Tag: KTT ULMWP

  • Editorial: Yang Terjadi dalam Kongres Bangsa Papua I, II, III dan IV

    Editorial: Yang Terjadi dalam Kongres Bangsa Papua I, II, III dan IV

    Battalion 001 West Papua Army
    Battalion 001 West Papua Army

    Catatan Pemuka

    Dalam sejarahnya, bangsa Papua telah menyelenggarakan Kongres sebanyak 4 kali. Yang pertama tahun 1961, kedua tahun 2000, ketiga tahun 2011 dan terakhir, keempat tahun 2023. Kongres I diselenggarakan oleh Nieuw Guinea Raad, Kongres II diselenggarakan oleh FORERI (Forum Rekonsiliasi Rakyat Iian Jaya), Kongress III diselenggarakan Dewan Adat Papua dan Kongres IV diselenggarakan oleh ULMWP.

    Catatan Dr. Ibrahim Peyon tentang Kongres I – IV

    Perbedaan Mendasar

    Kongres pertama disiapkan oleh penjajah Belanda, diawasi oleh penjanjah, dan diselenggarakan oleh lembaga bentukan Belanda: Nieuew Guinea Raad. Kongres ini menetapkan atribut dan dasar-dasar perjuangan. Ini yang kita sebut dengan Kebangkitan Bangsa Papua I.

    Kongres 2000 diselenggarakan oleh FORERI bersama LMA (Lembaga Adat Papua) dan dibiayai oleh penjajah NKRI, dan diselenggarakan dengan konsultasi penuh bersama NKRI.

    Kongres II ini menetapkan diplomasi, perjuangan sipil dan perundingan sebagai resolusi. Dengan memanfaatkan kelemahan kekuatan politik dan militer NKRI waktu itu, maka pelurusan sejarah West Papua di dalam NKRI dan desakan kepada Freeport dan Amerika Serikat menjadi fokus utama dalam diplomasi Papua Merdeka waktu itu.

    Kongres III 2011 diselenggarakan oleh Dewan Adat Papua, bekerjasama dengan West Papua National Authority (WPNA) dan membentuk Negara Federal Republik Papua Barat (disingkat NFRPB). Kongres ini masih memintakan izin dari NKRI sebagai negara penjajah, dan secara hukum masih mengharapkan NKRI untuk “berbesar hati” mengakui deklarasi kemerdekaan NFRPB.

    Kongres IV bangsa Papua atau Kongres I ULMWP diselenggarakan oleh Legislative Council, berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara 2020 United Liberation Movement for West Papua, yang menyatakan Kongres sebagai badan legislative yang membentuk forum pengambilan keputusan tertinggi dalam organisasi ULMWP.

    Ada sejumlah hal penting dan mendasar yang perlu dicatat oleh bangsa Papua tentang Kongres I ULMWP ini.

    1. Pertama, Kongres ULMWP I diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pemerintah Sementara ULMWP. Maka dengan demikian Kongres ini adalah sah secara organisasi, konstitusional secara hukum dan legitimate secara demokrasi;
    2. Kedua, Kongres ULMWP I diselenggarakan oleh Badan Legislative Council, bersama dengan Senat.
    3. Ketiga, Kongres ULMWP I diselenggarakan tanpa biaya sedikitpun dari NKRI sebagai kolonial, dan dengan tekanan sampai hampir terjadi pecah perang di tengah kota Sentani antara aparat intel Polda dan aparat Battalion 001 WPA.
    4. Keempat, Kongres ULMWP I diselenggarakan dengan tujuan membatalkan keputusan sebelumnya di Konferensi Tingkat Tinggi (Summit ULMWP) yang berlangsung di Port Vila, Vanuatu, antara lain 4.1 mengembalikan Konstitusi Pemerintah Sementara ULMWP agar berfungsi kembali, 4.2 mengangkat Presiden dan Perdana Menteri West Papua, yang secara otomatis menggugurkan Presiden Eksekutif dan pengurus Wadah Koordinatif ULMWP. 4.3 Mengembalikan ULMWP sebagai Wadah Pemerintah Sementara dan bukan wadah Koordinatif seperti dikehendaki NKRI. 4.4 Mengembalikan Visi dan RoadMap penyelesaian konflik kepada Green State Vision dan Road Map yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Perdana Menteri melalui penetapan Legislative Council. Kongres-kongres sebelumnya tidak pernah diselenggarakan untuk meniadakan atau membatalkan keputusan sebelumnya. Dan sebagian besar dalam keputusannya menghindari konflik dengan keputusan-keputusan sebelumnya.
    5. Kelima, Kongres I ULMWP membentuk badan-badan tinggi negara bersifat tetap dan ad-hoc, seperti Dewan Penasehat Agung, Badan Pertahanan dan Keamanan dan Badan Konstituante. Badan-badan seperti ini tidak pernah dibentuk dalam kongres-kongres sebelumnya.
    6. Keenam, Kongres I ULMWP mengakui organ perjuangan bangsa Papua lain, terutama West Papua Army dengan tiga komando (WPRA, TNP dan TPN/OPM), KNPB (Komite Nasional Papau Barat) dan AMP (Aliansi Mahasiswa Papua). Contoh paling mudah, PDP tidak pernah mengakui, bahkan menyangkal adanya TPN/OPM, dan menolak organ-organ selain organ PDP, yitu Panel dan LMA.
    7. Ketujuh, Kongres I ULMWP dihadiri oleh lebih dari 5,000 orang, hampir sama jumlah dengan KRP II, 2000 di GOR Jayapura, kali ini di GOR GIDI diselenggarakan secara aman dan terkendali, dibawah pengawasan Battalion Elite WPA dan didanai penuh oleh para Kepala-Kepala Wilayah, akar rumput dan kekuatan masyarakat Sentani – Jayapura.
    8. Kedelapan, yang perlu dicatat, Kongres ini didukung penuh oleh Dewan Adat Mamta (Mamberamo – Tami), Dua Ondofolo Sentani dan Jayapura hadir membuka dan menutup Kongres ini.
    9. Kesembilan, Kongres I ULMWP memutuskan visi yang jelas yaitu Green State Vision dengan agenda atau Roadmap perjuangan yang jelas. Silakan bandingkan dengan kongres-kongres sebelumnya, agendanya tidak jelas, visinya tidak jelas. Sebagai akibatnya segala pengorbanan menguap begitu saja, walaupun telah mengorbankan nyawa, tenaga, dana dan waktu yang begitu besar. Kali ini segala-sesuatu sudah dipasang jelas, dan pasti.

    Dr Peyon mencatat

    Pengakuan sayap militer ini sangat penting, dimana rakyat memberi legitimasi resmi tentang perjuangan TPNPB, mereka bukan teroris dan kriminal seperti distigma oleh Jakarta. Pengakuan ini juga diatur dalam UU Pertahanan dan Keamanan yang sudah disahkan oleh Kongres, dan Badan Pertahanan dan Keamanan yang juga sudah disahkan oleh Kongres. Badan Pertahanan dan Keamanan anggotanya terdiri dari para jenderal dari tiga faksi militer yang sudah diakui dengan tugas agenda sosialisasi, Konsolidasi dan restrukturisasi militer. Hari ini sayap militer telah mendapatkan pengakuan dan legitimasi resmi yang sangat kuat oleh Kongres. Sekarang sayap militer sudah bisa menggunakan legitimasi Kongres dan menjalankan perintah undang-undang Pertahanan dan Keamanan untuk agenda-agenda perjuangan. Sayap militer sudah bisa klaim kepada Jakarta bahwa mereka militer Resmi Bangsa Papua, dan mereka juga bisa gunakan legitimasi itu bicara dengan negara lain untuk kepentingan perjuangan. Tujuan Kongres memberi legitimasi adalah mendorong menjadi kompatan yang diakui secara Internasional.

    Menutup Catatan ini

    Dengan meilihat perbedaan dan persamaan ini, maka ada dua kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, terlihat jelas bahwa “nuansa” konflik internal yang berkepanjangan dari kampung sampai ke hutan, dari hutan sampai ke kota, dari dalam negeri sampai ke luar negeri, tidak pernah berhasil diselesaikan oleh bangsa Papua, walaupun usia perjuangan ini hampir mendekati satu abad, dan walaupun generasi pejuang Papua Merdeka telah berubah 1-2 generasi. Penyakit akut ini akan dapat diselesaikan hanya dengan satu obat bernama “mengalah untuk menang”. Rumus ini hanya dipahami dan dihidupi oleh manusia yang mengenal rumus China, yaitu rumus elemen air, yang dalam ungkapan orang Indonesia disebut “ngalir aja”. Bangsa Papua dipengaruhi oleh budaya barat, karena sebagian besar beragama Islam dan Kristen, keduanya tidak menganut filsafat “ngalir aja”, akan tetapi mengakut “ketuk batu supaya air keluar”, rumus Nabi Musa di padang gurun.

    Yang kedua, terlihat jelas, bahwa Kongres ULMWP I telah melakukan banyak sekali gebrakan dan terobosan cukup berarti dan itu berguna bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua untuk mendirikan negara-bangsa sendiri di luar NKRI. Akan tetapi, kita masih terbentur dengan persoalan pertama tadi, tidak tidak dibentuk dan tidak pernah tahu tentang “ngalir aja”. Kita diajarkan untuk mencari kesalahan, menyalahkan dan memenangkan. Mudah-mudahan kemenangan yang diraih Kongres I ULMWP ini akan langgeng, sampai NKRI angkat kaki dari Tanah leluhur bangsa Papua, ras Melnaesia: West Papua, bagian barat dari pulau New Guinea.

  • MEMBODOHI RAKYAT ITU HAL BIASA, TETAPI KEBIASAAN MEMBODOHI RAKYAT ITU DISEBUT PROFESI!

    MEMBODOHI RAKYAT ITU HAL BIASA, TETAPI KEBIASAAN MEMBODOHI RAKYAT ITU DISEBUT PROFESI!

    Kongres ULMWP I Port Numbay, West Papua, 2023
    Kongres ULMWP I Port Numbay, West Papua, 2023

    22112023
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    OPORTUNISME:
    Perjuangan PAPUA MERDEKA melawan INDONESIA itu hal gampang tetapi yang paling sulit dan berat adalah melawan sesama saudara ORANG ASLI PAPUA Pro DIALOG.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    SEKEDAR DI COPY DAN DI SHARE UNTUK MELATIH IDEOLOGI PAPUA MEREKA:
    Sekilas perang syaraf dengan OAP pro DIALOG dan yang memilih berdiri dua kaki guna mendapatkan kehidupan yang aman dan nyaman dalam NKRI yang terhormat ini.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~
    PRO KONTRA POLITIK BERSAMA AKUN : WEST PAPUA INFO.
    https://www.facebook.com/groups/1694780434142769/permalink/3595038814116912/?mibextid=Nif5oz
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    SIMAK DENGAN SEKSAMA:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~
    PELANGGARAN TERHADAP KONSTITUSI:
    KTT II. Vanuatu tahun 2023 terselenggara , dibawah tekanan kepentingan dan tidak sesuai perintah konstitusi.

    KTT II. Vanuatu tahun 2023 terlaksana atas tekanan konspirasi politik sehingga dipaksakan melanggar KONSTITUSI UUDS bukan karena kehendak Tuan Presiden Benny Wenda, Tuan PM Edison Waromi dan Tuan Ketua Badan Kongres Buchtar Tabuni.

    AKUN FB WEST PAPUA INFO :
    Akun West Papua Info adalah akun Paradox terhadap KONSTITUSI UUDS dan menentang cita-cita luhur Papua Merdeka sebab informasi dan beritanya bersifat propaganda dan memutarbalikan fakta politik, bahwasanya:

    DALAM PERJANJIAN SALARANA , PORT VILA VANUATU TAHUN 2014:
    Tiga organ besar : WPNCL, PNWP dan NRFPB sebagai payung persatuan politik rakyat Papua dari ULMWP telah bersatu, bergabung dan hendak menuntun, giring Rakyat Bangsa Papua menuju PAPUA MERDEKA bukan DIALOG, bossss…

    MEKANISME KONSTITUSI:
    Pergantian kepemimpinan ULMWP diatur dalam KONSTITUSI
    LANDASAN KONSTITUSI UUDS PEMERINTAH SEMENTARA:

    KONSTITUSI UUDS ULMWP sangat jelas dan tegas mengatakan pada BAB III. tentang: Pemerintahan dan Kekuasaan Pasal 6 ayat 1). bahwa: Pemerintahan Sementara adalah pelaksana Mandat kedaulatan rakyat.
    BAB XV tentang: Hirarki Pengambilan Keputusan, Pasal 18
    Hirarki Pengambilan keputusan terdiri atas Kongres , sidang dan rapat.

    ayat (1) Kongres: point’ (a) mengatakan: Kongres ialah forum pengambilan keputusan tertinggi Pemerintah Sementara.
    BAB II. tentang: Kongres , Pasal 5 ayat :
    (1) Kongres adalah badan tertinggi Pemerintahan Sementara.
    (2) Kongres terdiri dari Legislatif Council dan Senat.
    (7) Kongres berwenang menetapkan, mengesahkan dan mengubah Konstitusi.
    (😎 Kongres berwenang mengangkat dan memberhentikan Presiden dan Perdana Menteri.
    (9) Kongres berwenang meminta pertanggungjawaban Pemerintah Sementara.
    (10) Kongres berhak menerima dan menolak pertangungjawaban Pemerintah Sementara.
    dan ayat (11):

    Kongres berwenang menetapkan garis-garis besar haluan kebijakan Pemerintah Sementara.

    ARGUMENTASI:
    Apakah yang anda maksudkan dalam postingan unggahan ini adalah bentuk pembelaan diri atas kesalahan dan pelanggaran terhadap KONSTITUSI UUDS dimaksud.

    Postingan ini bersifat pembodohan terhadap rakyat Bangsa Papua.

    KEPUTUSAN KTT II. ULMWP VANUATU:
    Keputusan KTT II. ULMWP Vanuatu tidak transparansi dan berkompetensi melanggar Konstitusi UUDS ULMWP tahun 2020 dan merupakan pelanggaran mutlak terhadap konstituante.

    Keputusan KTT II Vanuatu 2023 yang telah memberhentikan PRESIDEN dan PERDANA MENTERI, mengubah (amandemen) UUDS dan dengan mengugurkan UUDS Pemerintahan sementara adalah perbuatan hukum menentang rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dari Pemerintahan Sementara.

    KEDAULATAN RAKYAT:
    Pemerintahan Sementara ULMWP adalah pemegang mandat kedaulatan rakyat yang diikat didalam UUDS Pemerintah Sementara.

    Suara politik rakyat dan tanggung jawab sepenuhnya diberikan kepada KONGRES sebagai badan representatif tertinggi suara politik rakyat Bangsa Papua.

    Suara Politik tertinggi rakyat di berikan kepada Badan Kongres dan diikat dalam KONSTITUSI UUDS, BAB II. tentang : Kongres pasal 5 ayat (7) diatas, bukan kepada Panitia KTT ULMWP, yang telah terjadi di Vanuatu beberapa waktu lalu.

    KEPUTUSAN KTT II. ULMWP VANUATU 2023:
    Keputusan KTT II ULMWP dimaksud tidak mempunyai landasan hukum secara formal untuk mengganti Presiden dan Perdana Menteri atau mengubah UUDS atau suatu titik atau koma yang tersirat dalam UUDS Pemerintah Sementara tersebut.

    UUDS dan Pemerintah Sementara lahir di Tanah Tabi Port Numbay melalui Sidang Forum Rakyat tanggal 16-18 Oktober dan dideklarasikan tanggal 20 Oktober 2020 maka rakyat melalui Kongres yang berhak atas keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintah Sementara.

    KONGRES PERTAMA ULMWP TAHUN 2023:
    Melalui Forum Rakyat West Papua tgl 6-7 November 2023 dihadiri rakyat dari 7 wilayah adat rijbaan orang datang ketanah Tabi menuntut LPJ Panitia KTT II. ULMWP Vanuatu tahun 2023. dengan Thema: Rakyat West Papua siap bernegara.

    Rakyat menuntut Deklarator, menuntut Badan Kongres tahun 2020 dan menutut Pengurus ULMWP terpilih tahun 2023 terhadap keputusan KTT II ULMWP tersebut.

    Dalam tuntutan DEKLARATOR ULMWP, hadir BADAN KONGRES, hadir dan Pengurus ULMWP terpilih tahun 2023 takut hadir.

    Dalam keputusan dan tuntutan rakyat 7 wilayah kongres dan deklarator ULMWP setuju untuk melaksanakan KONGRES KE: I. ULMWP tahun 2023 maka dengan Suara bulat pada tgl 7 November terbentuklah Panitia Kongres dan tanggal 20 November 2023 KONGRES ULMWP terlaksana.

    PERTANYAAN:
    Dari uraian komentar saya ini dimana ada kesalahan rakyat Bangsa Papua setaha Papua dari 7 wilayah yang telah kamu perbuat melanggar KONSTITUSI yang anda maksudkan diatas ini ?!

    SIKAP POLITIK RBP:
    Kami rakyat Papua sudah pintar selama 62 tahun dilatih oleh INDONESIA dengan materi pendidikan tipu-tipu, dll maka kita tidak mungkin di tipu lagi .

    Kami RBP butuh “one state one solution” untuk berdaulat dan merdeka sebagai NEGARA-BANGSA yang merdeka berdaulat dan bermartabat BUKAN menginginkan DIALOG JAKARTA – PAPUA atau dialog yang diatur oleh MSG, PIF dan ACP.

    Kami rakyat Papua ingin dialog yang dimediasi oleh PBB untuk mencapai kemerdekaan politik yang berdaulat penuh.

    SARAN:
    Bodoh jangan dipelihara; goblok tidak ada lagi di jaman android ini.

    Rakyat Papua bukan rakyat yang mudah ditipu lagi baik dengan kata kata dan uang.

    Apabila unggahan postingan ini bertentangan dengan para sahabat FB ku, silakan hubungi saya untuk kita berdiskusi bersama yang elegan dan sopan.

    RUANG KONTAK ARGUMENTASI:
    MATERI DISKUSI:
    Keabsahan hukum terhadap hasil keputusan KTT II. ULMWP VANUATU tahun 2023, sesuai perintah Kontitusi UUDS Pemerintah Sementara ULMWP tahun 2020:
    KONTAK:
    bris.mramra@gmail.com
    HP/ WA: 0812 4783 2902.
    ~~~~~~~~~~~~~~~~

  • Gelar Kongres I, Momentum Penting ULMWP Tentukan Pemimpin

    Gelar Kongres I, Momentum Penting ULMWP Tentukan Pemimpin

    JAYAPURA– Setelah didesak agar segera digelar kongres, akhirnya  ULMWP (United Liberation Movement for West Papua)  menggelar kongres pertama di GOR STT-GIDI  Sentani Senin (20/11).

    Acara didahului sesi opening ceremony yang dilakukan oleh masyarakat adat Wilayah Tabi atau Mamta.

    Kongres dibuka, berlangsung di GOR (Gedung Olahraga) STT-GIDI (Gereja Injili di Indonesia), yang dihadiri oleh ribuan peserta dan delegasi dari tujuh (7) wilayah West Papua yaitu: Wilayah Tabi, Saireri,Domberay, Bomberay, Anim-Ha, Meepago dan Lapago.

    Dalam sambutan pembukaan oleh ketua panitia Kongres I ULMWP, Bazoka Logo mengatakan hari ini adalah hari dimana momentum rakyat West Papua akan menentukan siapa pemimpin mereka yang akan memimpin perjuangan bagi kemerdekaan rakyat West Papua dan serta agenda perjuangan kemerdekaan bangsa Papua.

    “Kepada seluruh peserta (rakyat West Papua) yang ada, ini merupakan momentum penting yang akan sangat menentukan masa depanmu. Untuk itu gunakannya hak kedaulatannmu yang dijamin

    secara Konstitusional ULMWP dalam Undang-Undang Dasar ULMWP dengan baik hingga Kongres selesai nanti” ujar Bazoka (20/11).

    Sejak pagi, ribuan peserta Kongres I ULMWP yang hadir telah melakukan registrasi dengan tertib diberikan id.card oleh panitia sebelum masuk pada pembukaan.

    Dalam Kongres ini, telah hadir ULMWP Rev. Edison Waromi, S.H, Buchtar Tabuni selaku deklarator dan pendiri United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dikuti oleh para pimpinan senat dari tujuh wilayah, serta perwakilan militer West Papua Army dari komando Tentara Pembebasan Nasional Papua  Barat (TPNPB), Tentara Nasional West Papua (TNPB), Tentara Revolusi West Papua (TRWP) dan  Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

    Kongres ini berlangsung hingga selesai akan ditutup pada hari Kamis (23/11) mendatang.  (wen)

    Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

    BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

  • Pemerintahan Sementara secara resmi GUGUR dalam forum tertinggi KTT II ULMWP?

    Pemerintahan Sementara secara resmi GUGUR dalam forum tertinggi KTT II ULMWP?

    Pemerintahan Sementara secara resmi GUGUR dalam forum tertinggi KTT II ULMWP. Perjuangan panjang tidak sia-sia. Semua harapan yang datang dari berbagai pihak atas dinamika pasca hadirnya pemerintahan Sementara telah di lewati dan dijawab dengan perdebatan dan diskusi yang panjang selama KTT II ULMWP berlangsung di Port Vila, Vanuatu.
    Akhirnya, ULMWP secara resmi tidak lagi menggunakan istilah Pemerintahan Sementara namun kembali pada penyebutan sebelumnya sebagai wadah persatuan gerakan perjuagan pembebasan nasional.
    Hasil KTT secara resmi telah diumumkan. Ada beberapa hal yang telah di sampaikan kepada publik secara khusus kepemimpinan baru yang terpilih dalam forum tertinggi itu.
    Walaupun demikian, ada hal prinsip yang perlu di perjuagankan oleh semua organisasi gerakan perlawanan dalam internal gerakan yaitu; “ULMWP harus dikembalikan sebagai wadah kordinatif dan menghapus Trias politica sebagai bentuk struktur yang hanya menyubat demosirasi serta partisipasi lansung dari gerakan rakyat secara menyeluruh”.
    Soal ini tidak bisa di kompromi. 6 tahun lalu adalah pelajaran terburuk yang penting untuk kita pelajari. Tidak ada kemujuan apapun dalam gerakan perjuagan selain kekacauaan.
    Tanggungjawab kepemimpinan yang baru harus mampu memahami situasi ini, terutama mengelola berbagai macam perbedaan dalam wadah persatuan nasional, memadukan berbagai perbedaan tanpa menghancur eksistensi oraginasasi gerakan yang secara sukarela ingin bersatu dalam (ULMWP).
    Akhirhya, saya ingin mengucapkan Selamat atas terpilihnya kepemimpinan yang baru.
    Vanuatu, 4 September 2024
  • Mari Bergumul: ULMWP, OPM, OPM Asli dan Pemilihan Ketua ULMWP

    Sejak ULMWP dijabat oleh Tuan Benny Wenda beberapa bulan lalu, ada sejumlah hal telah terjadi. Kejadian pertama yang paling menonjol ialah perlawanan dari pihak-pihak yang mengkleim diri sebgai “OPM Asli”, dan mengatakan beberapa hal. Pertama bahwa ULMWP tidak representatifif karena hanya didirikan dan diwakili oleh WPNCL, NRFPB dan PNWP, sedangkan organisasi lain tidak masuk ke dalamnya. NRFPB-pun tidak seutuhnya di dalam ULMWP, karena Presiden NRFPB, Forkorus Yaboisembut dengan tegas menempatkan ULMWP sebagai sebuah LSM,, sedangkan NRFPB sebagai sebuah negara dengan pemerintahan, yang layak dan pantas berjuang untuk Papua Merdeka menentang negara dan pemerintah Indonesia.

    Alasan kedua dan ini alasan yang paling kuat, yaitu kleim bahwa pemilihan kepengurusan baru ULMWP dilakukan secara tidak demoratis. Bawah sebelum penggantian telah terjadi kriminalisasi terhadap Ketua ULMWP yang lama, dan pemilihan ketua yang baru tidak demokratis.

    PMNews melihat dua alasan ini paling mengemua.

    Selain menyalahkan proses pemilihan dan keterwakilan ULMWP, PMNews menilai memang ada aspek-aspek sentimen individual, yang selalu disebut dalam artikel PMNews sebagai “ego pribadi” sangat kental mewarnai pertikaian antar kubu di dalam tubuh pejuang Papua Merdeka.

    Ya, benar, konflik sekarang bukan terjadi antara organisasi seperti telah kita alami selama hampir satu abad. Persoalan saat ini terjadi karena masing-masing individu, khususnya Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru tidak sanggup, atau lebih tegas gagal menguasai diri, gagal menempatkan kepentingan bangsa Papua, pengorbanan bangsa Papua daripada kepentingan dan sentimen pribadi.

    Seperti selalu disinggung dalam situs ini, kegagalan utama dan pertama-tama, hambatan utama dan pertama-tama dari perjuangan Papua Merdeka ialah karena “egoisme” pribadi, yang memupuk “egoisme kelompok” tidak dapat kita kendalikan dan manfaatkan untuk perjuangan kemerdekaan West Papua. Malahan kita cenderung dan sangat mencintai, merasa nikmat kalau mengelola, membahas, merenungkan, mempromosikan perbedaan dan egoisme itu secara terus-menerus, baik secara pribadi maupun secara kelompok.

    Egoisme pribadi yang tidak sanggup dikalahkan itu terbukti dengan cara-cara mengirimkan surat-surat, email-email, pesan-pesan ke Facebook, WhatrsApp, SMS, telepon dan lama-lama menghabiskan waktu membicarakan kekurangan orang lain, perkataan sesama pejuang.

    ***

    PMNews melakukan sedikit penelitian terkait dengan Konstitusi ULMWP yang menjelaskan tentang proses pemilihan dan pengangkatan pengurus ULMWP. Dalam ByLaws dengan jelas mengatakan bahwa pemilihan Ketua ULMWP pertama-tama dilakukan oleh para Ketua Organisasi di dalam ULMWP, yang mereka sebut dengan nama Organisasi Pilar ULMWP. Dan menurut Konstitusi ULMWP dikatakan dengan jelas bahwa pemilihan pertama dilakukan oleh para Ketua dari Ketiga Organisasi Pilar, dan selanjutnya kepemimpinan ULMWP dijabat secara bergilir oleh para wakil Organisasi Pilar yang ditugaskan. Jadi, tidak ada pencalonan terbuka, tidak ada proses pemilihan terbuka di dalam sidang, tidak ada pemungutan suara sepertii yang kita kenal dalam sistem demokrasi modern. Yang terjadi justru sama persis dengan yang pernah terjadi dalam DPR/MPR di Negara Kolonial Indonesia di era Orde Baru. yaitu para perwakilan rakyat yang memilih pemimpin.

    Para Ketua Organiasi Pilar yang memilih Ketua ULMWP secara bergilir. Itu berarti, setelah Mote menjabat Ketua ULMWP mewakili NRFPB poaa periode pertama, maka secara otomatis, periode kedua dijabat oleh perwakilan dari PNWP, yaitu Tuan Benny Wenda. Kemudian setelah tiga tahun kemudian, Ketua ULMWP akan dijabat oleh calon yang diberikan oleh WPNCL.

    Sebagai sebuah Konstitusi organisasi, pasal mengenai pemilihan ketua sudah jelas. Oleh karena itu, isu tentang proses pemilihan yang tidak demokratis dapat diperdebatkan dan hasil debatnya jelas, yaitu semua pihak, tak terkecuali, harus tunduk kepada aturan main di dalam organisasi, matikan egoisme dan ambisi pribadi dan kelompok, karena perjuangan ini bukan perjuangan pribadi lepas pribadi, bukan kelompok lepas kelompok, tetapi adalah perjangan luhur “One People – One Soul” demi negara West Papua yang merdeka dan berdaulat di luar NKRI.

    ***

    Peprangan hari ini secara terbuka terjadi antara kubu Ketua ULMWP saat ini dan Ketua ULMWP yang lama, dengan dua alasan utama di atas. Akan tetapi alasan pertama termentahkan dengan sendirinya karena apa yang terjadi adalah sesuai Konstitusi ULMWP.

    Panah kedua yang dikeluarkan sebagai perlawanan terhadap kepemimpinan Benny Wenda ialah bahwa Organisasi ULWP tidak representatif, dan oleh karena itu, kita harus kembali kepada OPM. Kelompok ini menyebut dirinya “OPM Asli”.

    Banyak hal dilakukan untuk mementahkan kembali kleim bahwa ULMWP tidak representatif dan ULMWP tidak mewakili OPM, apalagi menggantikan OPM.

    Konflik terbuka terjadi setelah Jacob Hendrik Prai dari Swedia memberikan mandat penuh kepada ULMWP untuk melanjutkan perjuangan OPM, dan mempercayakan Benny Wenda untuk memimpin lembaga ULMWP.

    Surat ini memicu cek-cok panjang. Orang Papua “OPM Asli” mengkleim Surat ini palsu, dan memaksa Tuan Prai membatalkan surat dimaksud.

    Ada peperangan sengit Ketua ULMWP lama dan Ketua ULMWP baru, ada juga peperangan antara OPM Asli dan OPM “palsu”.

    Ada juga sudah mulai secara blak-blakan saling menuding dan saling menyalahkan, menyebut nama dan identitas secara buka-bukaan.

    Dengan kleim diri sendiri sebagai pejuang murni, dan yang lain sebagai pejuang palsu, pecundang dan penipu, para pejuang sudah menjadi gila: Gila Hormat, Gila Kedudukan, Gila Pikiran, Gila Permainan.

    Kita sudah ada pada tahapan yang paling mencemaskan karena para pejuang sudah saling menuding dan saling menuduh, saling menyalahkan dan saling menunjuk jari.

    • Apa yang sedang terjadi?
    • Apa yang kita perjuangkan?
    • Siapa musuh kita?

    ***

    Sudah saatnya generasi muda bangsa Papua hari ini merenungkan dan berpikir kembali

    • “Apa arti dan makna dari kata OPM?”
    • Apakah OPM itu sebuah ideologi?
    • Ataukah itu sebuah organisasi?
    • Apakah OPM itu sebuah “spirit” untuk merdeka dan berdaulat di luar NKRI, ataukah sebuah kumpulan orang dari agama, suku, daerah, kesamaan tertentu?

    Selanjutnya kita juga harus berani membedah dan mempertanyakan kepada diri sendiri,

    • “Apa yang saya maksudkan, apa yang muncul di dalma benak saya, pada saat saya menyebut OPM?”

    Kemudian, kita juga harus tanyakan

    • “Apa artinya OPM palsu?” dan “Siapa OPM palsu?”
    • Selanjutnya “Apa bukti karakteristik, indikator OPM Asli dan OPM palsu?

    Kita juga harus bertanya kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain,

    • “Apa yang saya maksud dengan OPM Asli, dan OPM palsu?
    • Apa tujuan saya membedakan menggunakan kata “asli” dan “palsu”?

    [to be continued…]

     

     

  • Lt. Gen. Amunggut Tabi: Salam Sukses untuk ULMWP – Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?

    Jawaban langsung dari Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi dari Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat mantan Sekretaris-Jenderal TRWP ialah “Sampai Kapan Kita Dititipkan di Sudut Politik Abu-Abu?” PMNews mendalami pernyataan ini dengan sejumlah pertanyaan dan jawabannya disampaikan sbb.

    PMNews: Selamat malam! Kami dengan senang hati sampaikan bahwa KTT ULMWP telah berlangsung dan telah memilih Benny Wenda sebagai Ketua ULMWP, Octovianus Mote sebagai Wakil Ketua, Jacob Rumbiak Sebagai Jurubicara.

    Lt. Gen. TRWP Amunggut Tabi (TRWP): Salam sukses untuk ULMWP. Kami sangat mengharapkan baik Mote maupun Wenda sama-sama terus bekerjasama dalam memperjuangkan aspirasi bangsa Papua yang telah lama kami perjuangkan di rimba New Guinea.

    PMNews: Dengan pembentukan Ketua dan Wakil Ketua ini, kami melihat ada perubahan yang membawa harapan, karena organisasi perjuangan bangsa Papua tidak lagi terorganisir seperti tiga tahun lalu, tetapi ke dalam sebuah organisasi dengan Ketua dan Wakil Ketua, dan Jurubicara, jadi ada tata-organisasi lebih membantu perjuangan Papua Merdeka.

    TRWP: Oh, ya, kalau hal ini, kami harus mengaku secara jujur dan terbuka bahwa kami tidak puas dengan hasil yang dicapai.

    PMNews: Tidak karena pemerintah negara West Papua tidak dibentuk?

    TRWP: TRWP tidak puas pertama-tama karena kita selama setengah abad lebih masih belajar berorganisasi, dan organisasi perjuangan kita masih saja menggunakan moderator, executive director dan sebagainya, seolah-olah kita masih belajar berorganisasi, kita tidak sanggup mempercayai generasi penerus perjuangan ini untuk sepenuhnya menggunakan otoritas dan kemampuan mereka memperjuangkan Papua Merdeka.

    Sudah saatnya kita berjuang sebagai sebuah organisasi modern, yang kredibel, dan yang dapat bersanding dengan pemerintah penjajah untuk berhadapan “head-to-head”. Tetapi kalau kita masih belajar berorganisasi, maka kita tidak layak bermain di lapangan politik Papua Merdeka. ULMWP jadinya sama saja dengan organ perjuangan lain seperti KNPB, AMP, WPLO, WPNCL, OPM dan sebagainya, hanya menjadi sebuah organisasi yang menentang sebuah pemerintahan dan negara-bangsa.

    Kita ini seumpama kesebelasan sepak bola Papua yang diharapkan untuk bertanding melawan kesebalasan NKRI, tetapi kesebelasan Papua ini malah tidak punya pelatih, tidak punya menejer, tidak punya sponsor, tidak punya striker, tidak punya pemain tengah, dan tidak punya official. Kita hanya datang sebagai orang Papua ramai-ramai ke lapangan sepak bola, lalu atas dasar kita orang Papua kita beli costume di jalan, lalu kita ramai-ramai melakukan pemanasan untuk bertanding melawan NKRI. Bisa dikatakan kita melawak di panggung politik.

    PMNews: Dalam artikel sebelumnya PMNews turunkan berita dari MPP TRWP bahwa pemerintahan Negara Repub Papua harus dibentuk, akan tetapi saran itu tidak dipenuhi oleh KTT ULMWP. Apakah itu pemicu utama kekecewaan TRWP?

    TRWP: Kami sudah katakan jelas dalam berita sebelumnya bahwa urusan politik bukanlah urusan kami. Kami cukup memberikan masukan, sementara hasil keputusan politik ialah sepenuhnya kewenangan para diplomat Papua Merdeka.

    Yang terjadi sekarang ULMWP masih mau bangsa Papua tetap menderita, dan ULMWP membawa kita bilik abu-abu dalam sejarah perjuangan kita. Katanya bicara untuk Papua Merdeka, tetapi masih belajar ber-organisasi. Jadi, kita yang bergerilya di hutan menjadi bingung dan bertanya, “Apa maksudnya?”

    Apa maksud ULMWP dengan terus berputar-putar di lingkaran ber-organisasi?

    Kami malah sudah mencurigai, agenda NKRI atau agen-agen NKRI ada dalam tubuh ULMWP.

    PMNews: Dari mana TRWP bisa menuduh ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP?

    TRWP: Orang Indonesia bilang, “Pohon dikenal dari buahnya”, kita kenal ULMWP dari apa yang dia sudah lakukan sejauh ini. Kan NKRI mau ULMWP tetap menjadi organisasi liar di luar negeri, yang tidak mewakili bangsa Papua. Kan itu juga yang dipertahankan dan ditunjukkan oleh ULMWP. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah ULMWP memang betul-betul mau membawa perjuangan Papua Merdeka kepada tahapan yang lebih serius, ataukah hanya sekedar menghibur diri dengan dansa-dansa politik di atas penderitaan rakyat jelata yang kian hari kian dihabisi?

    Pertanyaan langsung ialah: “Apa artinya organisasi ULMWP mengkleim diri berjuang untuk Papua Merdeka?” ULMWP harus menjawab dengan daftar jawaban yang bisa memberikan kita petunjuk bahwa memang benar mereka memperjuangkan aspirasi bangsa Papua, dan aspirasi itu ialah membentuk sebuah pemerintahan dan pemerintahan dimaksud adalah pemerintah Negara Republik West Papua.

    PMNews: Kami merasa pernyataan ini cukup serius, dan mungkin menyinggung perasaan para pejuang Papua Merdeka!

    TRWP: Apakah kami harus berbicara memihak kepada perasaan orang ataukah kepada kenyataan apa yang kami rasakan di lapangan di Tanah Papua? Perjuangan ini telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Perjuangan ini dijalankan oleh organisasi. Selama ini perjuangan kita dianggap Indonesia sebagai organisasi liar, pengacau, dan dunia internasional mengganggap sebagai organisasi non-pemerintahan, yang berjuang untuk memisahkan diri dari pemerintahan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang sah.

    ULMWP itu organisasi separatis, dan dengan apa yang dihasilkannya kemarin jelas menunjukkan bahwa ULMWP masih senang dipanggil NGO separatis.

    Secara hukum internasional, untuk menentang pemerintahan resmi dari sebuah negara-bangsa yang adalah anggota PBB, maka apa yang harus kita bukankah melawan sebuah negarai dengan organisasi liar. Kita harus tahu siapa yang layak melawan negara-bangsa?

    PMNews: Semakin jelas bagi kami bahwa TRWP kecewa karena ULMWP tidak membentuk pemerintahan.

    TRWP: Kami tahu, para agen NKRI yang dikirim untuk menghadiri KTT ULMWP ini pasti juga ditodong bahwa kalau mereka tidak sanggup menggagalkan ULMWP membentuk pemerintahan, maka nyawa mereka juga terancam. Oleh karena itu, demi keselamatan nyawa dari orang Papua yang saat ini menjadi kaki-tangan NKRI, maka kami terima hasil yang telah dicapai. Tetapi kami harus tetap berketetapan bahwa hasil ini tidak memusakan.

    PMNews: Bagaimana kalau ULMWP nanti bentuk pemerintahan?

    TRWP: Kami harus terus-terang, bahwa selain ada agen NKRI di dalam tubuh ULMWP, para pemain kunci ULMWP juga dimasuki oleh agen-agen rahasia asing, Amerika Serikat dan Australia, yang menghendaki agar West Papua tidak merdeka dan tetap berada di dalam NKRI.

    Dan orang-orang inilah yang mereka jadikan sebagai penasehat mereka. Dan selama ini, baca saja pernyataan mereka, kelihatan jelas, pernyataan yang mereka keluarkan dulu dan sekarang tidak sama. Saat ini mereka terlihat berbicara atas pesan-pesan dari pihak lain, bukan pesan-pesan orang tua mereka di hutan lagi.

    Ini yang sudah terjadi pada para tokoh gerilyawan yang pernah keluar dari Tanah Papua dan tinggal di luar negeri. Lama-kelamaan mereka menjadi orang putih, tidak berpikir seperti orang Papua lagi, menganggap pendapat orang Papua sebagai ketinggalan zaman, tidak tahu, masih harus diajar untuk berjuang, dan sebagainya. Mereka menjadi koknas (kepala), di luar hitam, di dalam putih.

    Ini mentalitas penjajah, dan mentalitas inilah yang sudah dianut oleh orang-orang ULMWP. Kami kaget menyaksikan drama ini.

    PMNews: Kami harap drama ini akan berakhir dengan solusi yang jelas bagi bangsa Papua.

    TRWP: ULMWP masih berputar-putar di lingkaran “ego pribadi” dan “ego kelompok”. Ini adegan utama. Lalu adegan pendukung ialah agen asing yang lalu-lalang secara jarak dekat dan jarak jauh sehingga orang Papua di dalam ULMWP sudah tidak berpikir sebagai orang Papua lagi, tetapi mereka berpikir demi kepentingan pesan-pesan yang mereka sendiri tidak sadari, padahal pesan mereka bertujuan untuk mengulur-ulur waktu kemerdekaan West Papua.

    Siapapun di dunia ini, saat ego menjadi patokan utama dalam hidup kita, maka kepentingan umum pasti akan dikorbankan. Kita akan bertindak tidak tahu diri. Dan semakin kita menganggap orang tua di hutan tidak tahu apa-apa, dan kita yang di luar negeri yang lebih tahu banyak, maka kita sudah ada dalam jerat Lucifer yang menganggap dirinya jagoan dan dilempar Tuhan ke dalam Bumi dan diberi nama Iblis.

    PMNews: Apa saran untuk ULMWP ke depan?

    TRWP: Kami tidak punya saran apa-apa, karena sudah jelas akan percuma dan tidak bermanfaat.

    Pada titik ini kami cukup tiba pada kesimpulan sementara bahwa ULMWP telah diracuni oleh agen-agen asing yang lebih suka melihat bangsa Papua menderita, dibunuh, diteror dan dijajah, sampai selama-lamanya.

    Hanya satu kemungkinan saja yang akan membuat kita membangun kembali kepercayaan kami kepada ULMWP, yaitu kalau ULMWP berhenti berorganisasi, tetapi lebih mengarah kepada berpemerintahan. Kalau tidak, orang Papua siapa yang bisa percaya bahwa ULMWP beigut berguna untuk Papua Merdeka? TRWP jelas tidak pada posisi itu!

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?