I am Egianus Kogeya
I don’t walk alone
I walk with God
I was born here
I grew up here
I will not back down once
I remain in the square of the capital
Since I was young I am fighting until Papua Merdeka
My strength is my God
Tag: gerilya kota
I am Egianus Kogeya
DPR minta Australia menindak pengibar bendera OPM di Konjen Indomesia
Bendera Bintang Kejora yang dibawa masuk oleh aktivis Australia ke dalam Kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia – IST Jakarta, Jubi – Wakil Ketua Badan Kerja sama Antar-Parlemen DPR RI Rofi Munawar meminta otoritas resmi Australia menindak pelaku penerobosan ke Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Melbourne, yang mengibarkan bendera Bintang Kejora pada Jumat (6/1/2017).
“Peristiwa ini memberikan pesan kepada Pemerintah Indonesia, adanya upaya Kelompok-kelompok di Australia yang berusaha melakukan proses internasionalisasi isu Papua secara massif dan terencana,” kata Rofi di Jakarta, Minggu (8/1/2017).
Dia menjelaskan tindakan penerobosan yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.
Menurut dia, sebagai bukti adanya hubungan baik dengan Indonesia, maka semestinya Australia menindak tegas pelaku penerobosan pada kantor perwakilan politik Indonesia yang ada di negara tersebut.
“Kejadian ini menambah rentetan peristiwa internasionalisasi isu Papua oleh pihak-pihak tertentu. Sehingga, hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.
Politikus PKS itu menilai, proses identifikasi isu-isu Papua harus ditempatkan secara proporsional dan dikomunikasikan secara massif dan intensif kepada masyarakat internasional.
Hal itu menurut dia untuk menghadirkan perimbangan Informasi dan penguatan diplomasi Indonesia.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengecam keras tindakan kriminal yang menerobos dan mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka, di dalam kompleks Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia pada Jumat pekan lalu.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir melalui pernyataan pers, di Jakarta, Sabtu, menyampaikan pemerintah telah mengirimkan protes kepada pemerintah Australia, serta meminta agar pelaku ditangkap dan dihukum dengan tegas sesuai hukum yang berlaku.
Menurut informasi dari Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, tindakan kriminal simpatisan kelompok separatis itu terjadi pada Jumat, sekitar pukul 12.50 waktu setempat, saat sebagian besar staf di perwakilan resmi Indonesia itu tengah melakukan ibadah Shalat Jumat.
Pelaku menerobos gedung apartemen tetangga Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, dan kemudian memanjat pagar tembok premis Indonesia itu, yang tingginya lebih dari 2,5 meter.
Adalah kewajiban negara tuan rumah yang menghormati kedaulatan negara sahabat untuk wajib menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar presmis resmi negara yang membuka hubungan diplomatik dengan negara itu.
Hal serupa selalu dilakukan Indonesia terhadap semua kompleks perwakilan resmi negara sahabat di Indonesia. Bahkan terdapat satuan khusus dari Kepolisian Indonesia yang juga ditugaskan untuk itu.
Selain menyampaikan protes, pemerintah Indonesia juga mengingatkan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang berada di wilayah yuridiksinya, sesuai Konvensi Wina 1961 dan 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler.
Karena itu, Nasir menambahkan, pemerintah Indonesia meminta otoritas Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler RI.
Selain itu di awal September 2016, perwakilan dari enam negara di Pasifik membahas kekhawatiran akan keadaan di Papua Barat dalam forum PBB.
Dalam sesi ke-71 KTT PBB yang digelar 13 – 26 September itu, para pemimpin keenam negara tersebut mendesak respons PBB terhadap keadaan di Papua yang cenderung mendiskreditkan Indonesia.
Keenam negara tersebut adalah Vanuatu, Kepulauan Solomon, Tonga, Nauru, Kepulauan Marshall, dan Tuvalu. (*)
Dialog sejarah Papua, Filep Karma tur keliling Jawa
Jayapura, Jubi – Filep Karma, salah seorang tokoh gerakan Papua Merdeka, melakukan ‘tur keliling’ Pulau Jawa bertemu beberapa kelompok muda dan berdialog terkait sejarah kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan West Papua.
“Saya keliling dalam rangka menyosialisasi pelurusan sejarah perjuangan West Papua kepada generasi muda Orang Asli Papua (OAP) maupun juga teman-teman rakyat Indonesia yang peduli kepada perjuangan West Papua,” kata Karma kepada Jubi Kamis, (17/11/2016).
Karma yang mantan tahanan politik di Biak dan Jayapura selama sekitar 12 tahun itu melakukan dialog dan sosialisasi khususnya kepada generasi muda Papua dan non Papua yang menurutnya masih gamang tempat berpijak dan belum paham sejarah West Papua.
“(khususnya kepada mereka) yang masih gamang tentang tempat berpijaknya karena selama ini mendengar sejarah West Papua secara sepihak dari versi TNI-Polri-Pemerintah saja,” kata dia.
Tur tersebut dilakukan sejak akhir September lalu di Bandung hingga 16 November 2016 di Bali. Selain Bandung, Karma juga mengunjungi Depok, Jakarta, Semarang, Solo, Surabaya, Sidoarjo hingga Bali.Selain bertemu sebagian anak-anak muda Papua yang sekolah di kota-kota tersebut, Karma juga mengunjungi Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Bali, Kontas Jakarta dan Setara Institut untuk melakukan diskusi serupa.
Menurut Karma, topik-topik yang banyakd ditanyakan para peserta diskusi sepanjang turnya itu berkisar di soal pengalaman di penjara dan suka duka menjadi pejuang Papua Merdeka.
“”Banyak hal yang mereka tanyakan, seperti bagaimana rasanya masuk bui, bagaimana mau berjuang jika sudah berkeluarga, apa pengaruh Maklumat Kapolda Papua itu. Kalau Maklumat itu kan pengumuman saja, dan saya kira ‘’gak ngaruh’”kata dia dengan santai.
Bernardo Boma, seorang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua di Semarang, yang ikut hadir dalam rangkaian kegiatan Filep Karma di Semarang 27-29 Oktober, mengaku kegiatan tersebut sangat membantu pihak-pihak memahami perjuangan rakyat Papua.
“Kehadiran Bapak Bangsa Papua membantu orang-orang di Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Papua, termasuk solidaritas, menghilangkan stigma dari orang Indonesia terhadap perjuangan Papua,” ujar Boma kepada Jubi lewat sambungan telpon, Kamis (17/11).
Selama di Semarang, lanjutnya, selain memberi kuliah umum kepada mahasiwa/i Papua di ‘honai’, Filep Karma juga bertemu dan menggelar diskusi dengan Lembaga Bantuan Hukum Semarang, “bahkan Bapak juga hadir dan turut memberikan pesan belasungkawa atas kematian, Atma, salah seorang pengacara muda LBH Semarang,” kata dia.
Saat cara di Semarang, menurut Boma banyak teman-teman mahasiswa meminta motivasi semangat untuk berjuang, serta menciptakan persatuan antar orang Papua untuk penentuan nasib sendiri.
“Bapak berpesan, jangan pernah takut berjuang Papua Merdeka, walau harus keluar masuk penjara. Bapak juga ingatkan kami agar belajar sistem kebijakan Indonesia sebagai bekal dan siasat untuk perjuangan rakyat Papua sendiri menjemput kemerdekaannya,” kata Boma yang berasal dari Dogiyai itu.Filep Karma, pasca keluar dari penjara tahun lalu, tampak setia hadir disetiap aksi-aksi penentuan nasib sendiri Papua dan keanggotaan ULMWP di MSG di Jayapura.
Mantal tapol yang sering mengatakan ‘keluar dari penjara kecil masuk ke penjara besar’ ini di Semarang berpesan siapapun yang berjuang untuk Papua Merdeka adalah orang Papua yang sejati, “walapun dia non Papua,” kata Boma.
Filep Karma mengakhiri turnya di Bali dan segera akan kembali ke Papua. “Hari terakhir bersama teman-teman Papua di Bali, saya menikmati ‘Denpasar Moon” karena posisi bulan lagi sangat dekat dengan bumi, setelah ini pulang ke Jayapura,” ujarnya menutup pembicaraan.(*)
PNWP Sudah Sahkan UURWP, Sekarang Giliran ULMWP Menjalankan Perintah UURWP
Momentum dukungan Pasifik untuk kemerdekaan West Papua saat ini sudah tidak dapat ditahan lagi, yang menahannya akan terlempar keluar, karena kekuatan yang sedang bermain saat ini bukan hanya kekuatan manusia, tetapi kekuatan para pahlawan, keuatan nenek-moyang, kekuatan alam Papua, kekuatan anak-cucu kita, ya, semua kekuatan sedang “all out” untuk mendukung Papua Merdeka. Oleh karena itu, barangsiapa mengerem, bermain-main, atau mau memeti kkeuntungan pribadi, membalas dendam pribadi atau kelompok, memakan uang dari NKRI, semuanya akan lenyap dari Tanah Papua, dari kepulauan Melanesia.
Pesan ini disampaikan oleh Komandan Pasukan Operasi Khusus Tentara Revolusi West Papua yang bermarkas pusat di Maroke.
Menurut pesan tersebut, diperingatkan kepada semua orang Papua yang mengatasnamakan perjuangan Papua Merdeka untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang sekedar bermain-main untuk mencari kepentingan pribadi, yang ragu dan bingung tentang Papua Merdeka, semua ini akan disapu bersih, oleh kakuatan KEBENARAN, karena kita sedang mengawal “KEBENARAN berberang melawan tipu-muslihat”, atau “benar lawan tipu!”.
Catatan tersebut melanjutkan
ULMWP tidak perlu bekerja seperti LSM lagi, ULMWP itu wadah yang sudah diakui dunia internasional, oleh karena itu secara hukum internasional sudah harus berubah bentuk menjadi sebuah pemerintahan transisi. Tidak usah dibentuk kelompok lobi dan lain-lain. Perjuangan ini perlu Istana Negara, perlu Presiden Negara perlu menteri dan pejabat pemerintah, bukan tokoh Papua Merdeka lagi, bukan aktivis Papua Merdeka lagi, bukan pejuang Papua Merdeka lagi.
Kalau tidak dibentuk, maka jelas-jelas dunia internasional akan punya kesimpulan sama dengan kesimpulan para leluhur dan para pahlawan yang telah gugur di medan perjuangan, bahwa para tokoh dan pejuang Papua Merdeka saat ini sebenarya tidak punya nyali, tipu-tipu dan tidak serius berjuang untuk Papua Merdea.
Merdeka Politik, Pintu Merdeka Ekonomi
Oleh, Sanimala B., Kabar Mapegaa 12.37.00
Kehidupan dua bangsa, Indonesia dan bangsa Papua hasil aneksasi (integrasi) melalui proses sejarah kontraversial yang hingga kini diperdebatkan keabsahan dan jadi pemantik konflik politik sejak 1 Mei 1963 hingga mayoritas rakyat Papua dipaksa bergabung dengan RI melalui Pepera 1969, diwarnai benturan-benturan sistem ekonomi, sosial, budaya dan ideologi (politik). Aneksasi juga menandai dimulainya babak pembunuhan sistem ekonomi lokal dan proses pemaksaan sistem/ideologi, meminjam istilah Louis Althusser (1918-1990), ‘aparatus ideologis negara’ yang dalam prakteknya di Tanah Papua terlihat lebih ‘aparatus represif negara’, dimana perangkat penyebarluasan ideologi dan sistem ekonomi-politik yang dipaksakan dan tak jarang berpendekatan represif.
Awalnya, hidup rakyat Papua adalah komunal. Mengenal difersifikasi kerja, kepengurusan pemerintahan masyarakat adat, dengan teritori kekuasaan yang jelas, dengan nilai dan normanya sendiri, yang harmonis dengan komunitas masyarakat adat lainnya di atas tanah Papua dengan sistem mereka yang berbeda. Salah satu yang sama dari sistem-sistem yang mengikat hidup masyarakat adat adalah penghargaan atas alam, persaudaraan dan kebersamaan dalam hidup, dan penghormatan pada Dia yang menjaga, melindungi, dan memelihara tanah, alam dan hidup mereka. Semua hancur sejak aneksasi dan sistem ekonomi neoliberal dan politik kolonialistik Indonesia datang.
Penegasan sistem ekonomi neoliberal di Tanah Papua adalah dampak dari proses panjang perjuangan kaum kapitalis dunia mengambil kendali ekonomi negara Indonesia merdeka hingga tercapai melalui skenario Gerakan 30 September 1965, dimana penanaman modal menjadi gambaran nyata implementasi sistem ekonomi neoliberal sebagai perwujudan sistem libertarianisme dan liberalisme klasik dalam praktik kebijakan liberal Indonesia usai menguburkan implementasi pemerintahan “berdikari” ala Soekarno bersama rezim orde lama.
Sistem ekonomi neoliberal yang kapitalistik ini walau tak kasat mata, tersirat dari sepak terjangnya. Dari Tanah Papua, kita melihat upaya supremasi modal dan pasar dimana negara memegang mayoritas kendali dan diabaikannya rakyat asli Papua pemilik tanah, air dan udara bahkan dengan represif melibatkan aparat keamanan negara (TNI/Polri dan jajarannya). Sejarah kelamnya ekonomi Papua menelanjangi, bagaimana negara tak berdaya terhadap fenomena fleksibilitas modal, dimana penanaman modal lintas negara makin terbuka, akibat ditetapkannya undang-undang Penanaman Modal Asing kala itu. Washinton-Jakarta jadi poros ekonomi berbalut berbagai kepentingan, termasuk kepentingan penguasaan teritori West Papua.
Dalam perjalanannya, rakyat asli Papua tidak dididik untuk turut berpartisipasi dalam membangun sendiri kehidupan ekonominya dengan apa yang ada padanya, memanfaatkan semua yang ada padanya. Rakyat Papua tidak dirangsang untuk turut berpartisipasi dalam percaturan perekonomian Papua, misalnya melalui koperasi-koperasi dan komunitas usaha berbasis wilayah, geografis, bahkan tidak untuk pendekatan budaya dengan mengangkat sistem ekonomi lokal yang (bila ditelisik, ternyata) selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan seperti tersirat dan tersurat dalam UUD 1945. Nyatanya, Indonesia cenderung membiarkan sistem ekonomi lokal berkembang dalam lingkup komunitas internal orang Papua sementara sistem ekonomi neoliberal semakin mengakar dalam hidup di luar komunitas rakyat Papua, padahal nilai-nilai, sistem dan semangatnya sangat berbeda dengan sistem ekonomi lokal yang dimiliki suku-suku bangsa di Papua. Transmigrasi dan dominasi ekonomi dengan semua produk kapitalisme melengkapi dominasi kendali ekonomi yang memarginalkan dan membunuh kearifan sistem-sistem ekonomi lokal yang beraroma budaya yang masih kontekstual dalam membangun perekonomian lebih baik untuk kesejahteraan rakyat Papua.
Berkuasanya sistem ekonomi neoliberal di Tanah Papua juga dapat kita lihat dari bagaimana sistem kepemilikan tanah adat dan tanah kepemilikan klan, suku, dan wilayah secara komunal dalam tatanan silsilah keluarga dihapus paksa dengan pencaplokan tanah adat demi eksploitasi mineral, eksploitasi hutan, eksploitasi minyak, termasuk di dalamnya eksploitasi manusia Papua sebagai buruh kasar yang diperlakukan tak manusiawi. Anak adat Papua pemilik tanah-air-udara itu, ia dipandang seolah-olah mesin pekerja tanpa jiwa hingga pengabaian terhadap sisi sosial dan kemanusiaan seolah-olah itu biasa.
Indonesia mengabaikan pemetaan adat oleh Belanda di Papua dalam 7 wilayah adat dan data-data kebudayaan lainnya.
Bahkan kini di era otonomi khusus, setelah jutaan hektar tanah adat dikuasai ratusan perusahaan yang mencaplok dan mengklaim tanah adat kita sebagai tanah dalam kekuasaannya dan mengeksploitasi, kita diperhadapkan lagi dengan pengabaian/penghapusan tanggung jawab pemerintah atas pengembangan ekonomi kerakyatan, pinjaman modal murah dan produk hukum protektif, subsidi pendidikan, kesehatan dan kemudahan layanan sosial dan kontrol atas harga yang mestinya kita nikmati. Semua seakan-akan tidak menjadi tanggungjawab bukan negara, sementara negara semakin rakus dan rajin mengeksploitasi semua kekayaan alam kita bersama para pemodal dalam perlindungan sistem ekonomi-politik (demokrasi) neoliberal.
Sistem kapitalisme dalam sistem ekonomi neoliberal dan politik demokrasi neoliberal di tanah Papua kini telah memengaruhi mainstrem, cara pandang dan pola pikir, melalui instrumen-instrumen/saluran-saluran. Proses penyebaran (doktrin) ideologi dengan cara halus telah melibatkan instrumen pendidikan mulai dari penididkan dasar hingga perguruan tinggi, sehingga sistem pendidikan Papua tak lebih dari mesin produksi kelas pekerja untuk kebutuhan pasar dalam tatanan kehidupan ekonomi-politik neoliberal. Sementara dengan cara represif, pembungkaman ruang demokrasi, menutup Tanah Papua dari akses jurnalis asing, pembunuhan terhadap para pimpinan perlawanan kemerdekaan, hingga penyebaran teror dan ketakutan dalam kehidupan rakyat Papua akan bayangan kematian bila bersuara dan melawan adalah pembuktian diri sistem ekonomi politik (demokrasi) neoliberal yang kolonialistik, eksploitatif, yang sudah nyata tak peduli pada hidup orang Papuanya, yang abai pada kemanusiaan-keadilan dan HAM.
Di Papua saat ini, capaian sistem ekonomi-politik neoliberal yang kapitalistik telah mencapai tingkat setiap kita menganggap cara-cara liciknya demi proteksi atas usaha untuk capaiannya yang lebih tinggi lagi akan penguasaan atas tanah, air dan udara Papua dalam produk regulasi dan kebijakan ekonomi yang menyelubung dalam setiap instrumen hukum-politiknya kita anggap normal, sesuai dengan hukum, wajar, sudah seharusnya begitu. Sikap kita untuk menolak dan melawanlah yang kini justru terlihat aneh dan seakan-akan tak wajar.
Kita tak boleh terpenjara oleh pikiran seperti ini! Mari keluar dari sistem ekonomi-politik neoliberal yang kapitalistik, ekploitatif, kapitalistik dalam tatanan sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia yang berlaku juga atas kita. Kita mesti menolak sistem ekonomi politik neoliberal karena ia tidak memberi masa depan yang cetah bagi bangsa Papua. Tidak ada satu bangsa pun yang akan bertahan dalam sistem ekonomi yang sifat dan karakternya eksploitatif dan menguras, memiskinkan rakyat, memberi masa depan kematian. Ada sistem lain di luar sistem ini yang lebih baik, yang dapat kita kolaborasikan dan kontekskan dengan sistem-sistem kehidupan kita dalam tata budaya dan kehidupan Melanesia.
Bila Indonesia tidak memberi ruang bagi tata kelola sistem ekonomi yang cukup buat bangsa Papua menjadi diri sendiri dalam mengatur segala sumber-sumber penghidupannya karena telah takluk kedaulatan ekonominya pada hegemoni kapitalisme global, maka jalan kebenaran bangsa Papua demi kehidupannya hari ini dan masa depan anak cucunya yang lebih baik hanya ada dalam satu jalan: penentuan nasib sendiri dan memilih merdeka politik bagi bangsa Papua Barat. Kemerdekaan politik Bangsa Papua sajalah yang di dalamnya memberi kebebasan agar orang Papua dapat menentukan sistem ekonomi yang dapat melepaskan bangsanya dari ketergantungan mekanisme pasar global. Sistem ekonomi yang bebas dari intervensi neo-liberalisme yang merupakan wajah baru kolonialisme. Penentuan nasib sendiri adalah soal bagaimana anak-anak Papua mengambil tanggungjawab untuk menata sistem perekonomian yang sesuai dengan corak produksi rakyat Papua sendiri.
Penulis adalah mahasiswa Papua. Kuliah di Yogyakarta.
Dialog Jakarta-Papua Kalah Cepat oleh Ujung Tombak Melanesia
Jayapura, Jubi – Dialog Jakarta-Papua, yang menjadi agenda Jaringan Damai Papua (JDP) sejak buku Papua Road Map (2009) diluncurkan, hadir dalam bentuk lain lewat siaran televisi langsung Papua Lawyers Club (PLC), Rabu malam (10/8/2016) di salah satu stasiun televisi di Jayapura.
“Topik ini terasa provokatif,” ujar Adriana Elizabeth, yang hadir mewakili peneliti LIPI dan sempat terlibat di dalam proses penyusunan buku Road Map Papua. Topik dialog pada malam itu mengambil tema ‘Mengakhiri Pertarungan Pemerintah Indonesia VS ULMWP’.
“Pertarungan itu mensyaratkan perbedaan melihat akar masalah, dan itu memang masih relevan. Karena upaya penyelesaiannya dari pihak pemerintah, belum maksimal,” ujar Adriana di sesi ketiga dialog yang dimoderatori oleh Anton Raharusun, SH tersebut.
Penyelesaian masalah di dalam negeri
Adriana percaya bahwa pemerintah, melalui Luhut Pandjaitan yang sempat ditemuinya, sedang berupaya menyelesaikan Papua lebih demokratis. “Saya rasa pemerintah cukup responsif mendengar masukan-masukan dari JDP dan LIPI, agar ada pendekatan holistik.” Tetapi dia tampak menyayangkan, bahwa apa yang didengarkan oleh pemerintah berbeda di tataran praktik lapangan.
Hal itu, lanjutnya, menyebabkan akar masalah Papua tidak tertangani. “Makanya kami sejak awal mengajak dialog, agar masalah ini tidak keluar,” ujar dia.
Masalah yang dimaksud Adriana, sebetulnya sudah jelas dalam perumusan Peta Jalan Papua sejak tujuh tahun lalu, semasa almarhum Muridan Widjojo, intelektual LIPI yang sangat membekas di hati orang Papua, masih hidup. Peta Jalan Papua itu dirumuskan setelah melalui banyak forum konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Papua Barat, termasuk kelompok-kelompok pro kemerdekaan.
Tetapi tampaknya, hal tersebut luput singgah di pikiran Asisten Deputi Bidang Otonomi Khusus Menkopolhukam, Brigjen Herwin Suparjo, satu-satunya narasumber yang hadir dengan kemeja putih bersih pada kesempatan itu.
Dia menilai, isu-isu HAM terkait Papua tidak perlu dipolitisir. Menurut dia, dengan mengundang beberapa Duta Besar negara Pasifik berkunjung ke Papua, pemerintah hendak menunjukkan Papua secara langsung. “Kita perlihatkan fakta saja ke Duta-duta besar Melanesia itu, biarkan MSG yang menilai,” ujarnya.
Ketika disinggung terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang belum tampak ada titik terang penyelesaian, Herwin mengatakan bahwa pihaknya sedang meneliti kasus-kasus mana yang kriminal dan mana yang politis.
Terhadap MSG, lanjut Herwin, “pemerintah tidak sedang meyakinkan, tetapi membiarkan para wakil MSG melihat sendiri isu-isu tersebut.”
Pdt. Sofyan Yoman menyesalkan pemerintah Indonesia yang masih saja tidak mengakui berbagai persoalan pelanggaran HAM di Papua yang terus terjadi. “Ini bukan isu lagi, Pak. Tidak bisa dibilang isu,” ujarnya lantang.
“Coba kita lihat dulu wajah Indonesia di Papua ini. Orang Papua punya toko kah tidak? Hotel? Restoran? Inilah sebagian wajah pembangunan di Papua. Indonesia sudah gagal secara ekonomi,” kata Sofyan, yang belum lama ini juga melawat Australia untuk bertemu wakil-wakil gereja untuk mendiskusi laporan situasi HAM dan keadaan lingkungan di Papua.
“Proses integrasi Papua ke Indonesia itu tidak adil, militer yang mengintegrasikannya. Kita kembali saja ke Peta Jalan yang dibuat LIPI, kenapa sampai sekarang pemerintah tidak pakai landasan itu?” lanjut Sofyan.
Pendeta Sofyan menganggap pembentukan ULMWP saat ini adalah tindakan cerdas rakyat Papua yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri. “Jangan pikir negara-negara Pasifik itu kecil. Mereka negara berdaulat. Mereka anggota PBB dan punya hak suara di sana,” ujarnya.
Di depan tokoh-tokoh gereja, lanjut Sofyan, pemerintah melalui Menkopolhukam pernah berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Paniai secepatnya, tetapi hingga sekarang tidak terjadi. Bagi Sofyan, Indonesia hanya tidak mau mengakui persoalan pelanggaran HAM di Papua sebagai realitas.
Adriana Elizabeth mengakui bahwa pemerintah sudah terlambat, tetapi ia masih meyakini dialog penyelesaian HAM adalah arena yang paling mungkin untuk mempertemukan berbagai pihak. Dia memahami, proses integrasi utuh Papua ke Indonesia tidak terjadi di semua aspek sosial, politik ekonomi dan kebudayaan.
Dan sayangnya, menurut dia, “Strategi pemerintah masih saja bersifat ad-hoc (sementara) tidak ada strategi jangka panjang, sementara tuntutan terhadap self determination sudah pasti tidak akan mungkin dipenuhi Indonesia.”
Persaudaraan Melanesia di Pasifik
Herwin Suparjo mengatakan bahwa kehadiran Indonesia mewakili sekitar 11 juta ‘warga Melanesia’ di 5 propinsi Indonesia (Papua, Papua Barat, NTT, Maluku dan Maluku Utara) atau yang dikonsepkan sebagai Melindo (Melanesia Sperhead Group) oleh pemerintah Indonesia.
Namun, berbeda menurut Victor Yeimo, ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang juga hadir mewakili tim kerja dalam negeri ULMWP di pertemuan KTT MSG Juli lalu di Honiara. Menurut dia, Indonesia baru menoleh ke Pasifik sejak 2010, sementara rakyat Papua Barat telah menjalin hubungan persaudaraannya selama lima puluh tahun.
Menurut Victor, proses pencarian identitas Papua selema puluhan tahun, mendapatkan pertolongan pertamanya dari saudara-saudari Melanesia. “Melanesia tidak lengkap tanpa Papua Barat,” katanya.
Sementara pembentukan Melindo, lanjut Victor, adalah proyek politik belaka. “Melindo bukan Melanesia, dan hal tersebut dikatakan jelas oleh pemimpin MSG, bahwa selain Papua dan Papua Barat, ketiga propinsi lain adalah Polynesia.”
Victor menganggap, pemerintah Indonesia tidak mengerti bahwa MSG itu dibentuk untuk membebaskan wilayah-wilayah Melanesia dari kolonialisme. “Jadi agenda dekolonisasi adalah misi dasar MSG,” ujar Yeimo. Para pemimpin MSG, lanjut Victor, sangat memperhatikan isu-isu pelanggaran HAM di Papua dan kehendaknya menentukan nasib sendiri.
“Ini bukan lagi isu main-main, tetapi sudah menjadi isu dan agenda di negara-negara Melanesia, hingga ke akar rumput,” kata Viktor sambil tetap mengapresiasi hubungan diplomatik Indonesia dengan Melanesia secara ekonomi sambil mengritik upaya pendekatan politik pemerintah Indonesia di Pasifik. .
“Pemerintah Indonesia tidak pernah mengajukan aplikasi resmi ke MSG untuk menjadi anggota, mereka datang hanya dengan agenda ekonomi,” ujarnya.
Hal itu, menurut dia, membuat pemerintah-pemerintah Melanesia tersinggung, karena pembentukan MSG bukan bertitik tolak pada kepentingan ekonomi, melainkan persaudaraan Melanesia.
Adriana membenarkan bahwa dukungan terhadap ULMWP di Pasifik sangat kuat hingga ke akar rumput, sementara Melindo tidak kuat. “Indonesia hanya berhubungan G to G (pemerintah ke pemerintah), tidak mengakar,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Adriana, diperlukan konsolidasi politik untuk memungkinkan negosiasi. “ULMWP sudah progres luar biasa, pemerintah jangan menyangkalnya, tetapi dijadikan refleksi kenapa itu bisa terjadi.”
Juli lalu, Manasye Sogavare, Perdana Menteri Kepulauan Solomon yang juga Ketua MSG, dalam sebuah wawancaranya dengan wartawan Jubi di Honiara, Solomon, mengatakan bahwa masalah Papua saat ini sudah menjadi masalah bukan hanya Melanesia, tapi juga Pasifik, terutama negara-negara di Mikronesia dan Polinesia.
Sulitnya menemukan Common Ground
Tidak mudah menemukan landasan pijak bersama untuk mengatasi persoalan Papua yang suda menyejarah ini.
Septer Manufandu, Deputy Jaringan Damai Papua, menjelaskan bahwa persoalan menjadi berlarut-larut karena perjuangan rakyat Papua yang mencari identitas politiknya, yang saat ini sudah diwakili oleh ULMWP, tidak diakomodir oleh negara.
“Indonesia belum melihat nasionalisme Papua sebagai bagian dari konstruksi nasional bangsa Indonesia,” ujarnya. Karena tidak mendapatkan tempat di negeri ini maka proses pencarian tersebut terawat baik sampai sekarang.
Septer menyarankan agar pemerintah mau duduk berdialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan, “jangan dialog dengan kelompok-kelompok buatan,” ujarnya. Dalam dialog itu nanti, lanjut Septer baru bisa ditentukan apakah rumah Indonesia masih cocok untuk Papua.
Berbeda dengan Septer, Victor Yeimo mengatakan ULMWP belum punya kesiapan untuk berdialog dengan pemerintah Indonesia, karena tugasnya untuk menjalankan perjuangan di level regional dan internasional. “Indonesia dan Papua Barat sudah satu level sekarang di MSG. Hari ini, Melanesia adalah honai kami,” tegas Victor.
Internasionalisasi isu Papua memang telah gagal dibendung pemerintah Indonesia. Seperti yang telah dikatakan Perdana Menteri Sogavare Juli lalu, dirinya telah berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk membahas masalah Papua, namun permintaan dalam surat tersebut ditolak. Surat tersebut dikirim olehnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua Melanesia Spearhead Groups.
“Saya mengirimkan surat untuk dua hal. Pertama untuk membahas masalah Papua dalam kapasitas saya sebagai ketua MSG, sebab Indonesia adalah anggota assosiasi dan Papua adalah pengamat dalam MSG. Kedua, meminta agar Indonesia sebagai anggota assosiasi mulai membuka diri untuk membahas masalah Papua di forum MSG. Namun kedua permintaan tersebut tidak mendapatkan respon positif dari Indonesia,” ujar Sogavare.
Acara dialog berakhir tanpa kesimpulan. Tetapi siaran Dialog PLC ini, seperti kata Pdt. Sofyan Yoman, telah membuka ruang pendidikan politik bagi rakyat Papua yang menilai.
Mayoritas anak-anak muda beratribut kaos merah dan jacket hijau army, tampak antusias hadir mendengarkan langsung dialog tersebut. Mereka bertepuk tangan spontan beberapa kali, sebagai tanda setuju menanggapi beberapa pernyataan penting yang meluncur dari beberapa pembicara yang mereka dukung.
Tidak ada represi dalam ruangan itu. Semua bebas bicara apa adanya. Sebuah ruang yang hingga saat ini, belum diberikan oleh pemerintah Indonesia sendiri.(*)
Mengingat Kembali Tokoh Papua Merdeka “Karel Gobay”
oleh : Beny Pakage
Bila kita membuka kembali Sejarah Perlawnan orang Papua, bulan Juli adalah Puncak dari Rakyat Papua yang di wakili oleh orang Mee di Paniai melakukan perang menolak kehadiran Indonesia di Papua di Hadapan PBB dan UNTEA. Dan dalam semangat itu, kami menulis sebuah kisah yang indah menjelang Perang antara Indonesia dan Orang Papua yang di wakili oleh orang Mee berlangsung di Paniai.
Sore hari di akhir tahun 1968, Siswa – siswi SGB (Sekolah Guru Biasa) YPPGI Enarotali dalam cuaca dingin sibuk dengan kegiatan masing – masing dilingkungan sekolah, tampak Willem (Wim) Zonggonauw yang saat itu sebagai anggota DPRGR Irian Barat, datang dari Soekarnapura (Jayapura) ke Kota Enarotali dan tinggal di penginapan Misi Katholik di Iyaitaka. Sepintas saja sore itu dia nampak dengan mengenakan celana pendek abu – abu dengan sepatu hitam dan kaos kaki setengah tiang melewati asrama dengan melambaikan tangan kepada para siswa SGB YPPGI Enarotali dengan setengah senyum.
Melihat beliau lewat, para siswa SGB YPPGI sebagian kembali melambaikan tangan tanda memberi salam, dan ada yang diam dan ada yang bertanya tanya,sebenarnya orang hitam tinggi dan besar serta hidung panjang ini dari mana. Sehingga sejenak di lingkungan asrama SGB YPPGI terjadi diskusi yang seru antar siswa. Dimana sebagian siswa dari daerah Tigi, Kamu dan Mapia terheran dan kagum katakan bahwa “Kike Kaya ka Ogay”,.Maksudnya Bos ini berasal dari mana. Ungkapan ini keluar karena saat itu semua orang yang berpenampilan dan berpakaian bagus orang menyebutnya dengan Ogay atau bos. Sedangkan mereka yang tahu’ khusunya dari daerah Weyadide, Kebo Agadide dan Kopo katakan dia ini“ Ogay “ atau Bos dan anggota DPRGR Irian Barat di Sukarnapura.
Lewat pertemuan sejenak dan diskusi di sore itu, pada esok harinya orang yang sama kembali lagi dengan di temani Karel Gobay seorang terdidik orang Mee yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Paniai menjelang Pepera 1969. Kedua orang ini masuk komleks sekolah SGB YPPGI dan ijin pak guru Sumule dan memberikan semacam diskusi tentang Papua dan ajakan untuk belajar yang serius. Setelah sekitar 2 jam memberikan cerama, bersama Karel Gobay, mereka dua jalan dalam diskusi serius namun dengan suara yang tertahan dalam mulut.
Belakangan di ketahui, Willem Zonggonauw datang ke Enarotali untuk mengecek sampai sejauh mana hasil persiapan pertemuan rahasia bersama di Jayapura yang di hadiri oleh Kabupaten Jayapura, Biak, Jayawijaya,Yapen Waropen, Manokwari, Sorong, Fakfak, Merauke dan Paniai yang bersepakat untuk gagalkan PEPERA 1969. Dimana sesuai kesepakatan di Soekarnapura, mereka meminta agar Indonesia menarik semua pasukan, Menghetikan pembunuhan,culik dan teror kepada orang Irian dan minta agar UNTEA tidak memihak Indonesia dan bila tidak, semua petugas UNTEA dan PBB yang di anggap memihak Indonesia dan tidak netral dalam persiapan pelaksanaan PEPERA 1969 harus di bunuh .
Willem Zonggonau datang saat Karel Gobay melakukan persiapan, dimana saat itu orang Mee sudah beberapa kali menyampaikan pendepat kepada Indonesia,UNTEA dan PBB agar Tentara Indonesia di tarik sebelum pelaksanaan PEPERA 1969 dan meminta UNTEA dan PBB agar netral dalam persiapan PEPERA 1969. Namun semua aspirasi ini tidak di indahkan mereka. Dan untuk menyikapi tuntutan orang Mee ini, sesuai kesepakatan Karel Gobay sudah membicarakan rencana untuk gagalkan PEPERA 1969 dengan semua Dewan Perwakilan Rakyat di Paniai melalui ketuanya David Pekey.
Kemudian membagi pos perlawanan kepada para Polisi putra daerah, dimana untuk melakukan perlawanan di wilayah Mapia, pimpinannya Karel berikan kepada Mapia Mote dengan titik/ lokasi pertempuran di Degei Dimi; Wilayah Kamu dibawah pimpinan Garis Adii dengan titik/lokasi pertempuran di Ode Dimi; Wilayah Tigi dibawah Pimpinan Senin Mote dengan titik/ lokasi pertempuran Iya Dimi dan Okomo Tadi; Wilayah Paniai Barat dibawah pimpinan Kores Pigai dengan titik/lokasi pertempuran di Ogiyai Dimi; Wilayah Paniai dibawah pimpinan Karel Gobay sendiri dengan titik/lokasi Pertempuran Enarotali,Dagouto dan Bunauwo dan semua orang Mee sudah mengetahui itu.
Setelah sekitar 1 minggu di Enarotali, Willem Zonggonau kembali ke Soekarnapura dengan menaiki pesawat AMA milik Misi Katholik dari Epouto setelah memberi cerama kepada siswa SMP YPPK St.Franmsiscus Epouto ,dan kepergiannya menjadi cerita yang heboh di semua siswa SGB YPPGI Enarotali saat itu.
Lepas kepergian Zonggonauw,pada tanggal 25 April 1969, beberapa siswa SGB YPPGI dari Weyadide yang hadir dalam pertemuan masyarakat dengan Karel Gobay membawa kabar bahwa Karel Gobay baru saja panah seekor sapi yang besar di Kampung Aikai dalam pertemuan itu dan hanya dengan sebuah anak panah, sapi besar itu mati di tempat, sehingga Karel Gobay menyatakan siap berperang melawan Indonesia.
Mendengar berita bahwa Karel siap perang untuk batalkan Pepera 1969,semua siswa SGB YPPGI Enarotali di liburkan oleh pihak Sekolah dan berharap agar Siswa SGB saat kembali ke Daerah masing – masing, bisa mengajar untuk praktek di kampung mereka yang ada sekolah.
Sementara Siswa SGB siap – siap untuk kembali ke daerah masing, masing, tepat tanggal 1 Mei 1969 pemimpin perang Karel Gobay meninggalkan Jabatan sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai dan mengambil alih komando dan menyatakan perang menolak PEPERA 1969 yang jelas – jelas pasti tidak netral.Sekaligus memerintahkan, Mapia Mote di Degei Dimi; Garis Adii di Ode Dimi; Senin Mote dan Aman/Thomas Douw Di Iya Dimi dan Okomo Tadi untuk melakukan perang.
Dalam perintah yang sama, tanggal 2 Mei 1969 Karel Gobay mengumumkan kepada seluruh masyarakat yang berdomisili di Meuwodide Paniai segera mencari tempat persembu nyian, serta Karel Gobay melakukan boikot semua fasilitas umum seperti gedung-gedung perkantoran dan lapangan terbang Enarotali. Dan saat itulah datang Sarwo Edi Wibowo ke Enarotali untuk membicarakan persoalan itu dan saat mendarat dengan pesawat, Polisi Mambrisu melepaskan peluruh dari senjatanya di Lapangan terbang Enarotali mengenai salah satu personil yang ikut rombongan Sarwo Edi Wibowo dan pecalah perang antara TNI dan rakyat bangsa Papua yang berdomisi di wilayah Paniai selama 3 (tiaga) bulan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan Juli 1969 di depan mata PBB sebagai bukti bahwa orang Asli Papua menolak Pepera 1969 yang penuh penipuan dan curang serta penuh Intimidasi dan Pembunuhan.
Di depan UNTEA dan PBB, Pasukan Indonesia dari semua kesatuan di terujunkan di Paniai dengan basis penerjunan di Okomotadi dan Wanghete. Sebelum Penerjunan, TNI menghaburkan BOM dari udara dengan pesawat B-2 di sekitar Danau tigi,lalu dengan tiga buah pesawat, TNI di hambur dari Udara. Semua orang Mee siap siaga dan berperang. Militer mulai masuk melakukan operasi mulai dari Moanemani hingga Paniai.Banyak orang Mee terbunuh dan juga TNI/Polisi.
Perang Tahun 1969 di Enarotali berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lebih yaitu mulai Tanggal 2 Mei sampai dengan bulan Juli tahun 1969 dan dalam pertempuran di beberapa wilayah /titik pertempuran berjalan sangat sengit dan sana sini terdapat banyak korban jiwa berjatuhan baik pihak TNI dari NKRI maupun rakyat Bangsa Papua di Paniai termasuk harta benda mereka tetapi Karel Gobay selaku pemimpin perang tetap kobarkan semangat juangnya.
Dalam kondisi demikian tepat pada bulan Juli 1969 Karel Gobay mendapat sebuah surat yang dikirim oleh Ketua C&MA Pdt. Katto, orang America Serikat. Yang sebelumnya di minta oleh Brig.Jend.Sarwo Edi Wibowo yang saat itu menjabat Panglima Kodam cendrawasih di Jayapura. Setelah membaca surat tersebut,dalam surat Katto meminta kepada Karel Gobay bertemu di Perumahan Misionaris di Kebo II Paniai Utara. Karel menyetujui. Sesuai kesepakatan, tanggal dan hari yang dijanjikan, Katto terbang dari bandara udara Sentani Jayapura dengan menggunakan pesawat milik MAF dan sekitar pukul,11 siang Katto mendarat di bandar udara Kebo II dan Katto langsung melakukan pertemuan singkat dengan Karel Gobay.
Dalam pertemuan itu sesuai permintaan dan kesepakatan dia dengan Panglima Kodam Cendrawasih, Pdt.Katto memaksa Karel Gobay untuk segera hentikan perang dan menyerahkan diri kepada pemerintah dengan dengan mengatakan; Tuntutan Pengakuan Kedaulatan Bangsa Papua Barat merupakan masalah seluruh Bangsa Papua Barat tetapi mengapa Rakyat Paniai di bawah pimpinan Karel Gobay saja yang melakukan perlawanan melaui perang kepada NKRI;Lalu Karel jawab, perlawanan ini di lakukan oleh seluruh Bangsa Papua sesuai kesepakatan kami tetapi saudara – saudara kita di 8 (delapan) kabupaten yang lain sementara kami tahu mereka ada dalam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TNI NKRI sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa.
Setelah jawab itu Katto kembali menyampaikan bahasa Propagandanya dengan kembali menyampaikan banyak Masyarakat yang tidak berdosa telah korban didalam perang yang Saudara pimpin ini bagaiman, lalu Karel Gobay mengatakan saya siap bertanggung jawaba pengorbanan jiwa mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Kuasa diakhirat nanti; dan saya percaya Tuhan tidak akan adili saya karena tindakan saya ini membela kebenaran. Karena Karel memberi Jawaban perlawanan maka; Pdt.Katto yang warga negara Amerika yang saat itu menjabat sebagai pemimpin C&MA ini dalam ketergesannya mengambil Alkitab dan meletakkannya diatas meja dan mengambil selembar Bendera Bintang Fajar yang dibawah dari Jayapura diatas meja pertemuan lalu mengajukan pertanyaan kembali kepada Karel Gobay.
Dari kedua benda ini Karel mau pegang Alkitab atau Bendera bintang Fajar.Melihat dan mendengar pertanyaan itu, Karel Gobay mengambil kedua benda tersebut dan menggenggam Alkitab ditangan kanan dan Bendera Bangsa Papua ditangan kiri dan secara tegas Karel Gobay menjawab Saya pegang kedua duanya. Melihat itu Katto kembali memohon kepada Karel Gobay denga mengatakan saat ini sebaiknya saudara pegang Alkitab sedangkan untuk Bendera ini sebaiknya anda simpan di tempat ini dan dikemudian hari nanti dilanjutkan oleh anak cucu Saudara. Lepas pertemuan itu, Karel Gobay tanpa melakukan kesepakatan dengan rakyat Paniai yang masih semangat berperang, mengambil keputusan hentikan perang.
Mendengar pernyataan Karel Pdt.Katto membawa Karel Gobay ke Jayapura dengan Karel mengenakan pakaian pimpinan perang, dan didampingi dua orang yang lain yaitu Manis Yogi dan Kuyai Bedo Adii dari berangkat dari Kebo II dengan menggunakan pesawat terbang Cessna milik MAFke Jayapura untuk Karel pertanggung jawabkan Perag 1969 di hadapan Pemerintah Indonesia melalui Panglima wilayah Maluku dan Irian Barat yaitu Brig.Sarwo Edi Wibowo. Pukul,12,00 WIT, Karel bersama kedua orang pengantar dan Pdt.Katto Tiba di di bandar udara Sentani dan Karel di jemput dengan pengawalan yang ketat oleh TNI. Di Celah pengawalan yang ketat itu ada suara dari seorang tokoh politik pemerintah Hindia Belanda dan dia katakan Tuan Gobay kamu sudah menang perang namun anda tidak didukung oleh saudara-saudara dari 8 (delapan ) Kabupaten yang lain.
Di hadapan Panglima Wilayah Maluku dan Irian Barat Brig.Jend.Sarwo Edi Wibowo, Karel Gobay mempertanggung jawabkan apa saja dilakukannya,dan mereka katakan Karel anda adaah Pejabat Negara NKRI yang telah melawan Ideolgi Pancasila.Lalu Karel katakan, perbuatan saya ini hanya untuk mempertahankan Ideologi Bangsa Papua Barat.
Nau sebagaimana kesepakatan awal, Pemerintah Indonesia memintah agar Karel Gobay kembali bekerja sebagai Wakil Bupati Kabupaten Paniai seperti biasanya.Namun tidak alam kemudian di tahun 1971,sementara dia ke Jakarta untuk berobat,dia di hentikan Presiden Soeharto
Ketua DPRD: 2000 Orang Papua Tidak Diperlakukan Seperti Manusia
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, Yunus Wenda, mengatakan, aparat keamanan di Papua memperlakukan secara tidak manusiawi 2000 warga Papua saat melakukan aksi unjuk rasa di Provinsi Papua pada awal bulan Mei Tahun 2016.
“Masyarakat Papua disiksa, dipukul secara tidak manusiawi di lapangan terbuka yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ini dilihat masyarakat Internasional,” kata dia kepada satuharapan.com di Gedung Parlemen, Senayan di Jakarta pada hari Jumat (27/5).
Dia mengatakan selama ini penanganan aksi unjuk rasa yang dilakukan aparat keamanan baik TNI atau Polisi tidak manusiawi. Kondisi Papua saat ini jangan dilihat seperti pada tahun 1940 atau 1980.
“Hari ini masyarakat Internasional memperhatikan masyarakat Papua apalagi dalam waktu mendatang pertemuan pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) akan kembali digulirkan,” kata dia.
Dia menyarankan agar aparat yang dikirim ke Papua belajar adat istiadat masyarakat Papua sehingga aparat mengetahui apa yang harus dilakukan.
“Saya tidak tahu apakah pemerintah mengikuti ini atau tidak. Pemerintah jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Salah satu solusi saat ini sebenarnya adalah Revisi Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua,” tambah dia
Editor : Eben E. Siadari
IPWP: PBB Harus Awasi Referendum di Papua
Jayapura, Jubi – PBB harus membuat resolusi pemungutan suara dibawah pengawasan internasional untuk kemerdekaan Papua, demikian dinyatakan anggota parlemen internasional dan pengacara pro kemerdekaan Papua.
Dalam pertemuan di London Selasa, (3/5/2016), pemimpin pro kemerdekaan Papua, Benny Wenda, bersama anggota-anggota parlemen, pengacara dan para aktivis kemanusiaan dari Inggris dan wilayah Pasifik menuntut PBB membuat resolusi untuk referendum independen, dalam rangka memperbaiki “kesalahan”nya mengizinkan Indonesia mengambil kontrol selama hampir 50 tahun lalu
Indonesia memegang kontrol sementara atas wilayah Papua dari penjajahan Belanda atas persetujuan PBB di tahun 1963.
Pada tahun 1969 Indonesia berkuasa penuh melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang disepakati PBB, namun tidak kredibel karena hanya diikuti 1000 orang perwakilan pemimpin Papua, yang memilih dibawah ancaman kekerasan.
Menurut Wenda, Pepera tersebut, yang dianggap “tindakan pilihan bebas”, adalah pengkhianatan kepada rakyat Papua dan sekaranglah saatnya bagi PBB untuk memperbaiki kesalahan itu.
“Rakyat Papua menyebutnya sebagai tindakan tanpa pilihan,” ujar Wenda kepada Guardian, Rabu (3/5) yang dipantau Jubi Kamis pagi (4/5/2016). “PBB sudah membuat kesalahan, mereka melanggar aturan mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka mesti memperbaikinya sekarang.”
Gerakan Free West Papua berharap PBB akan mengeluarkan resolusi ini dalam dua tahun serta mengirimkan penjaga keamanan internasional untuk melindungi rakyat Papua ketika pemungutan suara untuk kemerdekaan berlangsung.
“Selama 50 tahun Indonesia melakukan pembantaian terhadap rakyat kami, 500.000 orang. Kami membutuhkan pasukan penjaha perdamaian internasional di Papua,” ujarnya.
“Mungkin dalam 10 atau 20 atau 50 tahun yang akan datang saya piker rakyat saya akan menjadi minoritas. Kami membutuhkan ini segera.”
Hadir bersama Wenda Akilisi Pōhiva, Perdana Menteri Tonga dan kepala pemerintahan dalam pertemuan Free West Papua, gubernur Papua New Guinea Powes Parkop dan Garry Juffa, serta Menteri Pertanahan dan Sumber Daya Alam Vanuatu, Ralph Regenvanu.
Regenvanu kepada Guardian mengatakan bangsanya selalu mendukung kemerdekaan Papua.
Ia menyerukan wilayah-wilayah lain di kawasan itu, khususnya Australia dan New Zealand, yang saat ini mendukung kedaulatan Indonesia, agar bergabung ikut mendukungnya.
“Mereka harus melangkah maju dan mengakui apa yang sedang terjadi di depan pintu rumah mereka sendiri,” ujarnya pada Guardian. “Saya pikir sikap pemerintah New Zealand dan Australia memalukan terkait Papua.”
Pengacara HAM, Jennifer Robinson, mencatat kedua bangsa juga mendukung kedaulatan Indonesia terhadap Timor Leste hingga “detik-detik terakhir”.
“Penting sekali kita terus membangun kampanye masyarakat sipil yang kuat di Australia dan New Zealand untuk menekan pemerintah melakukan hal yang benar,” kata Robinson.
“Adalah pelanggaran atas nama hukum internasional karena membiarkan situasi yang melanggar hukum, dan pendudukan Indonesia atas Papua adalah pelanggaran hukum karena mereka tidak menghormati hukum internasional dalam proses integrasi Papua,” ujarnya lagi.
Inilah puncak tuntutan dari puluhan tahun kampanye, dan dorongan yang makin menguat dari akar rumput belakangan ini terhadap gerakan Free West Papua, serta peningkatan keanggotaan dalam International Parliamentarians for West Papua (IPWP), dimana pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn menjadi pendirinya.
“Konferensi ini menyambut baik dukungan internasional yang terus bertumbuh, khususnya di Pasifik, bagi rakyat Papua agar diakui hak penentuan nasibnya sendiri yang telah lama diabaikan,” kata Andrew Smith, anggota Parlemen Oxford East, Ketua dan pendiri IPWP.
“Pengabaian ini adalah noda dalam sejarah PBB, yang harus terus kita kampanyekan agar komunitas internasional memperbaikinya.”
Lord Harries of Pentregarth, mantan Uskup Oxford, juga pendiri IPWP, menggambarkan Papua sebagai “salah satu skandal pembiaran terbesar abad ini”
“Setidaknya parlemen di beberapa negara di dunia semakin terbuka matanya pada persoalan ini, dan kunjungan pimpinan politik dari Pasifik adalah langkah baik menuju pengakuan PBB atas perjuangan orang Papua dan kehendak mereka atas penentuan nasib sendiri.”
Meskipun secara verbal tampak melunak terkait otonomi dan kebebasan di Papua, Presiden Jokowi secara umum masih gagal menindaklanjuti perkembangan ini. Dibawah kepempimpinannya, pelanggaran dan kekerasan oleh militer dan polisi, termasuk penangkapan massal dan represi terhadap protes-protes damai, terus berlanjut.
“Inilah kenyataan hidup sehari-hari di Papua. Secara fisik, mental, intimidasi terjadi terus,” ujar Wenda.
“Rakyat saya yang akan putuskan siapa yang mereka inginkan untuk memimpin perjuangan kemerdekaan, tetapi kewajiban saya sekarang adalah membebaskan Papua,” ujarnya.(*)
Dukungan Papua Merdeka Datang Dari Anak-anak SMA di Jakarta
Wene-Papua.com, Pada hari ini 7/4/2016 dukungan Papua Merdeka datang dari jakarta. Mereka adalah Siswa dan Siswi SMA Persada Jakarta. Mereka relah mengecat pakaian seragam mereka dengan pilox dengan gambar bendera Bintang Kejora yang merupakan simbol perjuangan bangsa Papua dan nama serta pesan-pesan mereka untuk mendukung Papua Barat lepas dari Negara Republik Indonesia.
Simpati dan dukungan dari anak-anak SMA itu patut diapresiasi, mengingat pada bulan April ini Free West Papua Campaign sedang menggalang dukungan dari orang-orang di seluruh dunia lewat berbagai Sosial Media untuk pertemuan antara International Parliament for West Papua (IPWP), The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan International Lawyer for West Papua (ILWP) yang akan diadakan pada 3 Mei mendatang di London Inggris.
Foto-fotonya diclick di sini
Papua Merdeka News menyerukan kepada semua pejuang, organisasi dan tokoh Papua Mrdeka menyatukan hati, doa, tenaga dan dana. Organisasi perjuangan kita sudah satu, sekarang waktunya kita menyatukan sisah modal kami yang belum disatukan.