PAPUApost.com

Tag: gelagat Papua “M”

  • Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya?

    Ini pertanyaan yang diajukan oleh semua yang bercita-cita dan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Selama ini kami selalu dibuat kecewa dan dikendorkan semangat oleh fakta faksionaliasi di antara organisasi yang memperjuangkan satu aspirasi bernama: Papua Merdeka.

    Faksionalisasi sebenarnya tidak menyebabkan pertentangangan dan cekcok di antara faksi, tetapi membuat energi, waktu dan sumberdaya yang tersalur melakui masing-masing faksi menjadi tersebar dan tidak terarah secara baik sehingga bangsa Papua dan bahkan para pejuang sendiri sulit membayangkan hasil kerja dan tindak-lanjut dari perjuangan yang sedang diperjuangkan.

    Kini persoalan faksionalisasi sudah mati. Dengan pendirian ULMWP di Vanuatu pada Desember 2014 maka tidak ada satupun orang Papua yang bisa mengkleim diri sebagai satu-satunya dan menyalahkan yang lain sebagai organisasi atau tokoh palsu atau bayaran. Kita semua sudah sehati, sejiwa, senasib, sepenanggunggan, se-tujuan, sekata.

    Buahnya sangat jelas: dukungan dari seluruh masyarakat dan negara-negara Melanesia sudah mengalir tak terbendung. Dukungan dari Arfika tidak dapat dibendung juga. Mengalir semuanya sesuai hukum alam: Di mana ada pelanggaran HAM, di situ akan disoroti oleh manusia beradab di seluruh dunia; di mana ada penipuan, pasti ketahuan boroknya dan akan diperbaiki oleh kebenaran.

    Setelah dukungan tunggal dari Negara Republik Vanuatu dan rakyat Vanuatu, kini rakyat Fiji sudah menyatakan dukungan terbuka, disponsori oleh gereja-gereja. Dukungan dari rakyat Solomon Islands juga sudah jelas. Apalagi yang kurang, dukungan dari orang Papua sendiri, yaitu dari Papua New Guinea, baik pemerintah dan rakyat serta gereja dan LSM sudah jelas sudah tidak dapat dibendung lagi.

    Dukungan yang sudah membanjir ini tentu saja tidak dapat dibendung atau dialihkan oleh siapapun, karena dukungan ini bukan berasal dari emosi rasialisme atau fasisme, tetapi ditimbulkan oleh belas-kasihan manusia yang satu terhadap manusia yang tertindas dan teraniaya, manusia yang saban hari menerima nasib maut di moncong senjata penjajah.

    Lalu pertanyaan selanjutnya ialah: Apa yang harus dilakukan selanjutnya?

    Papua Merdeka News mengusulkan kepada segenap organ perjuangan kemerdekaan West Papua hal-hal berikut:

    Pertama, para tokoh kemerdekaan West Papua dan organ-organ yang terlibat dalam ULMWP selalu berkoordinasi, berkonsultasi dan saling mendukung, baik secara pribadi, organisasi, dalam urusan pribadi, organisasi; dalam bentuk doa, dukungan moral ataupun dukunga finansial. “Komunikasi” di antara semua pihak “setiap hari” menjadi kunci pada saat ini dalam kondisi ini, demi mempertahankan spirit dan kesatuan dan keutuhan yang telah terbangun, sehingga tidak dirusak/ dikoyak oleh lawan.

    Kedua, organ perjuangan Papua Merdeka agar terus melakukan sosialisasi perjuangan Papua Merdeka dan menggalang dukungan sumberdaya dari seluruh orang Papua: baik pejabat, petani, siswa/ mahasiswa, penganggur, Merah-Putih, Bintang-Kejora, Otsus-Merdeka, semuanya memberikan sumbangan menurut kemauan, kelebihan/kekurangan dan menurut kerelaan dan tanggungjawab.

    Ketiga, Membentuk sebuah wadah bernama “West Papua Trust Fund”, yang dikelola oleh sebuah badan bernama Pundi Revolusi West Papua sehingga wadah ini memobilisasi, menganggarkan, mengorganisir, mempertanggungjawabkan dan mengatur pemanfaatan dana perjuangan Papua Merdeka.

    Keempat, agenda perjuangan dipersatukan. Sudah jelas, agenda perjuangan Papua Merdeka sudah disatukan secara otomatis pada saat ULWP dibentuk. Akan tetapi ULWP sebagai sebuah organisasi perlu pertama-tama (1) membuka kantor sekretariat; kemudian kantor dimaksud diisi oleh para pekerja/ fungsionaris; dan selanjutnya mengorganisir semua kampanye Papua Merdeka secara terpusat. (2) Setelah ada kantor, maka mengatur kantor-kantor diplomasi untuk melobi negara-negara di seluruh dunia mendukung Papua Merdeka serta (3) menyusun rencana perjuangan jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.

    Semua orang tahu, bahwa perjuangan Papua Merdeka selalu bersifat faksional dan panas-panas tahi ayam. Kini salah satu sifat sudah dimatikan. Kini tunggu kita matikan sifat yang lain, “panas-panas tahi ayam” dengan empat saran di atas.

    Semoga bermanfaat.

  • Ada Peluang OPM Gugat PEPERA 1969 Mewujudkan Refrendum

    Jayapura, Jubi – “Agenda perjuangan kami masih tetap menuntut referendum. Agenda perjuangan penentuan nasib sendiri melalui mekanisme internasional itu solusi terakhir bagi Rakyat West Papua,” kata ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada penulis, melalui telepon genggamnya, pertengahan Februari 2014.

    Gerakan rakyat Papua menuntut refredum mengemuka melalui pembentukan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) pada 2008 bertepatan dengan peluncuran International Lawyers for West Papua (ILWP) di Inggris. Gerakan sipil kota ini berhasil memobilisasi ribuan masa rakyat. Kampanye tertutup hingga terbuka meluas ke seluruh wilayah Papua walaupun kini militer dan polisi sudah membatasi gerakan mobilisasi massa para aktivis muda yang radikal ini.

    Pembatasan itu tidak membatasi kampanye mereka. Suara mereka masih menggema di jalan-jalan, di kampung-kampung di seluruh wilayah Papua. “Refredum…” teriak orator kemudian dibalas massa aksi “yes” hingga berulang kali setiap kali ada aksi mobilisasi massa dalam jumlah besar maupun kecil. Tembok-tembok di kota Jayapura tidak sulit kita temukan kata “Refredum”. Kata itu kiranya menjadi familiar di kalangan akar rumput.

    Gerakan perjuangan yang kebanyakan digalang anak muda ini menjadi perhatian khusus aparat negara, sorotan media pemberitaan dan perbincangan publik dan kalangan aktivis Papua Merdeka. Sebagian aktivis Papua, kelompok pro integrasi dan pemerintah Indonesia memastikan kampanye referendum satu agenda yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi dengan beragam alasan.

    Aktivis pro Papua merdeka beralasan Papua belum masuk ke dewan dekolonisasi PBB. Banyak pertanyaan, apa prosesnya dan sebagainya mempersoalkannya? Karena itu, sejumlah kelompok yang kebetulan bergabung atau berafiliasi dengan faksi politik Papua Merdeka yang lain terang-terangan menentang agenda referedum. Referedum dilihat sebagai agenda yang tidak mungkin dan sulit membawa Papua lepas dari Indonesia.

    Kemudian, kelompok pro Indonesia mengatakan referedum suatu yang mustahil. Status Papua sudah final, menjadi bagian integral dari NKRI melalui PEPERA 1969. Catatan hasil PEPERA pada 19 November 1969 dengan nomor 2054 menjadi intrumen mereka mengatakan masalah Papua sudah final. Karena itu, gerakan sipil pro integrasi muncul untuk mempertahankan status final itu. Barisan Merah Putih (BPM) dan mungkin Lembaga Mis Reclaserring Indonesia (LMRI) bagian dari itu. “Kami akan rekrut 9.000 anggota di seluruh Papua,” kata Komando LMRI Imam Safey kepada penulis dalam satu wawancara di Waena, Kota Jayapura.

    Gerakan pro Integrasi itu tentunya mendapat dukungan pemerintah pusat melalui kekuatan militer. Pemerintah Jakarta memasok ribuan pasukan ke Papua memback-up pasukan yang ada di Papua. Puluhan orang Papua pro kemerdekaan dan warga sipil menjadi korban, termasuk puluhan anggota KNPB yang terang-terangan kampanye referedum. Sebagian dari mereka menjadi tahanan politik di seluruh wilayah Papua, misalnya Jayapura, Nabire dan Jayawijaya.

    Puluhan anggota KNPB ditangkap, ditahan, diinterogasi, dianiya, diadili, dipenjarakan dan bahkan dibunuh. Kata Agust Kossay, 29 anggota KNPB tewas di tangan TNI/POLRI Indonesia. Mereka tertembak saat melaksanakan aksi damai maupun tidak melakukan aksi, tertembak mati karena sudah ditargetkan seblumnya dengan kecurigaan dan kebencian, namun mereka tidak pernah mundur dengan slogannya “Lawan. Kita harus mengahiri. Referedum Solusi untuk Papua”.

    Kata Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, upaya negara melalui militer mempertahankan Papua dengan kekerasan itu membuka jalan menjawab aspirasi aktivis Papua yang menuntut refrredum. Korban yang terus berjatuhan bisa mengundang reaksi dunia internasional yang sudah berkoar-koar di beberapa negara. Reaksi itu bisa datang melalui berbagai cara, tergantung situasi Papua dalam kekuasaan Indonesia. Indonesia jahat atau tidak, menentukan campur tangan asing.

    “Mungkinkan Papua akan lepas seperti Timor Timur melalui suatu referendum? Peluang itu bukan tidak mungkin,” kata mantan kepala Badan Intelejen Strategis (BAIS) TNI periode 2011-2013 ini dalam bukunya, “Jangan lepas Papua,Mencermati Pelaksaan Operasi Militer di Papua, Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum HAM”.

    Bagaimana proses referedum yang kebanyakan orang mengatakan tidak mungkin itu menjadi mungkin dan bisa memerdekan Papua? Apakah Papua bisa mengikuti Jejak Timor-Timur yang menentukan Nasib Sendiri melalui mekanisme Refrendum? Kata Jenderal, peluang itu sangat terbuka, tergantung sikap Indonesia dan respon orang Papua, terutama aktivis Papua Merdeka terhadap tindakan Indonesia yang kian nampak pelanggaran HAMnya.

    Katanya, referedum bisa berjalan lancar dengan cara mengugat PEPERA 1969. Aktivis Papua bukan negara, tentunya tidak bisa mengugat, namun dengan alasan ada pelanggaran HAM, negara-negara lain bisa saja membantu orang Papua mengugat PEPERA. Negara-negara yang konsen terhadap isu HAM dan negara-negara yang menjadi basis diplomasi aktivis Papua bisa mengugatnya.

    Kata Jenderal yang mendalami ilmu hukum HAM ini, ada dua kelompok negara yang berpotensi besar membantu Papua mengugat PEPERA. Pertama, negara-negara kecil yang selama ini sudah menunjukan sikap mendukung Papua. Negara-negara itu tentunya negara-negara kecil di kawasan Pasific dan Afrika yang selama ini menyuarakan pelanggaran HAM. Negara-negara itu antara lain Vanuatu, Nauru, Fiji, Samoa, Kepulauan Salomon dan sejumlah negara Afrika seperti Anggola, Saotome dan Mozambik.

    Negara-negara ini bisa saja membantu gugat PEPERA namun potensinya sangat kecil. Karena, menggugat hingga menyelenggarakan refredum itu membutuhka biaya yang tidak sedikit. “Sebagai negara mereka bisa mengajukan gugatan tetapi negara-negara kecil ini tidak mungkin mendukung pembiayaannya,” tulis mantan Jendral bintang dua ini dalam buku yang mencerahkan dan buku suatu pengakuan seorang militer terhadap pelanggaran HAM di Papua ini.

    Kedua, Negara-negara besar yang memiliki anggaran besar. Negara-negara besar ini bisa membantu Papua dengan dua kepentingan. Kepentingan membela kemanusiaan manusia Papua dan kepentingan sumber ekonomi di Papua. Negara-negara ini sangat berkepentingan. Mereka bisa menyokong aktivis Papua, mengajukan gugatan dan menyelengarakan refredum.

    “…yang perlu diwaspadai adalah negara-negara kaya yang memiliki kepentingan tertentu terhadap Papua dan Indonesia, misalnya untuk alasan ekonomi. Apa lagi sejumlah kalangan menyebutkan bahwa LSM-LSM di AS, Inggris, Kanada, Australia, Belanda, Irlandia, Belgia…, makin banyak yang memberikan dukungan kepada OPM,”

    katanya.

    Karena itu, mantan Kepala Intelijen Negara ini mengingatkan pemerintah, terutama alat Negara yang berusaha mempertahankan Papua melalui tindakan bersenjata harus waspada. Negara harus merubah pendekatan, bukan membantah dengan alasan regulasi nasional. Alasan hukum nasional itu sulit dijadikan tameng bila berhadapan dengan negara luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan HAM.

    Pihak luar yang berpegang teguh pada hukum Internasional dan hukum HAM bisa saja menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi kata jenderal bukan tidak mungkin Papua mengikuti jejak Timor Timur. Karena itu, kata sang Jenderal, pemerintah perlu evaluasi pengiriman pasukan dan evaluasi UU TNI.

    Pernyataan jenderal ini sesuguhnya menginpirasi kedua belah pihak. OPM maupun pemerintah Indonesia untuk bertindak mewujudkan tujuannya. Pemerintah yang ingin mempertahankan Papua dengan konsep Papua bagian dari NKRI harus melaksanakan usulan jenderal untuk mengevaluasi dan mengubah pendekatan terhadap gerakan Papua merdeka atau semuanya melalui dialog Jakarta Papua yang di perjuangkan Jaringan Damai Papua (JDP).

    Kemudian, kalau usulan itu tidak diterima dan dilakukan, proses yang disampaikan sang jenderal, bagaimana mengugat PEPERA dan Refrendum itu dapat dimanfaatkan aktivis Papua Merdeka. Aktivis Papua bisa saja melakukan pemantauan pelanggaran HAM, melaporkan, mengudang simpati negara-negara yang dimaksud membantu proses. “Bukan hal yang tidak mungkin,” katanya. (Mawel Benny)

    Source: Jubi , Diposkan oleh : Benny Mawel on March 16, 2015 at 17:31:24 WP [Editor : Victor Mambor]

  • Jual Amunisi ke KKB, 5 Anggota TNI Dipecat

    Mayjen TNI Fransen G SiahaanMERAUKE – Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan tidak kenal kompromi terhadap adanya oknum anggota TNI yang diduga menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenaja (KKB). Terbukti, lima anggota TNI AD di Kodam XVIII/Cenderawasih, yang diduga menjual amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata (KKB) telah ditindak dengan tegas melalui pemecatan secara adminstrasif sebelum diputuskan di pengadilan militer.

    Demikian disampaikan Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan kepada wartawan di Merauke, Jumat (30/1/15). Dikatakan, lima anggota TNI itu sudah dipecat secara administratif. “Ada 2 tindakan, administrasi dan hukum. Hukum melalui jalur pengadilan. Tapi sebelum pengadilan, kita sudah melakukan tindakan administrasi, yakni pengakhiran tugas dengan tidak hormat. Sebelum pengadilan memecat dia, kita sudah memecat terlebih dahulu,” tegas Pangdam.

    5 terduga oknum TNI itu, yakni Sertu NHS, Pratu S, Pratu RA, Serma S dan Sertu MM. Mereka ditangkap tim gabungan TNI-Polri setelah tertangkapnya 3 warga sipil yang terkait KKB di Entrop Jayapura pada 28/1/15.

    “Prajurit ini pengkhianat bangsa, adalah pembunuh-pembunuh kita. Kemarin saya memerintahkan kepada Asisten I, ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ini masih dalam penyidikan,” ujarnya.

    Dugaan keterlibatan ada anggota TNI AD yang melakukan transaksi amunisi diketahui setelah penangkapan 3 warga sipil di Entrop Jayapura pada 28 Januari 2015, 2 diantaranya merupakan KKB pimpinan Puron Wenda.

    “Kita menangkap sinyal atau tanda-tanda bahwa ada penjualan amunisi. Kita bekerja sama dengan Polda melakukan penyergapan itu, lalu dari pengembangan itu, terindikasi ada anggota kita,” bebernya.

    Tambah Pangdam, dia sudah memberikan laporan ke pimpinan atas, yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) bahwa ada anggota TNI yang diduga menjual amunisi ke KKB.

    “Kasad memerintahkan tidak ada toleransi dan pecat. Sehingga berdasarkan aturan TNI AD khususnya, kita pecat secara administrasi sebelum disidang. Jadi kalau pun pengadilan tidak memecat, kita sudah memecatnya,” tandas Pangdam. (moe/don/l03)

    Source: Sabtu, 31 Januari 2015 05:50, BinPa

  • Dewan Adat: Kenapa Pakai Istilah KKB untuk TPN/OPM di Media Massa?

    Jayapura, MAJALAH SELANGKAH — Hingga Selasa kemarin, Kepolisian Daerah (Polda) Papua masih melakukan pemeriksaan terhadap Wuyunga dan Nesmi Wenda yang ditangkap saat berada di sekitar Pasar Sinakma, Wamena Papua, Sabtu (24/1/15) lalu.

    Mereka (Wuyunga dan Nesmi Wenda) diduga anggota Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN) anak buah dari pimpinan Puron Wenda.

    Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Kombes Pol Patrige mengatakan, dua orang tersebut ditangkap bersama satu rekan lainnya tetapi dibebaskan pada saat itu juga.

    Dikabarkan, mereka dikaitkan dengan sejumlah kasus penembakan kawasan di Kabupaten Lanny Jaya. Dari pemeriksaan awal keduanya dikenakan pasal 340 dan 365 KHUP serta pasal 12 UU Darurat.

    Sebagian media di lokal dan nasional memberitakan Wuyunga dan Nesmi Wenda adalah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Penyebutan istilah KKB ini membuat Dewan Adat Wilayah (DAP) Meepago angkat bicara.

    “Kami baru dengar istilah kriminal bersenjata di Papua. Di sini, dari dulu yang ada hanya TNI/Polri dan TPN/OPM. Tidak ada orang kriminal. Yang ada senjata di Papua itu tentara Indonesia, Polisi Indonesia, dan Tentara Papua yang semua orang tahu namanya TPN/OPM,” kata Ketua DAP Meepago, Ruben B. Edoway, Rabu (28/1/15) di Nabire.

    Ia mengakui, beberapa terakhir ini, pihaknya mendengar sejumlah istilah untuk menyebut TPN/OPM.

    “Ada beberapa istilah sudah muncul di sini (Papua:red). Dulu ada GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), kemudian muncul KSB (Kelompok Sipil Bersenjata), dan akhir-akhir ini kita dengar KKB. Masih ada lagi istilah lain. Semua istilah itu untuk menyebut TPN/OPM. Mereka tidak mau sebut TPN/OPM, kenapa ya?” tanya Ruben.

    Ruben menjelaskan, TPN/OPM itu tidak akan hilang. Kata dia, penggunaan istilah GPK, KKB dan lainnya tidak akan berpengaruh bagi perdamaian di Papua. “Perdamaian yang hakiki akan tercipta di Papua kalau Indonesia mau selesaikan masalah politik Papua secara tuntas melalui referendum atau ambil langkah untuk duduk bicara melalui jalur dialog Papua-Jakarta. Jadi, pakai istilah inilah itulah, pakai krimiminal dan lainnya tidak bisa selesaikan masalah,” harapnya.

    Terkait penembakan antara TPN/OPM dan TNI/Polri di Papua yang belum berakhir hingga memasuki tahun ke-52 ini, Konsultan Indonesia untuk Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono mengatakan termasuk dalam kategori armed conflict.

    “Bila TNI baku tembak dengan OPM, ia tak masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia, tapi masuk dalam kategori armed conflict. Mereka masing-masing adalah combatant. Mereka mengikuti hukum perang alias Geneva Convention,” kata dia.

    Peneliti Hak Asasi Manusia dan Hak-hak kaum minoritas ini mengatakan, OPM bukan aktor negara namun ia bisa dikategorikan sebagai quasi state actor alias aktor negara semu. Karena OPM memang ingin Papua berdiri sebagai negara tapi masih belum berhasil. Ia disebut sebagai negara semu,” terangnya (baca: Penembakan di Papua Kategori Armed Conflict). (GE/003/MS)

    Source: MajalahSelangkah.com, Penulis : Admin MS | Rabu, 28 Januari 2015 12:23

  • Orang Papua Sekarang Bersatu untuk Menyusun Program Kerja dan Langkah-Langkah

    dari KNPB Facebook
    Generasi Penerus Perjuangan Bangsa Papua

    Menanggapi perkembangan terakhir yang terjadi di Port Vila, Vanuatu, Tentara Revolusi West Papua (TRWP) lewat Jurubicaranya, Gen. Amunggut Tabi dari Markas Pusat Pertahanan TRWP Menyatakan

    “Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan.”

    Ketika ditanyakan pembentukan lembaga baru, Gen. Tabi menyatakan,

    “Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.”

    Berikut petikan wawancara per telepon.

    PMNews: Selamat pagi.

    TRWP: Selamat pagi, selamat memasuki Hari Natal 2015, Selamat merayakan HUT Hari Kebangkitan Nasional I, Bangsa Papua.

    PMNews: Selamat pagi. Terimakasih. Kami punya satu pertanyaan mengenai perkembangan yang terjadi di Vanuatu saat ini. Apa pendapat dari TRWP?

    TRWP: Perkembangan yang terjadi saat ini sangat kami banggakan. Waktu-waktu penderitaan kami di rimba raya New Guinea akan diperpendek. Waktu itu semakin dekat. Kami hanya bersyukur kepada Tuhan, Pencipta dan Pelindung Tanah dan Manusia Papua.

    PMNews: Kami maksud terkait penyatuan yang terjadi di Vanuatu. Semua organ perjuangan akan disatukan ke OPM atau WPNCL atau NFRPB, atau apa?

    TRWP: Jangan salah baca. Worskhop ini lebih bertujuan untuk menyatukan program kerja dan langkah-langkah menuju kemerdekaan, bukan untuk menyatukan organisasi. Kita harus lihat Papua dan organisasi perjuangan dalam konteks “Papua” bukan dalam konteks dunia barat dan dunia modern. Kami di Papua ini terdiri dari 245 suku lebih, dengan segala sistem suku, adat dan organisasi sosial yang sekian jumlahnya juga. Jadi menyatukan kami semua ke dalam satu struktur akan makan waktu lebih lama daripada waktu yang kita butuhkan untuk mewujudkan Papua Merdeka.

    Kita jangan lawan realitas suku-bangsa kita. Kita harus jalan atas koridor fakta adat-istiadat, dan berjalan di atas jembatan itu. Jangan keluar jalur.

    PMNews: Maksudnya TRWP memandang banyak faksi dan organisasi perjuangan Papua Merdeka tidak menjadi masalah?

    TRWP: Tepat! Kami para pejuang tidak pernah melihat fakta yang ada sebagai masalah, atau penghambat. Lihat saja kami punya banyak Panglima, banyak organisasi, tetapi kami tidak baku tembak di antara kami sendiri. Jadi, jangan berpandangan yang keliru. Jangan jadikan barang yang bukan masalah menjadi masalah.

    PMNews: Kalau begitu, sebenarnya kenapa harus ada pertemuan ini? Kami dengar ada pembentukan wadah baru.

    TRWP:  Itu bukan organisasi, tetapi sebuah wadah koordinasi kerja, yang mengkoordinir semua elemen dan organisasi perjuangan yang ada di dalam negeri dan di luar negeri.

    Yang kita pejuang Papua Merdeka perlu saat ini ialah “koordinasi kerja” dan “penyatuan program kerja dan langkah-langkah kerja” menuju Papua Merdeka.

    PMNews: Apakah itu artinya semua organisasi lain dihapus?

    TRWP: Sudah jelas tadi saya katakan. Semua organisasi yang ada tidak akan pernah dihapus. Tidak boleh kita membiasakan diri mendirikan organisasi lalu bunuh orgasasi kami sendiri. Itu kebiasaan tidak produktif. Kita harus menjaga dan mendayagunakan semua organisasi perjuangan yang ada.

    PMNews: Bagaimana dengan negara yang sudah didekalarasikan di Padang Bulan, dalam kongres yang mereka sebut KRP III?

    TRWP: Negara bukan baru didirikan, negara sudah ada sejak 1 Desember 1961, dan dikukuhkan 1 Juli 2971, cuman belum ada pengakuan dari negara lain. Yang kekurangan selama ini ialah Pemerintah Revolusi dan Dewan Perwakilan. Jadi kami sudah punya Parlemen Nasional West Papua, kami tinggal tunggu membentuk pemerintahan, bekerjasama dengan pemberintah bentukan KRP III itu, dan semua pihak.

    Kita harus membangun sejarah perjuangan yang logis dan jelas secara logika hukum. Jangan bikin negara di atas negara, sama seperti yang dibuat NKRI. Jangan anggap proklamasi tidak pernah ada dan membuat proklamasi baru. Itu cara-cara yang justru membuat masyarakat internasional akan menilai kita tidak tahu bernegara.

    Jadi, semua terlibat, semua bersama, semua bersatu. Kami punya semboyan kan, “One People – One Soul”.

    Semua, artinya semua orang Melanesia, dari dalam negeri, dari luar negeri, yang pro Papua Merdeka yang anti Papua Merdeka, semua perlu bersatu dalam satu barisan, yaitu Barisan Orang West Papua sebagai manusia Ras Melanesia, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus menuduh dan saling menolak.

    PMNews: Maksudnya semua pendukung Merah-Putih termasuk?

    TRWP: Pendukung Merah-Putih itu orang mana? Mereka orang Melanesia toh? Jadi, sekarang ini kita orang Melanesia yang satukan agenda dan program kerja. Agenda pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG, jadi itu yang kita kemukakan. Itu membangun kebersamaan kita. Kita harus mendaftarkan diri sebagai orang Melanesia, bukan sebagai orang Merah-Putih atau orang Papua Merdeka.

    PMNews: Apakah orang Merah-Putih menentang Bintang Kejora?

    TRWP: Siapa bilang mereka menentang Bintang Kejora? Yang mereka tentang ialah cara perjuangan, pendekatan perjuangan, strategi perjuangan. Tadi saya sudah bilang, orang Papua ini bermacam-macam suku, dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Ada yang senang perang, ada yang tidak memilik budaya perang. Jadi, kalau Papua Merdeka ialah pereang, maka itu membuat suku-suku lain menjadi tidak sejalan. Jadi, yang menimbulkan perbedaan ialah fakta latar-belakang kita.

    Karena itu pertemuan ini membantu kita berkoordinasi dan menyatukan program dan langkah-langkah. Program pertama ialah mendaftarkan diri ke MSG. Itu sesuai dengan pesan Komunike MSG tahun 2013 dan tahun 2014.

    PMNews: Terimakasih, kami sudah dapat penjelasan. Kami akan hubungi kalau ada perlu penjelasan. Terimakasih dan cukup sekian, kami mohon permisi.

    TRWP: Selamat pagi. terimakasih. Kami selalu terbuka. Terimakasih.

  • Dua Anggota Brimob Tewas Ditembak di Ilaga

    Jayapura, Jubi – Dua orang anggota Brigadir Mobil (Brimob) Polda Papua tewas ditembak Kelompok Bersenjata di Ilaga, Ibukota Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (3/12) sekitar pukul 10:00 WIT.

    Sumber Jubi mengatakan, kedua korban yakni Ajun Inspektur Dua (Pol) Thomson Siahaan dan Brigadir Dua (Pol) Everson. Kedua adalah anggota Brimob yang diperbantukan untuk Polsek Ilaga.

    “Keduanya ditembak ketika mengantar kursi untuk perayaan Natal Gereja Kristen Injili (GKI) Klasis Ilaga. Dua senpi juga dibawa kabur pelaku,” kata sumber Jubi yang tak ingin disebutkan identitasnya.

    Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar (Pol) Sulistyo Pudjo Hartono membenarkan adanya penembakan itu. Menurutnya, kedua anggota Brimob ditembak ketika sedang berada di atas kendaraan roda empat mengangkut kursi yang akan digunakan pada perayaan Natal GKI Klasis Ilaga.
    “Aipda Thomson Siahaan tertembak di kaki dan dada. Bripda Everson ditembak di pelipis. Keduanya meninggal di tempat. Kini jenazah berada di Puskesmas Ilaga. Rencana, Kamis (4/12), jenazah akan dibawa ke Jayapura,” kata Kombes (Pol) Pudjo.

    Katanya, pasca penembakan itu, Wakil Kepala Kepolisian Papua, Brigadir Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw bersama beberapa pejabat kepolisian setempat, langsung berangkat ke Kabupaten Puncak.

    “Para pelaku masih dalam penyelidikan dan pengejaran anggota Brimob dan TNI yang ada di sana. Dua pucuk senjata api jenis AK milik anggota juga dibawa kabur para pelaku,” ucapnya. (Arjuna Pademme)

    Sumber: TabloidJubi.com

  • KNPB Jamin 1 Desember Tak Ada Bintang Kejora

    JAYAPURA — Badan Pimpinan Pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) menegaskan pihaknya memberikan garansi atau jaminan tak ada pengibaran bendera Bintang Kejora, lambang perjuangkan bangsa Papua Barat, pada peringatan 1 Desember 2014.

    Dikatakan, 1 Desember ini akan diperingati sebagai HUT Kemerdekaan Papua Barat ke-53 pada 1 Desember mendatang sekaligus mendukung pembukaan simposium organisasi perjuangan Papua merdeka di Vanuatu.

    “Namun, kami menolak bertanggungjawab dan mengutuk keras, jika ada pihak tertentu yang sengaja mengibarkan Bintang Kejora yang suci dan sakral, seolah-olah barang mainan. Itu sama saja menginjak-injak harkat dan martabat bangsa Papua Barat,”

    tegas Jubir Nasional BPP KNPB Bazoka Logo didampingi Sekretaris Umum BPP KNPB Ones Suhuniap, ketika jumpa pers di Halaman Museum Expo, Waena, Kota Jayapura, Kamis (27/11).

    Bazoka Logo menjelaskan, pihaknya menyerukan kepada rakyat Papua Barat wajib libur dan merayakan HUT Papua Barat ke-53 pada 1 Desember mendatang, dengan menyanyikan lagu kebangsaan Papua Barat Hai Tanahku Papua.

    Karenanya, terang Bazoka Logo, pihaknya juga menyampaikan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Kapolda Papua Irjen Pol. Drs. Yotje Mende, SH., MH., dan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan, agar tak perlu melarang rakyat Papua menggelar ibadah dan doa bersama di seluruh wilayah Papua Barat Sorong sampai Merauke pada hari bersejarah tersebut.

    Dikatakan Ones Suhuniap, HUT Papua Barat ke-53 kali ini akan diperingati di beberapa negara organisasi perjuangan Papua merdeka, dengan upacara pengibaran bendera Bintang Fajar. Salah-satu negara yang akan melakukan upacara secara resmi adalah Vanuatu.

    Bahkan Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman telah mengumumkan untuk libur nasional dan upacara kenegaraan dilakukan HUT Papua Barat ke-53 di Vanuatu.
    Selain momen 1 Desember juga Vanuatu memfasilitasi pemimpin-pemimpin dunia untuk mengadakan simposium organisasi perjuangan Papua merdeka di Vanuatu, 1-4 Desember 2014 mendatang. Seiring dengan itu, ada beberapa negara akan melakukan upacara yang diinisiasi solidaritas masyarakat internasional dan aktivis Papua Barat merdeka di berbagai negara seperti Belanda, PNG, Australia, Inggris, New Zealand, Timor Leste dan sejumlah negara lain.

    Jangan Terprovokasi 1 Desember

    Sementara itu, salah satu tokoh pemuda di Papua, Handrik Yance Udam meminta masyarakat Papua untuk tidak mudah terprovokasi dengan adanya berbagai isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab jelang 1 Desember, yang disebut-sebut merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM).
    Ia juga mengaku memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang sudah melakukan langkah-langkah persuasif dalam mengantisipasi adanya isu-isu jelang 1 Desember. Bahkan diakuinya, banyak kalangan yang melontarkan spekulasi politik pada peringatan pringatan HUT OPM nanti.

    “Itu hanya opini yang menyesatkan, sehingga kami minta untuk tidak perlu khawatir berlebihan. Jelang 1 Desember. Sekarang bagaimana peran serta TNI/ Polri dan semua lapisan masyarakat dalam menjaga kondisi jelang 1 Desember,” kata Hendrik Udam kepada Bintang Papua melalui telephone selulernya, Kamis (27/11) kemarin.

    Hendrik Udam mengaku, bahwa dirinya selaku anak asli Papua mengajak kepada seluruh masyarakat di tanah Papua untuk tidak terprovokasi dengan isu naiknya bendera Bintang Kejora sebagai salah satu protes untuk memisahkan diri dari NKRI.

    “Saya rasa kita harus melihat dari sisi Positifnya saja. Jangan negatifnya. Jangan karena melihat pembangunan tidak rata lalu alasan memisahkan diri dari NKRI. Kalau saya lihat, jika pembangunan bisa menyentuh ke semua lapisan masyarakat, diberikan pelayanan yang baik dan sejahtera, saya rasa tak ada yang akan protes,”

    ucapnya.

    Bahkan diakuinya, bahwa masyarakat menaikkan Bendera Bintang Kejora, itu hanya sebagai simbol protes kepada negara yang tidak memperhatikan masyarakat di tanah Papua. “Ya, saya pikir itu wajar-wajar saja. Tapi jangan selalu melihat itu sebagai separatis. Pemerintah harus bisa melakukan langkah-langkah bijak untuk mencegah situasi di Papua,” katanya lagi.

    Namun ia mengajak kepada semua masyarakat di tanah Papua, khususnya bagi para pemuda untuk sama-sama menjaga kondisi Kamtibmas, kebersamaan dan sama-sama menjaga iklim investasi di Papua guna mendukung pemerintahan di Papua. “Tanggungjawab keamanan di Papua bukan hanya tanggungjawab TNI dan Polri tapi juga semua elemen yang ada,” ajak dia.

    Pada kesempatan itu juga, Hendrik Udam meminta kepada kelompok berseberangan agar sebaiknya duduk dan berdialog bersama untuk mencari solusi masalah politik di Papua. “Sekarang kita berpikir bagaimana masyarakat Papua khususnya orang asli Papua sejahtera dan mendapat hak-haknya. Baik sosial, ekonomi dan lainnya,” kata dia.

    Hendrik Udam yang juga sebagai Ketua Hipmas Papua ini, menghimbau kepada pihak TNI dan polri untuk tidak melakukan pendekatan dengan kekerasan atau alat kelengkapan negara yang berlebihan. Akan tetapi harus memberikan statemen di media yang menyejukkan sehingga masyarakat tidak takut.
    “TNI maupun Polri harus bisa menunjukkan profesionalismenya sebagai alat negara, dan pelindung masyarakat. Harus dengan pendekatan persuasif bukan refresif,” himbaunya. (mdc/Loy/don)

    Jum’at, 28 November 2014 01:46, TJ

  • PM Vanuatu: 1 Desember Libur Nasional Kemerdekaan Papua di Vanuatu

    Perdana Menteri Vanuatu, Joe Natuman saat berbicara di sidang HAM PBB (Foto: Ist).

    JAYAPURA — Badan Pengurus Pusat Komite Nasional Papua Barat (BP-KNPB) meminta dukungan doa rakyat Papua Barat terkait agenda pertemuan pemimpin-pemimpin pejuang West Papua yang akan berlangsung di Vanuatu, 1 Desember 2014 mendatang.

    Juru Bicara KNPB, Bazoka Logo, saat jumpa pers, Kamis (27/11/2014) siang, mengatakan, Perdana Menteri Vanuatu Joe Natuman telah mengumumkan 1 Desember sebagai hari libur nasional Vanuatu dalam memberikan dukungan kepada rakyat Papua.

    “Selain merayakan momen 1 Desember, simposium juga akan digelar untuk menyatukan ide dan persepsi pemimpin politik rakyat Papua Barat, kami juga senang karena Vanuatu menetapkan 1 Desember sebagai hari libur nasional,”

    kata Bazoka.

    Menurut Bazoka, simposium secara resmi akan dibuka pada 1 Desember 2014, dan penutupan akan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2014. (Baca: 1 Desember Harus Jadi Momen Melawan Lupa Pelanggaran HAM di Papua).

    Aktivis kemerdekaan Papua Barat di beberapa negara, seperti Belanda, PNG, Australia, Inggris, New Zeland, dan Timor Leste, dikabarkan juga akan merayakan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat.

    “Status Papua Barat secara eksplisit sudah disampaikan oleh Muhammad Hatta, ketua delegasi Indonesia, bahwa masalah Irian Barat tidak perlu dipersoalkan karena bangsa Papua berhak menjadi Bangsa yang merdeka,”

    ujarnya.

    Kata Bazoka, hal tersebut terbukti dengan rakyat Papua Barat tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. (Baca: Jubir KNPB: Rakyat Papua Wajib Peringati 1 Desember!).

    “Dalam sumpah pemuda tidak pernah ada wakil Papua yang hadir, karena itu kami tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya Indonesia itu,”

    tegasnya.

    KNPB juga menghimbau kepada perwakilan pemimpin-pemimpin perjuangan Papua Barat untuk tidak mementingkan diri sendiri dan mempertahankan prinsipnya masing-masing, tetapi mencari jalan terbaik bagi kemerdekaan rakyat Papua.

    “Kami di tanah air akan menggelar doa untuk pertemuan nanti, persatuan dan kesatuaan menuju pembebasan nasional bangsa Papua Barat sangat kami butuhkan,”

    tegas Bazoka.

    Sebelumnya, seperti ditulis media ini, Pasto Allan Nafuki, Ketua panitia pelaksana simposium mengatakan, sekitar 200 perwakilan Papua Barat akan hadir dalam pertemuan tersebut. (Baca: Simposium Rakyat Papua Barat Digelar 1 Desember 2014).

    AGUS PABIKA,  Kamis, 27 November 2014 – 21.43 WIB, SP

  • Amerika Serikat Harus Jadi Solusi, Bagi Masa Depan Papua

    Jayapura, Jubi-Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timur(STFT) Dr Neles Tebay mengatakan semua masyarakat di Papua sudah mengetahui dalam sejarah integrasi Papua kalau Amerika Serikat termasuk salah satu bagian dari persoalan Papua.

    “Okelah itu semua bagian dari masa lalu, tetapi saat ini dan bagi masa depan Papua pemerintah Amerika Serikat juga harus mencari atau pun menjadi solusi bagi penyelesaian masalah Papua,”

    kata Pastor Neles kepada Jubi di ruang kerjanya di Kampus STFT, Padangbulan, Kota Jayapura, Kamis(9/10).

    Dia mengatakan pemerintah Amerika Serikat tidak bisa meninggalkan masalah Papua dan hanya mengikuti semua aturan ataupun permintaan Jakarta karena Amerika Serikat juga termasuk bagian dari persoalan Papua sebelumnya.

    “Kalau saat ini peran AS sebagai solusi masalah, mereka juga harus bisa menerjemahkan bagaimana peran mereka untuk menyelesaikan masalah Papua,”katanya.

    Menurut dia termasuk masalah PT Freeport saat ini sebab selama ini hampir sebagian besar kepentingan masyarakat Papua tak pernah ditanggapi.” Termasuk demo tujuh suku di lokasi tambang Freeport semua bisa terjadi karena perusahaan ini hanya mementingkan permintaan Jakarta saja,”katanya.

    Sebelumnya dalam artikel Lisa Pease yang pernah dikutip Kompas berjudul, “Freeport McMoran Soekarno, dan Rakyat Irian” (Kompas, 24/9/2001). Tulisan ini menguraikan secara historis mengenai kaitan antara Freeport dengan kondisi politik di Indonesia dan Amerika Serikat yang mestinya menyadarkan semua pihak di Indonesia bahwa betapa dashsyatnya kekuasaan raksasa bisnis Internasional itu.

    Menurut artikel Lisa, saat tambang Freeport hendak dimulai di Irian Barat hubungan Belanda dan Indonesia memasuki masa genting bahkan mendekati Perang. Presiden Soekarno mulai mendaratkan pasukannya di Irian Barat. Celakanya lagi, Presiden Amerika Serikat John F Kennedy malah lebih memihak Indonesia dan mengutus Ellsworth Bunker sebagai negosiator.

    Untuk menekan Belanda, Amerika Serikat mengancam akan menghentikan semua bantuan Marshall Plan, dengan alasan khawatir digunakan membiayai perang. Belanda yang membutuhkan dana bagi pembangunan kembali negerinya dari reruntuhan Perang Dunia Kedua, terpaksa mengalah untuk mundur dari Irian Barat. (Dominggus A Mampioper)

    tabloidjubi.com, Penulis : Dominggus Mampioper on October 9, 2014 at 23:17:49 WP

  • Ketua BEM Uncen: Stop Pake Isu Papua Merdeka Untuk Pemekaran!

    “Stop menggunakan isu Papua merdeka untuk memuluskan niat jahat itu, hargai orang-orang yang sedang berjuang untuk nasib orang Papua dengan air mata dan darah,” tegas Yohan kepada suarapapua.com, di kampus Uncen, siang tadi (30/9/2014).

    Menurut Yoan, isu Papua merdeka bukan untuk dipermainkan, sebab ribuan jiwa orang Papua telah mati hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

    “Bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk pemekaran kabupaten maupun provinsi, hargai perjuangan rakyat Papua yang sedang menuntut hak-hak politik mereka,”

    tegasnya.

    Lanjut Yoan, hampir semua pejabat Papua yang terjangkit kasus korupsi selalu mengatasnamakan masyarakat Papua, kemudian dilanjutkan dengan ancam-mengancam, agar tuntutan diloloskan.

    Kata Yoan, untuk melakukan pemekaran sebuah daerah harus disiapkan sumber daya manusia yang handal, supaya pemekaran benar-benar bermanfaat untuk orang Papua.

    “Sudah pemekaran, tapi kalau membangun tidak dengan hati, tentu hanya akan merusak orang Papua sendiri, sebab banyak fakta di lapangan seperti itu,” tegas mantan ketua BEM Fakultas Teknik Uncen ini.

    Sekedar diketahui, kemarin, dalam sidang paripurna, DPR-RI telah menolak meloloskan 60-an RUU pemekaran, sekitar 30 DOB yang diusulkan berasal dari Papua dan Barat.

    Menurut ketua Komisi II DPR-RI, puluhan DOB tersebut tidak bisa dimekarkan karena negara tidak memunyai uang yang cukup untuk membiayainya.

    Sumber: SuaraPAPUA.com, Oleh : Arnold Belau | Selasa, 30 September 2014 – 23.07 WIB | Editor: Oktovianus Pogau

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?