PAPUApost.com

Tag: politik penjajah

  • Pemuda Indonesia : Respon Indonesia di PBB itu kebohongan yang harus dipertanyakan

    Jakarta, Jubi – Nara Masista Rakhmatia, diplomat muda Indonesia belakangan naik pamor karena respon pernyataanya dianggap ‘menampar’ para pemimpin Pasifik yang sedang mendorong penyelesaian HAM Papua ke tingkat regional dan PBB di Sidang PBB baru lalu.

    Netizen Indonesia di media sosial gempar. Media-media cetak dan online nasional ikut bersuara. Seketika Nara menjadi keributan di dunia maya, yang sebetulnya telat dua hari setelah responnya terhadap pernyataan 7 pemerintah negara-negara Pasifik di sesi debat Sidang Umum PBB usai.

    “Mendengar jawaban Nara di forum PBB itu saya teringat peristiwa tahun 1995 yang ramai diberitakan pers, ketika rombongan aksi solidaritas pro-referendum Timor Leste menyambut kedatangan Diktator Suharto di Dresden, Jerman,” demikian kata Windu Jusuf, dosen muda alumnus HI UGM yang sekarang mengajar di Jurusan Film Universitas Bina Nusantara, kepada Jubi di Jakarta, Jumat (30/9/2016).

    Menurut Windu, menteri luar negeri saat itu, Ali Alatas, mengacungkan jari tengahnya kepada para pemrotes dari balik jendela bis. “Dua-duanya sikap yang pongah, nekat, dan memalukan. Pesan yang sampai ke publik dunia adalah: ‘Kami tahu sejarah tidak berada di sisi kami, tapi setidaknya kami bisa berpura-pura menggigit.”

    Lalu, lanjutnya, empat tahun kemudian (1999) Timor Leste terbebas dari okupasi Indonesia. “Jadi empat tahun lagi, wahai Tuan dan Nyonya turis Jakarta, bersiaplah mengurus visa tiap kali Anda mau menghabiskan akhir pekan di Raja Ampat,” kata Windu dengan nada menyindir kelas menengah Jakarta.

    Karir Nara, diplomat muda ini memang tergolong cepat. Menurut beritagar.id Nara yang jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI itu pernah ditempatkan di Direktorat Kerjasama Antar Kawasan pada Direktorat Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika. Dia pernah bertugas di Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC), lalu ditempatkan sebagai sebagai juru bicara Indonesia di Forum PBB dengan jabatan Sekretaris Dua Perwakilan Tetap RI di PBB.

    Sebagai sesama Alumni FISIP UI, Ridho yang juga aktif di pergerakan politif progresif di Jakarta, menyebut apa yang dikatakan Nara di Sidang PBB itu sebagai bentuk arogansi dalam diplomasi.

    “Arogansi ini terjadi dalam dua arah, ke luar dan ke dalam. Arogansi ke luar karena menganggap remeh permintaan bersahabat dari negara-negara Pasifik untuk penyelesaian masalah HAM Papua secara manusiawi dan bermartabat , dan arogansi ke dalam karena mengabaikan fakta keras tentang masifnya pelanggaran HAM yang dilakukan Negara Indonesia terhadap Papua,” ujar Ridho.

    Dengan nada kesal, Ridho menekankan bahwa arogansi tersebut bentuk kekuasaan Indonesia yang menjijikkan. “Dan sayangnya, si diplomat muda menjadi representasi dari bentuk kekuasaan seperti ini,” kata dia.

    Sebagai sesama orang muda, Ridho tidak habis pikir mental generasi muda di dalam kekuasaan negara. “Apakah ini artinya generasi muda kita sudah sebegitu korupnya dengan kekuasaan yang menindas?” kata dia.

    Atas nama kedaulatan

    Berbeda dengan Hikmawan Saefullah, yang bisa memahami posisi dan tindakan yang dilakukan Nara, karena itulah tugasnya sebagai diplomat.

    Namun dosen muda Prodi HI Fakultas FISIP Universitas Padjajaran itu mengatakan pernyataan balasan Nara bahwa “komitmen Indonesia terhadap HAM tak perlu dipertanyakan” di sidang Umum PBB itu sebagai kebohongan yang harus dipertanyakan.

    “Sudah rahasia umum Indonesia punya PR besar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan HAM di dalam negeri: pembantaian ratus ribuan hingga jutaan rakyat Indonesia di 1965-66 pasca G30S, ribuan di Aceh pada masa pendudukan militer (1989-98), puluhan pada peristiwa Tanjung Priok (1984), puluhan hingga ratusan di Talangsari (1989), penghilangan aktivis reformasi (1997-98), pembantaian warga keturunan Tiong Hoa (Mei 1998), Maluku (1999), dan Papua dari 1960-an hingga sekarang. Aktivis HAM Munir dibunuh kan karena mengingatkan pemerintah akan PR besar ini,” ujar dosen yang juga kandidat PhD Politik, di Asia Research Centre, Murdoch University, Australia.

    Secara khusus Hikmawan menekankan agar pemerintah Indonesia tidak perlu berlindung di dalam dalih kedaulatan. “Dari perspektif Hubungan Internasional, apa yang dilakukan para diplomat dari negara-negara Pasifik sebenarnya sih sah-sah saja, karena komunitas internasional berhak mempertanyakan negara anggotanya ketika mengetahui rakyat negara bersangkutan mendapatkan perlakuan yang tidak adil,” kata dia.

    Norma ini, lanjutnya, sudah diterima oleh komunitas internasional sejak pasca-Perang Dingin.

    “Dalam istilah Hubungan Internasional dan Hukum Internasional, ada konsep “Responsibility to Protect” (R2P), dimana kedaulatan negara bisa ‘dianulir’ jika negara yang bersangkutan gagal melindungi warga negaranya dari perlakuan tidak adil atau teraniaya (genocide, ethnic cleansing, dan kekerasan lainnya), terutama setelah proses diplomasi dan kerjasama dinilai gagal,” ujar Hikmawan.

    Dalam situasi ini, komunitas internasional menjadi berhak melakukan langkah kolektif berupa intervensi untuk melindungi warga yang teraniaya tersebut atau “intervensi kemanusiaan”, kata Himawan.

    Dengan alasan yang berbeda, Iqra Anugerah, mahasiswa PhD di Departemen Ilmu Politik, Northern Illinois University, mengatakan bahwa klaim kemutlakan kedaulatan negara atas Papua gugur dengan sendirinya ketika terjadi stigma dan pengingkaran atas pelanggaran HAM di Papua.

    “Stigma terhadap upaya-upaya pengorganisasian politik yang sah oleh rakyat Papua untuk menentukan nasibnya, dan keengganan mengakui kekerasan negara yang berkepanjangan di Papua, membuat klaim kedaulatan negara tersebut gugur dengan sendirinya,” katanya melalui pesan singkat kepada Jubi.

    Baik Himawan maupun Indra menganjurkan pemerintah untuk tidak menanggap remeh masalah HAM Papua.

    “Pemerintah Indonesia jangan anggap remeh isu HAM. Sederhananya, jika pemerintah ingin melindungi kedaulatan Indonesia dari intervensi asing, maka bereskan tugas-tugas pelanggaran HAM di dalam negeri supaya nggak ada alasan “direcokin tetangga”, ujar Hikmawan.

    Dia juga menyarankan agar pemerintah justru mengajak dialog rakyat yang tertindas, “bukan justru mengkriminalisasi mereka dengan berlindung dibalik jubah nasionalisme yang justru menjustifikasi kekerasan berlanjut. Mau sampai kapan kita terus menutup mata dan berpura-pura tidak tahu?” katanya.

    Sementara Iqra memandang keributan terkait tanggapan pemerintah Indonesia ini ada segi positifnya. “Setidaknya kericuhan ini bisa memantik perdebatan yang lebih luas mengenai persoalan Papua, bukan hanya di dunia internasional tetapi juga di Indonesia,” ujar alumni HI Ritsumeikan Asia Pasific University Jepang ini.(*)

  • Tuduhan NKRI terhadap Negara Pasifik Selatan dan Tanggapan Indonesia (1)

    Dalam sejarah perjuangan Papua Merdeka, tahun 2016 ini adalah tahun bersejarah dalam sejarah politik perjuangan Papua Merdeka, karena baru tahun inilah isu West Papua diangkat di forum Sidang Umum PBB oleh banyak negara di Pasifik Selatan. Peran Vanuatu dan Solomon Islands menjadi penting dalam menggalang dukungan negara-negara di Pasifik Selatan menyuarakan berbagai pelanggaran HAM di West Papua. Ya, mereka menyebutnya “West Papua”, bukan Papua Provinsi, bukan West Papua Provinsi, tetapi “West Papua” sebagai sebuah negara, sebuah teritorial politik yang dilanggar hak asasinya oleh NKRI.

    Negara-negara di kawasan Pasifik Selatan dengan jelas dan terbuka menyampaikan dua hal, pertama pelanggaran HAM di West Papua telah memasuki tahapan yang sangat memprihatinkan, dan oleh karena itu harus ada intervensi PBB untuk menyelidiki berbagai pelanggaran HAM dimaksud. Dan kedua, menuntut PBB untuk menyelenggarakan sebuah proses demokrasi untuk memberikan kesempatan kepada orang Papua menentkan nasibnya sendiri.

    Dalam tuduhannya, Indonesia mengatakan beberapa hal yang patut dicatat

    pernyataan tersebut tidak memiliki itikad baik dan bermotif politik yang bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis di provinsi-provinsi yang telah terlibat dalam menghasut kekacauan publik dan dalam serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan. <Indonesia Menuduh Solomon Punya Motif Politik Angkat Isu Papua>

    Pertama, Indonesia menuduh Solomon Islands dan koleganya di Pasifik Selatan “tidak memiliki itikad baik”; kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis”;  ketiga “menghasut kekacauan politik”, keempat, “kekerasan publik dan serangan teroris bersenjata terhadap warga sipil dan personel keamanan”.

    Itikad “tidak baik” pernah ditunjukkan NKRI pada waktu menawarklan 5 Kapal Laut kepada Frans Kaisiepo, Elias Jan Bonai dan Marhen Indey waktu itu, sebagai imbalan persetujuan mereka bergabung dengan NKRI. Hanya EJ Bonai  yang pernah menunggu dari tahun 1962 sampai 20 November 1964 setelah dia jadi Gubernur Irian Barat dan karena janji lima kapal tidak pernah terwujud, maka Bonai melarikan diri masih dalam posisi sebagai Gubernur ke Negeri Belanda.

    Ia kemudian digantikan oleh Frans Kaisiepo (20 November 1964 – 29 Juni 1973), yang juga dijanjikan 5 kapal laut oleh Ir. Soekarno. Frans Kaisiepo lebih tidak punya nyali sebagai manusia, sehingga dia abaikan saja janji Soekarno, dia malahan menjilat NKRI dan menjadi budak mereka sampai dia mati. Pantas saja dia dijadikan Pahlawan NKRI, dan tahun 2016 ini mukanya dimasukkan ke dalam salah satu pecahan matauang NKRI, Rupiah.

    Itikad baik apa? Dulu katanya NKRI akan bangun West Irian selama 25 tahun, lalu akan diberikan referendum untuk menentukan nasib sendiri. Itulah sebabnya Dr. Thomas Wainggai memproklamirkan kemerdekaan Melanesia Raya pada tahun 1988, setelah genap 25 tahun NKRI berada di kawasan teritorial Negara West Papua.Itikad buruk NKRI, harus terbalaskan dengan itikad buruk pula. Itu hukum karma, berlaku secara universal.

    Malahan itikad Vanuatu, Solomon Islands dan beberapa negara di Pasifik Selatan memiliki itikad baik untuk membantu memperbaiki itikad jahat NKRI dlaam menduduki dan menjajah West Papua.

    [Bersambung: kedua,  kedua “bisa ditafsirkan sebagai pendukung kelompok separatis]

  • Aktivis Kritik Jaksa Agung Australia Tak Diberi Akses Penuh di Papua

    MANOKWARI, SATUHARAPAN.COM – Advokat dan Pembela hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua, Yan Cristian Warinussy, memandang kunjungan Jaksa Agung Australia, George Brandis, ke Tanah Papua bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, pada hari Kamis (11/8) merupakan kunjungan yang tidak proporsional.

    Menurut Yan, kunjungan Brandis ke perbatasan Indonesia-PNG dan pasar tradisional tidak sesuai dengan proporsi tugas seorang Jaksa Agung Australia dalam konteks dan hakekat penting kunjungannya tersebut.

    “Menjadi pertanyaan saya sebagai sesama abdi hukum di dunia, apa yang sesuai dengan proporsi tugas seorang Jaksa Agung Australia dalam konteks dan hakekat penting dari kunjungannya tersebut?” kata Yan dalam keterangan tertulis yang diterima satuharapan.com, hari Jumat (12/8).

    Yan Cristian Warinussy. (Foto: dok pribadi)
    Yan Cristian Warinussy. (Foto: dok pribadi)

    Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari itu, mempertanyakan kenapa seorang Jaksa Agung tidak diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan para abdi hukum di Tanah Papua, misalnya Ketua Pengadilan Negeri Jayapura atau Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura.

    “Sehingga dia (Brandis) bisa memperoleh gambaran tentang bagimana situasi penegakan hukum dan juga soal perlindungan hak asasi manusia di Tanah Papua,” kata Yan.

    Peraih penghargaan internasional di bidang HAM “John Humphrey Freedom Award” Tahun 2005 dari Kanada itu menilai dengan bertemu Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Brandis bisa mendapat gambaran lengkap tentang sudah berapa banyak kasus-kasus pidana makar yang “menyeret” puluhan bahkan ratusan orang Papua yang menuntut kemerdekaan Papua Barat sebagai bagian dari hak kebebasan menyampaikan pendapat dan eksepresi hingga dipidana di pengadilan.

    Yan mengatakan seharusnya juga Jaksa Agung Brandis diberi akses yang seluas-luasnya untuk dapat bertemu dengan pimpinan Gereja-gereja di Tanah Papua, seperti Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Gereja Kemah Injil dan Gereja Baptis Papua.

    “Sehingga dia (Brandis) dapat memperoleh gambaran utuh mengenali situasi perlindungan HAM di Tanah Papua yang senantiasa bersentuhan langsung dan memberi pengaruh pada aspek penegakan hukum di Bumi Cenderawasih ini senantiasa,” kata Yan.

    “Mengapa juga Jaksa Agung Brandis tidak diberikan akses untuk bertemu dengan para advokat dan pembela HAM di Tanah Papua atau sekurang-kurangnya bertemu Ketua KOMNAS HAM di Jakarta atau Kepala Perwakilan KOMNAS HAM Papua?” tanya dia.

    Menurut Yan, jika akses itu diberikan, Jaksa Agung di Australia bakal mendapatkan informasi yang up to date tentang situasi politik, hukum dan keamanan di Tanah Papua dari pihak lain, di luar Pemerintah Indonesia sebagai mitra kerjanya.

    “Sehingga dia (Brandis) dapat merumuskan laporan yang valid dan kredibel kepada pimpinan negaranya mengenai apa yang sudah dilihatnya sendiri di Tanah Papua dalam kunjungannya yang sangat singkat tersebut,” katanya.

    Yan menyayangkan kedatangan George Brandis dalam kapasitas sebagai Jaksa Agung Australia terjadi atas undangan mantan Menko Polhukam, Luhut Binsar Panjaitan, yang disampaikan dalam kunjungannya ke Benua Kanguru belum lama ini.

    Yan menduga kunjungan Jaksa Agung Australia – sekalipun memang jadwalnya serta agenda selama keberadaannya di Tanah Papua – telah diatur oleh Kemenkopolhukam di Jakarta.

    “Berkenaan dengan itu, memang tidak lucu lagi, kalau seorang pejabat negara sahabat seperti Australia tidak bisa menjalankan tugas utamanya dalam mengamati bagaimana aspek penegakan hukum di Tanah Papua yang terkait erat dengan isu pelanggaran HAM yang sudah membumi di Benua Kanguru selama ini,” kata Yan.

    “Hanya dalam hitungan detik dan menit bahkan jam dan hari “dihapus” dengan kunjungannya yang justru melihat aspek pengelolaan fasiltias perbatasan yang sangat teknis keamanan dan keimigrasian serta soal pasar tradisonal yang tidak jelas proporsionalitasnya dengan tugas-tugas pokok seorang Jaksa Agung dari sebuah Negara Merdeka seperti Australia,” kata Advokat itu.

    Menkopolhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Jaksa Agung Australia George Brandis dan Duta Besar Australia Paul Grigson untuk Indonesia kunjungi perbatasan Skouw-Wutung, RI-PNG, hari Kamis (11/8). Kunjungan ini sekaligus melihat pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Skouw, Kota Jayapura yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG. (Foto: Antara/Indrayadi)

    Jaksa Agung Australia, George Brandis, pada hari Kamis (11/8) ke Provinsi Papua bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia, Luhut Pandjaitan dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan yang baru Wiranto.

    Dalam sebuah pernyataan, George Brandis mengatakan ini adalah kunjungan lanjutan setelah kunjungan yang ia nilai sangat berhasil ke Bali, di mana Brandis bertemu dengan para mitra utama Indonesia, dan ambil bagian dalam Pertemuan Internasional Penanggulangan Terorisme untuk membicarakan ancaman global terorisme dengan para pakar dari 20 negara.

    Sebelumnya pada Juni 2016, Brandis menerima kunjungan Menteri Luhut Pandjaitan, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan delegasinya di Sydney untuk menghadiri pertemuan kedua Dewan Menteri Hukum dan Keamanan Australia-Indonesia.

    “Kami menyambut baik fokus Indonesia pada peningkatan pembangunan ekonomi di provinsi-provinsi Papua,” kata Brandis.

    Australia tetap berkomitmen untuk bermitra dengan Indonesia guna menghadapi tantangan-tantangan sosial dan ekonomi di provinsi-provinsi Papua.

    Bicarakan HAM Papua

    Sementara itu, Peneliti Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono, mendesak Jaksa Agung Australia, George Brandis, membicarakan pelanggaran HAM di Papua dengan Menko Polhukam, Wiranto, dalam kunjungan mereka ke Papua hari Kamis (11/8).

    Andreas juga mengharapkan Menko Polhukam, Wiranto, bertanya kepada Jaksa Agung Australia, bagaimana negara itu dapat membantu Indonesia menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

    “Saya kira mereka pasti membicarakan isu HAM. Australia pasti membicarakan hal itu. Jaksa Agung itu adalah pengacara tertinggi suatu negara. Dia tidak bisa datang ujug-ujug tanpa mendapat izin dari perdana menterinya. Jadi saya yakin dia akan membicarakan hal itu,” kata Andreas kepada satuharapan.com, hari Kamis (11/8).

    Editor : Eben E. Siadari

  • Orang Papua Masih Perang Suku Jadi Merdeka Nanti Perang Suku Terus-Menerus?

    “Oh, salah besar, Mas NKRI, orang Papua setelah merdeka bukan hidup dalam Bingka NKRI yang Bhneka Tunggal Ika, kami tidak punya semboyan berbeda-beda tetapi tetap satu, melainkan kami punya motto, “kami harus berbeda-beda dan tinggal dalam keberagaman warisan nenek-moyang dan ciptaan Tuhan.

    NKRI salah besar, kalau berpikri bahwa demokrasi West Papua ialah demokrasi ala NKRI, atau demokrasi Pancasila. Maaf saja, NKRI memang baru belajar berdemokrasi. Kami orang Melanesia, sudah sejak nenek-moyang, mengenal dan mempraktekkan demokrasi yang hakiki, yaitu bukan demokrasi terpimpin, bukan demokrasi pancasila, bukan demokrasi ala Indonesia, tetapi demokrasi asli, demokrasi tulen, yaitu demokrasi yang berarti suara rakyat ialah suara Tuhan.

    Demokrasi West Papua namanya “Demorkasi Kesukuan”, sudah baca atau belum?

    Sudah paham arti “demokrasi kesukuan” apa belum, ayo NKRI, tau ngga?

    Kalau belum tauh, mari ta, ajarin.

    Demokrasi Kesukuan artinya demokrasi di dalam suku-suku, bukan demokrasi dengan penggabungan suku-suku. Kalau demokrasi berjalan di dalam suku-suku, di dalam puak dan marga masing-masing, disertai perlindungan Polisi yang berada pada tingkatan Suku, di mana letak kerawanan prang suku-nya?

    Konflik hanya bisa terjadi saat kita berusaha melakukan proyek rekayasan sosial, dengan menganut ide-ide pluralisme, multi-kulturalisme, dan sejenisnya dan menganggap seolah-olah tidak ada perbedaan, lalu memaksakan semua orang berbangsa satu, berbahasa satu, beridentitas satu atas nama Negara-bangsa. Negara West Papua tidak berideologi seperti itu. Kami akan bangun negara yang pluralis, dan pluralisme itu dipisahkan dengan Undang-Undang Negara sehingga masing-masing keberagaman dibiarkan bertumbuh di dalam koridornya sendiri, sesuai iramanya sendiri, dengan kapasitasnya sendiri.

    Negara West Papua juga akan diselenggarakan dalam Demokrasi Kesukuan yang mengakui membantu masing-masing suku hidup di dalam hukum adat, wilayah ulayat dan masing-masing dengan demikian potensi konflik akan ditekan.

    Kepolisian marga, suku dan Wilayah Adat dalam Negara West Papua juga akan dibangun sedemikian rupa sehingga negara West Papua dalam bidang kepolisian dan keamanan akan diatur sangat berbeda dari kepolisian negara manapun di dunia. Kepolisian Negara ialah bagian dari Pemerintahan Negara (atau Pemerintah Wilayah Adat), yang bertugas bukan untuk menghukum tetapi untuk menjaga perdamaian dan kebersamaan di dalam suku masing-masing).

    Dengan kembalinya masing-masing suku ke wilayah adat, hukum ulayat masing-masing, dengan organisasi sosial yang kembali kepada organisasi awal, ditambah bantuan dari perangkat pemerintahan modern dengan infra-struktur negara, maka jelas kekuatiran perang suku setelah merdeka dapat dibantah dengan mudah.

    Apalagi, orang Papua itu 100% sudah menjadi penganut agama modern. 90% orang Papua beragama Kristen, sehingga ajaran kasih-sayang dan persaudaraan di dalam Kristus akan diutamakan daripada pengutamaan ajaran Islam di Indonesia yang selalu memicu arogansi negara terhadap suku-bangsa yang dianggap mereka “kafir”.

    Semua orang Papua sudah beradab, sudah sebagian besar beragama Kristen. Nah senang perang di Tanah Papua siapa, kalau bukan NKRI? Yang senang orang Papua mati di Tanah leluhurnya sendiri hari ini siapa, kalau bukan NKRI? Kalau senang nonton orang Papua baku hantam siapa, kalau bukan NKRI? Kalau alasan perang suku selalu dia pakai untuk menghentikan perjuangan Papua Merdeka itu siapa kalau bukan NKRI?

    Perang suku di Sentani, di Timika dan di beberapa tempat di Tanah Papua itukan paket dan proyek NKRI, lewat Polri dan TNI, bukan? Siapa yang tidak tahu itu? CIA kan sudah ada di dalam gereja-gereja di Tanah Papua, jadi mereka sebenarnya tahu siapa pemicu dan siapa yang menyuiut perang suku di Tanah Papua hari ini, dan siapa yang senang kalau itu terjadi.

  • Gubernur Papua: Belum Ada Orang Papua Berjiwa Indonesia

    TEMPO.CO, Jayapura- Di halaman kompleks rumah dinas Gubernur Lukas Enembe di kawasan Angkasa, kawasan elit di Jayapura, Papua berdiri dua pohon Natal setinggi sekitar 3 meter dengan dihiasi berbagai asesoris. Dari balkon di depan halaman rumah terhampar pemandangan laut dan pebukitan yang tertutup kabut karena hujan deras pada 15 Desember 2015.

    Setelah menunggu sekitar lima jam, Tempo diizinkan masuk.Berpakaian batik Papua didominasi warna oranye dan krem, Lukas mengaku dalam kondisi kurang sehat setelah 1 Desember lalu meninjau terowongan tambang milik PT Freeport di Timika.

    “Saya tidak pakai oksigen waktu itu, jadi nafas saya sesak. Dokter saran saya diinfus, sebentar lagi saya akan infus,” kata Lukas kepada Maria Rita Hasugian, jurnalis Tempo dalam satu wawancara di ruang tamu, rumah dinasnya.

    Sekitar 2 jam, Lukas menjawab pertanyaan Tempo seputar menguatnya peran generasi muda Papua menyuarakan kemerdekaan Papua, kondisi mengenaskan di beberapa kabupaten, otonomi khusus, dan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia. Ia berbicara pelan dan beberapa kali tertawa lepas. Mantan Bupati Puncak Jaya __ di sini wilayah kekuasan Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka pimpinan Goliath Tabuni__ mengatakan dirinya masih seperti saat jadi bupati Puncak Jaya yang berbicara keras, berterus terang, tidak terkontaminasi dengan kepentingan orang lain. Berikut petikan wawancaranya.

    Bagaimana situasi politik di Papua saat ini dengan semakin menguatnya generasi muda Papua menyuarakan Papua merdeka?
    Dari awal secara politik orang Papua sudah berbeda dengan daerah lain. Kontrak karya Freeport di Papua sudah ada tahun 1967. Papua belum berintegrasi dengan Indonesia. Integrasi tahun 1969. Orang Papua terutama di pesisir dijanjikan membentuk negara sendiri.Itu sebenarnya cikal bakal orang Papua berjuang terus sampai hari ini. Itu membuat sekat-sekat politik yang luar biasa dan tidak pernah membentuk orang Papua dalam jiwa murni bahwa kami adalah warga Indonesia.Sampai hari ini belum ada. Jakarta mengangap orang Papua bodoh, sewenang-wenang padahal yang mereka pimpin ini manusia. Mereka (orang Papua) paham sekali, mengerti sejarah dan seterusnya. Mereka pintar sekali.

    Jakarta sebaiknya melakukan apa?
    Jakarta memaksakan cara-caranya. Itu tidak pas. Segala persoalan bisa diselesaikan kalau orang Papua menentukan sendiri yang terbaik bagi mereka. Tapi kalau itu dipaksakan, maka itu tidak akan terjadi, dari generasi ke generasi akan begini terus.Kita lihat sejarah Papua dari awal sudah dibuat sekat-sekat politik. Jadi Papua butuh regulasi yang tepat untuk mengatur dirinya sendiri agar mereka merasa memiliki Indonesia. Harus diatur oleh dirinya sendiri. Kalau diatur oleh Jakarta, wah kami ini manusia. Seperti Undang-undang nomor 21 (UU Otonomi Khusus) tidak dilaksanakan sungguh-sungguh, maka orang Papua semakin tidak percaya. Kita minta Jakarta percaya pada orang Papua. Kalau tidak percaya orang Papua, pasti cara pandang mengenai Jakarta dan keindonesiaannya akan semakin luntur.

    Ada perubahan dalam kebijakan Jakarta terhadap Papua sekarang?
    Dulu di zaman presiden Soeharto, sangat arogan. Di Orde Baru ada DOM (Daerah Operasi Militer) dan seterusnya.Sekarang, Indonesia sedang berubah dari waktu ke waktu.Bukan zamannya lagi seperti dulu. Tidak bisa dengan cara kekerasan. Sekarang informasi sudah terbuka. Hari ini kita buat sesuatu di Tolikar, hari ini juga diketahui seluruh dunia. Jadi, ada akar-akar persoalan yang tidak sempat diselesaikan. Itu membuat generasi yang baru lahir, generasi 70-an adalah generasi yang merasakan penindasan, generasi yang merasakan operasi militer. Dia lahir pada sistem Orde Baru yang sentralistik dan represif seperti Benny Wenda, mamanya dibunuh.

    Banyak pendekatan dilakukan pemerintah agar warga Papua bisa percaya,tapi belum ada titik temu. Apa saran konkrit?
    Saya berpandangan seperti ini banyak kelompok di Papua, ada yang hidup hanya untuk kepentingan pribadinya sesaat, dia mengaku hebat, dia bisa akses, dan ada kelompok memperjuangkan kepentingan Papua. Jadi agar trust ke Indonesia,perlu membuat regulasi untuk memperbaiki Undang-undang Otsus lewat undang-undang baru. Yang kurang kita perbaiki lewat undang-undang baru. Yang terjadi selama ini hampir semua tidak dilaksanakan.

    Pernah ada evaluasi?
    Evaluasi tidak dilaksanakan. Anda menawarkan otonomi khusus plus? Kita sedang dorong jadi Prolegnas 2016. Mudah-mudahan pemerintah menyetujui,membahas masalah ini. Hak-hak afirmasi orang Papua ditampung semua disitu terlebih pembangunan Papua. dalam kondisi Papua yang kaya,orang Papua miskin. Jakarta jangan jadikan Papua sebagai objek untuk mengambil kekayaan alam saja. Tapi kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran rakyat. Itu yang harus diperjuangkan. Kita sudah memahami orang datang ke Papua kamuflase.Buktinya Freeport.Ternyata semua orang ingin mendekati Freeport. Jadi kalau ada orang yang datang untuk kepentingan bisnis, kepentingan pribadi, mengambil kekayaan alam, rakyat Papua akan menonton saja, rakyat Papua berdoa saja:Tuhan, cara kerja Mu sendiri yang menentukan mereka. Orang Papua bukan tidak tahu bagaimana rakusnya orang-orang untuk memperebutkan tanah Papua.

    Ada organisasi orang Papua yang sistematis untuk kemerdekaan Papua seperti KNPB dan ULMWP. Bagaimana penjelasan Anda dengan fenomena ini?
    Saudara-saudara kita itu memandang Jakarta tidak bisa lagi diharapkan. Itu yang saya lihat. Sehingga mereka bersuara terus sampai ke tingkat internasional. Mudah-mudahan Jakarta memahami bahwa berarti ada yang tidak beres di Papua, harus diselesaikan. Harus ada sesuatu yang besar dibuat di Papua supaya orang Papua tunduk pada negara dan memiliki kapasitas Indonesia , berkarakter sebagai orang Indonesia, berkemampuan sama dengan yang lain, tidak merasa miskin, tidak merasa bodoh.

    Dari mana pemerintah harus mengurai benang kusut ini?
    Biayanya memang tinggi kalau melakukan rekonsiliasi, ada agenda-agenda politik yang harus diselesaikan secara menyeluruh dari Jakarta. Misalnya kalau mau selesaikan Papua panggil mereka, bicarakan. Maksud Anda dialog? Dialog dalam pengertian membangun kebersamaan Indonesia. Dialog dalam pengertian membangun Papua. Itu harus dilakukan oleh semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Bukan berarti dianggap kita memisahkan diri. Tapi orang Papua memandang dialog dalam arti memisahkan diri dari Indonesia, itu yang salah.

    Menurut Anda, mereka yang berseberangan dengan Indonesia mau berdialog?
    Saya pikir mereka masih mau. Seperti Jaringan Damai Papua yang sudah jalan, kalau bisa libatkan semua komponen termasuk yang berseberangan dengan kita. Apa kekhawatiran dari dialog ini sehingga belum juga dilaksanakan? Kemungkinan dialog akan mengarah pada referendum dan merdeka. Karena dialog bagi orang Papua berarti merdeka.

    Keberadaan TPN-OPM cukup mengkhawatirkan saat ini?
    Setiap orang yang terbunuh dianggap TPN-OPM (pelakunya). Itu stigmatisasi yang tidak bagus bagi orang Papua. Tidak semua orang di Papua sebagai TPN-OPM. Tapi setiap ada pembunuhan dituduh kelompok itu. Tidak bisa digeneralisir. Salah satu tindakan aparat negara kita di sini, berdampak pada situasi nasional. Saya minta kepada teman-teman, hati-hati dalam menempatkan diri sebagai aparat keamanan di Papua. Bikin masalah terus, Jakarta yang pusing.

    Anda merasa tidak dihargai sebagai pemimpin di Papua?
    Peristiwa Tolikara diciptakan. Mungkin ada tujuan tertentu yang mereka buat. Jangan dikira orang papua disini bodoh, tidak. Mereka tahu.

    Sampai sekarang uji balistik kasus penembakan di Tolikara tidak diungkap ke publik. Mengapa?
    Seluruh kejadian di Papua tidak pernah mereka ungkap. Uji balistik itu omong kosong semua.

    Kalau begitu bagaimana mengungkap kebenaran?
    Kebenaran, keadilan utk menemukan kasus-kasus di Papua tidak pernah terjadi. Dibunuh saja begitu. Dikatakan sedang diburu, diburu di mana? Setiap peristiwa penembakan tidak pernah diakhiri secara tuntas. Tidak ada yang tuntas, seluruhnya.

    Menurut Anda, apa sebenarnya dibalik peristiwa-peristiwa ini?
    Ini rencana besar jakartakah untuk kontrol Papua untuk mengambil potensi kekayaan alam kita. Bayangkan dari tahun 1969 sampai sekarang, seluruh potensi dicaplok, illegal logging masih terjadi, illegal fishing masih terjadi. Illegal mining karena dimiliki orang-orang tertentu saja, atau mengambil saja dan di sini dianggap tidak ada manusianya.

    Seberapa besar toleransi masyarakat Papua terhadap situasi yang ada sekarang? Jangan Jakarta lupa, Papua dihuni oleh orang-orang asli di sini. Dihabiskan pun, tetap kembali hidup, histori dari zaman ke zaman ada. Orang Papua dihabisi, imigran semakin banyak datang, itu tidak jadi persoalan karena alam Papua hidup. Jangan cara Jakarta untuk habiskan Papua. Dampaknya persoalan ini akan menjadi bom waktu ke depan.

    Anda bertemu Pak Menkopolhukman terkait dengan saham Freeport pada awal Desember lalu. Apa yang Anda sampaikan?
    Sikap Papua jelas, ini momen tepat bagi perpanjangan kontrak karya tahap 2021. Kita sudah menyampaikan keinginan pemerintah provinsi. Ada 17 item yang ktia sudah kasih. Item ini sudah kita sudah bahas dalam era akhir Presiden SBY. Sikap yang sama kita sampaikan kepada Pak Jokowi. Salah satu item yang penting adalah pemegang saham.Harus carikan regulasi yang cepat untuk dapatkan saham. Keikusertaan Papua sebagai pemilik saham harus ditentukan kali ini. kita mungkin cari pola yang tepat, mungkin seperti Blok Mahakam. Pemerintah dan orang asli Papua harus memiliki deviden tetap setiap tahun. Itu yang masih kita diskusikan.

    Papua terkesan tidak aman, jurnalis asing saja tidak bisa masuk Paua sampai sekarang.
    Siapa yang larang? Papua sesungguhnya aman. Pernah protes ke Kemlu karena jurnalis asing tidak boleh ke Papua? Kita di sini deklarasikan ke wartawan apapun, silakan masuk. Akses sudah terbuka. Tidak ada yang tersembunyi sekarang. Wartawan asing bisa ke daerah lain, kenapa tidak bisa ke sini.

    Ada informasi status DOM di Papua belum dicabut secara resmi?
    Saya belum tahu sudah dicabut atau belum. Kelihatannya masih ada.Kapan dicabut, kita belum tahu.

    Anda membuat kebijakan penggunaan dana otsus 80 persen untuk daerah dan 20 persen untuk pemerintah provinsi. Namun di Wamena, rumah sakit kondisinya memprihatinkan, di Tolikara ada info ketersediaan guru minim bahkan hanya hadir menjelang ujian. Apa Anda mengetahui masalah ini?
    egini, dana otsus 80 : 20 baru satu tahun. Besarnya sekitar Rp 4 triliun lari ke kabupaten. Ini baru satu kali jalan. Belum ada evaluasi menyeluruh. Ini memang tergantung bupatinya. Kalau dia sungguh-sungguh memajukan visi misi, dia mengalokasikan dana sesuai perdasus (peraturan daerah khusus), yakni pendidikan 20-30 persen, kesehatan 30 persen, ekonomi 20 persen. Pegang perdasus sehingga dia fokus pada visi misi, penanganan, dan targetnya. Saya yakin waktu per waktu kita akan perbaiki.Kalau bupati tidak fokus, tidak punya pandangan visi ke depan untuk target yang akan dicapai, kabupaten itu akan mati dan rakyatnya akan menderita luar biasa.

    Apakah Anda menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran Otsus?
    Bappeda lapor,ini satu tahun jalan, jadi kita belum evaluasi. Tahun kedua kita akan bentuk tim lebih besar untuk evaluasi pelaksanaan 80 persen. Timnya gabungan.

    Ada informasi tentang pencatutan beras untuk rakyat miskin (raskin). Anda sudah mendapat laporan soal pencatutan?
    Kita sudah tahu. Terjadi dari sini atau dari pergudangan di Wamena. Bagaimana alur penyaluran beras raskin? Harusnya dari sini (Jayapura) ke Dolog di Wamena. Jadi apakah terjadi di Wamena atau disini, kita akan lihat secara baik. kalau terjadi di wamena, kelemahan ada di Dolog atau pejabatnya. Sudah pernah diperiksa? Belum ada pemeriksaan.Tim harus kita bentuk. Ini pelanggaran luar biasa. Wamena harus diperiksa, apa pemda Jayawijaya tahu atau tidak, atau dimainkan oleh petugas Bulog.

    Belum pernah terima laporan?
    Belum pernah. Saya baru dengar. Ini berarti kelemahan ada di Wamena.Harus cari tahu jangan- jangan pemda Jayawijaya ambil-ambil ini. Mereka pemain.Sudah dipersoalkan banyak sekali, tapi masih main.

    Bagaimana mengatasi harga kebutuhan yang mahal di pegunungan tengah?
    Ah itu sudah biasa lah. Selama industri tidak dibangun di Papua harga mahal. Kegiatan ekonomi seperti apa untuk mengatasi mahalnya harga kebutuhan masyarakat? Harus ada industri di Papua. Kita bicara pembangunan smelter, itu berdampak pada pembangunan industri lain. Sehingga tidak ada lagi kemahalan.Selama tidak ada industri, barang-barang mahal sekali.Tidak ada yang murah di pegunungan.

    Tidak ada intervensi untuk menurunkan harga?
    Kita bicara bangun industri. Karena semua naik pesawat, maka intervensi kita buka akses jalan. Mudah-mudahan tahun 2018 akses jalan semua kita buka. Tinggal peningkatan pengaspalan. Akses jalan dibuka, akan membuka kegiatan perekonomian sekitar pegunungan tengah.

    Apa yang ingin Anda sampaikan mengenai situasi Papua?
    Kita mau orang Papua harus merasa diri sebagai orang Indonesia, harus dimulai dari kita orang Papua sendiri. Diikuti dengan tindakan pemerintah tentang bagaimana pemerintah menyediakan waktu, kesempatan kepada orang Papua. Jangan cara-cara Jakarta dibawa ke sini. Cara-cara Jakarta itu apa? Contohnya, memakskan kehendak tanpa mendengar dari orang Papua. Tidak boleh ada kebijakan dari Jakarta tanpa melibatkan semua institusi yang dibentuk oleh negara di sini.Kepada saudara- saudara kita yang berseberangan, harus kita yakinkan mereka dengan cara yang soft, yang bisa dipercaya orang Papua, dengan pendekatan mufakat.

    Kalau dibelah hati orang-orang Papua sekarang, kira-kira berapa persentase mereka dukung NKRI?
    Kalau dibelah sekarang hatinya, mereka akan bilang: saya mau merdeka (tertawa). itu pasti akan bicara seperti itu.

    Tentu tidak mudah bentuk negara…
    Makanya kita harap pemerintah JakarTa memberikan afirmasi dengan perhatian penuh pada masyarakat Papua. Dari aspek regulasi, jangan buat undang-undang untuk mencelakakan orang Papua Pada tahun 2020, Papua jadi tuan rumah PON (Pekan Olahraga Nasional).Kita dorong orang lebih berpikir olahraga daripada politik terus. Kita harus dorong dengan menggairahkan orang muda untuk bertarung di PON. Sehingga daerah ini tidak bicara isu politik terus, kita disandera. masyarakat Papua juga harus mandiri, tidak tergantung pada pemerintah pusat. Jadi ada kebangkitan, kemandirian dan kesejahteraan.

  • PM Selandia Baru: Jokowi Janji Selesaikan Masalah HAM Papua

    Penulis: Eben E. Siadari 08:32 WIB | Selasa, 19 Juli 2016

    Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Selandia Baru, Jhon Key di Istana Negara, Senin 18 Juli (Foto: setkab.go.id)

    JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam pembicarannya dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta hari Senin (18/7), Perdana Menteri Selandia Baru mengkonfirmasi bahwa salah satu topik yang mereka bicarakan adalah masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

    Bahkan dalam pertemuan itu, menurut Key, seperti dilaporkan oleh sebuah media Selandia Baru, newshub.co.nz, Jokowi sendiri yang secara proaktif mengangkat isu tersebut.

    Menurut Key, dibandingkan dengan desakan untuk menghentikan hukuman mati di Indonesia –yang juga menjadi kepedulian Selandia Baru dan dibicarakan dalam pertemuan– Jokowi lebih mudah menerima saran untuk menyelidiki setiap pelanggaran HAM di Papua.

    Masalah pelanggaran HAM di Indonesia telah menjadi sorotoan dunia internasional, termasuk ketika Kepolisian menangkap lebih dari 1.000 orang pada sebuah unjuk rasa menuntut referendum di Papua, belum lama ini.

    Di Selandia Baru, tuntutan agar John Key mengangkat isu pelanggaran HAM Papua dibicarakan dalam pertemuan ini datang dari Partai Hijau.

    Sebelum pertemuan itu, Partai Hijau mendesak Key untuk membahas “memburuknya situasi hak asasi manusia” di Papua.

    Kepada media yang mewawancarainya setelah pertemuan dengan Jokowi, Key mengatakan mantan wali kota Solo itu serius untuk menangani situasi dan isu hak asasi manusia di Papua.

    “Mereka mengangkat secara khusus tentang HAM, dan mengatakan jika ada masalah khusus dengan HAM, maka mereka menangani isu-isu tersebut, mereka menyelidikinya dan memastikan hal itu tidak terulang,” kata dia.

    “Mereka tampaknya cukup tertarik untuk memiliki transparansi yang lebih besar,” ia menambahkan.

    Di bagian lain keterangannya, John Key menekankan bahwa Selandia Baru tidak mempermasalahkan kedaulatan Indonesia di Papua.

    “Kami tidak mempermasalahkan isu kedaulatan di Papua. Saya kira sudah lama Selandia baru memiliki posisi bahwa kami mengakui hak kedaulatan (Indonesia) di wilayah Papua tetapi dalam isu HAM secara luas, kami mengatakan kepada mereka, hal itu akan selalu menjadi kepedulian rakyat Selandia Baru.”

    Menurut John Key, Jokowi dan Menlu Retno Marsudi, “memberikan jaminan kepada kami bahwa mereka menjaga HAM di sana.”

    Ketika ditanya, apakah John Key mempercayai jaminan itu, ia mengatakan bahwa Indonesia telah menciptakan kemajuan nyata dan Indonesia tidak meremehkan keprihatinan Selandia Baru.

    Hukuman Mati

    Sementara itu terkait dengan isu hukuman mati yang dibicarakan pada pertemuan tersebut, John Key mengatakan ia memahami bahwa Indonesia belum dapat menghapus hukuman jenis itu.

    Pada hari yang sama dengan pertemuan, Amnesty International menyerukan agar Key membicarakan masalah hukuman mati dengan Jokowi, yang tahun lalu saja, digunakan setidaknya 14 kali di Indonesia.

    Jaksa Agung mengindikasikan bulan lalu bahwa 16 orang ditetapkan untuk menghadapi regu tembak tahun ini, dan mereka memiliki anggaran untuk mengeksekusi 30 lainnya pada tahun 2017.

    Key mengatakan ia menyampaikan kepada Jokowi bahwa Selandia Baru sangat menentang penggunaan hukuman mati. Tapi dia tidak mengharapkan perubahan dalam waktu dekat.

    “Kami menyampaikan perasaan kami bahwa hukuman mati adalah sesuatu yang kami tidak dapat terima dan dukung, meskipun beratnya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang dikenai hukuman mati itu,” kata dia.

    Namun, Key memahami bahwa Indonesia tidak mungkin dalam waktu dekat dapat mengubah hal itu.

    “Indonesia menghadapi masalah narkotika yang besar, mereka menghadapi banyaknya orang Indonesia pecandu dan mencoba untuk mengirim pesan yang kuat, sekarang kita di Selandia Baru percaya bahwa hal itu dapat dikatakan dengan cara yang berbeda. ”

    Isu lain yang dibicarakan pada pertemuan itu adalah masalah hubungan ekonomi. Key secara khusus mengatakan yakin akan dicapai kesepakatan mengenai ekspor daging sapi Selandia Baru ke Indonesia.

    Editor : Eben E. Siadari

  • MSG Tolak ULMWP, Luhut: Ini Salah Satu Kemenangan Indonesia

    TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi penolakan terhadap United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh forum Melanesia Spearheaded Group (MSG).

    Menurut Luhut, Indonesia berhasil meyakinkan MSG untuk tak menerima organisasi separatis Papua Barat itu sebagai anggota. “Posisi Indonesia di MSG sangat baik. Itu hasil kerja keras tim yang dilakukan secara holistik,” ujar Luhut di kantornya, Kamis, 14 Juli 2016.

    Luhut mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh MSG, yang merupakan organisasi kerja sama sub-kawasan Melanesia. Indonesia belum terikat penuh dengan MSG dan baru menjadi associate member sejak 2015. Sebelumnya, Indonesia hanya terlibat sebagai observer.

    “Ini salah satu kemenangan Indonesia. Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota penuh, segera setelah tim dari Kementerian Luar Negeri kembali ke Tanah Air,” tutur Luhut.

    Tim Kementerian Luar Negeri, yang dipimpin Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Desra Percaya, baru saja menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon. Dalam pertemuan tersebut, ULMWP ditolak oleh MSG.

    Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi mengatakan keputusan MSG menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi. Menurut dia, sudah banyak hal yang dilakukan Indonesia untuk memakmurkan Papua Barat. “Papua adalah milik Indonesia dan akan menjadi bagian dari kita selamanya,” ujar Retno di depan kantor Luhut, Kamis, 14 Juli 2016.

    Kementerian Luar Negeri sempat mengeluarkan pernyataan tertulis terkait dengan penolakan ULMWP.
    “Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” tutur Desra dalam rilis yang dikeluarkan Kemenlu.

    Dia menyebut delegasi Indonesia didukung partisipasi dan lobi intensif dari perwakilan lima provinsi di Indonesia yang bercorak budaya Melanesia, yakni dari Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat. Mereka berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP.

    YOHANES PASKALIS

  • Kelompok Gerakan Separatis Papua Ditolak Jadi Anggota MSG

    TEMPO.CO, Honiara – Harapan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) pupus. Permintaan gerakan separatis Papua itu ditolak dalam KTT Khusus MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, Kamis, 14 Juli 2016.

    Padahal, sebelumnya, ULMWP yakin akan diterima sebagai anggota penuh, sebuah pengakuan terhadap eksistensi dan dukungan bagi kemerdekaan Papua.

    “Tidak ada tempat bagi ULMWP dalam masa depan MSG,” kata Desra Percaya, Direktur Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, yang hadir dalam KTT sebagai Ketua Delegasi RI.

    Dalam rilis yang disampaikan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan, partisipasi aktif dan lobi intensif delegasi Indonesia berhasil meyakinkan para pemimpin MSG untuk tidak menerima aplikasi keanggotaan ULMWP. Delegasi yang hadir antara lain perwakilan lima provinsi bercorak budaya Melanesia Indonesia, yakni Maluku Utara, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

    KTT juga sepakat membahas pedoman keanggotaan yang akan diselesaikan pada September 2016 di Port Vila, Vanuatu. Salah satu kesepakatannya berupa pedoman keanggotaan yang dibuat dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional, yang mengatur hubungan antarnegara, utamanya penghormatan terhadap kedaulatan dan non-intervensi terhadap urusan negara lain, sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Pembentukan MSG.

    Dalam konferensi tersebut, Desra menekankan komitmen Indonesia mendorong dan menjadikan MSG organisasi yang progresif melalui kerja sama pembangunan yang nyata serta dialog konstruktif guna mencapai tujuan bersama.

    Desra juga mengundang semua anggota MSG berpartisipasi dalam Bali Democracy Forum pada 8-9 Desember 2016.

    Saat KTT, dilantik Direktur Jenderal Sekretariat MSG yang baru, Duta Besar Amena Yauvoli asal Fiji. Selain itu, dibahas upaya penyelesaian masalah finansial yang dihadapi MSG.

    MSG adalah organisasi kerja sama subkawasan Melanesia yang bertujuan mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antaranggota, pertukaran budaya Melanesia, serta kerja sama teknik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, pemerintahan yang baik, dan peningkatan keamanan.

    Indonesia menjadi associate member MSG pada KTT ke-20 MSG di Honiara, Kepulauan Solomon, 2015, setelah sebelumnya aktif terlibat sebagai observer. Saat ini Indonesia mempertimbangkan secara positif menjadi anggota penuh.

    NATALIA SANTI

  • Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutuhan NKRI?

    Logika NKRI: London, Canberra, New York Mendukung Keutungan NKRI, kok Bukan Port Numbay, bukan Manokwari, bukan orang Papua, tetapi orang asing, negara asing, kota asing yang mendukung NKRI?

    Lantas mereka mendukung keutuhan NKRI di Tanah mana dan atas bangsa mana?

    Sesuatu yang sekali lagi, “Aneh tapi nyata!” Sungguh aneh, tetapi itu menjadi kenyataan dalam retorika dan logika politik NKRI. Pertanyaannya sekali lagi,

    Masa yang menjajah NKRI, yang dijajah West Papua, tetapi yang mengakui London, Canberra, dll?

     Ah, yang benar aja, to mas, to mBak! Kok ngawur gitu lho!

    Ngawurnya apa?

    Pertama, ngawur karena yang menjajah bangsa dan Tanah Papua itu NKRI, tetapi NKRI selalu keliling dunia tanya, “Kamu mengakui nggak, penjajahan saya atas West Papua? Jadi, yang menjajah negara lain, yang dijajah negara lain, yang disuruh mengakui penjajahan negara lain?

    Apa artinya drama ini?

    Arti langsung dan paling sederhana ialah, bahwa NKRI sebenarnya “Tidak mengakui bahwa ia sedang menjajah dan menduduki Negara West Papua!” makanya dia harus lari ke sana-kemari minta konfirmasi.

    Kedua, , ngawur karena “NKRI tidak tahu kalau West Papua itu ibukotanya Port Numbay, bukan London, bukan Canberra, bukan New York!”.

    Kalau kita lihat perilaku Indonesia, yang menjajah West Papua dengan ibukota Port Numbay, tetapi sibuk bolak-balik London mempertanyakan status West Papua di dalam NKRI, maka dapa disimpulkan NKRI ada kena penyakit geger otak, salah ingatan, disorientasi, sehingga tidak tahu apa, di mana dan bagaimana?

    Masa menanyakan “Apakah West Papua tetap di dalam NKRI kepada bangsa lain?“, Tanyakan saja dong kepada orang Papua, di West Papua. Kalau berani, “Lakukan referendum, tanyakan secara demokratis, kepada selurh Rakyat West Papua”. Katanya NKRI itu sebuah negara modern dan demokratis, kok bertanya tentang nasib sebuah bangsa dan wilayah West Papua kepada bangsa dan wilayah lain? Ini demokrasi jenis apa? Demokrasi keturunan dari mana?

    Ketiga , ngawur karena dengan terus bertanya kepada negara luar tentang keutuhan NKRI, sebenarnya NKRI sedang menggenggam bara api di tangannya sendiri, dan pada akhirnya NKRI tidak akan sanggup lagi, karena tangannya akan terbakar kalau kelamaan.

    “Politik tidak mengenal teman abadi dan mush abadi!” Ini slogan yang umum di Indonesia saat ini, bukan?

    Apakah Indonesia punya antisipasi, kapan London, New York dan Canberra akan mengatakan “Indonsia angkat kaki dari Tanah Papua?” Ataukah NKRI berdoa dan berpuasa agar mereka tetap mengakui West Papua bagian dari NKRI sampai kiamat, sesuai rumus “NKRI Harga Mati”?

    Kapan NKRI akan turun ke Tanah Papua, kepada bangsa Papua, dan bertanya secara jujur dan gentlemen, “Apakah West Papua bagian dari NKRI?” Kalau takut, jangan bikin diri berani tanya kepada orang lain.

    Katanya “Suara Rakyat itu Suara Tuhan, lalu kenapa rakyat Papua tidak pernah ditanyai pertanyaan yang sama yang diajukan kepada negara-negara asing?” Takut malu kali ya? Ahhh, nggak usah malu-malu, kan udah ketahuan Anda berbohong!

    Oh, ataukah “Suara London, Suara Canberra, dan Suara New York itu yang suara Tuhan?” Nah, kalau begitu, bagaimana kalau seandainya mereka ikut rumus tiada kawan abadi dan tiada mush abadi lalu bilang, “NKRI out from West Papua?”, kan akhirnya harus mengaku juga

     London, Canberra, New York TIDAK LAGI Mendukung Keutuhan NKRI, bukan?

    Keempat, dan seterusnya cari sendiri aja deh, kokh kekurangan orang lain kita kasih tahu semua malah lama-lama kita balik memperbaiki mereka lagi! Konyol akhirnya!

  • Argumen NKRI: Ide Papua Merdeka Sudah Tidak Relevan Lagi

    Kalau sudah tidak relevan lagi, maka apa yang tetap relevan “NKRI Harga Mati?” Sangat tendensius, rasis dan fascis? Mengapa Melayu-Indonesia boleh merdeka tetapi Melanesia-Papua sudah tidak relevan lagi bicara Papua Merdeka?

    Sangat ketinggalan zaman dalam konsep berpikir, karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa, seperti ditulis sendiri oleh NKRI di dalam UUD 1945 mereka. Buktinya Inggris saja baru kemarin merdeka dari Uni Eropa. Merdeka bukan barang haram, bukan barang baru! Kalau haram, mengapa Indonesia merdeka dari Belanda? Kalau sudah bukan zamannya, mengapa Inggris sudah merdeka dari Uni Eropa, mengapa Skotlandia bicara referendum? Mengapa Irlandia Utara bicara referendum kemerdekaan? Siapa yang sudah tidak relevan: NKRI dengan segala dalilnya, ataukah ide Papua Merdeka?

    Pada tahun 2000, pernah beredar di kalangan Aliansi Mahasiswa Papua (waktu itu organisasi Pemuda lain tidak ada di Tanah Papua), hanya ada TPN/OPM dan AMP.  Isu yang disebarkan oleh intelijen NKRI itu mengatakan bahwa akhir tahun 2000 ialah batas terakhir PBB berikan izin kepada seluruh bangsa di dunia untuk merdeka dari penjajahan. Kalau lewat dari tahun 2000, maka tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang akan didengarkan kalau berbicara kemerdekaan.

    Akibatnya apa?

    Theys Eluay dkk kebakaran jenggot! AMP kelabakan! TPN/OPM turun ke kota Port Numbay per tanggal 1 Desember 2000.

    Ternyata apa? Enembalas tahun kemudian, tahun 2016, Inggris merdeka dari Uni Eropa. Ternyata pada tanggal 21 Mei 2006, Serbia dan Montenegro berpisah, karena Montenegro menyatakan diri merdeka.

    Jadi, “Kapan tidak relevannya?” Siapa bilang “tidak relevan lagi?”

    Bukankah ini sebuah retorika kampungan? Bukankah ini logika kanak-kanak? Apalagi, kalau ada orang Papua percaya degnan logika kanak-kanak dan kampungan ini, maka mereka lebih buruk daripada kampungan dan kanak-kanak.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?