketetapan hasil KTT II ULMWP, Surat Yudikatif ULMWP selaku pengawal UUD ULMWP, maka pemimpin terpilih ULMWP pada KTT II ULMWP periode 2023-2028, menegaskan bahwa:
1. Pelaksanaan kongres I dan semua bentuk manuver Pemerintahan Sementara dan oknum dari PNWP merupakan murni tindakan inkonstitusional dan makar yang bertentangan dengan roh semangat Deklarasi Saralana 2014, Hasil KTT I 2017 dan KTT II ULMWP 2023, Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP, Komunike para pemimpin MSG 2014-2023. PIF 2015-2023, dan dukungan komunitas internasional yang terus memberikan dukungan kepada ULMWP sebagai wadah persatuan bangsa Papua untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan politik bangsa Papua.
2. Kami tidak pernah menyepakati dan membentuk Forum Rakyat West Papua dan menyetujui membentuk panitia kongres I ULMWP. Kegiatan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ULMWP. Saat ini kami sedang fokus mengisi struktur badan ULMWP sesuai UUD 2023 ULMWP.
3. Meminta semua pihak internal maupun eksternal ULMWP untuk menghormati, mematuhi dan mengakui hasil KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu pada 22, 26 Agustus-3 September 2023 sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.
4. Merujuk pada Undang-Undang Dasar 2023 ULMWP, Pasal 6 dan 19, Kongres I ULMWP akan dilaksanakan pada 2028, maka semua manufer dan upaya yang dilakukan saat ini atas nama ULMWP merupakan tidak sah dan illegal.
5. Mohon dukungan rakyat semesta West Papua dan komunitas internasional dalam kepemimpinan kami mewujudkan 8 klaster program kerja yang menjadi peta jalan dalam mewujudkan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua untuk merdeka dan berdaulat.
November 24, 2023
West Papua Diadopsi oleh SHEFA
Daily Post Vanuatu | Selasa, 29 Juni 2021
Provinsi SHEFA telah mengadopsi West Papua sebagai negara kembarnya awal bulan ini [Juni].
Perwakilan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Port Vila, Freddy Waromi memberi tahu Daily Post bahwa ini adalah “sejarah yang menarik dan juga tonggak baru dalam sejarah hubungan Vanuatu dan West Papua”.
Dalam upacara tersebut, perwakilan ULMWP juga diberi nama kastom ‘Marikor’ yang secara longgar diterjemahkan menjadi penjaga rakyatnya, nama ini dianugerahkan oleh Dewan Kepala Vaturisu.
“Saya senang melihat bahwa setiap kepala di provinsi SHEFA, bersama dengan pemerintah provinsi SHEFA bersedia mengadopsi West Papua sebagai negara kembar untuk provinsi SHEFA,” katanya.
“Hal lain yang membuat saya senang adalah bahwa semua kepala di bawah Dewan Kepala Vaturisu, mereka ingin saya menjadi kepala Provinsi SHEFA, mereka sudah memberi saya nama, kepala Marikor dan saya sekarang menjadi kepala provinsi SHEFA.”
Perwakilan West Papua mengklarifikasi bahwa dia tidak mengatakan apa-apa dalam adopsi, tetapi senang diadopsi oleh provinsi yang mempelopori perjuangan kemerdekaan West Papua.
“Sistem adopsi sudah dimulai pada tahun 2007 dan semua kepala dari Dewan Kepala Malvatumauri adalah yang memulai adopsi untuk keenam provinsi di Vanuatu.
“Ketika mereka mulai, TAFEA mengadopsi Kanaky, MALAMPA mengadopsi Fiji, PENAMA mengadopsi Kepulauan Solomon, TORBA mengadopsi PNG, tetapi dua provinsi masih tertinggal adalah provinsi SANMA dan SHEFA,” tambahnya.
Bapak Waromi mengucapkan terima kasih kepada dewan provinsi SHEFA dan merasa terhormat berada di bawah sayap SHEFA.
Upacara tersebut disaksikan oleh anggota dewan SHEFA, Dewan Kepala Vaturisu dan perwakilan serta pendukung West Papua.
(https://dailypost.vu/…/article_14bcfbac-d866-11eb-a5e3…)
WestPapua #SHEFA #Vanuatu #Melanesia
June 29, 2021
Vanuatu backs West Papuan bid for full MSG membership
The United Liberation Movement of West Papua has officially submitted an application for full membership in the Melanesian Spearhead Group
The Liberation Movement already has observer status in the regional group whose full members are Papua New Guinea, Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and New Caledonia’s Kanaks.
The application was presented to the MSG Secretariat in Port Vila on behalf of the ULMWP by Vanuatu’s Special Envoy for the Decolonisation of West Papua to the Pacific Islands States, Lora Lini.
Ms Lini told Johnny Blades the application follows recent establishment of new membership criteria by a MSG sub-committee on regional and institutional issues.
Listen duration4:06
Source: RNZ International
June 27, 2019
Pilot Laut Vanuatu telah Menurunkan Ultimatum Terhadap NKRI 23 Desember 2004
Mulai tanggal 20 Desember 2004 sampai tanggal 10 Januari 2005 diselenggarakan sebuah Konferensi para Kepala Suku Melanesia, yang belum banyak orang West Papua ketahui. Padahal konferensi ini juga disponsori oleh sejumlah Kepala Suku dari Tanah Papua. [Kami maksudkan Tanah Papua ialah pulau New Guinea dari Raja Ampat sampai Samarai dan Trobian Islands]
Acara ini diorganisir oleh sebuah LSM Vanuatu bernama NKDT. Lembaga NKDT merupakan sebuah LSM yang dimiliki oleh para kepala-kepala suku seluruh Republik Vanuatu. Ketuanya, Mr. Lai Sakita mengorganisir pertemuan ini, disponsori oleh sejumlah menteri negara itu.
Dari Tanah Papua diundang: Dua toko West Papua, Dr. OPM John Otto Ondawame dan Mr. Rex Rumakiek sebagai tokoh OPM. Dari Tanah Papua ada dua orang Kepala Suku dan dua orang utusan khusus dari Panglima Teringgi TPN/OPM Gen. TPN Mathias Wenda.
Pertemuan para Kepala Suku dilakukan di dua tempat, yaitu di Lenakel, Pulau Tanna, dan di Port Vila, pulau Efate.
Konferensi ini diwarnai dengan perayaan Natal bersama para Kepala Suku 25 Desember 2004 dan Perayaan bersama Tahun Baru 01 Januari 2015.
Sidang-sidang yang diselenggarakan dalam konferensi ini terbagi dua setting. Yang pertama setting LSM, di mana para tokoh Papua Merdeka dan LSM Melanesia diberikan kesempatan untuk bertukar-pikiran dan melakukan kegiatan-kegiatan LSM seperti seminar, lokakarya dan pidato-pidato.
Setting kedua ialah Rapat Para Kepala Suku, yang diselenggarakan dari pagi sampa selama-lamanya, hingga tertidur, di honai-honai adat yang disediakan oleh para Kepala suku setempat.
[Perlu diketahui bahwa Honai Adat di Vanuatu pada umumnya di bawah Pohon Beringin. Nama dalam bahasa Bislama Vanuatu disebut Nakamal. Salah satu Nakamal, atau Nakamal Induk buatan pemerintah dari semua Nakamal asli ialah Namamal Malvatumauri di mana dibentuk United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP. Tentang layout dan setting Rumah Adat suku-suku Vanuatu tidak perlu dijelaskan di sini, karena perlu blog tersendiri.]
Ada Pohon Beringin terbesar baik di Port Moresby maupun di Lenakel yang dijadikan sebagai Nakamal. Di Port Vila terletak di Freshwota Field, dan di Lenakel tepat di tempat pengolahan Tanna Coffee.
Banyak pidato disampaikan, banyak kemampuan adat ditampilkan, banyak tarian ditunjukkan, banyak pidato disampaikan, dengan cara-cara khas Kepala Suku Melanesia. Utusan dari West Papua teringat bagaimana cara para Kepala Suku berbicara di kampung-kampung, secara silih berganti, secara sambung-menyambung, secara balas-membalas, dengan cara berdiri dan bicara, lalu duduk kembali ke lokasi kerumunan anggota sukunya.
Dari sejumlah pidato itu, ada satu orang yang muncul, umurnya tidak terlalu tua, sekitar 30 tahun. Orangnya kekar, sangat Vanuatu tampilannya. [Sekedar diketahui, orang Vanuatu sama dalam tampilan dengan orang New Guinea dari Kerema, Yalimo, Kayu Pulo, Depapre, Wandamen, dan sebagian kecil seperti orang Pegunungan Tengah juga ada. Khususnya pulau Tanna ialah pulau yang dipenuhi oleh orang-orang Vanuatu mirip orang pegunungan New Guinea. Orang-orang seperti Lai Sakita dan Joe Natuman adalah orang Tanna. Di era Joe Natuman-lah WPNCL didorong untuk mendaftarkan diri di MSG. Di era beliau-lah ULMWP dibentuk. Di era beliau-lah ULMWP diterima sebagai anggota peninjau. Itulah sebabnya Joe Natuman dilengserkan oleh NKRI dan negara Barat yang selama ini menikmati emas, perak, gas dan lainnya dari Tanah Papua lewat NKRI
Pada tanggal 24 Desember 2004, sang Kepala Suku ini bertutur:
Saya adalah seorang pilot. Ya, pilot adat. Saya bertugas menerbangkan pesawat-pesawat tempur, untuk menghadapi berbagai macam jenis musuh manusia Melanesia. Saya sudah bertemu kalian semua di seluruh Melanesia. Kalian tidak mengenal saya, tetapi saya mengenal kalian semua.
Ya, saya pilot, tetapi saya punya tugas menerbangkan pesawat di dalam laut. Ya, saya terbang di laut.
Mulai hari ini, penerbangan akan terus saya lakukan, dari ujung Melanesia sampai ke mana-mana saja, di tempat-tempat di mana orang Melanesia dijajah, dikuasai, dikuras dan dibubuh.
Penerbangan ini dimulai tanggal 25 Desember 2004, dan akan berakhir setelah West Papua merdeka dari NKRI.
Oleh karena itu, saya akan berhenti terbang hanya setelah para Kepala Suku West Papua datang kembali dan memerintahkan saya berhenti. Sebelum itu, saya akan terus dan terus, dan terus terbang, sampai Papua Merdeka, ya sampai Papua keluar dari Indonesia.
Sudah lama PMNews mencatatat di bawah Komando Pasukan Non-Manusia, yang dikomandoi oleh “Captain Commando” telah menyurati Megawati Sukarnoputri sebagai anak Pendiri NKRI dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Prsiden Republik Indonesia beperapa tahun lalu, menceritakan kisah ini dan memintakan kepada kedua beliau untuk mempertimbangkan kemerdekaan untuk West Papua.
Sebagai balasan, SBY pernah mengumumkan di media TV mainstream di Indonesia
1. https://news.detik.com/berita/1486313/sby-jangan-percaya-tahayul-di-tengah-bencana-
2. https://www.antaranews.com/berita/114168/presiden-yudhoyono-minta-masyarakat-jangan-percaya-tahayul
3. https://www.viva.co.id/berita/nasional/186879-sby-bencana-alam-jangan-percaya-takhayul
Pertanyaan sekarang adalah
1. Bagaimana kalau takhayul itu terbukti dan benar-benar dialami orang manusia modern yang rasional ini?
2. Bagaimana kalau yang dibilang takhayul itu justru beresiko menelan korban jiwa manusia, yang adalah rakyatnya sendiri?
Presiden Kolonial Joko Widodo kiranya diberitahu juga oleh SBY dan Megawati Sukarnoputri tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kalau tidak, pemimpin kolonial NKRI akan menipu rakyatnya sendiri, padahal nyawa rakyatnya sendiri menjadi tumbal atas politik yang kotor dari para pemimpin negara.
December 23, 2018
Setelah Kantor ULMWP Ada Kapan Pejabat ULMWP Pindah dan Menetap di Port Vila?
Yang menjadi pertanyaan umum di seluruh dunia, dan sekarang ini juga menjadi pertanyaan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dari Markas Pusat Pertahanan (MPP), yaitu
“Kapan para pemimpin politik dan diplomasi Papua Merdka bersatu-padu membangun kebersamaan dan kesatuan secara personal dan pindah bekerja sehari-hari di kantor perjuangan Papua Merdeka?”
Dulu Seth Jafeth Roemkorem sebagai Ketua OPM/ Presiden Pemerintahan Sementara Republik West Papua tinggal di Belanda, menjalankan kegiatan Papua Merdeka dari Negeri Belanda. Jacob Hendrik Pray juga menjadikan Malmo Swedia sebagai kantor OPM/ Ketua Parlemen Republik West Papua. Di PNG OPM Revolutionary Council di bawah Moses Weror juga menjalankan kampanye Papua Merdeka dari Madang. Demikan juga dengan Clemens Runawery, Otto Ondawame, Andy Ayamiseba, Rex Rumakiek.
Belakangan Willy Mandowen, Thom Beanal, Theys Eluay, Sem Karoba, Benny Wenda, Jacob Rumbiak, John Rumbiak, Jonah Wenda, dan banyak lagi, mengkleim diri sebagai pejuang Papua Merdeka, dan mendirikan berbagai macam organisasi, berkampanye untuk satu barang bernama “Papua Merdeka”.
Semua aktivis Papua Merdeka menjalankan kegiatan Papua Merdeka menurut “gut feeling” dan “instinct” dari masing-masing “hewan politik”, berdasarkan naluri hewani yang dimiliki masing-masing orang. Kita hanya memiliki “roh perjuangan”, tetapi tidak pernah memiliki 3-C menurut Alm. Dr. OPM John Otto Ondawamena (Concern, Commitement and Consistency). Menurut Ondawame, semua orang Papua punya concern dan consistency, dan juga sebagian ‘commitment” tetapi sampai detik ini, ‘commitment untuk menghapus dan melupakan ego-ego kelompok dan pribadi tidak ada sama sekali’.
Jawaban ini diberikan Alm. Dr. OPM Ondawame saat ditanyakan oleh Maj. Gen. TRWP Amunggut Tabi di tahun 2004, dalam percakapan-percakapan lepas menganalisis persoalan yang dialami perjuangan Papua Merdeka.
Bukti-bukti tidak ada ‘commitment’ itu yang palin gmenonjol ada dua, yaitu pertama ke-enggan-an public figure dalam perjuangan Papua Merdeka. Dan hal kedua ialah kerelaan para pemimpin Papua Merdeka untuk membentuk satu keluarga pejuang Papua Merdeka, tinggal di satu tempat, bekerja dari satu kantor, bicara satu bahasa, punya satu program, dan saling menghargai.
Menurut Alm. Dr. OPM Ondawame kepada Maj. TRWP Tabi,
Jadi adik, saya dengan kakak Andy Ayamiseba putuskan untuk pindah ke Port Vila Vanuatu karena kami mau bikin sendiri lewat perbuatan kami, kami mau tinggal sama-sama, di satu tempat, dan berjuang untuk satu tujuan, sebagai satu keluarga, satu bangsa. Komitmen pribadi ada, tetapi kami punya banyak organisasi dan karena itu kami dua bentuk West Papuan Peoples’ Representative Office (WPPRO) di Port Vila dalam rangka menyatukan kami dua dan mendorong commitment kami menjadi sebuah kekuatan bersama. Kami juga dengan Kak Rex Rumakiek, kami mintak kak Rex di Suva, Fiji karena dia penting untuk ada di sana.
Jadi, ini contoh budaya politik Papua Merdeka dari tiga tokoh yang patut dicontoh oleh generasi muda pejuang Papua Merdeka.
Sekarang para pejabat ULMWP tinggal di mana? Setiap hari pekerjaanya apa? Fokus hidup mereka apa? Bahan-bahan sidang dan persoalan internal ULMWP disampaikan kepada siapa? Mereka di-ekspose kepada siapa? Siapa yang memberikan saran dan kritik terhadap mereka kalau mereka jalan masing-masing? Berapa sering para pengurus ULMWP bertemu? Setahun sekali? Tiga tahun sekali? Di mana komitment Papua Merdeka bisa dibanggakan kalau masing-masing pulang ke negeri ke-warga-negara-an mereka tetapi masing-masing bicara Papua Merdeka?
Memang hal yang logis. Contoh kasus, Joko Widodo berasal dari Solo, Jawa Tengah. Pada saat beliau terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, beliau pindah dan tinggal di Jakarta, di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, beliau juga pindah ke Jakarta, tinggal di Rumah Presiden R.I. Nah sekarang orang-orang pengurus ULMWP tinggal di mana?
Aneh!
Kalau kita main drama “aneh” di dunia ini, jangan bermimpin mengharapkan sebuah Papua Merdeka hadir atas mujizat Tuhan di permainan yang serba “Aneh” ini. Harap maklum!
January 10, 2018
Call for ACP-EU Resolution on West Papua
Vanuaty Daily Post, By Jonas Cullwick Jul 28, 2017
Last week’s 14th Pacific Regional ACP-EU Joint Parliamentary Assembly in Port Vila issued a five-point position of the issue of West Papuan independence.
It says Parliamentarians of the ACP-EU Parliaments can voice their concern and they can support Papuan rights, including the right to self-determination by rallying to the call from the 8 Pacific Island Countries for justice and respect for the right to self-determination.
They can get regional and global intergovernmental bodies such the African Union, CARICOM and other regional and sub-regional multilateral bodies to pass resolutions and restrict commercial and other relations with Indonesia.
As member states of the United Nations ACP–EU countries can insist on an internationally supervised referendum on independence (or at least the re-listing of West Papua as a non-self-governing territory).
Support with one voice the proposed resolutions in the upcoming Joint ACP-EU parliament meeting in month of October and also the resolution on West Papua to be adopted at ACP Council of Ministers meeting in November 2017; And call on ACP-EU Parliamentarians to urge their respective governments to address the issue of West Papua at the multilateral level and assist Indonesia to resolve this 54 year crisis.
Jonas Cullwick, a former General Manager of VBTC is now a Senior Journalist with the Daily Post. Contact: jonas@dailypost.vu. Cell # 678 5460922
July 29, 2017
Sandiwara Papua Merdeka: Di Kamar Tamu Bicara Papua Merdeka, Di Kamar Tidur Bicara I Love You Indonesia
Banyak tokoh Papua Merdeka yang sepanjang sejarah perjuangan kemerdekaan West Papua menunjukkan pelajaran hidup bagi kita generasi yang masih hidup dan berjuang untuk kedaulatan negara West Papua. Ada pelajaran hidup yang membantu kita untuk terus berjuang, ada pula contoh yang patut kita hindari. Dua hal yang perlu kita jadikan pelajaran hidup. Yang pertama, pelajaran yang baik kita ambil pertama dari pejuang Senior Andy Ayamiseba dan Rex Rumakiek, dua tokoh OPM (Organisasi Papua Merdeka) yang sejak muda sampai dengan hari ini, konsisten memperjuangkan Papua Merdeka, dan bukan itu saja, menolak segala macam tawaran NKRI yang bertujuan melemahkan perjuangan bangsa Papua.
Sebagai pemimpin Black Brothers, pengaruh grup musik legendaris ini sangat besar dan luas, begitu dahsyat dalam memperjuangan aspirasi kemerdekaan West Papua. Sampai hari ini, Black Brothers masih diterima secara terbuka, di semua tingkatan di seluruh Melanesia. Coba lihat di Facebook.com dan di Youtube.com dan ketik Black Brothers, Anda akan temukan para pendukung dan yang meng-upload lagu-lagu Black Borthers ialah orang-orang Indonesia, bukan orang Papua, bukan orang Melanesia.
Artinya Black Brothers masih punya peluang besar untuk diterima oleh rakyat Indonesia, melupakan apa yang pernah dilakukannya selama ini.
Rex Rumakiek ialah seorang pejuang Papua Merdeka yang sepanjang hidupnya keluar-masuk, memperjuangkan Papua Merdeka. Ia menetap di Suva, Fiji, di mana pengaruh Indonesia sangat kental dan sangat kuat. Godaan untuk beristerikan perempuan Asia ataupun perempuan Indonesia di Fiji sangat besar. Ia juga sudah pernah ditawari menggunakan “politik Jawa”, lewat perempuan dan rayuan gombal. Tetapi Rex Rumakiek adalah pemain kelas dunia dlaam politik.
Baik Andy Ayamiseba maupun Rex Rumakiek tidak pernah mengelaurkan pernyataan-pertanyaan keapda dunia, tidak pernah menayampaikan tuduhan kepada Indonesia, atau apapun. Yang mereka lakukan ialah membangun jaringan, persahabatan, dan persaudaraan, memperkenalkan diri dan menyampaikan keluhan dan perjuangan bangsa Papua. Mereka bukan propagandists, tetapi mereka lobbyist ulung bangsa Papua.
Rex Rumakiek berbasis di Suva dan Ayamiseba di Port Vila, keduanya sebagai Senir OPM, merendahkan diri dan mendorong adik-adik mereka memperjuangan Papua Merdeka dengan jernih dan tulus. Tidak bersandirawa, tidak bermain-main, tidak bersilat kata, tidak dengan niat lain di dalam diri pribadi. tidak mendorong egoisme pribadi dan kelompok dan suku, tetapi memperjuangan Papua Merdeka secara murni.
Contoh yang lain ialah Gen. TRWP Mathias Wenda, yang sejak kecil sampai dengan usia tua, masih tetap konsisten berjuang untuk Papua Merdeka. Banyak tawaran NKRI telah ia tolak, banyak sumbangan NKRI dalam bentuk beras, supermie, kopi, uang, ataupun sumbangan senjata ial tolak. Banyak agen-agen NKRI orang Papua yang datang kepadanya ia tolak.
Gen. Wenda menolak dialgoue, menolag Jaringan Damai Papua, menolak PDP yang bersilat kata, menolak para panglima-nya sendiri yang berkomunikasi dengan pihak NKRI. Gen. Wenda konsisten sejak masih muda sampai dengan hari ini. Beliau selalu berkata dalam kata sambutannya,
Rumus awet muda dan umur panjang yang pertama ialah jangan punya niat jahat dan jangan tipu-tipu. Karena upah menipu mati. Orang tua kalau punya niat jahat biasanya niat itu tidak disimpan dua malam, dalam sehari saja harus dikeluarkan: dilakukan atau harus mengaku. Kalau tidak, nyawamu sendiri terancam.
Mudah-mudahan dari tiga contoh ini, generasi muda Papua berpolitik yang benar, berjuang yang benar, berdasarkan prinsip dan nilai-nilai hidup dan perjuangan bangsa Papua, bukan dengan meng-copy-paste ide dan nilai hidup bangsa lain, bukan dengan mengikuti ideologi bangsa lain. Kematian sebuah bangsa terjadi pertama-tama karena meng-copy ide-ide dan cara kerja orang lain yang tidak punya akar kuat di dalam diri, jiwa dan tanah leluhur kita sendiri.
July 29, 2017
Vanuatu to raise the human right violation during ACP-EU this week in Port Vila
Even though the delegation of West Papua arrived late today at the ACP-EU 14th regional meeting, ACP member countries have agreed to raise the issue of human rights violation in West Papua. West Papua is not member of ACP but member countries said that West Papua is member of Pacific countries.
Member of Parliament of Santo constituency, Marco Mahe said that the ACP countries have endorsed the issue of violation of human rights in West Papua during their separate meeting this before the official opening of regional meeting of the joint ACP-EU Joint Parliamentary Assembly.
Mr Mahe said the issue of human rights violation in West Papua cannot be tolerated. He said that Vanuatu delegation at the meeting have agreed that the leader of the opposition Ishmael Kalsakau will stand in front of the assembly on their behave.This morning there was two separate meetings before the official opening by the President of the Republic of Vanuatu, Pastor John Tallis Obed. The ACP separate meeting was chaired by the ACP Parliamentary Assembly and co-President of the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly, Ibrahim R.Bundu. West Papua is represented at the meeting by Mote Octavianus.
Ibrahim R.Bunda and Marco Mahé
Source: https://www.gov.vu/en
July 19, 2017
MSG chair postpones PNG leg of Melanesia tour
The chairperson of the Melanesian Spearhead Group, Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare has postponed the PNG leg of his Melanesia tour.
Manasseh Sogavare Photo: RNZI

The tour, his second as chairperson, is to discuss the restructuring of the MSG Secretariat in Vanuatu and the revision of MSG Membership Guidelines with other MSG leaders.
Earlier this week Mr Sogavare met with his Vanuatu counterpart, Charlot Salwai in Port Vila and also with FLNKS spokesperson Victor Tutugoro.
Today he is to meet with the Fiji’s Prime Minister Frank Bainimarama in Suva.
Fiji’s Prime Minister, Frank Bainimarama. Photo: RNZ/ALEX PERROTTET
Following that meeting Mr Sogavare was supposed to fly to Port Moresby to meet with PNG’s prime minister Peter O’Neill.
But this leg of the tour has now been postponed until February.
Mr Sogavare, who flys back to Solomon Islands on Sunday, said he would not be releasing a statement on the outcome of the tour until he completes the PNG leg in February.
The MSG secretariat in Port Vila has been plaqued by issues with funding and its overhaul was recommended by an independent review commissioned because of persistent funding problems and the review of membership guidelines has arisen over the issue of West Papuan membership to the Melanesian Spearhead group.
Solomon Islands and Vanuatu favour West Papuan Membership while Fiji and Papua New Guinea support Indonesia’s view that it should represent West Papuan interests in the group.
Source: http://www.radionz.co.nz/
January 22, 2017

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?