PAPUApost.com

Tag: politik Papua Merdeka

  • Papua Sudah Merdeka, Dan Siap Menjalankan Pemerintahan NRWP

    Planet Bumi merupakan tempat kehidupan seluruh Komunitas Makhluk, dalam tanda kutip (tidak hanya makhluk manusia) — Bumi dihuni oleh berbagai Makhluk. Ada hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk roh, bentangan alam dan benda-benda lain.

    Kegiatan-kegiatan industri ekstraktif seperti pertambangan minyak, gas dan mineral, penebangan pohon, perkebunan kelapa sawit dan kegiatan lainnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim (global warming) sangat cepat yang berdampak pada punahnya kehidupan di planet bumi.

    (Makhluk Manusia) menjadi “aktor utama” penyebab pemusnahan ini. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada makhluk Manusia disalahgunakan hingga batas tak terkontrol yang mendatangkan malapetaka besar bagi seluruh kehidupan — Betapa jahatnya Manusia yang menjadi aktor utama yang mendatangkan (neraka abadi bagi seluruh kehidupan).

    Perlahan makhluk Manusia telah mengetahui, bahwa telah salah besar terhadap seluruh kehidupan di planet bumi. Terutama, manusia telah salah besar terhadap Tuhan (Sang Pencipta/pemberi kuasa/mandat) —

    Manusia mulai bingung sana-sini mencari “tempat tinggal cadangan” hingga ada yang lari ke Planet Mars, ada juga yang merancang Negara di luar angkasa sebagai tempat pelarian dari masalah.

    Kehadiran (adanya) negara-negara merdeka di seluruh dunia, termasuk (terutama) Indonesia telah menjadi masalah besar bagi masa depan planet bumi (…)

    dengan demikian,

    “Apakah…. dengan ‘akan adanya’ kehadiran Kemerdekaan Negara Republik West Papua pun turut menjadi negara Merdeka ke Sekian yang yang membawa/menambah masalah baru? atau sebaliknya kemerdekaan West Papua dapat membawa “solusi bagi masalah yang ada” — ini adalah tanggung jawab kita bersama termasuk seluruh dunia.
    _____
    West Papua merupakan paru-paru bagi dunia (organ pernapasan bagi planet bumi) — oleh karenanya, kemerdekaan West Papua akan sangat menentukan arah (menjadi kompas) masa depan kehidupan bumi.

    Intinya adalah: “semua makhluk penghuni planet Bumi” membutuhkan “Kehidupan” — untuk itu, tindakan mendesak (urgent) yang harus dilakukan adalah menyelamatkan planet bumi yang adalah tempat hidup seluruh makhluk.

    West Papua melalui United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 2020 kemarin telah mengadopsi Undang-Undang Dasar (UUDS) dan Pemerintah Sementara dengan Visi-nya menjadi: NEGARA HIJAU PERTAMA DI DUNIA atau GREEN STATE.

    Diadopsinya UUDS Provisional Government of West Papua mencakup semua bidang, terutama yang menjadi prioritas Pemerintah Sementara adalah mendatangkan Keselamatan dan Kehidupan abadi bagi seluruh Komunitas Makhluk khususnya di West Papua dan secara menyeluruh adalah kehidupan bagi planet bumi —

    Kemerdekaan West Papua tidak hanya menjadi kemerdekaan bagi bangsa Melanesia di West Papua, tetapi lebih dari itu adalah kemerdekaan bagi seluruh kehidupan di planet bumi, dimana Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP) hadir dengan Visi-nya “Green State” (…)
    ______
    West Papua sudah siap!
    ★ Kami sudah punya Undang-Undang Dasar dan Pemerintah Sementara (Provisional Government of West Papua | ULMWP)
    ★ Kami sudah punya Presiden dan Perdana Menteri;
    ★ Kami sudah punya 12 Kabinet Menteri yang mencakup semua bidang;
    ★ Kami sudah punya Kedutaan Besar (Kedubes) di seluruh dunia;
    ★ Kami sudah punya pagar negara Pemerintah Sementara, yakni “West Papua Army” dengan Panglima Komandannya Chief. Gen. Mathias Wenda dan Wakil Panglimanya Gen. Goliath Tabuni berserta lima (5) kepala staf;
    ★ Kami sudah punya Kepolisian West Papua (West Papua Police) sebagai penegak hukum Pemerintah Sementara;
    ★ Kami sudah punya Visi dan Misi perjuangan kemerdekaan West Papua yang jelas (tidak sporadis seperti yang di-cap kolonial Indonesia);

    Kami sudah siap!
    West Papua siap bernegara, dengan Visi-nya “Green State” — kemerdekaan West Papua adalah keselamatan bumi.

    WaSalam…

    #FreeWestPapua #WestPapua #GreenState

  • Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

    Dua Gerakan Perjuangan Kemerdekaan West Papua Harus Terpadu dan Melekat

    By: Kristian Griapon, 3 Juli 2021

    Dua bentuk Gerakan Perlawanan Rakyat Papua Barat yang memperjuangkan kemerdekaan dari pendudukan Indonesia diatas wilayah mereka Papua Barat, yaitu bentuk perlawanan bersenjata di dalam negeri, dan bentuk perlawanan melalui kampanye politik di luar negari mencari dukungan masyarakat internasional, yang disebut sayap militer TPNPB di dalam negeri dan sayap politik ULMWP di luar negeri.

    Kedua Gerakan Perlawanan TPNPB dan ULMWP, merupakan bagian keutuhan dari Kampanye Politik Perjuangan Kemerdekaan Papua Barat yang harus terpadu dan melekat. Jika tidak demikian, maka akan memperpanjang serta memperumit gerakan perlawanan itu sendiri untuk mencapai tujuannya.

    Rakyat Papua Barat dapat bercermin dari perjuangan Rakyat Palestina melawan pendudukan Israel diatas wilayah mereka. Perjuangan Rakyat Palestina semakin panjang dan rumit melawan pendudukan Israel, pada hal Kemerdekan Rakyat Palestina telah berada di depan mata.

    Akibat dari dua kubu dalam barisan pejuang kemerdekaan Rakyat Palestina yang tidak terpadu dan melekat, yaitu sayap militer Hamas dan sayap politik PLO mempunyai pandangan yang berdeda dan mempertahankan prinsip masing-masing dalam perjuangan kemerdekaan Rakyat Palestina, telah memperumit kemerdekaan Rakyat Palestina.

    Kampanye politik luar negeri melalui sayap politik PLO berhasil meyakinkan masyarakat internasional tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri Rakyat Palestina sebagai suatu bangsa diatas wilayah mereka dan hidup berdampingan dengan Israel sebagai Negara merdeka, yang telah direspons melalui PBB, namun mendapat jalan buntu, akibat dari pelabelan teroris terhadap gerakan perlawanan bersenjata Hamas yang mempunyai prinsip dasar menghancurkan atau melenyapkan Israel yang adalah satu bangsa merdeka dari muka bumi.

    Jika kita melihat dari pengalaman masa lalu yang menjadi Dasar Sejarah Perjuangan Rakyat Papua Barat hari ini, tidak bisa ditutupi, bahwa perjuangan saat ini masih mewarisi perpecahan masa lalu, akibat dari tidak ada penyatuan prinsip para pejuang kemerdekaan, yang dijadikan komitmen dasar memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri diatas wilayah mereka Papua Barat, sehingga hal tersebut telah memperpanjang dan memperumit perjuangan itu sendiri.

    Pelabelan teroris terhadap TPNPB merupakan langkah strategis dan bersifat politis pemerintah Republik Indonesia, untuk memutuskan mata rantai Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat di dalam negeri, yang berkaitan erat dengan hubungan kampanye politik luar negeri pejuang kemerdekaan Papua Barat di dunia internasional.

    Para Pejuang Kemerdekaan Papua Barat di dalam negeri maupun di luar negeri harus bersatu, serta menjaga dan merawat dukungan yang telah nyata dan jelas diberikan oleh bangsa Vanuatu sebagai sebuah Negara anggota PBB, karena dukungan itu menjadi landasan dan pintu diplomasi politik luar negeri Perjuangan Kemerdekaan Rakyat Papua Barat baik itu melalui PBB maupun lembaga-lembaga kredibel internasional lainnya, wasalam.(Kgr)
    Symbol Kemerdekaan Bangsa Papua Barat (Mr.Rex Rumakiek)

  • Victor Yeimo: Pacific Islands Forum (PIF) Mulai Hari ini di Apia, Samoa

    Hari ini pertemuan Pacific Islands Forum (PIF) ke-48 dimulai di Apia, Samoa. West Papua tidak luput dari mata agenda pembahasan Forum. Para pemimpin ULMWP akan hadir bersama delegasi Solomon Islands. Bersama dengan puluhan organisasi masyarakat sipil dan gereja telah mendesak para pemimpin negara-negara pasifik bawa West Papua ke PBB. Fokus ULMWP jelas, memastikan negara-negara Kepulauan Pasifik satu suara untuk memimpin resolusi di UNGA untuk mendorong sebuah referendum dalam pengawasan internasional di West Papua.

    Di West Papua, kita solidkan barisan persatuan, memperkuat sumber daya perlawanan melawan kolonialisme Indonesia. Karena kita tetap yakin perjuangan ini harus berpusat dari dalam negeri revolusi, West Papua. Pastikan rakyat Papua tidak buang energi pada strategi perpecahan dan adu domba dari pihak mana pun. Bangun solidaritas tanpa akar faksional. Yakinkan pada rakyat pejuang di seluruh dunia bahwa nasionalisme bangsa Papua adalah satu kesadaran terhadap realitas penindasan dan satu cita-cita pembebasan bangsa.

    Untukmu kawan sejalur, warnah darah kita merah, bintang yang kita perjuangkan hanya satu. Profesi kita hanya satu: Lawan! Karenanya, mari satukan barisan perlawanan rakyat! Sebab, pada leluhur tulang putih, pada ratapan doa, dan harapan anak cucu esok hari, telah kita berjanji: lebih baik mati dalam perlawanan, dari pada pasrah dan punah. Kita adalah generasi penentu dari nasib bangsa Papua. Kemarin adalah sejarah. Besok sebuah misteri. Hari ini penentu.

    Sayang rakyat!

    Source: https://www.facebook.com

  • Politik Papua Merdeka Penuh dengan Kanibalisme: Lahirkan Organisasi Sendiri, lalu Bunuh dan Makan Sendiri

    Selama ini para pejaung Papua Merdeka yang berkeliling di luar negeri selalu mendapatkan pertanyaan seperti ini, “Do you still eat flesh?” Masih makan manusia ya? Dan pertanyaan ini sering membuat orang Papua tersinggung besar dan sering dijawab dengan berbagai macam jawaban yang emosional.

    Kanibalisme dalam perjuangan Papua Merdeka yang justru lebih nyata dan dapat disaksikan pada hari ini daripada kanibalisme seperti yang pada umumnya dipertanyakan masyarakat modern di luar sana. Seharusnya para pejuang Papua Merdeka menjawab,

    “Ya, benar, kami ini, para pejuang Papua Merdeka ini-lah para kanibal itu, karena kami sudah terbiasa, dan menjadi budaya kami, melahirkan organisasi untuk politik Papua Merdeka, lalu kami juga yang biasanya berulang-ulang memakan habis organisasi yang kami lahirkan sendiri.”

    Kita mulai dari Organisasi Pembebasan Papua Merdeka (OPPM) di Mnukwar, PEMKA/TEPENAL dan TPN/OPM, FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya), Dewan Adat Papua (DAP), Lembaga Adat Papua (LMA), Dewan Musyawarah Masyarakat Adat Koteka (DeMMAK), Presidium Dewn Papua (PDP), West Papua Liberation Organisation (WPLO), West Papua National Authority (WPNA), Republik Papua Barat, Republik Melanesia Raya, Negara Republik Federal Papua Barat, WPRRO (West Papuan Peoples’ Representative Office), WPNCL (Wet Papua National Coalition for Liberation), WPRA (Wet Papua Revolutionary Army), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua), Front PEPERA, TPN – PB, ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)

    Silahkan saja Anda sendiri urutkan dari nama-nama organisasi yang Anda ketahui, dan rumuskan sejak kapan organisasi dimaksud didirikan dan sejak kapan organisasi yang sama sudah tidak bergerak lagi. Kita akan kaget mengetahui bahwa semua organisaasi perjuangan Papua Merdeka dengan nama-nama yang di antaranya diserbutkan di sini telah lahir oleh orang Papua dan kemudian telah dimatikan oleh orang Papua juga. Lebih parah lagi, dilahirkan oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka dan dibunuh kembali oleh orang Papua pejuang Papua Merdeka.

    Pada saat ini, sejak akhir tahun 2016, dan awal tahun 2017 ini kami emnjadi saksi mata, menyaksikan dan menikmati pada waktu bersamaan, sebuah peristiwa tragis, kanibalisme politik Papua Merdeka terjadi kembali, yaitu dengan kemunculan ULMWP, maka secara otomatis, kata para pendiri dan deklarator ULMWP, maka organisasi lain telah tiada, dan oleh karena itu semua orang West Papua harus tunduk kepada ULMWP.

    Kalau ULMWP bukan lagi organisasi kanibal dalam perjuangan Papua Merdeka, maka pastilah ULMWP akan mengundang semua komponen dan organisasi yang selama ini, yang mendahului memperjuangan Papua Merdeka untuk terlibat di dalam perjuangan ini, baik dalam doa, dalam dana, dalam tenaga ataupun dalam waktu. Kalau tidak, tidak usah heran juga, karena memang orang Papua, terutama pejuang dan organisasi perjaungan Papua Merdeka selama lebih dari setengah abad ini dikenal penuh dengan budaya kanibalisme dalam berpolitik.

  • Hikmahanto: Tindakan Panglima TNI Terkait ADF Tepat

    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) berdiskusi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) serta Seskab Pramono Anung (kanan) saat memaparkan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. (Foto: Antara)
    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian (tengah) berdiskusi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) serta Seskab Pramono Anung (kanan) saat memaparkan persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. (Foto: Antara)

    JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan tindakan Panglima TNI untuk menangguhkan sementara kerjas ama militer dengan Australian Defence Force (ADF) adalah langkah yang tepat.

    “Ini menanggapi insiden di pusat pendidikan pasukan khusus Australia atas tiga hal,” ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, hari Rabu (4/1).

    Pertama, lanjut Guru Besar UI itu, pendiskreditan peran Sarwo Edhie dalam Gerakan 30 September PKI. Kedua esai yang ditulis peserta didik terkait masalah Papua. Terakhir tulisan Pancasila di ruang Kepala Sekolah yang seolah melecehkan ideologi Pancasila.

    Ia menegaskan penangguhan kerjasama merupakan tindakan yang tepat karena Panglima ADF menjanjikan untuk melakukan investigas atas hal ini. Penangguhan dilakukan selama investigasi berlangsung hingga hasil nantinya diumumkan.

    “Kemungkinan hasil investigasi adalah kesalahan dilakukan oleh oknum personil militer ADF dan bukan merupakan sikap resmi dari ADF, bahkan sikap resmi pemerintah Australia,” ujar dia.

    Atas tindakan oknum personil tersebut, ADF akan menyatakan akan mengambil tindakan terhadap mereka-mereka yang bertanggung jawab.

    Ia mengatakan hasil investigasi demikian yang akan menyelamatkan kerja sama militer TNI dan ADF. ADF dan Pemerintah Australia lebih mengutamakan hubungan baik dengan Indonesia ketimbang melindungi personil milternya.

    “Peristiwa ini bagi Indonesia menjadi preseden yang baik agar Australia melalui pejabat-pejabatnya tidak mudah melakukan tindakan pelecehan terhadap tokoh Indonesia ataupun merendahkan isu yang sensitif bagi Indonesia,”

    kata dia. (Ant)

  • Genosida Papua: Tantangan Berat Bagi Diplomasi NKRI

    SYDNEY, SATUHARAPAN.COM – Upaya Indonesia untuk meredam internasionalisasi masalah Papua, tampaknya semakin hari semakin menemukan tantangan berat. Setelah tujuh negara Pasifik belum lama ini mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), berbagai jalur lain untuk mengangkat isu itu bermunculan.

    Tak lagi hanya lewat jalur diplomasi formal, kini lewat saluran diplomasi lain, termasuk diplomasi budaya, upaya untuk melakukan internasionalisasi isu Papua seakan tak terbendung.

    Yang terbaru adalah munculnya sosok Sabine Jamieson, yang profilnya ditampilkan oleh sebuah media online komunitas Yahudi Australia, Australia Jewish News, Selasa (18/10). Jamieson adalah seorang model rupawan berdarah Yahudi berusia 18 tahun. Tetapi bukan hanya wajah rupawannya yang bisa menarik perhatian. Cita-citanya yang unik dan lebih dari sekadar memperagakan pakaian, perlu dicermati.

    Ketika diwawancarai dalam audisi menjadi Australia’s Next Top Model, dengan gamblang ia mengatakan bahwa ia tidak ingin sekadar menjadi model. Dia ingin mendedikasikan karier modelnya untuk menyuarakan permasalahan Papua ke dunia internasional.

    Sebagaimana dilaporkan oleh jewishnews.net.au, Jamieson mengatakan ketimbang sekadar berwajah rupawan, ia berharap karier modelnya dapat menjadi platform baginya untuk berbicara tentang isu-isu sosial, “terutama genosida di Papua (Barat) dan krisis pengungsi Australia.”

    Jamieson tidak sekadar membual dalam soal ini. Ia sudah melakukannya. Menurut Jamieson, dia dan adik kembarnya saat ini tengah terlibat dalam penggalangan dana untuk masyarakat Papua (Barat) melalui produksi T-shirt. Produk itu mereka jual dan hasilnya disumbangkan kepada gerakan pembebasan Papua lewat wadah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).

    “Ketika Anda menjadi model, Anda memiliki banyak kekuasaan dengan media dan kekuatan untuk menempatkan sorotan pada berbagai isu yang berbeda,” kata Jamieson, sebagaimana dikutip oleh Jewish News.

    Ia mengatakan saat ini belum banyak sorotan yang diarahkan kepada isu Papua. “Masyarakat internasional menutup mata. Kita memiliki kekuatan teknologi untuk menunjukkan apa yang terjadi di sana, sehingga benar-benar penting bahwa kita melakukan itu,” kata dia.

    Di bagian lain pendapatnya, mengenai krisis pengungsi saat ini ia berkisah tentang kakeknya. “Kakek saya dan keluarganya adalah pengungsi setelah perang. Sekarang ada masalah imigran. Sejarah telah berulang. Keluarga saya meraih kesuksesan (sebagai imigran) karena mereka dibantu oleh masyarakat Australia, dan saya akan senang bila dapat melakukan hal yang sama kepada orang-orang (imigran) di generasi ini. ”

    Menangi Australia’s Next Top Model

    Pada tahun 2014, Jamieson masih tinggal bersama keluarga dan saudara kembarnya, Nakisha, di Byron Bay, Australia, ketika mimpinya untuk bekerja terwujud. Ia bekerja di majalah Real Living.

    Bekerja di majalah itu ternyata membuka matanya terhadap industri fesyen. Dari sana pula ia jatuh cinta pada dunia itu.

    Lalu pengalaman itu menginspirasinya pindah ke Sydney dan tinggal bersama nenek dan kakeknya, Sandra dan Yoram Gross. Almarhum Yoram terkenal dengan produksi dan animasi Blinky Bill. Ia adalah korban Holocaust yang tiba di Australia dari Polandia setelah perang.

    Kedatangan Jamieson ke Sydney menggembirakan Yoram. Yoram pun memperkenalkan cucunya kepada komunitas Yahudi setempat dan dilanjutkan dengan kecintaanya kepada industri hiburan.

    “Semuanya tampak sangat menarik pada saat itu,” kenang Jamieson. “Pindah ke Sydney, tinggal bersama kakek yang memanjakan saya,” kata dia.

    Namun duka kemudian datang. Pada tanggal 20 September 2015, Yoram meninggal. “Keluarga saya semua datang ke Sydney untuk pemakaman dan mereka semua berkabung,” Jamieson mengenang.

    Lalu ia memutuskan akan pulang ke kampung halamannya, ketika sebuah momen yang menentukan hidupnya terjadi. “Saya siap untuk terbang kembali ke Byron Bay dengan mereka ketika saya melihat sebuah iklan untuk musim ke-10 program televisi Australia’s Next Top Model. Dan saya punya perasaan bahwa saya harus ikut. Saya merasa ‘saya harus melakukan itu’. Saya mengatakan kepada rumah produksi, bahwa saya hanya punya waktu satu setengah- jam, karena saya harus mengejar pesawat.”

    Jamieson, siswa kelas 11 di Emanuel School saat itu, mengatakan bahwa dia tidak punya harapan akan lolos audisi. Namun betapa terkejutnya dirinya ketika ia menerima email yang memberitahukan bahwa dia telah lolos, dan benar-benar menjadi peserta Australia’s Next Top Model.

    Kemenangan itu, menurutnya, memberi kesempatan baginya mengenang dan berterimakasih kepada kakeknya yang telah memperkenalkannya kepada industri hiburan.

    Pada 20 September lalu, tepat setahun setelah kakeknya berpulang, episode pertama Australia’s Next Top Model disiarkan di Fox8. Jamieson menontonnya bersama neneknya.

  • Orang Papua Cepat Menjadi Profesional Pemain Sepak Bola, Tapi Politik Masih Belum Bisa Juga

    Dapat dikatakan sebagai kekecewaan, tetapi juga sekaligus sebagai sebuah pernyataan berdasarkan penilaian, disampaikan oleh Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan bahwa orang Papua sudah berhasil bermain sepak bola secara profesional dalam waktu yang relatif singkat, tetapi untuk bermain politik secara profesional sudah memakan waktu setengah abad lebih tetapi masih belum juga belajar apa-apa.

    Hal itu dikatakan Gen. Tabi dengan menunjukkan beberapa pernyataan berikut.

    Pertama, Boas Solossa dan teman-temannya, didahului oleh Eduuard Ivakdalam dkk telah belajar banyak bagaimana bermain sepak bola secara profesional. Satu contoh, pemain sepak bola harus tunduk kepada wasit, kepada aturan yang ada, kepada kode etik. Bagaimanapun juga, Persipura menganggap tidak bersalah, tetapi kalau wasit menyalahkan, atau wasit tidak membela, maka pemain Persipura telah belajar untuk menerima apapun keputusan wasit.

    Dalam politik Papua Merdeka, ada aturan yang telah diatur, ada Undang-Undang Revolusi West Papua, ada aturan-aturan umum revolusi, ada kode etik, yang kebanyakan tidak diperhatikan oleh aktifis, pejuang dan organ perjuangan Papua Merdeka.

    Kita lhat masing-masing organ keluar dengan proyek masing-masing, Sangat lucu. Kalau ada keputusan dari para tua-tua dalam perjuangan, selalu dibantah, selalu diprotes, selalu membawa ego masing-masing dan memaksakan itu sebagai sesuatu yang benar, dan yang dilakukan orang lain sebagai pendukung NKRI dan dilakukan karena disuruh oleh Indonesia.

    Yang kedua, Persipura bermain tidak seperti dulu, tidak mengikuti arus dan kecepatan lawan. Kebanyakan dalam permainan persipura, mereka selalu merebut kendali dan mengendalikan permainan. Itu tidak terjadi dalam perjuangan Papua Merdeka, orang-orang yang menamakan diri pejuang, aktivis,tokoh, organisasi Papua Merdeka kebanyakan mengikuti irama NKRI, mengikuti bola yang dilempar oleh NKRI. Kalau mereka disebut TPN/OPM, mereka memanggil diri TPN/OPM, kalau mereka disebut KSB, mereka menyebut diri KSB, kalau mereka disebut NKRI teroris, mereka juga berperilaku teroris., kalau Jokowo datang tiap hari ke Papua, mereka juga ribut membicarakan kedatangan presiden kolonial Joko Widodo ke Tanah Papua.

    Pejuang Papua Merdeka tidak pernah punya bola sendiri, selalu mengikuti bola yang dilempar NKRI. Akhirnya apa? Akhirnya bola NKRI diambil kembali, dikendalikankembali, digolkan sendiri oleh NKRi, karena permainan terjadi dalam skenario mereka.

    Contoh lain, saat Sidang Umum PBB terjadi, banyak orang Papua berangkat ke Geneva, ke New York, atas nama tokoh Papua, atas nama tokoh gereja, atas nama tokoh adat, atas nama pejuang HAM. Banyak pernyataan orang Papua keluarkan menjelang dan selama Sidang Umum PBB setiap tahun.

    Begitu juga menjelang Pilkada dalam pemerintah kolonial NKRI, selalu ada pernyataan-pernyataan dari para pejuang Papua Merdeka. Seolah-olah pekerjaan mereka adalah Satgas Kontrol Pekerjaan NKRI di Tanah Papua.

    Ini namanya menyambung lagu NKRI, memainkan bola NKRI. Ini kesalahan fatal.

    Bola Papua Merdeka harus dilempar oleh orang Papua, dikelola dan digiring oleh orang Papua, dan karena akhirnya kita akan dapat menyelesaikannya. Karena bola kita sendirilah yang akan dapat diselesaikan oleh orang Papua.

    Bola Papua Merdeka sudah bergulir di kawasan Melanesia, lewat PNWP, ULMWP, lewat MSG, lewat Solomon Islands, lewat Vanuatu, lewat PIF, dan lewat PBB. Permainan kita sudah canggih, sudah mendunia. Tetapi masih ada saja orang Papua yang ketinggalan zaman, yang tiba-tiba muncul di New York, tiba-tiba bawa pokok doa ke Obama, tiba-tiba mendaftarkan isu West Papua ke New York, tiba-tiba bisik krii, bisik kanan gosip selalu ada, seolah-olah perjuangan Papua Merdeka itu sebuah cerita mistik, sebuah berita gaib.

    Bukan begitu! Tinggalkan cara itu! Itu cara kampungan! Itu cara orang kalah!

    Kita sudah harus mendukung ULMWP, bukan hanya dengan demo-demo dan ibadah syukuran, tetapi lebih-lebih dengan dana dan dukugna secara politik. Kita harus mulai belajar dan tunduk kepada Undang-Undang Revolusi West Papua, karena UURWP iin telah disahkan oleh Parlemen Nasional West Papua (PNWP) milik bangsa Papua, kita juga harus tunduk kepada UURWP karena inilah Undang-Undang yang akan diikuti oleh ULMWP setelah mereka ratifikasi/ terima dan sahkan.

    UURWP sudah harus diwacanakan, dijelaskan, dipelajari, dan akhirnya dilaksanakan oleh semua orang Papua, oleh semua organ perjuangan Papua Merdeka,. Setelah itu baru kita akan mengajak bangsa lain, perusahana asing, termasuk NKRI untuk tunduk kepada UU yang dimiliki oleh tanah dan bangsa Papua.

    Tanah dan bangsa Papua sudah lama tidak punya Hukum Positif negara-bangsa yang mengatur kita semua. Kita hanya menggunakan hukum adat, hukum organisasi dan kode-etik secara terbatas, di masing-masing kelompok, berdasarkan anutan masing-masing. Kini untuk pertama kali dalam sejarah, kita memiliki sebuah standar hukum positif yang sudah secara legal disahkan oleh lembaga PNWP dan akan disusul oleh ULMWP.

    Sangat rugi dari waktu dan tenaga, secara politik dan hukum kalau kita habskan waktu dan tenaga membahas pelanggaran UU NKRI, baik yang dilanggar oleh orang Indonesia ataupun oleh orang Papua, yaitu UU yang menjajah tanah dan bangsa Papua sementara UU yang diatur oleh orang Papua sendiri, yang sidahkan oleh wadah perjuangan Papua Merdeka sendiri, yang mengatur dan membela eksistensi dan hak-hak Tanah dan bangsa Papua tidak dibahas dan tidak ditaati.

    Bola orang Papua, bola asli bangsa Papua ialah “bola Papua Merdeka!”, bola PNWP, bola ULMWP, bola MSG, bola Komite Dekolonisasi PBB, bola PBB, bola lewat UURWP. Bagi yang memainkan bola NKRi, kita sudah jelas tahu akan kalah. Mari kita berharis di belakang PNWP, ULMWP dan MSG, menuju West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

    Bagi yang menentang realitas politik ini, bagi yang menganggap kemajuan ini sebaliknya, mari kita sadar penuh, bahwa itu adalah murni anggapan NKRi, karena jelas NKRI tidak mau ada PNWP, tidak mau ada ULMWP, tidak mau ada MSG, tidak mau West Papua menjadi bagian dari Melanesia.

  • Legislator: Tak Ada Jalan Lain Bagi Pemerintah RI Untuk Bendung Gerakan OP Pro Papua Merdeka

    Laurenzus Kadepa, Anggota DPRP, Komisi I. (Foto: Dok KM)
    Laurenzus Kadepa, Anggota DPRP, Komisi I. (Foto: Dok KM)

    Jayapura, (KM) – Laurenzus Kadepa, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua (DPRP), Komisi I, menegaskan bahwa pergerakan yang selama ini dilakukan orang Papua untuk tanah Papua di sisi politik telah meyakinkan dunai Internasional secara Universal.

    “Tidak ada jalan lain bagi pemerintah Republik Indonesia untuk membendung gerakan orang Papua pro Papua Merdeka yang sudah meyakinkan dunia internasional mendapat dukungannya lewat pintu HAM,”kata Kadepa, kepada kabarmapegaa.com, Senin, (03/10/16) Melalui Via Inbox FB.

    Menurutnya, pemerintah RI harus berani mengizinkan Team internasional (PIF atau PBB) untuk melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM di Papua selama 50 tahun lebih sesuai sorotan dan keprihatinan 7 negara Pasific di sidang umum PBB yang ke 71 di New York.

    “Tidak boleh merasa cukup dengan sikap dan pernyataan diplomat Indonesia di UN yang membantah semua tudingan 7 Negara Pasific tentang persoalan Papua. Semua harus dibuka luas agar selain soal HAM kemajuan Papua di segala bidang bisa dilihat dunia,”tegasnya.

  • ULMWP : Jawaban defensif Indonesia itu sudah biasa

    Benny Wenda saat memberikan noken Bintang Kejora kepada perwakilan pemerintah Marshall Islands saat pembentukan Koalisi Pasifik untuk Papua Barat di Honiara, Juli 2016 - Jubi/Victor Mambor
    Benny Wenda saat memberikan noken Bintang Kejora kepada perwakilan pemerintah Marshall Islands saat pembentukan Koalisi Pasifik untuk Papua Barat di Honiara, Juli 2016 – Jubi/Victor Mambor

    Jayapura, Jubi – Juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Benny Wenda mengatakan jawaban Indonesia atas dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua, yang disampaikan oleh beberapa negara Pasifik dalam sidang majelis umum PBB sebagai jawaban khas Indonesia.

    “Jawaban defensif Indonesia itu sudah biasa. Itu khas Jakarta, setiap dukungan internasional pada hak-hak orang Papua dimunculkan di forum internasional,” kata Wenda kepada Jubi, Sabtu (1/10/2016).

    Lanjutnya, di London pun, kalau ada pertemuan tentang Papua yang diselenggarakan di parlemen atau di bagian lain dunia ini, Jakarta selalu memberikan respon yang khas defensif itu.

    “Tapi bagi kami sekarang, waktunya telah datang bagi pemerintah Indonesia untuk membuka akses ke Papua Barat,” katanya.

    Indonesia dalam sidang majelis umum PBB beberapa hari lalu merespon tudingan negara-negara Pasifik dengan mengatakan tudingan tersebut bermotif politik, tidak mengerti persoalan Papua dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia. Kepulauan Solomon, Nauru, Vanuatu, Tuvalu, Tonga dan Kepulauan Marshall menggunakan Sidang Majelis Umum PBB untuk mengalihkan perhatian dunia terhadap masalah sosial dan politik di dalam negerinya.

    Indonesia mengatakan pernyataan enam kepala negara itu didesain untuk mendukung kelompok separatis yang selalu berusaha menciptakan rasa tidak aman dan menyebarkan terror di Papua. Pernyataan ini sangat disesalkan dan berbahaya serta dilakukan oleh negara-negara yang menyalahgunakan posisi PBB, termasuk Sidang Umum Tahunan.

    Namun Komisioner Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Natalius Pigai, terkait persoalan dugaan pelanggaran HAM di Papua mengatakan Presiden Indonesia, Jokowi hanya memberi janji untuk menyelesaikan kasus HAM di Papua tanpa ada kelanjutannya.

    ”Presiden tidak punya grand design dan time frame penyelesaian kasus HAM di Papua, sehingga tidak ada proses yang berjalan,” kata dia.

    Ia pun mengingatkan Indonesia agar tidak meremehkan negara-negara Pasifik yang mengangkat isu HAM Papua di tingkat internasional. (*)

  • Logika Sesat NKRI: Timor Timur Merdeka Malah Jadi Mangsa Amerika Serikat, Merdeka Percuma

    Baca banyak komentar menceritakan penilaian orang Indonesia terhadap Timor Leste, yang dulunya mereka kleim sebagai “Provinsi Timor Timur”. Mereka selalu menyoroti Timor Leste dengan alasan katanya Timor Timur merdeka kok keadaannya lebih buruk dari Indonesia. Jadi kalau Papua Merdeka paling-paling sesama oragn non-Jawa nasibnya ya sama nanti, kasihan lebih baik nggak usah merdeka di luar Indonesia.

    Logika ini sangat sesat.

    Pertama karena NKRI sendiri justru budak Amerika Serikat dan Dunia Barat, sehingga kemerdekaan West Papua bukan hanya melepaskan diri dari Indonesia tetapi sekaligus juga dari penjajahan imperialis Barat lewat perusahaan mereka seperti Freeport dan BP. Orang Papua merasa lebih dijajah barat lewat NKRI saat ini daripada kalau merdeka sendiri.

    Herannya lagi, masa orang Jawa, Batak dan Sulawesi tidak pernah merasakan sama-sekali kalau sebenarnya NKRI itu negara-budak imperialis barat? Kapan NKRI berdaulat? Kapan?

    Tiap ada demo Papua Merdeka, para politisi dan pemimpin negara malahan keliling dunia minta konfirmasi dukungan negara-negara di dunia.

    Kedua, kata “Timor Leste merdeka percuma karena tidak jauh lebih baik” justru menandakan betapa tololnya mata-fisik dan mata-hati orang Jawa, Sumatera, Sulawesi. Orang Timor Leste memperjuangkan kemerdekaan untuk keluar dari NKRI, bukan karena kurang makanan, bukan karena mau jadi kaya, bukan karena harta. Mereka mau NKRI dan orang Jawa keluar dari sana. Titik.

    Banyak manfaat kalau Jawa, Sumatera, Sulawesi keluar dari sana: (1) Orang Timor tidak dibunuh, ditangkap, diintimidasi. Kemerdekaan dari teror negara sepenuhnya dinikmati; (2) Depopulasi penduduk asli Timor terhindarkan karena pengaruh Melayunisasi dan Islamisasi yang gencar dilakukan dari dulu sampai hari nii (3) Islamisasi terhenti total.

    Ketiga, orang yang menilai masyarakat Timor Leste yang sudah legah karena NKRI pembunuh keluar dari Tanah leluhur mereka itu dianggap lebih miskin dari Indonesia? Mana buktinya? Coba ke Dili, ada orang pengemis di lampu merah apa tidak? Ada perempuan sundal apa tidak? Ada pemebantu Rumah Tangga dikirim ke Malaysia nggak?

    Jawabannya “TIDAK”, bukan? Kalau begitu malu donk, bilang aja kami kalah dari Timor Leste dan kami sekarang sudah mulai kalah dari diplomasi West Papua, daripada berputar-putar dalam logika sesat yang memalukan.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?