PAPUApost.com

Tag: gelagat Papua “M”

  • Victor Yeimo Nyatakan Banding

    Gustaf Kawer,SH,M.SiJayapura—Putusan Majelis Hakim PN Jayapura yang dipimpin M. Zubaidi Rahmat,SH atas terdakwa Vicktor Yeimo alias Vicky yang membebaskan dari dakwaan makar, yang kemudian menyatakan terbukti atas dakwaan penghasutan sehingga divonis 1 tahun penjara, proses hukumnya bakal memakan waktu lama.
    Hal itu karena, selain Jaksa Penuntut Umum yang langsung menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi usai pembacaan amar putusan oleh majelis, Jumat (30/7) kemarin giliran Penasehat Hukum terdakwa juga menyatakan banding.
    Berbeda dengan bandingnya JPU, Victor Yeimo melalui Penasehat Hukumnya Gustaf Kawer,SH,M.Si dan Robert Korwa,SH menyatakan banding atas vonis majelis atas pasal 160 tentang penghasutan.
    ‘’Kita hari ini mengajukan banding atas vonis yang menyatakan klien kami bersalah melanggar pasal 160,’’ungkapnya saat ditemui di PN Jayapura Jumat (30/7) kemarin.
    Tentang materi bandingnya, Gustaf Kawer mengatakan bahwa pada prinsipnya ia berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh kliennya adalah hal yang lumrah dan menjadi pemandangan umum dalam setiap aksi demonstrasi.’’Orasi-orasi yang dilakukan, pamphlet-pamphlet itu kan bagian dari aksi demo damai yang menjadi dakwaan primair. Itu kan pernak-pernik yang umum dilakukan dalam sebuah aksi demonstrasi dimanapun berada. Seharusnya kalau dakwaan primairnya tidak terbukti subsidairnya juga tidak perlu dibuktikan,’’ jelasnya.

    Jika dengan orasi-orasi dan membawa pamflet atau spanduk bisa dijerat dengan pasal pidana, menurutnya adalah satu preseden buruk dalam era demokrasi. ‘’Itu kan berarti pembungkaman demokrasi,’’ tandasnya.
    Sekedar diketahui, JPU Maskel Rambolangi,SH dan Achmad Kobarubun,SH saat putusan majelis yang menyatakan Vicktor Yeimo tidak terbukti makar langsung mengajukan banding. Hal itu karena JPU tetap berkeyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan makar.(aj)

  • 3 Mobil Dibakar Dekat Pos TNI di Papua

    Aparat Polresta Jayapura dan Polsek Abepura, Jumat (21/8), mengamankan tujuh orang yang diduga mengetahui aktivitas markas TPN OPM di Abe Gunung Jayapura Papua. Ini dilakukan saat siang harinya aparat kepolisian menggerebek markas itu. Ditemukan tiga bendera Bintang Kejora, puluhan peluru senapan M-16, senjata tajam, dokumen beserta stempel, kliping media, dan kamera. Penggerebekan ini tak berhasil meringkus Demus Wenda, Sekertaris Jenderal Komite Nasional Papua Barat yang mengaku bertanggung jawab atas pengibaran bendera Bintang Kejora pada 17 Agustus 2009.

    JAYAPURA, KOMPAS.com – Kelompok kriminal bersenjata di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, tidak takut lagi kepada aparat. Mereka nekat menyergap mobil sipil yang terletak di 2 kilometer dari pos TNI, Rabu (21/7/2010) sore.

    Bupati Puncak Jaya, Lukas Enembe, Rabu malam, menginformasikan, tiga mobil dibakar dan dua orang dinyatakan hilang akibat perbuatan tidak bertanggung-jawab itu.

    Lukas mengatakan, kasus ini bermula ketika iring-iringan empat mobil dari Wamena (ibukota Kabupaten Jayawijaya) menuju Mulia (ibukota Puncak Jaya). Iring-iringan itu mengangkut bahan makanan.

    Setiba di Distrik Tingginambut, sekitar pukul 17.00, mereka dihadang sekelompok orang tak dikenal. Seketika itu langsung tiga mobil dibakar, sementara satu mobil berhasil melarikan diri kembali ke Distrik Illu.

    Menurut Lukas, aksi kriminal di Tingginambut ini jaraknya sekitar 2 Km dari pos TNI. “Saya juga baru mendapat informasi dari Puncak Jaya, yang lebih jelas akan kami kontak Kapolres, untuk mematikan apakah tiga orang sopir itu melarikan diri atau sudah meninggal,” ujar Lukas Enembe kepada pers di sela-sela pembukaan Musda KNPI Papua, semalam.

    Ia menambahkan, kekuatan aparat keamanan di Puncak Jaya saat ini kurang lebih 1 Satuan Setingkat Kompo (SSK). Namum, dengan kondisi geografis yang berat, aparat belum memungkinkan turun ke lokasi.

    Dikatakan, persoalan di Puncak Jaya tidak akan kunjung selesai karena Pemerintah Provinsi Papua tidak ada perhatian.

    “Hasil pertemuan dengan gubernur, kapolda dan pangdam (sekira 3 bulan lalu) sampai saat ini juga tidak jelas. Padahal, kondisi masyarakat di Puncak Jaya sangat merindukan kedamaian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah Papua itu mengatakan, beberapa surat yang menamakan dirinya TPN/OPM kepada Pemkab Puncak Jaya, menyatakan, kemerdekaan Papua adalah harga mati.

    “Bahkan, mereka minta Pemkab Puncak Jaya membeli senjata. Maka dari itu, diharapkan, Gubernur segera mengambil keputusan apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan penembahkan dan aksi kriminal yang terus terjadi di Puncak Jaya sepanjang tahun ini,” katanya.

    Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto
    Kamis, 22 Juli 2010 | 05:12 WIB
    KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

  • Kronologi Penembakan di Puncak Jaya

    JAYAPURA, KOMPAS.com – – Kelompok kriminal bersenjata di Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua, menyergap mobil sipil yang terletak di 2 kilometer dari pos TNI, Rabu (21/7/2010) sore.

    Berikut kronologi kasus penembakan dan pembakaran mobil oleh kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya yang diterima Kompas, Kamis (22/7/2010) pagi.

    Pada hari Rabu, terjadi penghadangan, penembakan, dan pembakaran konvoi empat mobil Mitsubishi Strada dari Wamena ke Mulia yang menyebabkan dua orang luka parah akibat tertembus proyektil peluru.

    Pada pukul 13.00, keempat mobil yang membawa solar dan bahan makanan dari Distrik Illu. Namun setelah sampai Kampung Pagargom, tepatnya dekat SD Pagargom, kurang lebih 2 kilometer dari Pos TNI Kalome (45 km dari Mulia) tiba-tiba ditembaki dari arah atas gunung.

    Para penembak melakukan dawi-dawi atau tarian lokal yang diduga kelompok pimpinan Goliath Tabuni. Aksi ini menyebabkan sopir Lanko Nafi terkena serpihan proyektil di lengan kiri.

    Pukul 13.45, Letda (Inf) Deddi dari Pos TNI Illu dan delapan anggota menuju lokasi kejadian. Mereka tiba pukul 15.30 dan mendapati 3 mobil sudah terbakar dan barang muatan kosong yang kemungkinan telah dijarah.

    Tujuh orang (sopir dan kernet mobil) yang belum diketahui identitasnya dengan membawa satu mobil berhasil lolos dan kembali ke Illu. Sedangkan sopir, Timotius Enumbi dan penumpang Neminces Wonda lari mengamankan diri dan tiba di Pos Polisi Tingginambut pukul 18.30. Keduanya luka parah karena terkena serpihan proyektil pada kaki kanan dan kiri.

    Laporan wartawan KOMPAS Ichwan Susanto
    Kamis, 22 Juli 2010 | 08:51 WIB

  • OPM Berulah, Pembangunan Jalan di Puja Terganggu

    JAYAPURA [PAPOS]- Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Jansen Monim, ST mengatakan sejak tahun 2009 alokasi dana pembangunan jalan di kabupaten Puncak Jaya selalu disiapkan melalui APBD, APBN dan Anggaran perubahan. Sayangnya karena kondisi keamanan kurang kondusif di Puncak Jaya sehingga pembangunan tdak berjalan sebagaimana mestinya.

    ‘’Tahun lalu anggaran untuk alokasi pembangunan jalan di daerah Pegunungan, khususnya di Puncak Jaya selalu disiapkan pemerintah, baik melalui anggaran APBN, APBD dan Anggaran Perubahan, tetapi karena OPM selalu berulah sehingga pembangunan jalan tidak bisa terlaksana. Siapa kontraktor yang mau bekerja, jika nyawanya selalu terancam saat bekerja,’’ kata Monim menjawab wartawan usai pembukaan sidang Paripurna DPRP di main hall kantor DPRP, Rabu [14/7]

    Bahkan kata Monim tahun anggaran 2010 juga disiapkan anggaran, tetapi itu tadi. Jika kondisinya masih tetap terjadi konflik sama saja, tidak ada gunanya. Nah, inilah dampak dari timbulnya gangguan, pembangunan di daerah tersebut akan lambat. Padahal pemerintah provinsi Papua punya keseriusan membangun kampung-kampung di Papua, tetapi karena daerah kurang kondusif sehingga pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

    Lebih lanjut dikatakannya, selain anggaran pembangunan jalan di Puncak Jaya, pemerintah juga mengalokasikan anggaran pembangunan jalan Habema, Nduga dan Kenyam. ‘’Ini adalah prioritas kita. Pembangunan jalan ini akan dibangun nanti sampai ke pelabuhan. Demikian juga nanti tahun 2011 pembangunan akan dilakukan dua arah dari Kenyam-Habema, Habema-Kenyam. Anggaran pembangunan jalan ini bersumber dari APBN, APBD dan anggaran perubahan,’’ terangnya. [bela]

    Ditulis oleh Bela/Papos
    Kamis, 15 Juli 2010 00:00

  • Modus Pengacau Papua, Menyamar Jadi Warga

    Elin Yunita Kristanti

    VIVAnews – Situasi Puncak Jaya Papua belum benar-benar kondusif, aksi kelompok bersenjata yang diduga OPM masih terus mengancam dan setiap saat bisa terjadi.

    Saat Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem berkunjung ke Mulia, ibu kota Puncak Jaya Senin 28 Juni, sebanyak 1 SSK aparat gabungan TNI/ Polri menjaga bandara Mulia.

    Penjagaan di sepanjang jalan yang dilintasi juga tak kalah ketat.

    Wakapolres Puncak Jaya, Komisaris Jefry Dian mengatakan, penjagaan ketat dilakukan untuk mewaspadai dan mencegah aksi dari kelompok bersenjata.

    "Di bandara ada 1 SSK aparat gabung ditempatkan, sedangkan di sepanjang kota Mulia juga dalam jumlah yang sama. Ini mengantisipasi aksi dari kelompok pengacau yang masih berkeliaran, terutama saat Wagub berkunjung," ujarnya.

    Menurutnya, situasi Puncak Jaya belum bisa dikatakan aman, selama kelompok pengacau masih memiliki senjata. Mereka bisa beraksi kapan dan dimana saja di Puncak Jaya.

    "Sudah 8 senjata api aparat yang dirampas, ditambah senjata yang mereka miliki sebelumnya, tentu setiap saat mereka bisa menebar teror," ujarnya.

    Dikatakan, saat ini kelompok bersenjata itu juga tidak segan-segan masuk kota Mulia dan melakukan aksi teror penembakan.

    "Mereka bukan lagi hanya beraksi di kampung-kampung tapi sudah masuk kota dengan menyamar seperti masyarakat, inilah yang diwaspadai," ujarnya.

    Kondisi geografis Kota Mulia yang dikelilingi gunung-gunung, sangat menyulitkan aparat keamanan dalam melakukan pengejaran.

    "Kami sangat kewalahan jika mengejar kelompok itu, pasalnya,
    sesudah mereka beraksi, bisa dengan cepat masuk gunung-gunung yang terjal," tukasnya.

    Dari pantauan, setiap saat aparat keamanan baik Polisi maupun tentara melakukan patroli dengan senjata lengkap. Setiap anggota juga terlihat memakai rompi anti peluru meski patroli dilakukan dalam kota.

    Laporan: Banjir Ambarita| Papua
    www.vivanews.com
    http://nasional.vivanews.com/news/read/160716-modus-pengacau-papua–menyamar-jadi-warga
    Dipublikasikan : Senin, 28 Juni 2010, 10:34 WIB
    ©VIVAnews.com

  • Majelis Rakyat Papua Tuntut Referendum

    JAYAPURA – Ribuan masyarakat Papua siang ini, Jumat (18/6/2010), menggelar aksi menuntut referendum di Papua. Aksi ini disampaikan ribuan warga Papua dari berbagai elemen masyarakat di halaman kantor DPR Papua.

    Ribuan warga Papua ini, menuntut referendum dengan cara melakukan longmarch sepanjang 20 kilometer dari halaman Kantor Majelis Rakyat Papua menuju kantor DPR Papua.

    Dalam aksi longmarch-nya, masa membawa hasil musyawarah besar (Mubes) Majelis Rakyat Papua yang dihasilkan awal Juni lalu.

    Hasil Mubes tersebut, berisikan 11 poin di antaranya tutup Freeport, referendum, pelepasan tapol napol, memisahkan diri dari NKRI, tolak operasi khusus (otsus), serta hentikan Pilkada di Papua.

    Aksi ribuan warga Papua ini, menggunakan pakaian adat Papua, serta membawa satu buah spanduk warna biru bertuliskan Referendum. Sementara itu, arus lalu lintas di sepanjang jalan kota Jayapura juga lumpuh total.

    (teb)

  • “Upaya Pemekaran Propinsi Papua Tengah dan Tindak Kekerasan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) di Puncak Jaya – Papua

    Situasi kekerasan hari ini di Puncak Jaya, khususnya di Kecamatan Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi tidak terlepas dari kepentingan elit birokrasi (Klas Kapitalis Birokrat) untuk kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Yang mana, Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, selaku Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua berupaya meyakinkan Negara bahwa Propinsi Papua Tengah tidak akan aman dan damai jika keberadaan Tentara Rakyat Papua Pimpinan Goliat Tabuni tidak dimusnahkan.

    Melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat II Puncak Jaya, Pangdan XVII Trikora dan Polda Papua pada bulan maret 2010, wilayah Kecamatan Tingginambut di jadikan Daerah Operasi Militer (DOM) atau dengan kata lain “Kebijakan Bumi Hangus”. Dalam kesepakatan tersebut dikeluarkan deadline akhir pada tanggal 28 Juni 2010 kepada massa Rakyat Papua untuk mengosongkan wilayah tersebut. Kebijakan ini jelas-jelas mengabaikan hak-hak dasar Rakya Papua untuk hidup aman dan damai diatas Tanah Airnya sendiri.

    Operasi sapu bersih yang dilakukan Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri) dengan alasan untuk melumpuhkan terhadap Tentara Rakyat Papua dibawah Pimpinan Goliat Tabuni telah mengakibatkan ratusan hingga ribuan warga massa Rakyat Papua khususnya di Distrik Tingginambut, Kampung Guragi dan Yambi kehilangan nyawa, tempat tinggal, ternak dan sumber pendapatan sebagai petani tradisional.

    Aksi brutal dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh alat reaksioner Negara (TNI/Polri) terhadap massa Rakyat Papua di Kabupaten Puncak Jaya terus berlanjut, terhitung sejak Maret 2010, Kindeman Gire (Pendeta) dan Enditi Tabuni (anak mantu dari Pdt. Yason Wonda, Wakil Ketua Klasis GIDI Mulia) tertembak hingga mati. Juga pada bulan yang sama terjadi tindak kekerasan terhadap massa Rakyat Papua ; Garundinggen Morib (45 Thn), Ijokone Tabuni (35 Thn), Etiles Tabuni (24 Thn), Meiles Wonda (30 Thn), Jigunggup Tabuni (46 Thn), Nekiler Tabuni (25 Thn), Biru Tabuni (51 Thn/sedang sakit parah), Tiraik morib (29 Thn), Yakiler Wonda (34 Thn), Tekius Wonda (20 Thn), Neriton Wonda (19 Thn), Yuli Wonda (23 Thn), Kotoran Tabuni (42 Thn) mengalami tindak penyiksaan yang tidak manusiawi mengakibatkan ke-13 korban harus menahan derita dan sakit hingga tinggal menunggu maut menjemput.

    Hingga saat ini belum terdata secara pasti berapa jumlah korban jiwa dan material yang berjatuhan karena begitu ketatnya kontrol informasi yang dilakukan oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Dan pengungsian ribuan massa Rakyat Papua dari dua Kampung tersebut sejak kemarin 07 Juni 2010 telah masuk di Wilayah Kabupaten Jayawijaya – Wamena dan diiperkirakan pengungsian lain akan menyusul. Selain itu pengungsian dari dua daerah tersebut juga telah masuk dibeberapa daerah seperti ; Ilaga, Sinak, Kuyawagi, Ilu dan sekitarnya. Alat Reaksioner Negara dari gabungan kesatuan TNI AD, TNI AU, TNI AL dan Polri (Brimob) telah menguasai hampir seluruh pelosok dan kota Kabupaten Puncak Jaya, bahkan kendali pemerintahan sepenuhnya dikuasi oleh Alat Reaksioner Negara (TNI/Polri). Hingga saat ini tindakan pembakaran terhadap rumah-rumah warga massa Rakyat, Gereja (GIDI), penembakan ternak dan intimidasi terhadap Rakyat Papua terus berlanjut. (bio)

    “Jika hatimu bergetar marah karena ketidakadilan, maka kau adalah Kawan Sejatiku”

    Biro Media-Propaganda Aliansi Mahasiswa West Papua (AMWP) Jogja

  • SURAT PENONAKTIFAN DIRI Yakobus O. Dumupa

    Kepada Yth,
    Ketua AMWP dan para Pemimpin Organisasi terkait
    Di –
    Tempat

    Dengan hormat,
    Syukur bagi Allah Bangsa Papua dan terima kasih kepada moyang dan seluruh penghuni alam Papua, karena atas pertolongan Allah dan keberadaan moyang dan penghuni alam Papua, hingga saat kita masih hidup dan terus memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Ini sebuah anugerah yang selalu saya syukuri.

    Setelah bertahun-tahun aktif dalam gerakan kemerdekaan Papua dan setelah merenungkan seluruh proses perjuangan tersebut, maka dengan kesadaran penuh tanpa dipaksa oleh siapapun dengan motif apapun, saya memutuskan untuk MENONAKTIFKAN DIRI diri dalam seluruh aktivitas gerakan kemerdekaan Papua dalam organisasi AMWP sebagai penasehat dan organisasi terkait lainnya. Selanjutnya, saya memutuskan diri untuk menjadi SIMPATISAN dalam organisasi atau aktivitas kemerdekaan Papua.

    Selanjutnya saya tidak terikat dalam organisasi AMWP dan organisasi terkait lainnya, sehingga saya merasa tidak memikul mandat perjuangan organisasi-organisasi tersebut, kecuali mandat suara hati rakyat Papua. Apabila saya melakukan aktifitas politik tertentu, maka itu merupakan tanggungjawab pribadi saya atas inisiatif saya sendiri dan/atau permintaan mereka yang sungguh mencintai kemerdekaan. Sehingga tak seorang pun atau organisasi perjuangan apapun yang dapat mengklaimnya.

    Saya telah, sedang akan terus percaya bahwa kita akan merdeka dan berdiri dengan kepala tegak di negeri yang diwariskan oleh moyang kita suatu saat kelak, asalkan kita terus berjuang dengan memegang lima prinsip perjuangan, yaitu; moralis, rasionalis, nasionalis, independen, dan kerja keras.

    Demikian surat penonaktifan diri yang dapat saya sampaikan dengan sesungguhnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

    Jakarta, 10 Juni 2010
    Hormat saya,

    Yakobus Odiyaipai Dumupa

  • Isu Papua Merdeka, Jangan Dijadikan Komoditi Politik

    JAYAPURA-Peryataan Tim Pansus DPRP saat melakukan aksi demo di depan Kantor Depdagri Jakarta bahwa bila SK 14 MRP tidak disahkan, maka rakyat Papua minta merdeka, disesalkan KNPB. Untuk itu, KNPB menuntut agar tim Pansus DPRP mencabut pernyataan tersebut. ‘’Kepada tim Pansus pilkada Provinsi Papua, isu Papua merdeka tidak dijadikan sebagai alat kompromi politik kepentingan jabatan elit politik Papua dalam tuntutan berlakunya SK MRP No. 14 di Papua. segera cabut pernyataan tersebut di Kantor Depdagri, seperti yang diberitakan Bintang Papua pada Tanggal 2 Juni 2010,’’ ungkapnya dalam jumpa pers.

    Menurut Maco Tabuni bahwa KNPB mengutuk keras tim Pansus pilkada di Papua atas pernyataannya tersebut yang mengatasnakan rakyat Papua. ‘’Rakyat Papua Barat jangan terprofokasi oleh kepentingan elit politik Papua terlebih kawan-kawan mahasiswa di seluruh Jawa-Bali yang ikut tergabung dalam demo di Kantor Mendagri oleh tim Pansus Pilkada Papua,’’ himbaunya.Menurut Maco Tabuni bahwa DPRP seharusnya pimpin demontrasi atas masalah di Puncak Jaya dan di Expo waena yang mengkibatka korban rakyat Papua. ‘’Seharusnya DPRP pimpin demontrasi karena adanya operasi tumpas yang dilakukan oleh militer di Puncak jaya dan penembakan terhadap warga sipil di Expo Waena tanggal 27 Mei 2010 yang penuh represif militer tanpa dasar hukum yang jelas,’’ ungkapnya lagi. Hal itu karena tindakan penembakan di Expo Waena yang mengakibatkan Terianus Hesegem luka parah adalah tindakan sewenang-wenang. ‘’Nenembakan saudara Terianus Hesegem di Expo Waena adalah tindakan sewenang-wenang dan sangat bertentangan dengan ketentuan dan prinsip dasar hukum HAM Nasional dan Internasional,’’ ungkapnya lebih lanjut.

    Minta Maaf ke Wartawan
    Sementara itu, akibat ulang orang yang diduga anggota KNPB yang melakukan intimidasi terhadap para wartawan yang sedang melakukan tugas peliputan saat terjadi negosiasi antara Maco Tabuni dengan Kabag Ops Polresta Jayapura AKP. D Rumaropen di Pospol Terminal Expo Waena Senin (31/5) lalu, Jubir KNPB Maco Tabuni meminta maafnya kepada wartawan. Permohonan maaf yang diungkapkan dalam jumpa pers di Kompleks Rumah Bina Katholik Waena tersebut, Maco Tabuni menyatakan, orang yang melakukan intimidasi tersebut adalah orang mabuk yang tidak dikenalnya.

    ‘’Saya saat itu konsentrasi pada negoisasi dengan Pak Rumaropen (Kabag Ops Polresta Jayapura). Saat itu kepada dua orang wartawan yang sedang meliput proses negoisasi Rumaropen bilang ke wartawan bahwa wartawan jangan jadi provokator. Tulis yang benar,’’ ungkap Maco Tabuni mengisahkan kembali.Mendengar kata-kata Rumaropen tersebut, orang mabuk yang dengan pakaian adat dan tidak dikenal sama sekali oleh Maco Tabuni tersebut langsung bereaksi dengan melakukan intimidasi terhadap semua wartawan yang ada disekitarnya. ‘’Dia bukan anggota KNPB. Saya tidak tahu dia siapa dan dari mana. Meskipun demikian, saya mohon maaf atas munculnya omongan itu,��’ ungkap Maco.

    Orang yang tidak dikenalnya tersebut, menurut Maco Tabuni sebagai orang ketiga yang sengaja menunggangi aksi yang akan dilakukan KNPB. ‘’Kami sangat kesal karena setiap aksi demo yang dikoordinir oleh KNPB selalu ada pihak ketiga sedang bermain untuk menghancurkan nama baik KNPB sebagai media rakyat,’’ ungkap Sekjen KNPB yang rencananya akan melakukan aksi demo lagi Senin (7/6) terkait peristiwa di Puncak Jaya dan di Expo Waena beberapa waktu lalu.Dikatakan, KNPB adalah organisasi yang terdiri atas para mahasiswa. ‘’Dalam setiap melakukan aksinya dilakukan secara profesional,’’ ungkapnya.(cr-10)

    Kamis, 03 Juni 2010 17:41

  • Sebagai Hari Perenungan Sejarah Papua

    BIAK [PAPOS] – Dewan Adat Papua wilayah Biak (DAB) memperingati momentum 1 Mei sebagai hari perenungan sebuah sejarah bagi tanah Papua, berkenaan dengan bergabungnya tanah Papua ke pangkuan ibu pertiwi pada 47 tahun silam, sejak Perserikatan Bagsa Bangsa (PBB) menyatakan, Papua resmi sebagai bagian dari NKRI pada 1 Mei 1963.

    Menurut pandangan dewan adat Papua yang disampaikan oleh ketua Dewan adat Papua wilayah Biak, Yan Pieter Yarangga kepada wartawan usai menggelar peringatan 1 Mei di halaman kantor DAB (1/5), proses hukum yang melandasi sejarah pengalihan wilayah Papua dari pemerintahan Belanda kepada Perserikatan bangsa bangsa (UNTEA), kemudian dari UNTEA kepada Indonesia, dewan adat menilai belum memenuhi azas demokrasi dan sangat bertentangan dengan Azas azas hokum Internasional yang berlaku.

    Untuk itu, lanjut Yan Pieter, sesuai seruan khusus dari ketua umum dewan adat Papua, agar momentum peringatan 1 Mei 2010 ini dijadikan sebagai hari doa bangsa Papua dan hendaknya diperingati diseluruh tanah Papua termasuk di Wilayah dewan adat Biak yang dipimpinnya.

    Acara doa bersama yang dihadiri oleh ratusan masyarakat Papua yang berasal dari Kabupaten Biak Numfor dan Supiori ini, berlangsung khidmat dan antusias anak anak adat walaupun hujan megguyur kota Biak pada pelaksanaan acara peringatan hari bersejarah tersebut.

    Sebelum menggelar panggung demokrasi, acara tersebut diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Pdt. Jhon Koibur. Dalam Khotbahnya, Jhon Kaibur mengatakan, kita harus mengakui bahwa Papua adalah bagian dari NKRI.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?