Tag: New York

  • Apakah Papua Merdeka Ditentukan Oleh PBB, Eropa, Indonesia atau Melanesia ?

    Apakah Papua Merdeka Ditentukan Oleh PBB, Eropa, Indonesia atau Melanesia ?

    Ada cerita satu orang Papua, tokoh Papua Merdeka, yang tidak perlu disebutkan namanya, karena belia masih ada sebagai tokoh Papua Merdeka hari ini, pergi ke politisi pendukung Papua Merdeka di Australia dan bertanya kepada mereka

    Apakah Papua bisa/ atau akan merdeka atau tidak?

    Mendengar pertanyaan ini, para politisi tentu saja tidak menertawakan dia, tetapi mereka memberika penjelasan panjang-lebar tentang bagaimana Timor Leste bisa merdeka dan berdaulat di luar NKRI, walaupun perjuangan Kemercdekaan Timor Leste dimulai 10 tahun belakangan daripada perjuangan Papua Merdeka.

    Sama halnya dengan itu, NKRI juga selalu, bukan sering tetapi selalu pulang-balik London, Canberra, New York, tiga negara ini, dengan pertanyaan yang sama,

    Apakah West Papua masih diakui sebagai bagiand ari NKRI?

    Jawaban mereka lebih to-the-point, mereka katakan secara terbuka dan lewat media internasional

    Papua adalah bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

    Pada saat disinggung tentang pelanggaran HAM yang tertjadi di Tanah Papua, memang mereka menyatakan “prihatin”, tetapi pada saat yang sama, dalam kalimat yang sama pula, mereka tetap menyatakan “mendukung West Papua di dalam NKRI”.

    Jadi ada dua jawaban yang berbeda. Pertama di atas jawabannya diberikan dengan penjelasan tentang perjuangan lain menentang NKRI dan telah sukses. Pertanyaan kedua dijawab langsung, “Yes!” atau “No!” tanpa penjelasan dan contoh cerita.

    • Apa yang dilakukan pemimpin kemerdekaan Negara West Papua saat ini apakah sama dengan Diplomasi NKRI ataukah sama dengan diplomasi tokoh Papua Merdeka dia tas tadi?
    • Apakah kita merasa bahwa solusi Papua Merdeka ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), London, New York dan Canberra?
    • Apakah solusi Papua Merdeka ada di Jakarta?
    • Apakah solusi Papua Merdeka ada di Tanah Papua, kawasan Melanesia, dan di rumpun MSG?

    Kita punya pilihan sekarang, dari pengalaman perjuangan yang lebih panjang daripada Timor Leste yang sudah ke garis final.

    • Apakah kita belajar dari keberhasilan teman-teman yang dulunya sama-sama berjuang?
    • Atau kita mem-photo-copy pendekatan penjajah sendiri, lalu-lalang di Eropa, Australia, Amerika Serikat dan PBB untuk meminta pendapat dan dukungan mereka?

    Parah memang kalau pemimpin kita malah masih lalu-lalang di Eropa, PBB, Australia, Amerika Serikat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas dan tidak patut ditanyakan.

    Mereka menunggu jawaban kita, mereka menunggu penjelasan kita, mereka menunggu rencana jangka panjang kita dalam konteks Asia Tenggara, Asia-Pasifik, Oceania, Pasifik Selatan dan MSG.

    Mereka adalah pelaku pelanggaran HAM, mereka pelaku New York Agreement, mereka pelaku Pepera 1969, mereka pelaku penjajahan di Tanah Papua.

    Yang perlu mereka ketehui hari ini bukan cerita-cerita tentang perilaku mereka sendiri terhadap kita lewat NKRI.

    Yang mereka butuh hari ini ialah

    “Apa artinya Papua Merdeka bagi orang Melanesia di West Papua sendiri?”

    Dengan memahami gambaran dan arti Papua Merdeka itu-lah, mereka akan mendapatkan gambagaran yang jelas tentang keuntunga-keuntungan yang nyata, jelas dan dapat diukur dari kemerdekaan West Papua buat negara mereka masing-masing, buat Uni Eropa dan buat PBB.

    Pahit tapi harus diakui, PBB hadir bukan untuk memecahkan persoalan dunia, tetapi untuk menghitung berapa besar porsi dari masing-masing anggotanya pada saat mereka menjadi anggota PBB. Dan menurut hukum alam, yang terkuat di dalam PBB mendapatkan keuntungan terbanyak. Dan yang terlemah tidak mendapatkan apa-apa.

    Papua Merdeka memberikan sumabangan apa kepada anggota paling kuat itu?

    Jawabanya bukan ada di PBB, bukan di Eropa, bukan di Australia, bukan di Amerika Serikat. Dia ada di ULMWP saat ini, waktu ini, hari ini, detik ini.Dan ULMWP secara hukum internasional dan politik internasional diakui dan resmi di kawasan Melanesia dan Pasifik Selatan saat ini. Statusnya dan politiknya tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun di dunia saat ini.

    Maka itu ULMWP bertanggung-jawab menjelaskan “Wajah Papua Merdeka!”, bukan bertanya-tanya kepada orang-orang non-Melanesia dan melobi-lobi yang tidak-tidak kepada negara-negara non-Melanesia.

  • Paris climate change pact ‘not enough to save us’, warns Fiji PM

    By Nasik Swami in Suva

    Fiji’s Prime Minister Voreqe Bainimarama closing UN Oceans Conference… “Paris Agreement not enough to save us”. Image: The Ocean Conference
    Fiji’s Prime Minister Voreqe Bainimarama closing UN Oceans Conference… “Paris Agreement not enough to save us”. Image: The Ocean Conference

    Current national contributions by countries to the Paris Agreement on climate change are not enough to save the Pacific, says Fiji’s Prime Minister Voreqe Bainimarama.

    “We have to try to persuade the rest of the world to embrace even more ambitious action in the years to come, because we all know that even the current national contributions to the Paris Agreement are not enough to save us,”

    he said, addressing Pacific leaders as the UN Oceans Conference came to a close in New York last week.

    As the incoming president of COP23, Bainimarama called on the Pacific and its leaders to stand by him and demand decisive action, as climate change was an issue of critical importance to the region’s collective future.

    “I want your input. I need your input. And I want every Pacific leader beside me as we demand decisive action to protect the security of our people and those in other vulnerable parts of the world.”

    Bainimarama also outlined his worry that America’s decision to abandon the Paris Agreement may also encourage other nations to either back away from the commitments they have made or not implement them with the same resolve.

    “We are all, quite naturally, bitterly disappointed by the decision of the Trump Administration to abandon the Paris Agreement,” he said.

    “Not only because of the loss of American leadership on this issue of critical importance to the whole world, but because it may also encourage other nations to either back away from the commitments they have made or not implement them with the same resolve.

    “But something wonderful is also happening. The American decision is galvanising opinion around the world in support of decisive climate action.

    ‘Widespread rebellion’
    “Other nations and blocs like China, the European Union and India are stepping forward to assume the leadership that Donald Trump has abandoned. And within America itself, there is a widespread rebellion against the decision the President has taken.”

    Bainimarama said dozens of American state governors and city mayors were banding together with leaders of the private sector, civil society and ordinary citizens to redouble their efforts to meet this challenge.

    “So while the Trump Administration may have abandoned its leadership on climate change, the American people haven’t.

    “Next week, I will go to California to meet the Democrat Governor Jerry Brown and sign up to the climate action initiative that he is spearheading. I am also in contact with his Republican predecessor, Arnold Schwarzenegger, who shares Governor Brown’s commitment.

    “The point is that on both sides of American politics, we have friends who are standing with us in this struggle. And I am inviting both Governor Brown and the famous ‘Terminator’ to come to our pre-COP gathering in Fiji in October, where we hope they will join us in a gesture of solidarity with the vulnerable just before COP23 itself in Bonn the following month.”

    The Paris Agreement, which Fiji has ratified, sets out a global action plan to put the world on track to avoid dangerous climate change by limiting global warming to well below 2 degrees Celsius.

    Nasik Swami is a reporter with The Fiji Times

  • Sudah Waktunya Papua Merdeka Dikelola secara Profesional, Budaya Aktivisme Papua Merdeka Harus Ditinggalkan

    Dari wawancara sebelumnya menyangkut kiblat MSG-New York dan HAM-Geneva disebutkan oleh TRWP sbb:

    Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?

    Pernyataan “tidak dijalankan secara profesional” meng undang Papua Merdeka News (PMNews) menyempatkan diri bertanya ulang lagi lewat percakapan singkat kepada Sekretaris-Jenderal TRWP, Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi. Berikut petikan percakapan dimaksud.

    PMNews: Ada tambahan kata tidak profesional lagi, dalam percakapan sebelumnya. Ini sedikit mengganggu pemikiran PMNews. Apa maksudnya?

    TRWP: Tidak profesional maksudnya sudah banyak kali kami sampaikan, diterbitkan di PMNews juga kan?

    Coba baca tulisan dulu-dulu.

    Orang bikin Yayasan di Kampung saja perlu pakai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD – ART). Orang Wamena dirikan Koperasi Unit Desa pasti akan susun AD – ART. Itu pasti, karena memang wajib. Tetapi kita menjadi heran, kok perjuangan Papua Merdeka tidak punya aturan main.Kalaupun ada, kita sebagai media perjuangan Papua Merdeka juta tidak tahu. Di media-media lain seperti milik ULMWP,  PNWP, KNPB, NRFPB tidak disiarkan sama sekali.

    Dulu geenerasi pendahulu selama beberapa waktu pernah menggunakan semacam AD OPM, tetapi itu bukan aturan main yang lengkap untuk perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa untuk mendirikan Negara-Bangsa. Itu mencantumkan garis-besar arah perjuangan. Dalam kenyataannya Papua Merdeka dijalankan TANPA aturan. Faktanya kita berjuang hanya bermodalkan kehendak kolektiv, keingingan bersama, walaupun bergerak masing-maing, dengan gaya dan program-nya masing-masing, asal nanti ketemu di titik tertentu.

    PMNews: Apakah ini terkait dengan pengesahan Undang-Undang Revolusi West Papua?

    TRWP: Itu salah satunya, bukan satu-satunya.

    PMNews: Salah duanya?

    TRWP: Salah duanya, kalau saja ada aturan main yang sudah ditentukan oleh ULMWP, maka mana itu aturannya? Tidak ada orang yang tahu, bukan?

    Tiba-tiba satu orang Papua menjadi Dubes ULMWP untuk Solomon Islands, tiba-tiba ada Jubir ULMWP untuk Australia, tiba-tiba, dan tiba-tiba. Semua jadi perjuangan yang sulit ditebak dan sulit diukur maju sampai ke mana. Orang Jawa akan bilang kita,

    “Ngawur, kalau tidak tahu berjuang untuk merdeka, jangan coba-coba!”

    PMNews: Salah tiganya?

    TRWP: Salah tiganya jawab sendiri. Kami sudah banyak diwawancarai oleh PMNews, dan sudah banyak menjawab banyak hal.

    PMNews: Walaupun banyak sudah dikatakan, kok tidak pernah ada perubahan?

    TRWP: Sekali lagi, kami tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan politik. Itu alasan pertama. Yang kedua, itu tidak berarti kami mebiarkan perjuangan ini menjadi liar dan tidak terkendali, karena Komando Perjuangan Papua Merdeka tetap ada di tangan para Panglima Gerilyawan Papua Merdeka, baik atas nama TRWP ataupun nama-nama kelompok gerilyawan lain.

    PMNews: Kelihatannya TRWP membiarkan kesalahan terjadi, lalu mau ambil alih perjuangan ini?

    TRWP: Oh, itu tidak mungkin. Hanya orang gila bisa berpikiran begitu. Itu cara berpikir orang Melayo-Indos, jangan kita ter-kondisi-kan berpikir seperti mereka. Mari kita berpikir dan berbicara sebagai orang Melanesia. Jangan artinya apa yang tidak dinyatakan sebagai arti implisit dan dimasukkan ke dalam pemahanan sendiri yang justru merugikan perjuangan kita seperti itu.

    Maksud TRWP tidak ada terselubung. Semuanya disampaikan seperti itu, berarti maksudnya juga seperti itu, jangan diartikan lagi. Kalau Melayo-Indos yang mengatakan maka kita masih harus mengartikannya.

    PMNews: Minta maaf, kami tarik kembali pengartian tadi.

    TRWP: Ya, kami berharap dan berdoa, semoga semua orang Papua di dalam ULMWP tidak diracuni oleh pemikiran-pemikiran seperti orang Malayo-Indos. Kami berharap para pimpinan politik Papua Merdeka memahami maksud kami, jeli membaca situasi, dan banyak berdoa dan berpuasa, karena hanya dengan begitu kita akan punya hikmat dan bijaksana, mengetahui apa kehendak Tuhan dan apa permainan dari Iblis lewat NKRI.

    PMNews: Terimakasih banyak. Sekali lagi minta maaf atas salah-salah kata kami. Terimakasih.

    TRWP: Sangat biasa, harus begitu. Terus berkarya, sampai Papua Merdeka, karena Papua Merdeka ialah Harga Hidup Bangsa Papua, bukan harga mati.

  • TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

    Banyak aktivis Papua Merdeka, banyak tokoh dan elit West Papua, baik di dalam OPM, maupun di dalam ULMWP, di luar negeri dan di dalam negeri, ramai-ramai mengkampanyekan Pelanggaran HAM di Tanah Papua sebagai “nilai jual” untuk menggalang dukungan Masyarakat Internasional, akan tetapi Tentara Revolusi West Papua (TRWP), lewat Sekretaris-Jenderal Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi mengakan,

    TRWP TETAP pada Posisi Kiblat MSG – New York bukan HAM – Geneva

    Pernyataan singkat ini disampaikan lewat pesan singkat yang dikirimkan kepada Papua Merdeka News (PMNews). Kemudian, PMNews menelepon dan berikut hasil percakapan singkat.

    PMNews: Selamat sore.

    TRWP: Selamat Sore. Terkait ditengan SMS tadi pagi?

    PMNews: Ya, betul kami minta penjelasan lanjut. Kalau boleh!

    TRWP: Ya, maksud kami kan sudah jelas, TRWP tetap berpandangan bahwa mengeluhkan tentang pelanggaran HAM di West Papua selama pendudukan NKRI menunjukkan kita ini bangsa tukang mengeluh, dan bangsa budak. Makanya TRWP mau mendidik bangsa Papua, tidak bermental budak. Kita harus merdeka dalam cara kita berpikir, memandang masa depan kita tidak dengan melihat masalah yang ditimbulkan NKRI, tetapi dengan melihat hal-hal yang lebih luas daripada itu.

    PMNews: Apa maksudnya “hal-hal yang lebih luas daripada itu?”

    TRWP: Kami tidak boleh bicara di sini. Ini bersifat strategis, jadi tidak harus ditanyakan seperti itu. Tetapi salah satu hal yang lebih luas adalah pemahaman kita tentang sistem kerja dan organisasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri. Kita harus tahu dan paham, belajar sistem kerja PBB, dan harus bertanya kepada diri sendiri,

    “Kalau saya mau melepaskan diri dari NKRI, berarti saya berjuang menentang salah satu negara-bangsa anggota PBB. Oleh karena itu, apa taktik yang harus saya gunakan? Siapa yang harus berbicara tentang ngapa? Kalau saya berbicara tentang isu A, atau B, atau C, apa dampaknya? Kalau saya bicara isu A, atau B, atau C di tempat 1, atau 2, atau 3, maka dampaknya apa?”

    Itu hal pertama, kemudian hal kedua, program kerja. Semua harus dirumuskan, semua harus dipetakan, semua harus dirancang. Berdasarkan rancangan itu, kita bergerak, dan kita harus menempatkan semua pemain dalam perjuangan Papua Merdeka, sama dengan cara main Persipura.

    Jadi ada pemain belakang, ada pemain tengah, ada penjaga gawang dan ada penyerang.

    Dan yang terpenting dari itu, yang ketiga, ialah kita harus tahu: Gawangnya ada di mana? Jangan sampai kita tendang ke gawang sendiri. Itu bukan pemain lagi, tetapi orang gila.

    PMNews: Bukankah negara-negara MSG yang mengangkat isu HAM di Geneva baru-baru ini?

    TRWP: Itu yang sudah disebutkan tadi. Pemainnya harus diatur, dan harus diketahui di mana letak gawangnya. Yang ketahuan sekarang kan semua jadi penjaga gawang, semua jadi pemain tengah, semua jadi striker. Persipura yang lahir dari belakang, Papua Merdeka yang lahir sejak setengah abad lalu belum juga belajar cara bermain.

    Ah, lebih parah, parah sekali lagi ini. Catat baik: Semua jadi menejer dan pemain sekaligus. Jadi orang yang masuk main mereka juga menejernya, dan mereka juga pelatihnya.

    Bayangkan Persipura kalau tampil seperti itu.

    Di tanah Papua sendiri tentu saja banyak orang akan meneetawakan Persipura.

    Ingat kita bermain di pentas politik global, di tengah bangsa-bangsa lain di muka Bumi. Cuman sekarang kan orang Papua masih bertepuk dada dan bicara semangat, sementara permainan bangsa Papua untuk melepaskan diri dari NKRI tidak dijalankan secara profesional, bukan?

    PMNews: Maksud TRWP ialah bahwa semua pejuang Papua Merdeka seharusnya datang ke New York, bukan ke Geneva, begitu?

    TRWP: Sekarang kami mau tanya: Orang Papua maunya apa: mau selesaikan kasus-kasus HAM, lalu ikut jalur Jaringan Damai Papua (JDP) di bawah komando BIN-LIPI-Neles Tebay dan berdamai dengan NKRI, ataukah ikut cara kerja Timor Leste, tidak bicara soal HAM, tidak tunduk kepada program penyelesaian HAM, tetapi jalur yang tegas dan konsisten, di luar jalur HAM, tetap kepada tuntutan kemerdekaan?

    Apa maksudnya orang pejuang Papua Merdeka lantas tiba-tiba digiring ke Geneva untuk bicara HAM? Kalau mau bicara HAM, ya bicara HAM saja, dan katakan kepada bangsa Papua, bahwa ULMWP adalah organisasi perjuangan HAM, jangan bawa-bawa isu Papua Merdeka ke dalamnya, sehingga orang West Papua dibakar semangatnya. Jangan menipu lagi dengan isu “West Papua sudah masuk ke meja PBB,” padahal kita ada di Geneva, bukan di New York.

    Ini pembodohan politik. Ini cara kerja generasi Papua Merdeka lalu, era Jouwe, Messet, Kaisiepo dan Fransalbert Joku. Era sekarang jangan sama, sekali lagi, jangan putar lagu lama, jangan makan nasib basi.

    PMNews: Apakah TRWP punya jaringan ke ULMWP dan organ pendukungnya untuk menyampaikan usulan ini?

    TRWP: TRWP tidak boleh mencampuri urusan diplomasi dan politik. TRWP cukup bicara di media seperti PMNews dan lainnya. Kita tidak boleh terbiasa militer mencampuri urusan politik, sama seperti budaya negara-bangsa Indonesia. Kita harus mulai dengan memisahkan urusan militer dari urusan politik. Kalau-pun kami punya hubungan langsung kepada orang-orang ULMWP, kami tidak punya budaya “mengusulkan / menyarankan”. Budaya kami adalah “memerintahkan/ komando”, jadi dunianya sudah berbeda.

    PMNews: Kalau begitu, kami berdoa, kiranya orang-orang ULMWP akan membaca hasil wawancara ini, dan akan memikirkan untuk strategi ke depan.

    TRWP: Ya, kami hanya berharap dan berdoa. Tuhan bersama kita!

    PMNews: Ya, Tuhan memberkati kita. Selamat sore.

    TRWP: Selamat sore! Selamat berjuang! Papua Merdeka Harga Hidup Bangsa Papua!

  • West Papuan Liberation Movement lobbies at the UN

    RadioNZ – United Liberation Movement for West Papua leaders have been in New York this week, lobbying at the United Nations about their self-determination struggle in Indonesia.

    United Nations, New York.
    United Liberation Movement for West Papua leaders have been lobbying at the United Nations in New York. Photo: RNZ / Alexander Robertson

    The Liberation Movement’s secretary-general Octo Mote and spokesman Benny Wenda said they have been meeting with officials from several UN departments and various embassies.

    They have been talking about their hopes for a new internationally-supervised self-determination vote for the indigenous people of Indonesia’s Papua region.

    Mr Wenda said the lobbying gives them an opportunity to correct misinformation spread internationally about Papua by Jakarta and people within the UN system appreciate the discussions.

    “We’re also updating the current situation (on the ground in Papua) and this is like… that West Papua has been neglected for the last fifty years, so they’re surprised that this has been going on. So there’s a number of diplomats we met in New York.”

    Mr Wenda said that taking the matter to the UN is part of the new phase of their struggle.

    He said the combined issues of human rights abuses in West Papua, and Papuans’ self-determination struggle, are considered an issue for the whole Pacific islands region, and that Pacific countries are increasingly supportive.

    Jakarta said Papua’s incorporation into Indonesia is final and that human rights abuses in the region are being addressed.

    It also said it is devoting significant resources into creating better conditions for economic development at grassroots levels in West Papuan communities.

    However, despite Jakarta’s sensitivity to it, there have been various diplomatic gains made this year in advancing West Papua as an issue for the UN to address.

    This includes the call by the International Parliamentarians for West Papua for an independence referendum in Papua, and the rise of the Pacific Coalition for West Papua.

    It is still unclear if the melanesian Spearhead Group will accept the Liberation Movement’s bid to be a full member in the group – a decision could be made before Christmas, according to the MSG secretariat.

    However Mr Wenda said Papuans were greatly encouraged by the unprecedented call by seven Pacific states at the UN General Assembly in September for the world community to take action about alleged historical and current injustices in Papua.

  • UN adopts resolution reaffirming Western Sahara people’s right to self-determination

    SPS 10/10/2016 – 21:04

    New York (United Nations), October 10, 2016 (SPS) – UN General Assembly Special Political and Decolonization Committee (Fourth Committee) adopted Monday in New York a resolution reaffirming Saharawi people’s right to self-determination.

    The resolution, adopted at the end of a several-day general debate on decolonization, reiterated UN general Assembly’s support of the negotiation process initiated by the Security Council to reach a just, lasting and mutually acceptable political solution ensuring Western Sahara people’s right to self-determination.

    Presented by 25 countries, including Algeria, the resolution, greeted the efforts made by the UN secretary general and his personal envoy to Western Sahara, Christopher Ross, for the relaunch of the talks suspended in 2012.

    The resolution adopted, by consensus, invites the parties to the conflict (Polisario Front and Morocco) and the States of the region to fully cooperate with the United Nations envoy.

    The resolution has taken up UN clear and major ideas on the settlement of Western Sahara conflict, which consist in backing the relaunch of negotiations between the Polisario Front and Morocco, as well as the mediation efforts undertaken by Christopher Ross.

    The delegations of the countries taking part in the Fourth Committee debate on decolonization expressed a large support to Saharawi people’s right to self-determination, calling for resumption of negotiations between the parties to the conflict. (SPS)

    062/090/700

  • LIMA: Indonesia Hanya Beretorika Jawab Isu Papua

    JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan perwakilan Indonesia di sidang PBB hanya beretorika dalam pidato balasan terhadap tudingan pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) yang disampaikan tujuh negara pasifik.

    “Pemerintah Indonesia tidak menjelaskan secara terperinci karena Indonesia hanya menyampaikan bahwa telah terjadi perbaikan aturan dan konvensi HAM secara heroik,” kata dia di Grha Oikoumene, Jakarta pada hari Rabu (5/10).

    Menurut dia, pemerintah Indonesia harusnya menjelaskan sejauh apa kebenaraan atau ungkapan dari tujuh pimpinan negara Pasifik mengenai persoalaan di Papua.

    “Kalau di Papua dikatakan 50 tahun belakangan melakukan pelanggaran HAM maka perwakilan Indonesia harus menjelaskan dengan menjawab pertanyaan dari tujuh negara tersebut artinya data harus dijawab dengan data,” kata dia

    Sebelumnya, Anggota delegasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa, Nara Masista Rakhmatia, mendapat perhatian dan simpati di dalam negeri atas langkahnya memberikan respons terhadap diangkatnya isu Papua oleh enam negara anggota PBB di Sidang Umum ke-71 PBB di New York, pekan lalu.

    Diplomat muda jebolan Sekolah Departemen Luar Negeri dan lulus pada tahun 2008 itu menyampaikan sikap Indonesia yang membantah secara kategoris tuduhan-tuduhan yang dialamatkan oleh enam kepala pemerintahan dari enam negara Pasifik, yaitu Solomon Islands, Vanuatu, Nauru, Marshall Islands, Tuvalu dan Tonga.

    Editor : Eben E. Siadari

  • PM Reiterates Call For Recognition Of Taiwan, Expresses Concern On WP

    he United Nations General Assembly Hall where leaders convene every September to discuss UN Agendas in the world.
    he United Nations General Assembly Hall where leaders convene every September to discuss UN Agendas in the world.

    By PM Press, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare has reiterated Solomon Islands call on the United Nations for the recognition of Taiwan and expressed concern about the human rights violations in West Papua when he addressed the 71st United Nations General Assembly yesterday, Friday 23rd September.

    Solomon Islands commits a section in its annual address to the United Nations General Assembly to call on the UN for the recognition of Taiwan and when reiterating that call yesterday, the Prime Minister said, “Solomon Islands recognises the fundamental right of Taiwan’s 23 million people to participate meaningfully in the United Nations specialised bodies.”

    However, the Prime Minister said Solomon Islands finds Taiwan’s limited and restricted participation with the World Health Organisation regrettable, especially at a time when the spread of infectious diseases is impacting children and needs everyone to assist.

    He said similarly, Taiwan remains unjustly on the fringes of the International Civil Aviation Organisation’s decision-making process despite managing more than a million flights or 58 million passengers through ‘Taipei Flight Information Region.’

    “We (therefore) call for Taiwan’s open and free access to all WHO meetings and also call for Taiwan’s predictable and certain participation in ICAO gatherings.

    “There has always been two political systems along the Taiwan Strait and the reality is the world works with one and turns a blind eye to the other.”

    He said the implementation of the (UN) 2030 Agenda calls for all hands on deck and therefore the UN must put the interest of humanity first and work with all including Taiwan.

    On the issue of human rights violations in West Papua, the Prime Minister said Solomon Islands is gravely concerned about the human rights violations against Melanesians in that region.

    And he added that the human rights violations and the pursuit for self-determination of West Papua are two sides of the same coin.

    “Many reports on the human rights violations in West Papua emphasise the inherent corroboration between the rights to self-determination that results in direct violations of human rights by Indonesia in its attempts to smother any form of opposition.”

    The Prime Minister said, “The principle of sovereignty is paramount to any institution whose core rationale is the respect for sovereignty. If the justification of sovereignty rests on a series of decisions that are questionable, then there is a case to challenge the legality of the argument of sovereignty.”

    He added that, “As the chair of the Melanesian Spearhead Group that also includes Indonesia as an associate member and the United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) as an Observer, Solomon Islands affirms the need for constructive engagement with Indonesia and looks forward in cooperating with Indonesia to address the violations of human rights in West Papua.

    The Prime Minister also took the opportunity to reaffirm Solomon Islands support for the unalienable right of the people of the Territory of French Polynesia pursuant to annual resolutions of the UNGA beginning in 2013.

    He said Solomon Islands continues to request the Administering power to work and cooperate with the UN Special Committee on the question of French Polynesia and C24 (UN Committee on Decolonisation).

    The Prime Minister also made mentioned the question of New Caledonia on the United Nations Agenda.

    He said the Melanesian Spearhead Group continues this issue and wished the people of New Caledonia all the best as they prepare to decide on their political future in 2018.

  • PM, UN Christian Mission President Meet In New York

    PMPress Office – The President of the Christian Mission for the United Nations Community, Dr Garry Allen yesterday, Monday 19th September, met with Prime Minister Hon Manasseh Sogavare, inspiring him about the difference between the politician and statesperson and the challenges to the latter.

    The President of the Christian Mission for the United Nations Committee, Dr Allen, with Prime Minister Sogavare and the Cabinet Sub-Committee on Gold Ridge, Hon Tovosia and the Caucus Chairman, Hon Fiulaua after their meeting.

    The meeting was held at the margin of the 71st United Nations General Assembly in New York, where Prime Minister Sogavare and other heads of governments and heads of states of UN member countries are in attendance.

    Dr Allen said he is convinced that the statesperson uses the authority of his/her office to serve the welfare of the people, has vision to improve the society, is receptive to the work of God in peoples’ lives, is dependent on God and accountable to him, is willing to take political risks in order to do the right thing and relentlessly strives to achieve his/her national vision.

    He said in contrary, the politician thinks only of the next election, thinks only about the success of his/her party and is satisfied to make a drift.

    The President of the Christian Mission for the UN Community said people the world-over are pleading for their government officials to be visionary leaders who care about their welfare and the authority of the office they hold to help them reach their God-given potential, adding that the demand for and expectation for transparency and accountability are fuelling this movement.

    Dr Allen said he believes that God has been very active in Solomon Islands because all Solomon Islands Government officials he has had the privilege of meeting over the last few decades were passionate about following God and fulfilling his mission on Earth.

    He said he is available to serve Prime Minister Sogavare and all others in leadership positions in Solomon Islands, adding that he sees serving Solomon Islands as the opportunity to experience blessings that few other nations have had because of their willingness to obey God.

    Prime Minister Sogavare in response acknowledged the words of inspiration from Dr Allen and told him of his personal experiences as a politician striving to ensure the implementation of policy intentions that he believes would bring about positive changes to the country in the face of political challenges.

    He said he draws inspiration from King Solomon’s reliance on God for wisdom and guidance in his leadership over Israel and also acknowledgement of the fear of God as the beginning of wisdom.

    Prime Minister Sogavare said after taking office for the third time in late 2014 as Solomon Islands Prime Minister, his office introduced a daily devotional programme as introduction to each new working day and this has been a great enlightenment to him and his staff.

    Prime Minister Sogavare also said he would like to see Dr Allen visit Solomon Islands one day to fulfil his desire to serving Solomon Islanders in leadership position including himself.

    Also present at the meeting were the Chairman of Government Caucus, Hon Jackson Fiulaua and Chairman of the Cabinet Sub-Committee on Gold Ridge, Hon Bradley Tovosia.

    Meanwhile, Prime Minister Hon Manasseh Sogavare today undertook Solomon Islands first engagement as Vice-President of the 71st United Nations General Assembly when he chaired the UN-OHRLLS dialogue on Climate Displacement and Dignity: Needs of the Most Vulnerable countries.

    UN-OHRLLS stands for United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.

    “Climate Displacement as a growing issue faced by millions of people and its impacts can be felt at the international. Regional, national and sub-national levels

    “As climate change disproportionately affects the socio-economic development of the most vulnerable countries in the world including LDCs, LLDCs and SIDS, climate-induced migration both within and across borders in those countries deserves immediate attention and effective response from the international community.

    “Within this context, this meeting aims to share experiences and identify challenges faced by LDCs, LLDCs and SIDS in coping with climate displacement, and brainstorm on a strategy for a cohesive international approach across current international processes to protect climate displaced people,” the UN-OHRLLS stated.

    Speaking after chairing the first UNGA dialogue, Prime Minister Sogavare said he was honoured to represent Solomon Islands in this important engagement and other UN engagements as well as other side-events that he will undertake during the course of this week in New York.

    New York is 14 hours behind Solomon Islands.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?