PAPUApost.com

Tag: lintas batas

  • Momentum dekolonisasi Pasifik dorong Gutterres bersikap?

    Aksi pengucapan syukur KNPB kepada tujuh negara Pasifik yang membawa masalah Papua ke Majelis Umum PBB (19/9/2016) - Jubi/Zely Ariane
    Aksi pengucapan syukur KNPB kepada tujuh negara Pasifik yang membawa masalah Papua ke Majelis Umum PBB (19/9/2016) – Jubi/Zely Ariane

    Jayapura, Jubi – Atmosfer dekolonisasi di Pasifik dan dorongan pemerintah serta masyarakat sipil Kepulauan Pasifik terhadap status politik Papua menjadi momentum penting yang berkemungkinan mendorong Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Antonio Gutterres untuk bersikap.

    Dr. Cammi Webb-Gannon, pemerhati West Papua dari Universitas Sydney, mengatakan tingkat pendiskusian terkait penentuan nasib sendiri dan hak azasi manusia West Papua di Sidang PBB bulan lalu merefleksikan momentum baru menuju dekolonisasi Pasifik.

    Peran Perdana Menteri Manasseh Sogavare sebagai ketua MSG dan perdana Menteri Kepulauan Solomon patut dicatat sebagai faktor pendorong penting dalam proses itu, demikian menurut Dr Webb-Gannon seperti dilansir RNZI, Selasa (18/10/2016).

    “TIdak saja Sogavare sudah mendorong bertambahnya negara Pasifik berbicara terkait West Papua di Majelis Umum PBB, tetapi dia juga berusaha agar isu tersebut dibawa hingga ke komite dekolonisasi PBB,” ujarnya.

    Inilah kali pertama setelah puluhan tahun, lanjutnya, rakyat West Papua berhasil membawa persoalan mereka sampai ke radar internasional, “dan hal itu dimungkinkan karena kerja luar biasa yang dilakukan oleh negeri-negeri Pasifik,” ungkap Webb.

    Sementara wakil United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Pasifik, Akouboo Amatus Douw, menanggapi terpilihnya Antonio Gutterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang baru, berharap Gutterres dapat membantu rakyat Papua memfasilitasi ajakan tujuh negara Pasifik di sidang umum PBB lalu untuk menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM di Papua.

    Terkait jasa Gutterres, mantan PM Portugal terhadap kemerdekaan Timor Leste, Douw menilai hal itu memang menguntungkan Timor Leste, namun menurut dia, Belanda tidak memenuhi kewajiban moralnya terhadap rakyat Papua seperti yang dilakukan Portugal.

    Douw mencatat peran Gutterres selagi dia masih memimpin UNHCR. Menurut Douw UNHCR telah memberikan bantuan hukum dan kemanusiaan kepada lebih dari 10,000 pengungsi West Papua di PNG.

    “Estimasi kasar saya sekitar 30,000 pengungsi politik Papua diseluruh dunia saat ini, termasuk saya,” kata Douw.

    Alasan utama orang-orang Papua meninggalkan Papua, lanjutnya, akibat penyangkalan hak atas penentuan nasib sendiri di negerinya.

    “Saya punya pikiran positif terkait prioritas Gutterres untuk ikut mengatasi masalah kami,” tegasnya.(*)

  • Perbatasan Indonesia-Papua Nugini Jadi Tempat Pelarian Buron

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kondisi di daerah perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Papua Nugini sering digunakan sebagai tempat pelarian orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum. Mereka bertahan di sana lantaran pengaruh politik utamanya yang terlibat dalam gerakan separatis.

    Di sisi lain, sebagian kecil kelompok yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) masih sering menunjukkan eksistensinya. Misalnya dengan melakukan aksi kekerasan dan perlawan bersenjata yang sasarannya adalah aparat keamanan baik TNI maupun Polri.

    Pangdam VII Wirabuana Mayjend TNI Agus Surya Bakti mengatakan, penugasan prajurit ke daerah operasi (perbatasan) merupakan wujud nyata pengabdian dan dan kehormatan terhadap bangsa dan negara demi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

    “Bagi prajurit yang sudah pernah bertugas ke daerah operasi, ini akan menambah pengalaman dan memungkinkan menemukan hal-hal baru, dan bagi yang pertama kali bertugas menjadi kesempatan berharga dalam kariernya,” ujar Agus, Kamis (30/6).

    Persiapan dan pembekalan yang diterima sebelum menjalankan tugas menjadi pedoman dan modal dasar bagi satuan tugas dalam menghadapi berbagai kemungkinan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan begitu, potensi timbulnya konflik dapat diantisipasi secara profesional.

    Selama menjalankan tugas, prajurit TNI diminta merangkul masyarakat setempat dan menghormati adat istiadat masyarakat setempat. Mereka juga harus mengedepankan pendekatan persuasif dari persoalan yang dihadapi.

    Baru-baru ini Satgas Yonif Raider 700/WYC memberangkatkan para prajurit dalam Rangka Operasi Pengamanan Perbatasan Darat RI-Papua Nugini di Wilayah Papua. Selama sembilan bulan mereka akan berada di daerah perbatasan Papua dan Papua Nugini menjalankan operasi pengamanan di perbatasan darat di perbatasan Papua.

    Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto yang menjadi inspektur upacara pemberangkatan tersebut meminta setiap prajurit menjaga kepercayaan yang diembankan negara. “Kepercayaan ini merupakan kehormatan dan tugas mulia untuk dipertanggungjawabkan serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Danny.

    Keberadaan prajurit TNI di daerah perbatasan penting untuk menjaga keamanan wilayah demi mempertahankan tetap tegaknya NKRI. Selama menjalankan tugas mereka diharapkan berperilaku positif agar keberadaan mereka di daerah perbatasan mendapatkan pengakuan dan penerimaan secara baik oleh masyarakat.

  • Puluhan Ribu Rakyat Papua Berpindah Jadi Warga Negara PNG

    Penulis: Eben E. Siadari 18:19 WIB | Kamis, 23 Juni 2016

    PORT MORESBY, SATUHARAPAN.COM – Setidaknya 10.000 rakyat Papua akan beralih menjadi warga negara Papua Nugini, setelah beberapa dekade berada di negara itu dengan status sebagai pengungsi.

    Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Papua mengatakan akan mulai mendaftar semua pengungsi Papua yang telah menyeberang dari Indonesia dengan status pengungsi ke PNG.

    “Sejauh ini kami memiliki lebih dari 10.000 pengungsi dari Papua yang telah tinggal bersama kami untuk waktu yang sangat lama, dan kami telah memulai pendaftaran mereka dengan harapan akhirnya memberikan mereka status hukum,” kata Wakil Kepala Migrasi untuk Divisi Pengungsi PNG, Esther Gaegaming, sebagaimana dilansir dari asiapacificreport.nz.

    “Kami senang mengumumkan bahwa lebih dari 1000 dari mereka, telah menyelesaikan aplikasi dan mereka akan menghadap Komite Penasihat Kewarganegaraan segera untuk penerbitan kewarganegaraan mereka,” tambah dia lagi.

    “Jumat ini, tim dari kantor kami akan memulai pendaftaran di Vanimo, salah satu dari daerah pemukiman pengungsi terbesar bagi pengungsi Papua. Kami akan pergi ke Wewak setelah itu dan kemudian ke Lae.”

    “Jadi pada akhir tahun ini, kami berharap untuk lebih dari 85 persen dari pengungsi Papua sudah terdaftar,” kata dia.

    “Saya bangga mengatakan bahwa PNG memenuhi kewajibannya sebagai penandatangan Konvensi 1951 PBB tentang status pengungsi. PNG sekarang memiliki kerangka hukum dan prosedural untuk memproses klaim pengungsi di bawah Undang-Undang dan Peraturan Migrasi,” kata Gaegaming.

    “Kami juga memiliki sistem di tempat untuk pendaftaran dan naturalisasi pengungsi dari Papua yang telah tinggal di Papua Nugini selama beberapa dekade.”

    “Kami juga memiliki kebijakan pengungsi nasional yang jelas dalam hal-hal pengungsi, termasuk pedoman tentang pemukiman kembali pengungsi di PNG. Dan yang terutama, kami memiliki tim yang dikhususkan menangani hal ini,” kata dia.

    Editor : Eben E. Siadari

  • 1.400 Prajurit Pamtas RI-PNG Dipulangkan

    Selasa, 06 Oktober 2015 , 05:57:00, CePos

    Sejumlah anggota Satgas sedang berbaris memberikan yel –yel sebelum berangkat meninggalkan Jayapura di Pelabuhan Lantamal X Porasko Jayapura

    JAYAPURA-Sebanyak 1.400 personel Prajurit Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) dari 3 Batalyon yang bertugas menjaga keamanan di Perbatasan RI – PNG, Senin (5/10) kemarin dilepaskan oleh Pangdam XVIII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian, untuk kembali ke kampung halamannya. Satgas Pamtas ini dipulangkan dengan menggunakan KRI Teluk Hiding 538 yang akan berlayar dari Pelabuhan Lantamal X Jayapura menuju Padang Sumatra Barat.

    Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan para Satgas ini sudah melakukan tugas pengamanan di perbatasan RI – PNG selama 9 bulan, mereka akan kembali ke homebase masing masing. ada yang ke Jawa Barat, Semarang dan Padang Sumatera Barat. Mereka ini sudah digantikan dengan Satgas Brigif -6 Kostrad Yonif 411/R, Yonif 431 Kostrad dan Yonif 406/ CK, yang bertugas menjaga wilayah perbatasan darat antara negara RI-PNG,

    “Jadi di sektor utara dibawah Kolaops Korem172/PWY dipimpin oleh Danrem 172/ PWY Kolonel Inf Sugiono, kemudian mereka ini dalam pelaksanaan tugasnya secara umum sangat baik dan berhasil,”ungkapnya usai pelepasan Satgas di Pelabuhan Lantamal X Porasko Jayapura, Senin (5/10)

    Menurutnya, keberhasilan Satgas yang akan pulang ini bisa dilihat dari kriteria -kriteria yang yang ada. Pihaknya juga menyampaikan hormat dan terima kasih kepada mereka yang telah berhasil menjalankan tugas dengan baik untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia dan melindungi masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan RI-PNG.

    “Ini tiga Yonif, tapi tidak full, mereka 1 Yonif hanya 400 orang kalau organik itu sampai 700-an, ini hanya separuhnya namanya Satgas Yonif, yakni Yonif 323/Raider Banjar Jawa Barat, Batalyon 400/Raider di semarang dan Batalyon 133/ Yudha Sakti yang ada di Padang,”jelasnya

    Kata Pangdam, Yonif 133/Yuda Sakti adalah Yonif yang paling jauh yakni di Padang, mereka akan menempuh perjalanan hampir 3 minggu mereka sampai di padang. Pihaknya berdoa mereka bisa sampai dengan selamat di tujuan hingga bertemu dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat dan selamat hingga sampai tujuannya.
    “Kami berharap untuk yang akan mengganti satgas pamtas ini bisa memberikan yang terbaik, apa yang ditinggalkan sudah baik tetapi kita coba untuk tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat yang ada di Perbatasan,”katanya.(jo/tri)

  • Kapendam XVII Cenderawasih: Berita Tentang Penembakan Tentara PNG itu Tidak Benar

    Jayapura, 5/5 (Jubi) – Kodam XVII Cenderawasih membantah adanya penembakan yang dilakukan oleh tentara Indonesia terhadap patroli perbatasan Papua New Guinea (PNG) seperti yang diberitakan oleh media Papua New Guinea, Post Courier dan dikutip oleh media ini.

    Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII Cenderawasih, Letkol Rikas Hidayatullah, Kodam XVII Cenderawasih menyampaikan bahwa tidak benar tentara PNG yang sedang melakukan patroli ditembaki oleh tentara Indonesia. Disampaikan oleh Kapendam, tentara Indonesia bahkan mempersilahkan patroli PNG untuk lewat di area no man’s land.

    “Berita penembakan tentara PNG itu tidak benar. Tidak ada penembakan pada patroli perbatasan PNG. Karena faktanya, tentara Indonesia bertemu dengan tentara PNG di no man’s land area dan tentara Indonesia mempersilahkan tentara PNG untuk lewat.”

    kata Kapendam kepada Jubi, Senin (5/5) malam.

    Kapendam juga meminta agar pemberitaan tentang perbatasan Indonesia dan PNG lebih sensitif dan dikonfirmasikan terlebih dulu kepada pihaknya. Hal ini menjadi penting untuk menjaga situasi di wilayah perbatasan RI-PNG.

    “Semestinya, berita itu dikonfirmasi dulu kepada kami. Agar kita bisa sama-sama memastikan benar atau tidak informasi itu.” tambah Kapendam.

    Sebelumnya, diberitakan oleh media ini, mengutip pemberitaan Post Courier, Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG atas insiden insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April lalu. (Jubi/Victor Mambor)

    Related articles
    Enhanced by Zemanta

  • PNG Protes, Patroli Perbatasannya Ditembaki Tentara Indonesia

    Jayapura, 5/5 (Jubi) – Tentara Indonesia dilaporkan oleh media Papua New Guinea (PNG), Post Courier telah menembaki patroli perbatasan yang dilakukan PNG Defence Force (PNGDF).

    Insiden penembakan ini dilaporkan oleh Post Courier, meningkatkan ketegangan lebih lanjut di perbatasan PNG-Indonesia sehingga memaksa Mentri Luar Negeri dan Imigrasi PNG, Rimbink Pato memanggil Duta Besar Indonesia untuk PNG, Andrias Sitepu dan menyampaikan nota protes PNG. Nota protes ini merupakan nota protes kedua yang dikeluarkan oleh pemerintah PNG atas kekhwatiran yang sama. Nota protes pertama, dikeluarkan sekitar satu bulan yang lalu.

    Rimbink Pato, menyatakan keprihatinannya dan mengutuk insiden penembakan yang terjadi pada pagi hari tanggal 19 April itu.
    “Meskipun ada tidak ada laporan korban jiwa, pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa insiden tersebut tidak terulang di masa mendatang,” kata Pato.

    Meskipun pemerintah PNG menyampaikan protes, situasi bisa memburuk. Pemerintah PNG diharapkan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia guna mencari jalan keluar sesuai perjanjian kerjasama perbatasan kedua negara yang sudah dijalani bertahun-tahun.

    Petinggi PNGDF, Murray Barracks masih bungkam kepada wartawan karena menganggap isu perbatasan belakangan ini sangat sensitif. Meski demikian, tentara PNG diminta untuk tidak melepaskan tembakan jika mereka terjebak dalam kontak tembak antara tentara Indonesia dengan kelompok bersenjata.

    Seorang pejabat pemerintahan PNG mengatakan pada Post Courier, bahwa insiden tanggal 19 April itu bisa saja meningkat tensinya jika seorang tentara {NGDF terluka.

    “Ini bisa saja lebih buruk jika ada tentara kami terluka selama baku tembak pada pagi hari 19 April itu. Saat ini, situasinya sangat sensitif,” kata pejabat pemerintah PNG ini.

    Untuk membahas kondisi perbatasan PNG – Indonesia ini, Duta Besar PNG untuk Indonesia, Peter Ilau akan memimpin delegasi PNG dalam pertemuan pembahasan perbatasan Indonesia – PNG yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat ini. (Jubi/Victor Mambor)

  • Pasukan dan orang tua di Black Water konsongkan tempat sesuai dengan permintaan dan sekaligus pengusiran terhadap mereka di camp mar-mar

    Vanimo SPMNews: Malam ini Tanggal 30 Mey,   2010 semua Pasukan dan orang tua di Black Water konsongkan tempat sesuai dengan permintaan dan sekaligus pengusiran terhadap mereka di camp mar-mar.

    Menurut informasi dari Komandan Markas,  Kaleb Wenda malam ini Tgl. 30 Mey, 2010, jam 08:000, langsung dari tempat dimana mereka tinggalkan tempat malam ini melalui mobile phone-nya,  ia mengatakan bahwa sesuai dengan permintaan waktu dari pihak tuan tanah yang didorong oleh Obiur Kogoya, Jems Kogoya, Herman Abubakar Wenda, Saul Huby, Lanek Kenelak, Jonah Penggu, Jefri Pagawak untuk kosongkan tanah yang mereka tinggal  selama ini.

    Sesuai dengan hasil rapat dari pihak TPN/OPM (Obiur Kogoya, Jems Kogoya, Jonah Penggu, Jefri Pagawak, Lanek Kenelak) bersama Konsulat RI di Vanimo, Sandaun Provins,  bahwa mereka akan kerja sama dengan PPC(Provincial Police Comander)  Sandaun serta Tuan Tanah Black Water Camp Jhon Pun, untuk segera kosongkan tempat dimana selama ini Komandan Markas, Panglima Tertinggi, perwira, berserta pasukan mendiami tempat tersebut.

    Sebelumnya tuan tanah yang didorong oleh Obiur Kogoya dan Abubakar Wenda telah membabat, mencungkil habis hasil kebun yang siap dipanen serta baru ditanam sehingga selama beberapa hari mereka tinggal disana tanpa makan, tepat hari jatuh tempo hari ini maka semua pasukan sedang kosongkan tempat kompleks Mar-mar kemudian  mereka semua pindah ke masing-masing keluarga di Yako, Dawi malam ini juga.

    Komandan markas dalam hal ini mengatakan “ kita sama-sama berjuang untuk Papua Merdeka tetapi teman-teman ini kenapa pergi rapat dengan Konsulat Republik Indonesia di Vanimo baru datang pompa tuan tanah untuk usir kami, kami bingung. Mereka bilang perang melawan musuh Indonesia tapi mereka lagi yang pergi rapat-rapat dengan musuh, kemudian hasilnya untuk kita-kita sendiri baku bunuh. Baru-baru mereka datang baru potong Reny Ruth Yikwa dan  Ibu Ester Game dengan parang di pasar Blek Wara, jualan yang mereka taru semua mereka potong pake parang,  sedangkan kita punya musuh duduk tepuk tangan, mungkin mereka ada maksud lain ka, kami pikir-pikir begitu tapi semua sudah terjadi jadi waktu kami kosongkan tempat kami janji untuk bakar semua rumah-rumah yang kami tinggal jadi sesuai janji ruma ada api makan baru kami semua ada move. Kami pake 5 mobil jadi semua ada bergerak mala mini dari Blek Wara ke Pos depan “ demikian kata Dan Markas Kaleb W.

    Ia menambahkan “mereka sudah bikin kami lewat batas jadi kami akan bakar semua rumah-rumah kami dan kami sedang tinggalkan tempat sekarang, saat ini api ada melahap 8 rumah ditambah dengan 1 asrama panjang,  tuan-tuan kami mohon program dijalankan supaya kami bisa tenang kalau ada kegiatan dari oraganisasi sayap politik kami pasti tenang” . Demikian laporan langsung dari Komandan Markas Tentara Revolusi West Papua, Kaleb Wenda, Col.TRWP

    Hal ini terjadi sesua hasil rapat pihak TPN/OPM bersama Konsulat RI di Vanimo belum lama ini yang telah kami sampaikan sebelumnya  untuk membayar Kapolda Sandaun Provins  dan  mengusir, menangkap orang-orang yang di anggap berbahaya dalam perjuangan, menurut orang-orang yang masih mempertahankan nama lama organ perjuangan TPN/OPM.

    Hasil dari pertemuan ini sedang dilaksanakan saat ini, pertama pengusiran dari lokasi Black Wara, kedua penangkapan orang-orang yang mereka telah tulis nama-nama  orang yang harus ditangkap, yang ketiga mereka akan menarik paksa Panglima Tertinggi.

    Mohon perhatian ke seluruh organ pergerakan yang ada dimana saja agar kita perlu menghindari segala bentuk kerja sama dengan musuh agar tidak menimbulkan konflik internal  didalam organ-organ perjuangan. Hal ini sangat disayangkan karena yang diuntungkan adalah pihak musuh, sedangkan kita semua yang berjuang dibawah semua organ-oragan pergerakan akan menjadi korban sekaligus makanan empuknya musuh.

    Jika situasi seperti ini terus kita bawa dalam medan perjuangan, sampai kapan kita akan merdeka? Semua organ yang dibentuk dengan tujuan Papua merdeka mari kita bergandengan tangan bersama untuk membebaskan bangsa kita, dari pada kita sibuk dengan pekerjaan organ lain, sementara yang lain membangun siasat untuk menimbulkan konflik internal seperti yang terjadi selama ini.

    Kami harap semua organ memiliki anggaran dasar dalam perjuang sehingga semua berjalan sambil tidak saling menjatuhkan antara kita sendiri, kita harus saling mengangkat jika ada salah satu organ yang berhasil  membawa kemenangan melalui  semua tugas  dan tanggung jawab setiap  organ pergerakan yang dipercayakan agar hasilnya dapat kita nikmati bersama.

    Hal ini bukan baru kali ini, awal permulaan pertikaian seperti ini sejak kepemimpinan Zeth Rumkorem, maka bibit itu masih terus tumbuh di medan perang, maka kita harus mengakhiri conflik semacam ini. Konflik interen ini tidak sendirinya muncul, ada permainan musuh didalam tubuh pertahanan sendiri. Permainan musuh dengan mereka yang dimainkan sendiri ada beberapa kemungkinan; yaitu mereka yang dipermainkan karena tidak tau, yang kedua mereka tau tapi pura-pura tidak tau karena jalan itu tempat mereka cari makan, yang ketiga, karena mereka bodok main, atau karena mereka memang tidak tau main politik.

    Untuk itu berita ini sekaligus kita telanjangi permainan musuh untuk akhiri sengketa yang terjadi dalam arena perjuangan Papua Merdeka.

    Demikian agar menjadi perhatian untuk semua organ pergerakan untuk tidak saling menyalahkan, menjatuhkan, apa lagi sampai saling baku bunuh, sangat disayangkan. Jika kita benar-benar berjuang untuk Papua Merdeka kita harus akhiri konflik ini, jika kita  pura-pura berjuang untuk Merdeka maka permainan anda sudah ketahuan.

    Salam Revolusi dari Kami, Rimba-West Papua – PNG Border area Soldiers.

  • Pasca penyerangan OPM,ratusan warga mengungsi

    Jayapura–Ratusan warga di Distrik Tingginambut dan Mewoluk mengungsi ke gereja-gereja setempat dan ke Kota Mulia, ibukota Kabupaten Puncak Jaya Papua, pasca penyerangan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Warius Telenggen.

    Penyerangan itu terjadi dua pekan lalu dengan sasaran tujuh orang karyawan PT Modern Widya Technical. Kepala Kampung Purleme, Sam Telenggen mengatakan masyarakat setempat masih ketakutan, mereka juga was-was untuk menjalankan aktifitas sehari-hari.

    “Saat ini mereka mendengar isu simpang siur yang menyebutkan akan ada penyerangan kepada warga setempat dari pihak aparat keamanan ataupun dari kelompok OPM ini,” ungkapnya kepada wartawan di Jayapura, Sabtu (24/4).

    Namun, masyarakat telah melaporkan kejadian ini kepada Brimob di pos terdekat dan minta bantuan jika tiba-tiba kelompok OPM menyerang mereka. “Saat ini masyarakat dalam keadaan siaga untuk berperang. Mereka membentuk delapan kelompok lengkap dengan sejata tradisional untuk antisipasi penyerangan dari OPM,” katanya.

    Warga setempat juga marah kepada kelompok OPM, karena jalan yang sedang dikerjakan oleh PT Modern Widya Technical diganggu. “Jalan yang sedang dibangun ini adalah jalan satu-satunya dari Distrik Mewoluk menuju ke Kota Mulia. Jalan ini dibangun untuk membuka keterisolasian masyarakat setempat,” ujarnya.

    Pasca kejadian penyerangan kepada karyawan PT Modern ini, lima sekolah didua distrik itu dibakar. “Anak-anak terpaksa tak sekolah lagi, kami mita Pemda setempat mendengar keluhan ini,” jelasnya.

    Kelompok OPM di Puncak Jaya, menurut Sam masih dibawah komando Goliat Tabuni yang bermarkas di Tingginambut. Menurut Sam senjata api yang mereka miliki juga lebih dari 10 pucuk. “Senjata itu adalah rampasan dari aparat keamanan sejak tahun 2006 lalu,” ungkapnya.

    Dirinya berharap Pemda setempat bertanggung jawab dengan adanya kelompok OPM yang sudah mengganggu warga setempat sejak tahun 2004 lalu. “Kami minta aparat TNI/Polri ditambah di Distrik Tingginambut dan Mewoluk, agar kami tidak hidup ketakutan lagi,” ujarnya.

    tempointeraktif/ tiw

  • Tiga Tahun Setelah itu, Pengungsi Asal West Papua di Australia Mendapat Izin Menetap

    Media NKRI memang jelas tidak memberitakan sedikitpun mengenai kemenangan diplomasi Papua Merdeka. Pada minggu ini, tepatnya 2 Juni 2009, Hermain Wainggai, salah seorang anak Alm. Thom Wainggai mendapat izin tinggal tetap di Australia.
    Seperti dilaporkan dalam versi Inggris @westpapua.net, Julius Kogoya, Izack Marani dan Richard Rumbiak di samping Marike Tebay, Papuana Motte, William Omabak, dan Stefanus Akanmor belum lama ini mengadakan Kebaktian Syukuran atas izin tinggal menetap.

    Status izin tinggal menetap ini sama dengan status yang diperoleh Dr. Ottow Ondawame dan Jacob Prai di Swedia, Benny Wenda di Inggris dan orang Papua lainnya. Itu berarti mereka menjadi penduduk Australia, yang berhak atas jaminan-jaminan dari negara dan berhak mencari pekerjaan dan menikmati kehidupan yang layak sebagai penduduk Australia.

    Yang lucunya, “Mengapa penyiaran tentang dua orang Papua yang pulang ke Indonesia karena alasan satu dengan lain hal disiarkan sebagai sebuah kemenangan diplomasi dan kecintaan orang Papua terhadap NKRI serta keberpihakan Australia terhadap NKRI, sementara 40 orang lainnya di Australia yang kini mendapat izin tinggal tetap di sana tidak disinggung sama sekali???”

    Silahkan jawab sendiri, kami berbicara Karena dan Untuk KEBENARAN!

    SPMNews

  • Pintu RI-PNG Ditutup

    JAYAPURA (PAPOS) -Perbatasan Republik Indonesia (RI) dengan negara tetangga Papua New Guinea (PNG) yang terletak di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Jayapura ditutup sejak 9 April lalu.

    ditutupnya perbatasan ini menyebabkan warga negara Indonesia tidak dapat menyeberang ke wilayah PNG untuk berbagai keperluan. Padahal, dalam sehari masyarakat yang ingin berkunjung ke PNG, baik untuk keperluan rekreasi maupun pekerjaan lainnya cukup banyak.

    Sebaliknya dengan warga negara PNG, tampak bebas melintasi perbatasan RI-PNG tanpa kendala apa pun.

    Ditutupnya daerah perbatasan ini menyusul peristiwa penemuan bom di jembatan Muara Tami, Distrik Muara Tami, Jayapura pada Kamis (9/4) lalu.

    Seorang warga Kota Jayapura, Ferry Sesa menyatakan, kekecewaannya karena tidak dapat melintasi perbatasan dan tertahan di pos penjagaan TNI yang terletak tidak jauh dari Kantor Imigrasi.

    “Tapi untuk keamanan, saya ikuti saja peraturan yang berlaku karena saya juga tidak ingin ambil resiko,” katanya seperti diliris dari Antara, Minggu (3/5) kemarin.

    Pada kondisi normal, warga Indonesia dapat melintasi perbatasan RI-PNG untuk keperluan kunjungan dalam waktu tidak lebih dari 24 jam, hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di pos penjagaan TNI, selanjutnya melapor ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat Skouw.

    Belum dapat diketahui batas waktu dan alasan penutupan perbatasan RI-PNG ini. Walaupun demikian, kondisi di sekitar perbatasan cukup kondusif. Aktivitas masyarakat pun bisa berjalan seperti biasanya.

    Pos perbatasan yang terletak di Kampung Skouw, sekitar 70 kilometer ke arah timur dari pusat Kota Jayapura dijaga satuan tugas dari Batalyon Infantri (Yonif) 725/Wirabuana.(ant)

    Ditulis oleh Ant/Papos
    Senin, 04 Mei 2009 00:00

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?