PAPUApost.com

Tag: PIF Summit

  • Sekjen PIF berjanji isu West Papua akan didengarkan oleh pemimpin PIF

    Sekjen PIF berjanji isu West Papua akan didengarkan oleh pemimpin PIF

    Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold
    Sekretaris Jenderal PBB kedua, Dag Hammarskjold

    Jayapura, Jubi – Sekretaris Jenderal Forum Kepulauan Pasifik (PIF), Dame Meg Taylor, berjanji kepada demonstran yang berdemo dihadapan pemimpin dan delegasi PIF lainnya bahwa suara mereka tentang West Papua akan didengar oleh para pemimpin yang menghadiri Pertemuan Pemimpin PIF ke-48 minggu ini.

    Dame Meg menyampaikan janji itu saat dia secara pribadi menemui para demonstran di depan Hotel Samoa Sheraton Aggie Grey, Senin (6/9/2017) pagi.

    “Papua Barat mungkin tidak memiliki kursi di meja Forum Pemimpin Pasifik minggu ini namun mereka tidak dilupakan oleh orang Samoa,” kata pemimpin demonstrasi tersebut, Unasa Iuni Sapolu, Kamis (7/9/2017).

    Unasa yang merupakan seorang pengacara terkemuka di Samoa mengatakan para demonstran adalah anggota Serikat Pekerja Selandia Baru, Serikat Petani Samoa, Pejuang Iklim Pasifik dan para pendukung Free West Papua, bergabung untuk berdemonstrasi di luar pertemuan PIF.

    “Sekretariat Forum Dame Meg Taylor secara pribadi menemui para demonstran sebelum berangkat ke Sheraton,” kata Unasa.

    Para demonstran meneriakkan “Freedom for West Papua” dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan dari Mau.

    Para demonstran menyampaikan pesan mereka dengan keras dan jelas kepada para delegasi, para pemimpin dan delegasi lainnya saat anggota PIF berangkat ke Sheraton untuk memulai hari pertama perundingan resmi setelah pembukaan malam sebelumnya.

    Namun karena para demonstran ini tidak memiliki izin berdemo, polisi setempat meminta mereka mengurus izin terlebih dulu.

    Jerome Mika dari Serikat Pekerja Selandia Baru lalu berbicara dengan Unasa dan setuju untuk meninggalkan daerah tersebut sampai ijin dapat diproses.

    Kelompok demonstran ini datang kembali sore hari untuk melanjutkan aksi mereka setelah izin didapatkan.

    “Jika ada masalah legalitas aksi kami maka kami akan meminta polisi untuk mengkonfirmasi secara tertulis dan menyebutkan apa tindakan kejahatan yang tidak boleh kami protes,” kata Mika. (*)

  • PIF Didorong Gunakan Mekanisme PBB Untuk Kasus Papua

    Pohnpei, Jubi – Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Pasifik telah mendorong para pemimpin Pasifik untuk mendukung keterlibatan PBB dalam kasus rakyat dan bangas Papua Barat.

    Ini adalah salah satu poin kunci dari perwakilan OMS yang diajukan selama pertemuan dengan Forum Troika Pacific Islands Forum (PIF). Troika forum adalah forum yang melibatkan Ketua PIF sebelumnya, Ketua PIF saat ini dan Ketua PIF mandatang. Ketua saat ini, Perdana Menteri PNG, Peter O’Neill tidal hair dalam pertemuan tersebut karena belum tiba di Ponhpei, Negara Federasi Micronesia. Ia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya, Rimbink Pato.

    Kepada Jubi, usai pertemuan dengan forum Troika, Ketua Pacific Islands Association of NGO (PIANGO), Emele Duituturaga mengatakan ia bersama rekan-rekan NGO se Pasifik menyampaikan kepada pemimpin PIF tentang proses-proses di PBB yang tersedia untuk mengadvokasi kasus Papua Barat.

    “Kami melihat proses-proses di PBB mungkin bisa menjadi salah satu jalur untuk menyelesaikan kasus Papua Barat,” kata Emele.

    Ia menambahkan hingga saat ini publik di Pasifik dan Melanesia hanya berpikir kasus Papua Barat adalah isu di Melanesia saja. Inilah yang membedakan advokasi sebelumnya dan saat ini untuk Papua Barat yang dilakukan beberapa negara dan NGO di Pasifik.

    “Dalam rekomendasi kami, kami juga mencoba membantu para pemimpin kami untuk mengidentifikasi beberapa hubungan bilateral antara negara-negara di Pasifik dengan Indonesia. Terutama bantuan bilateral yang bisa menghalangi kepentingan dan pilihan kita di Pasifik yang perdu menjadi kepedulian kita,” lanjutnya.

    Sebagai salah satu dari enam perwakilan OMS Pasifik yang ditunjuk untuk bertemu forum Troika, Emele juga mendorong pemimpin PIF untuk mensponsori Papua Barat masuk dalam daftar dekolonisasi dan berbicara pada Sekretaris Jenderal PBB untuk menunjuk utusan khusus dalam menangani kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua Barat.

    Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Lupesoliai Neioti mengkonfirmasi perwakilan OMS mengangkat isu Papua Barat dalam pertemuan dengan Forum Troika. Namun ia mencatat, isu Papua Barat terdiri dari dua isu.

    “Pertama adalah soal Hak Asasi Manusia. Isu ini bisa kita angkat dalam situasi seperti saat ini. Tapi soal penentuan nasib sendiri, ada proses yang harus kita ikuti,” kata Neoti.

    Ia mencontohkan kasus negaranya sendiri yang menurutnya sangat mirip dengan kasus Papua Barat saat ini.

    “Apa yang muncul di Papua Barat sangat mirip dengan situasi negara saya sendiri ketika kami ingin menjadi negara merdeka. Tentu saja kemudian PBB datang dan membimbing kami sepanjang jalan menuju kemerdekaan akhir tahun 1962. Jadi ada proses yang harus dilewati dan itu adalah langkah formal yang harus dilakukan,” lanjutnya.

    Namun kekhawatiran atas isu Papua Barat dalam pertemuan puncak para pemimpin PIF pada Sabtu (10/9/2016) sempat muncul di kalangan NGO Pasifik ini. Hal ini disebabkan kemungkinan ketidakhadiran Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasye Sogavare dalam pertemuan retreat tersebut, karena dilakukan pada hari Sabath. Sogavare adalah penganut Advent. Sogavare, sebagai Ketua Melanesia Spearhead Group (MSG) adalah salah satu kunci utama dalam advokasi kasus Papua Barat

    Terkait hal ini Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri Vanuatu, Johnson Naviti menegaskan posisi Koalisi Pasifik untuk Papua Barat sangat jelas dalam pertemuan PIF kali ini. Menurutnya, Perdana Menteri Vanuatu, Charlot Salwai akan membawa isu Papua Barat dalam retreat nanti.

    “Ketika saya berbicara atas nama pemerintah Vanuatu, ketika koalisi terbentuk di Honiara tahun lalu, saya telah menjelaskan kepada Perdana Menteri Kepulauan Solomon, posisi kami jelas; Dukungan yang kami nyatakan bukan hanya dari pemerintah atau satu kelompok politik, namun dari seluruh populasi Vanuatu,” kata Naviti.

    Koalisi Pasifik untuk Papua Barat di Pasifik di bentuk di Honiara pada bulan Juli lalu atas inisiatif Sogavare setelah pertemuan khusus MSG. Anggota awal koalisi ini adalah Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kepulauan Marshall, Tonga, Front Pembebasan Kanak (FLNKS), United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Pacific Islands Association of NGO (Piango). Saat ini dua negara, Tuvalu dan Nauru telah bergabung dalam koalisi ini. (*)

  • Geopolitik Pengaruhi Hasil PIF-47, PICWP Konsisten Hingga ke PBB

    Jayapura, Jubi – PIANGO memandang Australia dan Selandia Baru berperan besar secara geopolitik hingga membuat hasil komunike Forum Kepulauan Pasifik Selatan (PIF) ke-47 tentang West Papua belum maksimal.

    Pertemuan para pimpinan PIF sejak Rabu (7/9) berakhir pada retreat Minggu (11/9/2016). Isu pelanggaran HAM Papua tetap menjadi agenda dan perhatian para pemimpin negeri Pasifik.

    Namun, menurut Direktur Eksekutif Asosiasi NGO Kepulauan Pasifik (PIANGO), Emele Duituturaga, kepada Jubi Selasa (13/9/2016), hasil komunike PIF-47 kali ini belum mencerminkan desakan masyarakat sipil, khususnya terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua.

    “Tampak jelas bahwa geopolitik bermain dalam isu ini. Kami menduga para pemimpin kami tidak cukup berani dan tegas di hadapan negara-negara tetangga besar seperti Australia dan Selandia Baru,” ujar Duituturaga yang menyesalkan desakan masyarakat sipil, agar PIF medorong isu penentuan nasib sendiri West Papua ke PBB, belum tercermin dalam hasil Komunike PIF-47.

    Namun demikian, lanjutnya, isu pelanggaran HAM Papua, yang tidak bisa digeser dari agenda PIF, adalah capaian penting.

    “Kami tahu beberapa negara anggota PIF bahkan berharap isu West Papua dihapuskan sama sekali dari agenda PIF,” kata dia sambil memahami bahwa hasil komunike tersebut adalah pertarungan politik dan pengaruh.

    Hasil komunike terkait isu West Papua di dalam poin 18 menyatakan, bahwa para pemimpin mengakui sensitivitas politik isu West Papua (Papua) dan bersepakat isu dugaan pelanggaran HAM di West Papua (Papua) harus tetap ada dalam agenda. Para pemimpin juga bersepakat pentingnya sebuah dialog terbuka dan konstruktif dengan Indonesia terkait masalah itu.

    Menanggapi hasil Komunike PIF ke 47 yang belum memenuhi harapan perjuangan politik West Papua, Octovianus Mote, Sekretaris ULMWP kepada Jubi mengatakan dirinya tidak menganggap hal tersebut sebagai kekalahan.

    “Kita menang dalam hal dukungan. Tahun ini hampir semua negeri mendukung Papua Barat. Tahun lalu masih sangat sedikit karena masih banyak yang belum tahu dan tidak bersuara,” ujarnya.

    Dia mengaku justru lebih lebih optimis saat ini. “Saya lebih optimistik karena pemimpin kunci bersuara sama.”

    PICWP Lanjutkan ke PBB

    Terlepas dari hasil PIF-47 tersebut, Emele Duituturaga menegaskan bahwa PICWP, yang terdiri dari Kepulauan Solomon, Vanuatu, Republik Kepulauan Marshall, Nauru, Tuvalu dan PIANGO, adalah platform yang semakin bisa diandalkan untuk terus mendorong West Papua menjadi agenda di badan PBB.

    “Kami sangat berbesar hati dan semakin positif karena anggota-anggota negara PICWP sudah secara terbuka tunjukkan komitmen mereka untuk mendorong isu West Papua ini.”

    Pihaknya kedepan akan bekerja secara individual dengan negeri-negeri tersebut agar PBB mengintervensi isu pelanggaran HAM West Papua, sekaligus mendorong agenda penentuan nasib sendiri West Papua ke Majelis Umum PBB, Dewan HAM PBB, serta Sekretaris Jenderal PBB.

    Selain itu, Perdana Menteri Samoa yang merupakan ketua PIF selanjutnya, menurut Duituturaga, sudah menunjukkan sinyal bahwa pihaknya akan menggelar pertemuan 16 anggota CSO dengan keseluruhan pimpinan PIF pada pertemuan PIF tahun depan di Samoa.

    “Tidak terlalu banyak nilainya bertemu segelintir pimpinan PIF di Troika,” ujar Emele yang memandang usulan Perdana Menteri Samoa sebagai terobosan yang bagus untuk memberi tekanan lebih besar pada isu politik West Papua.

    Victor Yeimo, Ketua Umum KNPB dalam pernyataan tertulisnya kepada Jubi Senin (12/9) mengakui beratnya pertarungan pengaruh di PIF terkait isu politik West Papua, khususnya karena hubungan ekonomi politik negara-negara besar seperti Australia dan Selandia Baru dengan Indonesia.

    “Ada dua level perjuangan yang akan terus kami lakukan untuk perluasan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri West Papua hingga ke PBB. Level pertama adalah dukungan gerakan sosial dan politik di Pasifik, dan level kedua adalah dukungan pemerintah negaranya. Keduanya bisa berjalan seiring, bisa juga tidak. Tetapi level pertama, yaitu dukungan gerakan sosial dan politik, adalah penentu,”

    ujar Yeimo.

    Dia juga menjelaskan bahwa solidaritas gerakan sosial dan politik di Australia, Selandia Baru dan Indonesia sendiri saat ini sedang bertumbuh.

    “Pemerintah Australia, Selandia Baru dan Indonesia boleh jadi masih kepala batu untuk mengakui persoalan politik Papua, tetapi mereka tidak akan bisa membendung perluasan dukungan dari rakyatnya sendiri pada kami,” ujar Yeimo.(*)

  • Question of the integration of New Caledonia as a full member of the Pacific Islands Forum

    Roch WAMYTAN

    UC-FLNKS and NATIONALISTS Group

    FLNKS Signatory of the Noumea Accord

    President of the Group Congress of New Caledonia

    rockwamytan@hotmail.com

    roch.wamytan@congres.nc

    To H.E. Dame Meg TAYLOR Secretary General to the Pacific Islands Forum

    Noumea, 5th September 2016

    Subject: Question of the integration of New Caledonia as a full member of the Pacific Islands Forum

    Excellency, During the 47th Summit of the Pacific Islands Forum (PIF) which will be held from September 7 to 11, 2016, in Pohnpei, Federates States of Micronesia, the candidacy of New Caledonia to the status of full member will be again examined.

    In this way, considering the current political situation in Kanaky/New Caledonia, particularly in the prospect of electoral consultation on the achievement of full sovereignty of the country which is planned from 2018, I am writing to send you the position of my political group at the Congress of New Caledonia, shared also by the FLNKS1 .

    This letter is in the continuity of the letter I sent you already last year. First, let me remind the role of the PIF in the international support of the Kanak people’s struggle, in particularly within the framework of the reinscription, in 1986, of 1 Until now, during all the FLNKS Congresses, no motion was passed in the direction of an agreement for the change of status of New Caledonia in the PIF. New Caledonia on the United Nations list of Non Self Governing Territories.

    This support was able to be developed, among others, under the aegis of our countries brothers of the Melanesia. Indeed, since 1986, the FLNKS benefits a special guest status as an observer member of the PIF. In 1998, after the signing of the Nouméa Accord which involved the country in a process of emancipation and decolonization, the Kanak independentists have accepted to integrate the government of New Caledonia at the time and place of the FLNKS as observer member within the PIF. This open-mindedness gesture was made during the PIF’s summit in Palau in 1999. Besides, in 2006, New Caledonia became associate member of the PIF.

    In September 2013, following a mission of the ministerial committee in New Caledonia, the executives of the organization recognized the legitimacy of the New Caledonian candidacy for the status of full member within PIF. Unfortunately, since 2006, we notice a sidelining of the independentist executives concerning all the decisions, as political as diplomatic, relative to the PIF, taken by the government of New Caledonia. Moreover I had informed Mr Henri PUNA of this problem, in 2013, during the mission of the ministerial committee. As signatory of the Noumea Accord, I have called out on several occasions the partners of this accord on the respect for its sincere and whole implementation.

    The Melanesian Spearhead Group, the PIF and the United Nations Special Committee on Decolonization were also notified on the problems that our country crosses, in particular on the question of the establishment and the revision of the special electoral rolls for the provincial elections and for the consultation on the country’s achievement of full sovereignty.

    As you know, Oceania is today considered as the new center of the world growth, provided with a considerable potential which can raise the challenges of the 21th century (energy, raw materials, halieutic resources, etc.). So, it is clear that France, in the name of its greatness, of its place in the world, of its best interests, of its rank of the second naval strength in the world behind the USA, wishes to ensure to keep the sovereign powers in New Caledonia. Recently, a symposium organized by the French Senate in January 2013, in Paris, confirmed again the interest of France for its French territories of the Pacific.

    The speakers of this symposium thus recommended to defend in this continent the best interests of France in connection with the public and private French companies. France also defends its own interests by using the French territories as a bridgehead or support base.

    Concerning French overseas territories, the President François Hollande during his tour of the « last French colonies » had a constant in his speeches: « France is present all around the world, a country where the sun never goes down, France is a country of Oceania, Indian Ocean, America, the Atlantic Ocean, Caribbean ».

    These declarations express the politic of red line of the forbidden independence which France implements. Sometimes, under the cover of democracy, we can reveal maneuvers of a State trying to assure its domination while putting up a good show in front of the international community. The independentist executives that we are have what to be worried in view of this situation in French overseas territories and taking in consideration the declarations of certain high-level French politicians following the example of President François Hollande during his last journey in New Caledonia in November 2014 asserting in his speech in the Tjibaou Cultural center that the best interests of France are also situated in the Pacific.

    Yet, New Caledonia is an oceanian country and France is an european country. The FLNKS gave time to build and reach its independence. Important results were obtained, but serious drifts, further to a deliberated will of confinement from the State, led New Caledonia towards a trapdoor into which France locks it more and more in the name of the best interests of the Nation. For us, it is so out of the question for the moment, and as long as New Caledonia is not independent, that she could obtain the status of full member within the PIF.

    In the same line, it is inconceivable for us, as regard to the Melanesian Spearhead Group, that the FLNKS could give its place to the government of New Caledonia. Because it would definitely let France enter in these regional organizations, following the principle of the « Trojan horse », organizations which were of all fights for the Kanak people’s independence. Our country which is going to commemorate, on September 24th, 2016, 163 years of taking possession by France, does not have vocation to play eternally the role of casting a favourable light on its administrative power which the only purpose is to claim, in the eyes of the nations of this region, its status of « oceanian » country, to benefit from this position.

    The geographical and political reality reminds that France, situated in 20 000 km of the Pacific is an european, and not an oceanian State. To permanently tweak the shot on this basic reality amounts to maintain the colonialist and imperialist system, and paves the way for future situations of conflicts. More than ever New Caledonia, Melanesia and the Pacific, need stability, cohesion and peace. Gain independence peacefully and through negotiation was a difficult choice that we made. The support of regional institutions (PIF, MSG) and Independent States of the region is crucial for our people and our country. Indeed, the balance of power between the Administering power, France, and the colonized people, the Kanak people, is not in our favor.

    If we are engaged for 30 years in a decolonization process with the signing of the political agreements (Matignon and Noumea) with our colonial power, we believe that it does not want the independence of our country. We are today in the last mandate of the Noumea Accord, and the political development of these last months does not allow us to envisage the granting, to New Caledonia, of a status of full member within the PIF.

    In this way, allow non-independent and non-autonomous countries to become full member of the PIF is equivalent to bring our colonial power as a full member. Because the sovereign powers and full sovereignty is always that of the colonial power. Support for regional institutions and independent countries in the region is indispensable in our fight for independence. Considering elements developed above, I am writing to ask for your understanding, kindness, and support of your high authority to postpone the examination of the candidacy of New Caledonia to the status of full member of the Pacific Islands Forum.

    Finally, I inform you that brother countries of our Pacific region, the Melanesian Spearhead Group, and the President of the United Nations Special Committee of Decolonization, were also seized on this matter.

    Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

    President of the UC-FLNKS and Nationalists Group Former president of the Congress of New Caledonia (2011-2012/2013-2014) Former president of the Melanesian Spearhead Group (2001-2003) Former president of the FLNKS (1995-2001) Roch WAMYTAN

  • Forum to give West Papua serious thought

    Pacific Media – The former, current and incoming chairs of the Pacific Islands Forum say they will take the concerns of Pacific NGOs on the situation in West Papua seriously.

    Issues of West Papua and climate change are expected to be high on the agenda at this week’s Forum leaders summit in Papua New Guinea’s capital.

    This week in Port Moresby, regional civil society organisations were given a rare face to face meeting with the past, present and future chairpersons of the Forum.

    The leaders said they would take the concerns of Pacific NGOs on the situation in West Papua seriously.

    The Pacific Network on Globalisation’s Joey Tau said the reaffirmation added to the growing voices of Pacific peoples seeking a moral stand on human rights abuses in West Papua.

    “There is tremendous support throughout the Pacific. We have the solidarity movements in Fiji, in Solomon Islands, in Vanuatu and back here in Papua New Guinea who are basically calling on leaders to deliberate and act morally on the issues that are before them in regards to West Papua.”

    The regional NGOs have also called on Pacific Island leaders and Australia and New Zealand to come up with a united stance on climate change for the Paris COP 21 negotiations.

    The spokesperson for the Pacific NGOs Ann Singeo from the EBIIL society told the leaders to secure a safe future for people in the region.

    “We are hoping that they at least have a united voice in the Paris COP 21 in December, so that they can at least unite on certain grounds to speak for at least the threat of climate change on the lives of our Pacific Islanders but also the mere existence of our countries and our people.”

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?