Tag: pesan panglima TRWP

Luhut Panjaitan itu Wajah Militer NKRI, Jangan Ikut Irama NKRI
Menanggapi berbagai langkah yang diambil oleh NKRI secara khusus lewat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Luhut Binsar Panjaitan, yang adalah mantan perwira tinggi militer NKRI, Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua (TRWP) menghimbau, “Luhut Panjaitan itu Wajah Militer NKRI, Jangan Ikut Irama NKRI!”
Berikut petikan surat yang disusun berdasarkan satu kali pengiriman email bolak-balik antara PMnews dengan TRWP.
Papua Merdeka News (PMNews): Selamat berjuang dan salam sukses atas kemendangan-kemenangan yang telah diraih oleh bangsa Papua pada tahun 2015 dan 2016 ini. Kami dari PMNews punya dua pertanyaan kali ini untuk mintakan pendapat dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP).
Pertama, Apa saran dari TRWP kepada pejuang dan organisasi perjuangan Papua Merdeka menanggapi perkembangan terakhir yang dilakukna oleh Menteri Indonesia bernama Luhut Binsar Panjaitan?
Kedua, Apa tanggapan TRWP terhadap pasukan Cyber Army yang diluncurkan oleh NKRI?
Demikian pertanyaan kami, dan terimakasih atas tanggapannya.
Hormat kami, Colletive Editorial Board of the Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece)
Jawanan dari TRWP:
Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua – Secretariat-General
Dengan hormat, kami ucapkan terimakasih atas dua pertanyaan yang telah kami terima lewat email. Surat yang ditujukan kepada Panligma tertinggi Komando Revolusi diserahkan kepada kantor sekretariat untuk menanggapinya. Gen. TRWP Mathias Wenda dengan ini memberikan tanggapan sebagai berikut.
Pertama, menyangkut propaganda politik yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Ada dua tanggapan. Pertama, Luhut sebagai orang Kristen, dia tahu persis, apa yang dia lakukan sungguh-sungguh bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Sumpah-janji kepada NKRI sebagai warga negara ialah sebuah status semetnara, untuk ditinggalkan membusuk di kuburan di dalam tanah, sementara status dan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus yang lewat Roh Kudus berbicara di dalam hatinya ialah kekal, tidak akan mati.
Status dan kewarga-negaraan surgwwi yang bersifat kekal ini dianggap oleh Binsar sebagai sesuatu yang tidak ada artinya dan menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memanipulasi fakta dan realitas di lapangan, sama seperti banyak orang Batak, orang Maluku dan orang Toraja yang telah mengatas-namakan Kristen untuk membunuh orang Papua di Tanah leluhur bangsa Papua, maka mereka pasti dituntut di pengadilan AKhir, sama-sama sebagai anak-anak Tuhan akan dihakimi. Kami kembalikan ini semua kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Panglima Mahatinggi Komando Revolusi West Papua dan Hakim Agung Semesta Alam.
Yang kedua, sebenarnya NKRI memainkan kartu yang keliru. Mengesampingkan dan menganggap remeh seorang Meneri Luar Negeri, Luhur Binsar berkeliling dunia mengambil-alih tugas dan taunggungjawab Menlu dan ditambah, ia menunjukkan wajah militerisme di Tanah Papua ialah sesuatu yang memalukan bagi kami tetapi tentu saja merugikan bagi NKRI.
Gen. TRWP Mathias Wenda yang hanya mengenyam pendidikan modern Sekolah Dasar saja tahu, sampai batas mana dapat berbicara dan sampai batas mana politikus berbicara. Itu terlihat jelas tidak dipahami oleh NKRI. Biarkan mereka menunjukkan kepada dunia bahwa militer masih berkuasa di Indonesia dan militer yang sedang mengkampanyekan dukungan internasional untuk West Papua tetap di dalam NKRI.
Sekarang jawaban untuk pertanyaan kedua menyangkut Cyber Army, kami tidak dapat berkata banyak. NKRI terlambat 10 tahun. Cyber Army TRWP telah berdiri tahun 2000 di Norfolkshire, London Utara dengan nama The Diary of OPM (Online Papua Mouthpiece) sebagai sanggahan bahwa nama OPM itu sama dengan Online Papua Mouthpiece, bukan nama OPM buatan NKRI yang selama ini digunakan di seluruh dunia.
Yang jelas, Timor Leste, orang Melanesia yang jumlahnya lebih sedikit, wilayahnya lebih kecil bisa menang atas NKRI yang wilayahnya masih berbatasan dengan NKRI, mengapa Papua tidak sanggup? Timor Leste yang mulai berjuang untuk merdeka 10 tahun setelah Papua Merdeka dimulai, kenapa bisa merdeka duluan?
TRWP sudah punya jawaban atas dua pertanyaan ini, dan kami telah memerintahkan kepada organ politik untuk mengambil langkah-langkah strategis dan taktis dalam rangka melepaskan diri dari pendudukan dan penjajahan NKRI.
Yang harus dilakukan orang Papua saat ini adalah
1. Lupakan dan anggap tidak pernah ada atas apa saja yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan,
2. Fokus kepada program dan target perjuangan Papua Merdeka;
3. Jaga dan rawat persatuan dan kesatuan dalam ULMWP, siapapun yang menyuarakan kelaur dari ULMWP atau tidak mengakui ULMWP, entah dia itu mengaku diri Panglima atau Tokoh Politik, atau apa saja, tetapi menyangkal ULMWP, maka dia dan organisasinya jelas pro NKRI, pro Merah-Putih, dan ia diangkat oleh NKRI, digaji oleh NKRI. Itu sesuatu yang jelas dan pasti.
4. Kangan menghina dan memaki orang Papua, entah itu Fransalbert Joku, Nick Messet, Nico Jakarimilena, Matius Murib, siaapun yang saat ini mewakili NKRI berbicara di tingkat mana saja. Mereka adalah aset bangsa Papua. Jangan terpancing dengan politik “devide et impera” penjajah. Hargai mereka adalah secara otomatis hargai diri sendir, karena mereka adalah anda, dan anda ada di dalam mereka sebagai orang Papua. Kebenciran dan saling curiga di antara kita telah merusak perjuangan kita, telah menghambat perjuangan ini dalam satu generasi. Oleh karena itu generasi saat ini jangan ikut jejak saling dengki, saling memaki, saling mengancam diantara orang Papua. Anak kami Prai di Australia dan anak-anak lain di negeri dan di Indonesia, yang melakukan demo, yang mengeluarkan pernyataan, jangan didasari atas kebencian, karena kita sudah berada di pihak pemenang. K
5. Kebenaran telah memang! Kita saat ini berada pada waktu-waktu untuk merayakan kemenangan-kemenangan ini:
  1. Semua organ perjuangan kemerdekaan West Papua telah bersatu menjadi satu dalam payung ULMWP; beryukurlah, berpestalah, rayakanlah!
  2. ULMWP telah diterima menjadi anggota MSG, Pujilah Tuhan! Agungkan dan muliakan nama-Nya! rayakanlah!
  3. Isu West Papua telah masuk ke meja PIF (Pacific Islands Forum) lewat ULMWP, ; beryukurlah, berpestalah, rayakanlah!
  4. Westminster Declaration telah diluncurkan, untuk mengkampayekan kemerdekaan West Papua. ; beryukurlah, berpestalah, rayakanlah!
June 9, 2016
Gen. TRWP Mathias Wenda: Berduka Sedalam-Dalamnya
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolution Army), Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen TRWP Mathias Wenda, bersama segenap staf dan pasukan, atas nama bangsa Papua menyatakan
BERDUKA CITA SEDALAM-DALAMNYA
atas dipanggilkan ke pangkuan Tuhan Sang Khalik Langit dan Bumi
Brigadir Jenderal Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Richard Joweni
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua kami menyerukan kepada seluruh komponen perjuangan bangsa Papua untuk terus mengobarkan api perjuangan, api revolusi terus menyala, perjuangan terus dijalankan, sampai kita sekalian mencapai cita-cita perjuangan kita.
Kita tahu, dari seluruh sejarah bangsa-bangsa di dunia, tidak pernah ada perjuangan kemerdekaan yang pernah bubar karena lama-kelamaan semangat perjuangan menjadi pudar, atau karena diberhentikan oleh kebaikan hati penjajah dan atau berhenti karena ada teror dan intimidasi seperti harapan dan doa-doa kaum penjajah NKRI. Tidak ada! Tidak pernah ada!
Perjuangan ini akan mencapai titik terakhir.
Cepat atau lambat kita mencapai sasaran sangat ditentukan oleh semangat kesatuan darn persatuan kita semua, seperti saat ini telah terwujud dalam wadah ULMWP. Mari kita terus mendukung ULWPM, yang benihnya telah ditanam oleh WPNCL yang diketuan alm. BigJend Richard Joweni waktu itu.
WPNCL yang waktu itu diketuai Alm. BrigJend Richard Joweni bersama sejumlah lembaga lain telah melahirkan ULMWP. Dan kini ULMWP sedang berkiprah dengan kekuatan penuh. Bibit yang telah ditanam almarhum perlu terus disiram dan disiangi oleh kita semua, sampai menghasilkan buah: Papua Merdeka, terlepas dari penjajah NKRI.
Tokoh OPM dan WPNCL lainnya, Alm. Dr. John Otto Ondawame telah dipanggil Tuhan belum lama ini, dan kini tokoh OPM dan WPNCL lainnya dipanggil pula. Mereka dipanggil menyusul berpulangnya Gen. TPN/OPM Kelly Kwalik di tangan Penjajah NKRI dan para penglima lainnya telah tewas di medan pertempuran.
Api perjuangan terus berkobar, generasi berganti generasi, satu tahapan ke tahapan selanjutnya, langkah demi langkah, sampai akhirnya kita akan tiba pada tujuan akhir, PAPUA Merdeka, NKRI keluar dari Tanah Papua! Itu sebuah kepastian, sebuah jaminan, bukan cita-cita, bukan mimpi!
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada tanggal: 27 Oktober 2015
———————
Panglima,                                                             Secretary-General,

TTD
Mathias Wenda, Gen. TRWP                    Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
NBP:A.001076                                                   BRN:A.018676
October 27, 2015
Gen. TRWP Mathias Wenda: Syukur Bagimu Ya, Tuhan bangsa dan Tanah Papua
United Liberation Movement for West Papua
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (MPP-TRWP), atas nama Gen. TRWP Mathias Wenda, dengan ini kami mengucapkan
SYUKUR BAGIMU TUHAN!
karena bangsa Papua kini secara resmi, oleh negera-negara merdeka dan berdaulat di Kepulauan Melanesia di muka Bumi telah mengakui secara resmi bahwa
1. Orang Papua ras Melanesia bukan sekedar kategorisasi antropologi dan sosial, tetapi adalah sebuah identitas dan realitas sosial-politik pula;
2. Orang Papua ras Melanesia diterimak sebagai bagian dari Keluarga Besar rumpun ras Melanesia di kawasan Pasifik Selatan; dan
3. Maka dengan demikian, kini Indonesia dan West Papua duduk di meja MSG sebagai dua bangsa yang sederajad, dua bangsa yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, memiliki hak bicara dan hak berpendapat yang sama di dalam sebuah forum negara-negara bangsa di kawasan Pasifik Selatan.
Sebagaimana di berbagai berita di dalam negeri maupun di luar negeri, yang telah terjadi di Vanuatu ialah sebuah “mujizat”, dan oleh karena itu tidak dapat dikleim oleh manusia siapapun, kelompok manapun, organisasi apapun, karena yang terjadi ialah sebuah mujizat karena Allah Pencipta, Pelindung dan Tuhan bangsa Papua menyertai dan turun tangan dalam pertemuan ini. Terbukti Perdana Menteri Solomon Islands sebagai seorang “single iighter” dalam pertemuan ini telah berdiri kokoh membela harkat dan martabatnya sendiri sesuai ciptaan dan kodrat Sang Ilahi sebagai seorang Melanesia, mengabaikan sokongan dan manuver politik penuh muslihat dan tipu daya dari NKRI lewat Presiden Joko Widodo maupun lewat Menteri Luar Negeri-nya.
Perdana Menteri Solomon Islands yang dikira NKRI telah dikantongi NKRI ternyata tidak lupa kodratnya sebagai seorang Melanesia.
Peristiwa ini mari kita sebut sebagai sebuah “Peperangan antara KEBENARAN menentang tipu muslihat” yang berasal dari Iblis, sang penjarah, pencuri dan pembunuh itu, bapa segala pendusta itu.
Atas kemenangan “KEBENARAN” ini, maka kami segenap pejuang kemerdekaan West Papua di Rimba Raya New Guiean menyampaikan
SYUKUR BAGIMU TUHAN!

Demikian pernyataan ini kami sampaikan kepada semua pihak untuk disyukuri dan dirayakan bersama.
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua
Pada Tanggal: 29 Juni 2015
Hormat kami,
A.n. Panglima Tertinggi Komando Revolusi,

Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
BRN: A.001076
June 29, 2015
Gen. TRWP Mathias Wenda Memulai Lebih Awal dan Akan Mengakhiri dengan Mantap
Tentara Revolusi West Papua (West Papua Revolutionary Army)
Markas Pusat Pertahanan (Central Defense Headquarters)
Email: koteka@papuapost.com
=====================================================
Menanggapi pemberitaan media di Indonesia bahwa Jenderal TPB PB Nggoliar Tabuni telah menyerahkan diri kepada Tentara kolonial TNI, maka dengan ini Tentara Revolusi West Papua di bawah Komando Panglima Tertinggi Komando Revolusi menyatakan:
1. Keputusan untuk menyerahkan diri, atau menyerah kepada NKRI atau pihak manapun oleh orang Papua, bukanlah cerita baru, dan bukan juga hasil kerja keras NKRI dalam meng-indonesia-kan orang Papua. Oleh karena itu, semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu merasa kecolongan, apalagi merasa dikalahkan oleh kaum penjajah yang berdiri di pihak Ibilis sebagai Kepala Penipu sedunia dan sepanjang masa;
2. Kasus orang Papua atau pejuang Merdeka, atau tokoh Papua menyerahkan diri kepada NKRI ialah keputusan individu, pilihan oknum masing-masing orang Papua, tidak dipaksakan, tidak ada larangan. Sebagaimana kita semua memulai perjuangan ini tanpa dipaksa, tanpa didesak, dan tanpa dijanjikan apapun oleh siapapun, demikian pula, ketika siapa saja mengakhiri bergabung dengan perjuangan ini dan menyerahkan diri kepada kaum penjajah, maka semua organisasi, tokoh dan aktivis Papua Merdeka tidak perlu menyalahkan, menyudutkan, mengecam, bahkan mengutuk tindakan sedemikian. Sudah banyak tokoh Papua Merdeka telah menyelesaikan tugas-tugas negara dan kini menjadi bagian dari masyarakat Papua di kota dan kampung di Tanah air, dan itu merupakan sebuah keputusan yang bijak dalam rangka melanjutkan kehidupan masing-masing.
3. Oleh karena itu, siapapun tahu bahwa penyerahan diri oknum tokoh, aktivis Papua merdeka ialah tindakan individu, yang patut kita hargai karena diputuskan dengan pertimbangan-pertimbangan matang dan dalam keadaan sadar. Kita ptut mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya atas perjuangan yang telah membesarkan nama OPM dan pasukan gerilyawan di Rimba Raya New Guinea.
  Tidak-lah berarti Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Revolusi West Papua bubar, atau menghentikan atau mengendorkan perjuangan Papua Merdeka. Dengan berdirinya ULMWP, maka kegiatan-kegiatan gerilya memang harus di-pending selama beberapa waktu, untuk memberikan peluang kepada para diplomat dan politisi Papua Merdeka mengerjakan tugas-tugas diplomasi dan politik mereka, terutama di kawasan Melanesia.
4. NKRI mau menunjukkan kepada bangsa Papua dan masyarakat Melanesia bahwa perjuangan Papua Merdeka menjadi macet karena penyerahan diri Jend. Tabuni, akan tetapi hitungan itu salah besar, karena langkah politik Papua Merdeka sudah beberapa tahun lebih duluan daripada cara penjajah NKRI. Mereka salah langkah, karena kepemimpinan perjuangan Papua Merdeka sekarang bukan lagi di Rimba dan di Gerilya Rimba, tetapi sudah ada di meja politik dan diplomasi. Biarpun ribuan gerilyawan TPN/OPM menyerah, Tentara Revolusi West Papua/ West Papua Revolutionary Army (TRWP/ WPRA) tidak akan menyerah.
5. Saya, selaku Panglima Tertinggi Komando Revolusi Tentara Revolusi West Papua dengan ini menyatakan perjuangan Papua Merdeka masih dalam kendali, sejak tahun 1970-an, sejak sebelum Jend. Tabuni bergabung, sampai saat ini, dan sampai perjungan ini diselesaikan, dengan kuasa dan pertolongan dari Sang Tokoh Utama Revolusioner Semesta dan Sepanjang Masa.
Nyatakan kepada semua, dan setiap orang Papua, sampaikan kepada kaum penjajah bahwa
“Kebenaran itu mutlak dan tidak dapat dikalahkan oleh siapapun, kapanpun dan di manapun, entah bagaimanapun. Perjuangan Papua Merdeka didasari atas kebenaran melatan tipudaya. Gen. TRWP Mathias Wenda Memulai Lebih Awal dan Akan Mengakhiri dengan Mantap”

Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada Tanggal: 24 Maret 2015
Panglima,                                                             Secretary-General,

TTD
Mathias Wenda, Gen. TRWP                    Amunggut Tabi, Lt. Gen. TRWP
NBP:A.001076                                                   BRN:A.018676
March 25, 2015
OPM Bukan Kartu Joker bagi Papindo untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi
Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, Tentara Revolusi West Papua lewat Kantor Secretariat-General menyampaikan
“penyesalan dan dukacita sedalam-dalamnya atas pola pikir yang picik dan kotor seperti dinyatakan Ruben Magay, politisi Papindo untuk melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM
seperti dirilis TabloidJubi.com berikut
Sebenarnya sejak awal, ketika tim asistensi UU Otsus dibentuk, saya tawarkan kalau mau revisi UU Otsus, harus melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM. Pikiran mereka harus masuk, karena bargeningnya ada disitu. Tapi kalau hanya bicara bargening ekonomi, Otsus Plus tak ada nilainya
Pernyataan singkat dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) tanggapan pernyataan lisan yang diketik dari Secretariat-General. Kata Wenda,
Anak Ruben Magay yang selama ini berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, tetapi ternyata berpikiran picik dan kotor. Pikiran sempit seperti ini siapa yan ajar dia? Dia sekolah di Indonesia, jadi pikiran dia sama sudah, apalagi dia menjabat di Indonesia lagi, tambah bagus, tambah punya logika politik yang sama persis dengan majikannya orang Indonesia. Dia punya akal busuk yang tidak saja merugikan OPM tetapi keseluruhan nasib bangsa Papua di West Papua dan East Papua.
Selanjutnya catatan ini menyatakan
Mempermainkan OPM atau tokoh OPM sebagai Kartu Joker untuk meloloskan Angenda yang Bukan Tuntutan OPM, tetapi racikan para politisi pagi buta Papua saat ini yang menjabat sebagai kaki-tangan penjajah di Papua merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyedihkan.
Gen. Wenda mengingatkan kembali
OPM Bukan Kartu Joker bagi anak-anak Papindo seperti Magay, Enembe, Wonda, siapa lagi anak Murib itu, pokoknya semua anak-anak saya semua, untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi. Kalau mau cari makan, ya, cari makan dengan cara yang layak dan terhormat, bukan dengan cara nyamuk atau lintah yang kerjanya menghisap darah makhluk lain untuk akhirnya setelah kenyang dia mati sendiri. Itu yang saya bilang ulang-ulang, lebih baik sekolah di hutan New Guinea daripada sekolah di Jawa atau di bangku penjajah.
Sebagai tambahan Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi mencatat:
Minta maaf, saya sebenarnya sudah beberapa kali coret kalimat-kalimat langsung dari Panglima, tetapi saya merasa berdosa kalau tidak menyalinnya langsung, jadi saya harap para politis muda Papua, termasuk saya, perlu kita belajar dari orang tua kita, yaitu orang tua yang ada di RimbavRaya ataupun Kampung dan Kota di New Guinea. Ada baiknya kita sebagai politisi muda, kita perlu jaga cara berpikir, naluri politik dan akal sehat kita agar ttidak mudah teracuni oleh virus cara berpikir penjajah. Biasanya kaum penjajah meninggalkan bekas kaki, yaitu cara berpikir kepada wilayah dan bangsa jajahannya. Jadi, mari kita camkan peringatan ini sebagai cambuk kecil untuk memperbaiki kita semua, bukan sebagai kritikan menjatuhkan.
Menutup catatan ini, Lt. Gen. Tabi menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP,
Apapun jabatanmu, berapa lama-pun Anda menjabat, apapun yang Anda mainkan dalam kursi NKRI ini, Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai orang Papua, meletakkan kami bersama di Tanah Papua, dengan maksud dan tujuan yang kita harus gali dan telusuri bersama, sampai rahasia itu terungkap. Oleh karena itu, kalian bertiga sebagai putra terbaik dari Suku Lani, bersama Wakil Gubernur dan pejabat lain yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah saat ini, kalian harus sadar, bahwa posisi Anda Orang Papua di dalam NKRI ialah Anak Tiri. Sekali lagi, Anak Tiri, bukan Anak Kandung.
Oleh karena itu, apapun yang kalian pikirkan untuk minta kepada Ibutiri Pertiwi, pikirkanlah untuk meminta apa saja yang DAPAT ANDA MINTA dan AKAN ANDA DAPATKAN dalam status dan hak Anda sebagai Anak Tiri. Jangan berpikir dan meminta hak dan kewenangan Anak Kandung Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena meminta bukan hak Anda sendiri sama saja dengan usaha menjaring angin. Lebih parah lagi, lupa diri dan tidak sadar kedudukan sebagai Anak Tiri ialah kesalahan terbesar kalian yang menjabat di dalam pemerintah kolonial NKRI.
Dalam mengakhiri catatan ini disampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa Otsus I, Otsus II, Otsus III, dan Otsus Plus atau Otsus IV semuanya adalah “racun” yang akan membunuh dan menghabisi orang Papua dari tanah laluhur kita. Obat satu-satunya untuk mengobati “racun mematikan” itu ialah Merdeka.
Ya, “Merdeka Harga Mati!”
February 21, 2015
Detik Otsus Dihapus, Detik itu NKRI tidak Punya Dasar Hukum Menduduki Tanah Papua
Menanggapi rencana NKRI menghentikan Otsus atas tanah Papua yang telah diberlakukan sejak 2001 oleh Presiden Megawati Sukarnoputri waktu itu, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi atas nama Gen. TRWP Mathias Wenda dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua menyatakan,
“Detik Otsus dihapus, maka detik itu pula NKRI tidak punya Dasar Hukum untuk menduduki Tanah Papua. Dengan mencabut UU Otsus, maka secara otomatis mencabut dasar hukum NKRI tinggal di Tanah Papua, sama dengan NKRI keluar dari Tanah Papua”.
Demikian dijawab lewat SMS menanggapi ringkasan SMS yang PMNews kirimkan kepada Markas Pusat Pertahanan (MPP) TRWP.
Dilanjutkan dalam pesan pendek itu,
Demikian juga, begitu masa berlaku UU Otsus berakhir, maka status hukum West Papua di dalam NKRI harus berakhir, kecuali kalau NKRI mengeluarkan UU selain UU Otsus untuk memperpanjang masa pendudukannya atas tanah Papua. Jadi, UU Otsus bukan sekedar untuk membangun tanah dan bangsa Papua ras Melanesia di dalam kerangka NKRI, tetapi sekaligus sebagai Surat Kontrak yang berisi Hak Menduduki dan Menggarap serta mencari keuntungan dari Tanah Papua. Kontrak itu ditandangani oleh NKRI, dan diketahui oleh masyarakat internasional, tanpa keterlibatan bangsa Papua.
Selanjutnya dikatakan juga dalam sms berikutnya,
Oleh karena itu, orang Papua yang mau tetap mempertahankan UU Otsus ialah orang Papua yang pro-NKRI, yang kami sebut orang suku Papindo (Papua – Indonesia). Kalau orang Papua asli dan murni akan mengucap syukur kepada Tuhan kalau NKRI mau menghapus UU Otsus atas tanah Papua.
Akan tetapi di sisi lain, tetap mempertahankan Otsus juga lebih bagus, karena ujung-ujungnya pasti tetap menguntungkan perjuangan Papua Merdeka.
Jangan kita lupa bahwa hubungan negara-bangsa modern dengan masyarakat adat di seluruh dunia semuanya didasarkan atas produk hukum internasional yang dijadikan dasar bagi para penjajah untuk menduduki wilayah dan bangsa jajahannya. Termasuk NKRI menduduki West Papua atas dasar Perjanjian Roma dan Perjanjian New York tahun 1960-an. Kedua perjanjian ini ditindak-lanjuti dengan Pemberlakuan Otonomi Khusus 25 tahun, yang mulai dari tahun 1963 dan berakhir tahun 1988 (masih ingat Dr. Thom Wainggai memproklamirkan negara Melanesia Raya dengan alasan Otsus I NKRI di Tanah Papua berakhir pada saat ini). Dari tahun 1988 – 2001, status West Papua di dalam NKRI tidak memiliki dasar hukum apapun. Baru tahun 2001 ada dasar hukum UU Otsus No. 21/2001, yang akan berakhir 2026.
Akan tetapi itu semua tergantung perjuangan orang Papua, baik yang ada di dalam pemerintah NKRI sebagai pejabat kolonial Indonesia ataupun yang ada di luar pemerintah. Kalau semua orang Papua punya harga diri dan bermartabat sebagai manusia ciptaan Tuhan di tanah leluhurnya dan menghargai itu serta memperjuangkannya, maka bukan hal yang tidak mungkin, NKRI akan angkat kaki dari Tanah Papua, pada suatu saat. Hal itu pasti, tetapi kita tunggu waktu Tuhan.
November 26, 2014
Mathias Wenda: Berduka Sedalam-Dalamnya atas Wafatnya Dr. OPM John Otto Ondawame
Dari Kiri Layar Anda: Alm. Dr. Ondawamena, Mr. Benny Wenda, Mr. Any Ayamiseba
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) di rimba raya New Guinea, Panglima Tertinggi Komando Revolusi Gen. TRWP Mathias Wenda bersama seluruh staff dan gerilyawan menyatakan
BERDUKACITA SEDALAM-DALAMNYA
atas wafatnya Dr. OPM John Otto Ondawame di Port Vila, Republik Vanuatu.
Dari rimbaraya New Guinea, dari Markas Pusat Pertahanan di mana Dr. OPM Ondawame pernah tinggal bersama di tempat ini, kami segenap pasukan menyatakan:
1. Perjuangan yang telah ditinggalkan akan terus kami perjuangkan sampai cita-cita bersama tercapai;
2. Akan terus mendorong mobilisasi Masyarakat Melanesia dalam memperjuangkan hargadiri, jatidiri dan kemerdekaan demi perdamaian kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan;
3. Mendorong dan mewujudkan lamaran West Papua untuk menajdi anggota MSG sebagai dengan langkah-langkah konkrit sesuai perjuangan Dr. Ondawame belakangan ini.
Untuk sekalian bangsa Papua, diserukan untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dengan komitmen dan konsistensi, sampai titik darah penghabisan seperti yang dibuktikan Almarhum, dan meninggalkan perbuatan penghianatan yang telah dicontohkan oleh tokoh Papua Merdeka lainnya yang kini bekerjasama dengan kolonial NKRI untuk mematikan perjuangan Papua Merdeka.
Demikian pernyataan DUKA SEDALAM-DALAMNYA ini kami sampaikan di hadapan sekalian rakyat bangsa Papua di manapun Anda berada, dengan seruan agar kita terus bergerak mempercepat proses pendaftaran bangsa Papua di MSG dan proses persatuan di antara para pejuang Papua Merdeka.
Dikeluarkan di: Markas Pusat Pertahanan
Pada tanggal: 10 September 2010
———————
Panglima,

TTD/ Cap

Mathias Wenda, Gen. TRP
——————————-
NBP:A.001076
September 10, 2014
TRWP: Boikot Pilpres 2014 itu Sudah Pasti dan Harus
“Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua,” demikian kata Amunggut Tabi dari MPP TRWP.
Menyusul berbagai kampanye di lapangan, di media maupun media sosial yang telah disebarkan di seluruh dunia, TRWP menyempatkan diri, walaupun begitu terlambat, memberitahukan kepada PMNews tentang apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan TRWP menjelang dan sesudah Pilpres 2014.
Dalam rilis SMS sebanyak 4 sms yang disampaikan kepada PMNews menyatakan bahwa:
1. Perintah memboikot Pilpres NKRI 2014 sudah keluar sejak lama dan sudah disampaikan beberapa bulan terakhir oleh pimpinan politik yang ada di luar negeri dan di dalam negeri;
2. Orang Papua harus tahu sendiri tanpa harus disuruh, bahwa ikut Pemilu NKRI itu sama saja dengan orang Papua setuju NKRI hadir di atas tanah leluhur bangsa Papua;
3. Orang Papua harus memberitahu kepada pemimpin mereka di Melanesia bahwa ini waktunya bangsa Papua sudah tidak bisa sama-sama lagi dengan NKRI. Oleh karena itu, ikut Pemilu yang diselenggarakan NKRI adalah sesuatu yang “haram”, dan memalukan.
Selanjutnya TRWP menghimbau agar mengikuti semua seruan dan himbauan yang disampaikan oleh para pempimpin politik yang ada di luar negeri ataupun di dalam negeri.
Dikutip pertanyataan dari Gen. TRWP Mathias Wenda,
“Siapa saja mau jadi manusia, sebagai sebuah bangsa yang berbudaya dan beradab, sebaiknya dengar-dengaran, jangan keraskan hati dan kepala, apalagi hanya gara-gara perut sendiri dan mengorbakan kepentingan keluarga, bangsa dan anak-cucu dan alam Papua. Itu baru kita bisa usir penjajah keluar. Kalau mental kita mental budak, ya, yang ada ialah rasa takut dan pasrah. Bangsa seperti ni tidak akan pernah merdeka, merdeka dari diri sendiri apalagi merdeka dari bangsa lain.”
Demikian.

PMNews
July 8, 2014
Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) Berhasil Menumbangkan Tiga Anggota TNI
Jayapura (16/05/2014) – Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) yang bermarkas di perbatasan West Papua – PNG beberapa hari lalu, tepatnya pada tanggal 16 Mei 2014, pukul 02 : 00 WP, telah berhasil menumbangkan tiga orang anggota militer Indonesia (TNI), dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopasus).
Dari informasi yang berhasil dihimpun PMNews menyebutkan bahwa pada hari Jum’at (16/05) tiga orang anggota TNI telah berhasil ditumbangkan dari jarak yang sangat dekat oleh Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP). Kejadian bermula ketika Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) yang sedang melintas, mendapati tiga orang anggota TNI ini sedang berkendara di jalan raya, tepatnya di daerah Jembatan Kali Tami, jalan raya menuju Wutung. Melihat tiga orang TNI yang sedang berkendara tesebut, Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) bergegas mendekati tiga orang TNI tersebut dan tanpa basa-basi Tentara Revolusi WEST PAPUA (TRWP) menumbangkan tiga anggota TNI yang melintas dari jarak dekat.
Mendengar informasi ini, PMNesw mencoba untuk mencari kepastian dan kebenaran informasi dengan menghubungi pihak yang dapat dipercaya, dan ketika ditanyakan terkait kebenaran informasi ditumbangkannya tiga orang anggota TNI tersebut, informen yang dihubungi via seluler secara tegas membenarkan informasi tersebut.
“Sangat benar bahwa pada hari Jum’at, sekitar jam 02:00 siang, pasukan kami telah berhasil melumpuhkan tiga orang anggota TNI di sekitar Jembatan Tami, Jalan menuju Wutung, tiga orang anggota TNI berhasil kami lumpuhkan dari jarak yang sangat dekat, tetapi kami tidak tahu kenapa kejadian yang sudah terjadi beberapa hari lalu ini,m tidak juga dipubikasikan oleh media, tapi kami mau tegaskan bahwa informasi terkait tiga anggota TNI yang tumbang pada tanggal 16 mei di daerah Kali Tami, itu adalah benar”.
tegas informen yang juga terlibat dalam melumpuhkan tiga anggota TNI ini. [WP]
May 16, 2014
Diplomasi dengan Negara-Negara Melanesia: Let us Do it In Melanesian Way
Bendera Negara-Negara Melanesia yang Sudah Merdeka Saat ini (dari tabloidjubi.com)
Dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP), Gen. TRP Mathias Wenda lewat Secretary-General Lt. Gen. Amunggu Tabi mengirimkan pesan-pesan singkat ke Crew PMNews dengan pesan berjudul: Menindaklanjuti Kunjungan para Menlu MSG Hari ini, Diplomasi di Melanesia perlu diteruskan dengan motto: “Let us Do It in Melanesian Way” bukan hanya diwarnai oleh motto: “Let us Do It Because We are Melanesians.”

Mendapatkan pesan itu, PMNews menelepon MPP TRWP dan menanyakan penjelasan lebih lanjut. Dalam penjelasan per telepon Gen. Tabi menyatakan
karena identitas, hargadiri dan martabat kita sebagai orang Melanesia hanya terorientasi kembali saat kita berdiplomasi lewat koridor, mekanisme dan jalur-jalur diplomasi ke-Melanesia-an” Kalau tidak begitu, diplomasi bangsa Papua pasti gagal, karena NKRI lebih duluan berjuang melawan penjajah, lebih duluan merdeka serta punya negara dan di atas semua ini, dia lebih duluan tahu menjajah pula. Jadi kekuatan Indonesia jangan kita anggap remeh.
Berikut petikan wawancara.
Papua Merdeka News (PMNews): Selamat pagi. Masih terlalu pagi, tetapi kami mendapat SMS tadi malam menyangkut kedatangan para Menlu MSG hari ini. Kami mau minta penjelasan lebih lanjut. Apakah bisa?
Tentara Revolusi West Papua (TRWP): Kami sangat harapkan untuk mendapat telepon ini supaya bisa kami jelaslah lebih lanjut.
PMNews: Pertama minta penjelasan tentang dua kalimat dalam bahasa Inggris tadi supaya kami umum bisa paham maknanya.
TRWP: Oh ya. Pertama, “Let us Do it in Melanesian Way” artinya kita jangan lupa diri bahwa kita ini orang Melanesia, dan bahwa orang tua kita sudah tahu berdiplomasi dari sejak nenek-moyang kita dan kita sebagai satu keluarga Besar Melanesia masih memiliki budaya diplomasi Melanesia itu masih hidup dan merakyat secara baik di seluruh kawasan Melanesia sampai hari ini, bahkan sampai besok-pun. Jadi, selain diplomasi yang telah berhasil dengan melamar West Papua ke MSG dan ditindak-lanjuti dengan kunjungan ini, kita perlu topang keberhasilan ini dengan pendekatan-pendekatan ke-Melanesia-an.
Artinya yang kedua ialah bahwa jangan kita terbatas melihat mereka yang datang semua orang Melanesia jadi kita sama-sama orang Melanesia menentang NKRI.
Kita perlu ingat bahwa mereka yang datang itu sama-sama dengan NKRI mereka adalah anggota berbagai lembaga internasoinal, termasuk resmi di dalam MSG, APEC, mungkin juga ASEAN dan mereka semua sama-sama sesama anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka dalam konteks hubungan internasional adalah sahabat, negara tetangga, negara berkembang, negara-negara nob-blok. Sedangkan kita orang Papua bukan anggota dari semua ini. Secara rumpun kita sama, tetapi secara hukum internasional mereka sama-sama satu barisan. Jadi kita jangan terlalu berat menginjak kaki diplomasi kita di bingkai “Melanesia” saja tetapi kita harus perluas bingkai itu ke ruang “ke-Melanesia-an” sehingga komunikasi politik dan diplomasi dapat menembus ke alam sadar dan alam bawah sadar, alam logika dan alam darah, daging dan nafas.
PMNews: Seperti biasanya dalam wawancara sebelumnya. Kami semakin tidak mengerti maksudnya. Bisa dijelaskan lebih praktis?
TRWP: OK, to the point untuk kasus kunjungan yang sedang berlangsung sekarang, ya. Pertama, kita harus sambut mereka yang datang dengan menaikkan Upcakan Syukur kepada Tuhan, dan menyampaikan terimakasih kepada Papua New Guinea, PNG, Solomon Islands, Vanuatu dan Kanaky.
Kalau para menteri yang datang itu melanggar atau tidak sesuai dengan keputusan rapat MSG baru-baru lalu di Noumea, dan kalau Vanuatu melakukan protes dan tidak mengirimkan Menlu-nya, dan setelah mereka datang dan NKRI sendiri mengatakan kedatangan mereka untuk melakukan hubungan bisnis antara West Papua dengan negara-negara Melanesia, maka jangan kita kebakaran jenggot.
Kita harus mengiyakan dan menyatakan,
“Ya betul. Indonesia betul, orang-orang Melanesia ini datang untuk bisnis dengan kita. Mereka tidak datang untuk bicara atau dukung Papua Merdeka. Jadi biarkan mereka datang sekarang. Kali ini NKRI silahkan undang, tetapi setelah kami bangun hubungan, besoknya NKRI tidak perlu undang karena mereka datang ke orang-orang mereka sendiri, ke kampung asal-usul mereka sendiri, ke penjaga dusun mereka sendiri yang mereka tinggalkan 50.000 tahun lebih waktu itu. Jadi, NKRi tidak perlu mengundang mereka lagi.
Itu yang dimaksud oleh Rt. Hon Powes Parkop, MP, Gubernur DIK Port Moresby, bahwa jangan kita orang Papua di pulau New Guinea lihat pendekatan pemerintah PNG saat ini dengan kacamata negativ terus. Politik sekarang ialah “politics of engangement”, politik untuk memulai melihatkan pihak lain dalam suatu kegiatan (bisnis, dialog, politik, apa saja.)
Sasarannya ialah menyambung kembali hubungan antar orang Papua atau antar orang Melanesia yang telah begitu lama terputus karena isolasi geografis, karena penjajahan, karena dekolonisasi dan karena neo-kolonialisme. Saat ini West Papua dikunjungi sebagai salah satu dari Negara-negara Melanesia yang masih diduduki dan dijajah pihak asing, dalam hal ini NKRI. Komunikasi lintas Melanesia terputus.
Selama itu pula komunikasi antara negara-negara Melanesia dengan negara Indonesia tidak pernah terjadi dalam kaitannya dengan orang Melanesia di Tanah Papua bagian Barat. Topik yang umumnya dibahas hanyalah basa-basi dan demi “gentlemen’s agreement” seperti perdagangan bebas, penanaman modal dan kerjsama bisnis. Karena itu menang harus ada komunikasi, ada kunjungan timbal-balik, ada saling menyapa dan saling menegur, saling bertanya tentang isu-isu dan soal-soal apa saja antara NKRI dan negara-negara Melanesia. Selama ini NKRI dan negara-negara Melanesia hadir di forum-forum regional dan internasional membicarakan hal-hal yang tidak prinsipil, tidak dari hati ke hati. Jangankan menyebut soal HAM, menyebut nama “West Papua”-pun tidak pernah, hukumnya jadi “haram” dalam politik di kawasan Pasifik Selatan.
Itulah sebabnya Rt. Hon Powes Parkop, MP menyerukan agar kita (maksudnya negara-negara Melanesia) jangan berlama-lama berlaku seperti anjing dan kucing atau kucing dan tikus. Kita ini manusia beradab, kita harus “enganged” dalam berbagai kesempatan dan tempat, di berbagai peristiwa di semua lapisan berkomunikasi dan bertukar pendapat dan aspirasi. Untuk itu kita harus mulai di satu titik.
Untuk memnjelaskan maksud beliau, dan saya sebagai orang Melanesia, saya carita satu mob tahun 80-an, yang berjudul: “Bisa makan cicak ka?” Mob ini berisi cerita tentang dua pemuda Papua: gadis dan remaja Papua yang selama sekolah di SMP mereka berkirim surat, dan suratnya penuh dengan kata-kata mutiara yang dikutip dari buku-buku kata mutiara yang mereka beli di toko-buku. Mereka tidak pernah bertatap-muka, mereka hanya saling memandang dari jauh. Setelah sampai masuk ke SMA yang sama, mereka punya kesempatan saling bertemu. Pada pertemuan pertama, mereka berdua sama-sama bingung mau bicara tentang apa, siapa yang mulai bicara dan bagaimana caranya memulai pembicaraan tentang cinta. Mungkin sekitar 5 menit berlalu, tidak ada yang berani memulai cerita “cinta”. Tiba-tiba dua ekor “cecak” jantan dan betina berkelahi di langit-langit kelas di mana mereka duduk, dan jatuh “Buuup!” tepat di tengah-tengah meja di mana mereka dua duduk membisu. Keduanya kaget, tetapi si pemuda lebih duluan curi kesempatan. Belum satu detik setelah cecak jatuh, dia langsung tanya si gadis, “Bisa makan cicak ka?” Lalu si gadis membalas, “Baru ko?”
Jadi, pertanyaan ini tidak punya makna apa-apa. Dan kalau ditanyakan kepada si pemuda ini, dia tidak bisa menjelaskan kenapa ini pertanyaan keluar dari mulutnya. Tetapi satu hal yang pasti dia akan jawab, “Ini pemicunya, sehingga kami menjadi ‘engaged’ dalam percakapan lanjutan tentang cinta …” Kejatuhan cecak inilah yang Rt. Hon Powes Parkop, MP katakan sebagai “politics of engagement”. Harus ada sesuatu dimulai, mesti ada pemicu yang menggiring (men-engage) NKRI dan orang Papua (penghuni pulau New Guinea) untuk mulai berkomunikasi sebagaimana manusia beradab dan negara demokratis. Pemicu itu tidak harus yang terpenting dan yang dipuji oleh semua pihak. Ia mungkin yang dihujat oleh orang Papua di Timur dan Barat pulau New Guinea, tetapi Indonesia harus di-“enganged” dalam hubungan antar kedua bangsa “bangsa Papua dan bangsa Indonesia”. “Bangsa Papua” atau “orang Papua” di sini semua orang penghuni pulau terbesar kedua di dunia: New Guinea.
Itu maksud pertama dengan pernyataan tadi. Kemudian…
PMNews: Mohon maaf. Sekali lagi, minta maaf! Kami harus hentikan di sini. Waktu sudah pagi dan para tamu sudah pasti mendarat. Kami akan lanjutkan wawancara sebentar siang atau malam atau sore.
TRWP: OK Baik, nanti hubungi lagi. Terimakasih.
Related articles
January 13, 2014

Are you sure want to unlock this post?

Unlock left : 0

Are you sure want to cancel subscription?