PAPUApost.com

Tag: militerisme

  • Laporan Intel: Australia Punya Bukti Kejamnya Militer Indonesia Bantai Demonstran di Papua Barat

    Laporan Intel: Australia Punya Bukti Kejamnya Militer Indonesia Bantai Demonstran di Papua Barat

    Foto pengibaran bendera bintang kejora. /ANTARA/Husyen Abdillah.

    PIKIRAN RAKYAT – Sebuah laporan intelijen mengungkapkan pemerintah Australia memiliki bukti kuat bahwa militer Indonesia menembakkan peluru tajam tanpa pandang bulu ke sekelompok demonstran Papua Barat yang tidak bersenjata di pulau Biak pada 6 Juli 1998.

    Peristiwa tersebut dikenal sebagai Tragedi Biak Berdarah. Biak berdarah merupakan salah satu kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum terselesaikan. Saat itu militer yang seharusnya menjadi garda depan pelindung masyarakat, justru membunuh masyarakat, dikutip dari komnasham.go.id, Selasa, 21 September 2021.

    Menurut The Guardian yang menerima laporan intelijen itu, kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan pengusutan tragedi Biak itu saat ini berada di tangan pemerintah Australia karena sudah mengetahui kekejaman militer Indonesia.

    Baca Juga: Rocky Gerung vs PT Sentul City, Fadli Zon Sebut Fenomena Puncak Gunung Es

    Meskipun ada seruan yang konsisten untuk penyelidikan independen terhadap pembantaian Biak, Australia tidak membagikan buktinya kepada dunia.

    Laporan intelijen juga menunjukkan orang Papua Barat secara diam-diam menyerahkan bukti foto kekejaman kepada petugas intelijen Australia, meski ada risiko besar bagi keselamatan mereka sendiri.

    Film ini didistribusikan ke pertahanan, tetapi tidak pernah diusut. Tampaknya bukti foto itu telah dihancurkan pada tahun 2014.

    “Jika Pertahanan menghancurkan bukti foto dari dugaan pelanggaran maka itu tidak masuk akal dan harus ada tinjauan menyeluruh terhadap kebijakan tentang bagaimana bukti pelanggaran hak asasi manusia ditangani,” kata Pearson kepada The Guardian.

    Baca Juga: Target Indonesia untuk Capai Herd Immunity di Akhir Desember 2021 Disebut Tak Mungkin Terwujud

    “Setiap bukti dugaan pembantaian harus dikumpulkan dan dilestarikan. Mengapa tidak dikirim ke Kantor Hak Asasi Manusia PBB jika Australia tidak akan menindaklanjutinya,” katanya.

    Investigasi atas pembantaian di Biak itu dapat dilakukan oleh Kantor Hak Asasi Manusia PBB, sementara penyelidikan parlemen dapat menyelidiki tanggapan pemerintah Australia dan penanganan buktinya.

    Menurut Guardian, Pemerintah Indonesia telah membantah atau meremehkan pembantaian di Biak, awalnya menyalahkan tsunami 1.000 km jauhnya ketika mayat-mayat yang dimutilasi mulai hanyut di pantai pulau Biak.

    Australia hanya memberikan tanggapan yang diredam terhadap laporan kekerasan terhadap aktivis Papua Barat yang berkumpul di Biak hari itu, mengungkapkan keprihatinan tetapi tidak pernah mengeluarkan kecaman langsung atau menyerukan penyelidikan PBB.

    Baca Juga: Gol Jadi Sorotan, Robert Alberts Harap Susunan Pemain di Musim Lalu Kembali Ditampilkan Jelang Lawan Borneo FC

    Laporan intelijen yang baru dirilis, disusun oleh atase militer yang dikirim ke pulau Biak lima hari setelah serangan, menunjukkan bahwa pemerintah Australia memiliki bukti serius tentang kekejaman itu selama 23 tahun.

    Laporan tersebut dirilis oleh Arsip Nasional Australia menyusul tindakan di Pengadilan Banding Administratif oleh juru kampanye Anthony Craig dan firma hukum Xenophon Davis.

    Petugas yang menulisnya, Dan Weadon, membagikan bukti dari para saksi yang melihat “banyak darah dan mayat” dan mengetahui “setidaknya 20 orang yang terbunuh. Sekitar 200 demonstran (sisanya tewas atau terluka) kemudian ditangkap.”

    Disimpulkan bahwa kemungkinan besar militer Indonesia telah menggunakan kekuatan berlebihan terhadap para demonstran, kemudian membersihkan lokasi dan mengintimidasi para saksi.

    Pearson mengatakan Australia harus “mendesak Indonesia untuk menindaklanjuti janji Jokowi pada 2018”.

    Baca Juga: Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Sebut Dicecar 8 Pertanyaan Soal Pengadaan Rumah DP 0 Persen

    “Selama lebih dari 50 tahun, Indonesia secara ketat membatasi akses ke Papua dan Papua Barat untuk jurnalis asing dan pemantau hak asasi manusia sehingga sangat sulit untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang serius,” katanya.

    “Ada banyak laporan pembunuhan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pemindahan paksa yang tidak pernah dimintai pertanggungjawaban oleh siapa pun,” ujar Pearson.***

    Source: https://www.pikiran-rakyat.com/

  • Pengamat Militer: Dialog Tak Akan Berhasil Tanpa Propaganda Kuat Dari Pemerintah

    Pasukan gabungan TNI dan Polri tiba di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, Sabtu pagi, 1 Mei 2021. (Foto: ANTARA/HO-Humas Satgas Nemangkawi)

    JurnalPatroliNews – Jakarta, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi mengaku pesimistis bahwa pendekatan dialog dapat menyelesaikan masalah kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

    Apalagi, tidak ada tenggat waktu dalam penanganan gangguan keamanan tersebut. Sebab, pendekatan itu dinilai tidak akan berhasil tanpa ada propaganda yang kuat. Menurut Fahmi, perlu dipertanyakan pendekatan dialog seperti apa yang dilakukan pemerintah.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan pendekatan dialog dilakukan untuk penanganan persoalan KKB di Papua sekaligus menawarkan pendekatan kesejahteraan.

    “Apakah pendekatan kesejahteran itu sudah dilakukan memang mengacu pada kepentingan masyarakat Papua itu sendiri? Atau lebih mengedepankan kepentingan Jakarta (Ibu kota)?” kata Khairul Fahmi kepada Beritasatu.com, Jumat (21/5/2021).

    Sudah sejak lama, lanjut Fahmi, pemerintah Indonesia berbicara soal pendekatan dialog dan kesejahteraan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Namun di sisi lain, operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata terus dilakukan TNI dan Polri.

    Seharusnya, dilakukan moratorium sementara terhadap operasi keamanan dengan kekuatan bersenjata TNI dan Polri selama dialog tersebut akan atau sedang dilaksanakan.
    “Kemarin statement Pak Mahfud menyampaikan TNI, Polri, pemerintah daerah dan pusat harus melakukan tindakan cepat. Artinya, penindakan yang dilakukan TNI-Polri ini menunjukkan ketidaksungguhan pemerintah dalam urusan dialog. Apalagi kita tidak tahu formula dialog itu seperti apa,” ujar Khairul Fahmi.

    Fahmi menerangkan, formula pendekatan dialog yang ditawarkan pemerintah belum jelas dan masyarakat belum mendapatkan gambarannya. Operasi keamanan yang melibatkan TNI-Polri, dinilainya dapat menggagalkan rencana pendekatan dialog tersebut.

    “Karena persoalan ini terjadi ada aksi dan reaksi. Kegiatan operasi TNI-Polri direspon dengan kekerasan ekstrem oleh KKB. Sementara dialog mau kapan dilakukan juga belum jelas. Diinisiasi kapan, juga tidak jelas,” terang Khairul Fahmi.

    Karena itu, Fahmi menegaskan pemerintah harus mempunyai target yang jelas dalam penyelesaian persoalan KKB di Papua. Target yang diberikan bukan asal target, karena selama ini masyarakat selalu diberikan janji atau harapan setiap pergantian pejabat militer atau kepolisian terkait penuntasan kasus kekerasan baik di Papua, maupun di Poso.

    “Namun berpuluh-puluh tahun, tidak selesai. Bahkan semakin berlarut-larut, dan uang negara banyak dihabiskan untuk urusan ini,” tutur Khairul Fahmi.

    Menurutnya, ada dua langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan KKB di Papua.

    Pertama, kalau memang melakukan pendekatan dialog, maka TNI dan Polri harus bisa menahan diri. Dalam artian, jangan sampai terjadi praktik kekerasan yang tidak patut di Papua. Bila itu terjadi, maka akan menjadi propaganda yang buruk dan berpotensi menggagalkan upaya dialog yang akan dibangun.

    Kedua, Fahmi melihat selama ini propaganda pemerintah tidak cukup kuat untuk mengantisipasi propaganda yang dilakukan pihak KKB. Karena itu, pemerintah perlu punya kemampuan melakukan propaganda yang kuat dan efektif untuk meraih simpati dan dukungan masyarakat.

    Dengan begitu, akan lebih jelas mana warga termasuk KKB atau warga sipil.

    “Propaganda pemerintah harus kuat agar simpati dan dukungan masyarakat semakin besar. Propaganda yang didukung dengan fakta yang kuat, yang mampu menunjukkan harapan dan lebih dekat dengan realita. Nah ini tantangan buat TNI, Polri dan pemerintah. Saya kira ini prioritas yang harus dilakukan kalau pemerintah serius dengan rencana dialog untuk menyelesaikan KKB di Papua,” terang Khairul Fahmi.

    Lihat artikel asli

  • Benarkah OPM Dibalik Rusuh di Papua?

    Keberadaan TPN/OPM kerap melekat dibalik berbagai gejolak di tanah Papua. Seperti penampakan sekelompok orang bersenjata di kebun warga di perbukitan Gunung Tanah Hitam. Menariknya senjata yang digunakan kelompok-kelompok bersenjata itu tergolong canggih. Bahkan stikma itu sering memunculkan silang pendapat. Benarkah TPN/OPM dibalik itu?

    Oleh:Wilfret/Papua Pos

    WAKIL Gubernur Provinsi Papua, Alex Hasegem SE sampai terheran-heran atas insiden yang kejadian di tanah Papua. Alex heran karena kelompok yang diduga Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) sudah merambah di pinggiran kota-kota.

    Ketika ditanya wartawan di Jayapura dalam suatu kesempatan acara ia mempertanyakan keberadaan TPN/OPM dibalik serangkaian peristiwa itu.

    “Saya heran kok OPM bergerak di pinggir-pinggir kota, seperti kontak senjata yang terjadi di Tanah Hitam dan penembakan kediaman kantor Bupati Puncak Jaya, setahu saya pergerakan OPM hanya di hutan-hutan dan daerah perbatasan antar negara, dengan cara bergerilya,” katanya.

    Yang lebih mengherankan, Alex Hesegem, kelompok yang dituding OPM dan masuk kota tersebut dalam aksi terornya memakai senjata yang tergolongan canggih.”Masa senjatanya canggih-canggih, saya benar-benar heran,” katanya. Kendati kasus-kasus yang terjadi selama ini digolongan kasus kriminal.

    Namun, karena pelakunya sudah menggunakan senjata api yang modern, tentu ini harus menjadi perhatian serius aparat keamanan. “Jika ada gerakan masyarakat menggunakan senjata, harus dihadapi juga dengan senjata,” tambahnya. Bahkan dalam pernyataannya dia mendesak aparat keamanan baik itu Polisi maupun TNI segera menghentikan aksi-aksi kelompok itu.

    Sebelumnya, Mantan Menteri Luar Negeri Organisasi Papua Merdeka, Nicolas Messet, meminta semua pihak tidak mudah mengambing hitamkan kelompok OPM sebagai otak dari semua kerusuhan yang terjadi di Papua sejak pemilih legislatif 2009.

    Sebab, indikasi semua kejadian kerusuhan itu direkayasa mulai terkuak. Dimana ada sekelompok orang yang memperalat orang Papua untuk melakukan tindakan-tindakan dengan imbalan Rp 50 ribu per orang,

  • Papua Bukan Daerah Operasi Militer

    JAYAPURA (PAPOS) –Ketika coffee morning bersama jajaran pers di Jayapura, Rabu (10/12) kemarin, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y Nasution, menegaskan Papua bukan daerah operasi melainkan daerah tertib sipil. Kendati tertib sipil, anggota TNI diminta senantiasa waspada terhadap setiap gerakan kelompok separatis bersenjata di Papua, walau menurut Pangdam, tidak ada alasan untuk melakukan pengejaran terhadap kelompok separatis tersebut.

    “Perjuangan kelompok separatis saat ini dilakukan secara gerilya, sehingga bila kita lengah, maka mereka (kelompok separatis, red) pasti akan menyerang,”tegasnya.

    Pangdam didampingi Kasdam Brigjen TNI Hambali beserta sejumlah pejabat dilingkungan Kodam XVII Cenderawasih mengakui, meski demikian kekuatan mereka saat ini tidak seberapa, apalagi kelompok tersebut terpecah menjadi beberapa kelompok, dan tidak terorganisasikan secara baik.

    Namun kondisi itu, diingatkan tidak boleh membuat anggota lengah, karena bila sampai lengah maka, tidak tertutup kemungkinan kelompok tersebut, akan melakukan penyerangan ke pos TNI.

    “Saat ini kami lebih mengedepankan pendekatan teritorial atau kemanusiaan dan tidak ada operasi militer di Papua,” tegas jenderal berbintang dua ini.

    Mayjen TNI A.Y Nasution juga membenarkan walaupun saat ini di Papua terjadi pemekaran namun tidak berarti ditubuh TNI juga mengalami hal tersebut. Saat ini wilayah Kodam XVII Cenderawasih meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat dengan empat korem dan 13 kodim.

    Sementara itu, untuk mengamankan wilayah perbatasan RI-Papua Nugini (PNG) tercatat empat batalyon penugasan, tiga diantaranya berasal dari batalyon luar Papua.(ant)

    Ditulis Oleh: Ant/Papos
    Kamis, 11 Desember 2008

  • Ribuan Massa FKKI Papua Kembali Demo – Kritisi Gubernur Suebu yang Sering Tak Ada di Tempat

    JAYAPURA-Setelah 4 Agustus 2008 lalu menggelar aksi demo, maka ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kristen Indonesia (FKKI) Provinsi Papua, Selasa (4/11) kemarin kembali menggelar aksi serupa di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura dan Kantor DPRP. (more…)

  • Tolak Militerisme di Papua – Puluhan Massa Datangi DPRP

    Para Pendemo dengan Spanduk Bertuliskan Tolak Militerisme di Papua - Puluhan Massa Datangi DPRP
    Para Pendemo dengan Spanduk Bertuliskan Tolak Militerisme di Papua – Puluhan Massa Datangi DPRP

    JAYAPURA-Puluhan massa yang menamakan diri Koalisi Peduli HAM Papua menggelar aksi demo di DPR Papua, Senin (3/11) kemarin. Aspirasi yang diusung adalah menolak kehadiran militer di Papua, karena dianggap hanya membuat rakyat Papua tak tenang.

    Para pendemo itu, tiba di Gedung DPR Papua sekitar pukul 11.35 WIT setelah sebelumnya berjalan kaki dari Taman Imbi. Mereka terdiri dari masyarakat, pemuda dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Jayapura. Tak seperti biasanya, mereka hanya datang dengan membawa satu spanduk yang bertuliskan Stop Praktek Militerisme di Papua, Buka Ruang Demokrasi di Papua. Selain itu tak ada lagi pamflet lain atau sejenisnya.

    Setibanya di Gedung DPRP, massa yang dipimpin Jeffri Tabuni dan Bukctar Tabuni itu, berlarian mengitari air mancur yang ada di tengah halaman Gedung DPRP sembari berteriak – teriak histeris, lalu berjajar sembari membentangkan spanduknya. Mereka lalu berdoa dan selanjutnya berorasi.

    Dalam orasinya, mereka meminta DPRP untuk membuka ruang demokrasi bagi orang Papua. Khususnya terkait dengan sikap TNI/Polri yang menyikapi aksi mereka pada aksinya tanggal 20 Oktober lalu.
    Selain itu, kedatangan sejumlah pasukan TNI pekan lalu ke Jayapura rupanya membuat mereka bertanya – tanya, sehingga mereka ingin menanyakan langsung kepada dewan apakah itu memang kebijakan daerah atau bukan. “Kami datang ke sini untuk mempertanyakan kepada DPRP tentang kedatangan militer yang semakin hari semakin tak terbatas,” kata Jeffri.

    Untuk itu, ia meminta DPRP agar segera membuka ruang demokrasi dan hak berekspresi atau hak menyampaikan aspirasi bagi rakyat Papua. “Sekarang ini kami datang sedikit karena tanggal 16 Oktober lalu di blok oleh aparat TNI/Polri,” katanya.

    Kata Jeffri, kedatangan militer di Papua tidak membuat rakyat Papua tenang sebaliknya mereka bertanya-tanya resah. “Karena itu kami menyatakan menolak aparat militer masuk ke Papua,” koarnya. Untuk itu juga, pihaknya menyerukan untuk melawan praktik militerisme di Papua dan Papua. “Kenapa ada drop militer di Papua, itu hanya mengusik ketenangan masyarakat Papua,” katanya.

    Begitu juga dengan Buktar, ia menanyakan kehadiran militer di Papua. “Kenapa bawa militer, apakah di Papua ada perang,” teriaknya. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan bahwa Papua adalah zona damai, bukan zona militer. Ia lalu berteriak “Militer,” dan dijawab oleh massa “No,” begitu berulang – ulang. Tak lama setelah itu, mereka lalu mengheningkan cipta selama 3 menit.

    Bergantian mereka berorasi, mereka juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab dengan kedatangan aparat militer ke Papua. Mereka juga mengatakan bahwa kalau militer tidak keluar dari Papua sosialisikan dan pulang ke daerah masing-masing. Entah apa maksudnya. Mereka juga mengatakan bahwa sikap represif aparat TNI/Polri pada 16/10 lalu sehingga massa yang hendak demo ke Kota Jayapura menjadi terhambat.

    Massa sempat kesal juga karena cukup lama menunggu anggota DPRP belum juga menemui mereka, meski tak lama kemudian mereka diterima langsung oleh Ketua DPR Papua Drs John Ibo, MM yang di dampingi Ketua Komisi B Paulus Sumino, Sekretaris Komisi A Yanni, SE, Ketua Komisi C Yan Ayomi dan Miriam Ambolon.

    Di depan anggota DPRP itu, Buktar bertanya apakah kehadiran militer di Papua telah disahkan oleh DPRP. Ia mengatakan bahwa yang ia tahu yang namanya tentara tugasnya adalah menjaga wilayah teritorial. “Tetapi kok militer begitu banyak yang masuk ke Papua ini sangat meresahkan,” katanya.

    Menanggapi hal itu, John Ibo juga mengakui bahwa pada dasarnya pihaknya tidak menyukai tindakan kekerasan. Ia mengatakan kedatangan militer ke Papua mungkin karena tugas karena kondisi daerah. Karena itu agar rakyat tidak penasaran dan bertanya – tanya maka pihaknya akan menggelar pertemuan dengan menghadirkan Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua untuk duduk bersama dan bicara dari hati – hati dan mengungkap segala ganjelan di hati rakyat Papua.

    “Saya akan mengupakayakan kita membuka forum untuk berbicara dari hati ke hati tentang masalah ini khususnya tentang pasukan militer yang ada di Papua,” katanya. Hanya saja, kapan forum itu dilaksanakan, John Ibo tak bisa menentukan kepastiannya sebab semua sangat tergantung dari waktu yang dimiliki oleh Pangdam XVII/Cenderawasih maupun Kapolda Papua. “Sebab mereka ini sangat sibuk, jadi kita nanti menyesuaikan dengan waktu mereka,” ujarnya.

    Meski begitu, seusai aksi demo kemarin, John Ibo langsung memerintahkan stafnya untuk menyusun surat undangan kepada petinggi militer dan polisi di Papua.

    Kendati sempat tawar – menawar dengan kepastian dilaksanakannya forum terbuka itu, akhrnya Buktar Tabuni dan setuju juga. Tak lama setelah itu tanpa membacakan pernyataan sikapnya, ia langsung menyerahkan pernyataan sikap itu kepada John Ibo. Hal ini juga tak biasanya sebab biasanya pernyataan sikap itu dibacakan dulu sebelum kemudian di serahkan.

    Kendati begitu, informasi yang dihimpun Cenderawasih Pos, isi pernyataan sikap itu terdiri dari 6 point yang isinya sebagai berikut : 1, meminta dihentikannya penangkapan dan represitas TNI/Pori terhadap aksi – aksi damai rakyat Papua Barat. 2, Hentikan intervensi TNI/Polri dalam lingkungan kampus, 3, Segera lakukan proses hukum terhadap pelaku penembakan Opinus Tabuni dan pelaku pemukulan terhadap Buktar CS tanggal 20 Oktober lalu. 4, hentikan proses hukum terhadap ketua DAP, Forkorus Yaboisembut serta pengurus DAP yang lainnya demi hukum, HAM dan demokrasi. Point ke- .5 Segera tarik kembali pendropan ribuan pasukan TNI organik dan non organik dari Papua dan terakhir atau ke-6 meminta intervensi internasional dalam hal ini pasukan perdamaian PBB dalam penyelesaian masalah Papua.

    Usai menyerahkan pernyataan sikap yang tembusannya tertulis ke Presiden RI itu, Buktar Tabuni langsung menyalami para anggota dewan dan memeluk John Ibo selanjutnya aksi demo yang berlangsung damai itu bubar.(ta)

    CEPOS

  • Massa Nyaris Bentrok, Tuding DPRP Sahkan Militer Masuk Papua

    Protes Masyarakat Papua
    Protes Masyarakat Papua

    Sengatan matahari siang membuat massa Koalisi Peduli Ham Papua KPHP, yang tengah melakukan aksi demo di gedung DPRP, Senin (3/11) kemarin, nyaris tak terkendali, pasalnya massa dibiarkan begitu saja selama hampir sekitar 30 menit di plataran parkir gedung DPRP.

    MELIHAT massa massa sudah mulai emosi, Kaur Dalmas Polresta Jayapura Ipda Piliphus Halitopo dihadapan massa meminta agar jangan emosi dan hindari bentrok. Karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
    ‘’Adek-adeku tidak bisa memaksakan kehendak kepada polisi, sebagai kaum intelektual harus lebih bersabar. Kami dari aparat kepolisian tidak punya masalah dengan adek-adek mahasiswa. Jadi jangan memaksakan kehendak, karena kibatnya bisa fatal,’’kata Halitopo.

    Nasehat Halitopo yang juga selaku kepala suku Pegunungan ini direspon baik oleh massa, sehingga massa mundur.’’ Kami juga tahu etika, kami sebagai kaum intelektual tidak mungkin sampai mendobrak pintu. Aspirasi ini akan kami sampaikan dengan tenang dan secara santun kebapak-bapak dewan,’’ kata salah seorang massa yang disambut yel…

    Kesabaran massa tidak sia-sia, sekitar pukul 12.35 Wit ketua DPRP Drs. John Ibo, MM bersama ketua komisi C Yan Ayomi, S.Sos, ketua komisi B Paulus Sumino, MM, sekretaris komisi A DPRP Yanni dan staf DPRP Rudolf Morin turun menemui massa. Kedatangan pimpinan DPRP ini disambut baik oleh massa dengan menyampaikan orasinya. Dalam orasinya kordinator Koalisi Peduli HAM Papua, Buchtar Tabuni mempertanyakan apakah APBD Papua disahkan untuk masuknya militer di Papua.

    Sebab saat ini menurutnya, basis militer ada dimana-mana. Apakah tidak lebih baik uang pembangunan pos-pos itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

    Untuk itu, massa meminta ke DPRP agar bersedia memfasilitasi Koalisi Peduli HAM Papua duduk bersama dengan Kapolda, Pangdam dan Pemerintah. Kehadiran pemerintah sangat penting untuk memberikan penjelasan, jika memang DPRP tidak pernah menyetujui masuknya militer ke Papua.

    Usai mendengar aspirasi massa, ketua DPRP Drs. John Ibo, MM menyebutkan bahwa tidak ada kebijakan dari DPRP untuk mendatangkan TNI ke Papua. ‘’Kebijakan itu tidak ada. Hanya euporia yang ada, gerakan menakut-nakuti rakyat,’’ kata Ibo.

    Bahkan politisi ulung Golkar ini menyatakan kesiapan DPRP untuk memfasilitasi pertemuan koalisi dengan Pangdam dan Kapolda untuk berbicara dari hati ke hati. Namun demikian ketua DPRP tidak bisa memastikan kapan akan dilakukan pertemuan karena ini menyangkut waktu. Apalagi dua lembaga itu berbeda.

    ’’ Kita akan usahakan secepatnya dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi masalah waktu dengan Kapolda dan Pangdam,’’ kata Ibo seraya menugaskan komisi A DPRP yang diwakili sekretaris komisi A DPRP Yanni segera melakukan kordinasi dan mencari waktu yang tepat kapan bisa dilakukan pertemuan.

    Jawaban yang disampaikan oleh ketua DPRP kurang memuaskan massa, sehingga massa minta agar ketua serius dan memastikan kapan waktunya, bila perlu minggu ini sudah ada pertemuan.
    Jika tidak, kata Buctar setelah aspirasi disampaikannya dan diterima ketua DPRP, massa akan datang lebih bsar dari yang hadir sekarang. ’’ Kami berikan waktu sebelum tanggal 13 November sudah harus ada pertemuan Koalisi, Kapolda dan Pangdam dan kami akan lengkapi semua data-data terkait terjadinya kekerasan yang dilakukan militer ke masyarakat.Usai menyampaikan aspirasi, massa kembali kerumah- masing-masing tanpa ada keributan. (**)

    Ditulis Oleh: Javaris/Papos
    Selasa, 04 November 2008
    http://papuapos.com

  • Polda Kirim Penyidik Ke Wamena

    Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto
    Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto

    WAMENA (PAPOS) – Pasca bentrok antara oknum TNI dan oknum Polri, situasi kota Wamena dan sekitarnya aman dan kondusif ditandai aktifitas warga masyarakat tetap berjalan normal seperti biasa.
    Hal ini sesuai komitmen TNI dan Polri sama-sama menjaga situasi daerah agar tetap aman dan terkendali seperti dijelaskan Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI A.Y. Nasution dan Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. Bagus Ekodanto. Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Bagus Ekodanto menegaskan kepada wartawan di Wamena bahwa akan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. “Untuk oknum anggota Polri dan TNI yang terlibat, tetap akan menjalani proses hingga ke pengadilan, dan ini telah mejadi komitmen bersama kami“ tegas Ekadanto.

    Akibat bentrok pada Sabtu (1/11) dini hari itu , salah satu anggota TNI Prada Lamek, mengalami luka tembak di bagian pantat kini sedang menjalani perawatan secara intensif dan sudah mulai berangsur-angsur sembuh.

    Satu anggota TNI hingga kini masih belum diketahui keberadaannya dan masih dalam pencaharian. Anggota Brimob Brigpol Erik Alfons mengalami luka pada bagian belakang kepala, siku tangan kiri dan pinggang bagian belakang, Briptu Jusman mengalami luka di tangan kiri.

    Sementara itu, Dir Reskrim Polda Papua Kombes Pol Drs Paulus Waterpauw melalui Plh AKBP Bonar Sitinjak SH mengatakan, sebagai bentuk keseriusan Polda Papua untuk menindaklanjuti kasus ini, pihaknya mengirim 6 penyidik dibac-up POM ke Wamena.

    Selain itu pihaknya kata Bonar juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 saksi dari personil Brimob.” Enam penyidik yang dikirimkan diantaranya 3 perwira,” ujarnya kepada wartawan, Senin (3/11) kemarin di Mapolda Papua.

    Keberangkatan enam penyidik ini nantinya akan berkoordinasi dengan Polres Jayawijaya. Bahkan, enam penyidik Dit Reskrim bersama penyidik Polres Jayawijaya akan bergabung dengan POM TNI dari Kodam XVII/Cenderawasih.

    Disinggung hal apa saja yang ditanyakan kepada 8 saksi, Bonar menjelaskan, sekitar kejadian tersebut tentunya. ” Pertanyaan sifatnya tidak jauh kaitaannya dengan bentrok di Wamena,” jelasnya.(iwan/feri)

    Ditulis Oleh: Iwan/Feri/Papos
    Selasa, 04 November 2008
    http://papuapos.com

  • Stop Praktek Militer ke Papua

    JAYAPURA (PAPOS) – Ratusan massa yang mengatasnamakan Koalisi Peduli HAM Papua (KPHP), Senin (3/11) kemarin, melakukan aksi demo di gedung DPRP mempersoalkan pengiriman aparat TNI ke Papua.
    Pertanyaan itu disampaikan koordinator aksi demo Buchtar Tabuni dalam orasinya, sekaligus mendesak DPR Papua memfasilitasi pertemuan mereka dengan Polda Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih. Kehadiran pasukan TNI melalui pengiriman secara besar-besaran ke ranah Papua kata Buthar Tabuni dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di kampung-kampung.

    Kendati diterpa mentari yang cukup menyengat serta mendapat pengawalan dari petugas kepolisian, tetapi semangat massa untuk menyampaikan aspirasinya tidak surut.

    Massa secara bergantian menyampaikan orasinya sambil menunggu kehadiran anggota DPRP untuk menerima aspirasi mereka. Dalam melakukan aksi demo kali ini sedikit beda bila dibandingkan aksi-aksi demo yang dilakukan massa sebelumnya ke DPRP.

    Yakni massa selalu membawa spanduk ukuran besar dan pamplet ukuran kecil dari karton disertai dengan kritikan, namun kali ini massa hanya membawa satu spanduk ukuran 1 meter kali 3 meter dengan bertuliskan ‘Stop Praktek Militer, Buka Ruang Demokrasi bagi Papua,’’.

    Ditengah sengatan sinar mentari siang massa nyaris tegang, karena setelah ditunggu 30 menit tak seorangpun anggota DPRP yang bersedia turun menemui massa dipelataran parkir DPRP.

    Tak pelak saat orasi, massa diminta berdiri untuk bersiap-siap mendobrak dan masuk ke kantor DPRP yang saat itu pintu utama masuk mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian.

    Selain itu massa juga melampiaskan kekecewaanya telah memilih anggota DPRP, bahkan massa mengancam untuk memboikot pemilu 2009 mendatang.’’Saya minta semua massa tenang jangan mudah terpengaruh oleh hasutan yang tidak bertanggungjawab, sebagai kaum intelektual, kita datang untuk menyampaikan aspirasi bukan membuat keributan, karena itu pak Polisi, orang-orang yang berada diluar massa agar disuruh pulang untuk menghindari-hal-hal yang tidak diinginkan,’’ kata salah seorang massa dalam orasinya.(bela)

    Ditulis Oleh: Javaris/Papos
    Selasa, 04 November 2008

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?